Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 115 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Joshua Timothy
"Studi ini bertujuan menganalisis hubungan antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu umur operasional usaha (age) dan ukuran usaha berdasarkan jumlah karyawan (size). Penelitian ini juga mengelompokkan pengetahuan perpajakan menjadi kelompok lebih kecil yaitu pengetahuan perpajakan terkait administratif dan pengetahuan perpajakan terkait penegakan hukum/sanksi. Sampel yang digunakan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengujian tingkat kepatuhan WP UMKM dinilai penting karena sektor UMKM memiliki potensi perpajakan yang cukup tinggi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 poin dan pernyataan benar atau salah dengan 193 responden. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan adanya hubungan positif antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

This study aims to analyze the association between tax morality, trust in public authorities, perceptions of fairness, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers. This study uses two control variables which are the age of business operations and the size of the business based on the number of employees. This study also grouped tax knowledge into smaller groups namely taxation knowledge related to administration and taxation knowledge related to law enforcement / sanctions. In this study, the sample used is the micro, small and medium businesses across Indonesia. This research uses quantitative methods. Quantitative testing regarding the level of compliance of SMEs Taxpayers is considered important because the SMEs sector has a high tax potential. Data collection instruments in the form of a questionnaire that uses a 5-point Likert scale and true or false statements with 193 respondents. Quantitative research results show that there is a positive relationship between tax morality, trust in public authorities, perceptions of justice, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Dewanto Sadono
"Pedoman Kendali Mutu Audit APIP merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian yang wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP ini, yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia. Karya akhir ini membahas analisis terhadap pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM terhadap PKMA-APIP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM belum efektif. Hal tersebut disebabkan top management dan para auditor belum memahami dengan baik pentingnya pengendalian mutu audit serta risiko yang akan timbul dari pelaksanaan audit selama ini. Selain itu belum dibuat prosedur kendali mutu audit, belum ada Pedoman Reviu Jaminan Mutu atas hasil audit, serta Kertas Kerja Audit belum dipersiapkan dengan baik.
Hasil penelitian menyarankan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM perlu ditingkatkan dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP dengan membuat Pedoman Reviu Jaminan Mutu Audit, menyusun prosedur pengendalian mutu audit mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut hasil audit, kewajiban membuat KKA, membentuk Tim Penilai Risiko Auditee, Komite Manajemen Risiko dan Komite Kendali Mutu Audit, membuat kebijakan berupa sanksi dan penghargaan yang tegas bagi auditor, penilaian kinerja auditor, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta melakukan reviu hasil audit secara terus menerus.

Audit Quality Control Guidelines for Government Internal Auditors (APIP) is a review procedures and controls that must be performed by every APIP institutions including policies, procedures and control program that must be used as a reference for the APIP to ensure that audits are conducted in accordance with the Audit Standards of APIP. There are eight elements arranged in this Guidelines. Those are the Strategic Plan Formulation; Quality Control of Audit Planning of APIP, Audit Plan and Program, Audit Supervision, Audit Implementation, Audit Reporting, Follow-Up of Audit Findings, and Administration and Human Resources. This study discusses the analysis of audit quality control on the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) referred to Audit Quality Control Guidelines for APIP. This study was a descriptive qualitative research.
Research results concluded that the audit quality control on the Inspectorate General of MEMR is not effective, because the top management and the auditors do not understand very well the importance of quality control audits and risks that will arise from implementation of the audit now, unavailability of procedures of audit quality control and Guidelines for Audit Quality Assurance Review, and the unprepared Working Paper.
The results suggest that audit quality control in the Inspectorate General of MEMR need to be increased in order to gain confidence that the audit conducted in accordance with the Audit Standards of APIP with a Guidelines for Audit Quality Assurance Review, develop an audit quality control procedures starting from the planning up to follow-up stage, the obligation to make working paper, forming Auditee Risk Assessment Team, the Risk Management Committee and the Audit Quality Control Committee, reward and punishment mechanism for the auditors, the auditor's performance appraisal, continues education and training, and conduct the audit review continuously.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T33644
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Arie Wibowo
"Tesis ini menguji pengaruh masa penugasan audit terhadap kualitas audit dengan menggunakan earnings surprise benchmark sebagai proksi dari kualitas audit dengan proposisi yaitu terjadi hubungan positif antara masa penugasan audit dengan kualitas audit sebelum titik waktu optimal tercapai dan hubungan negatif setelah titik waktu optimal tersebut tercapai serta efektivitas regulasi rotasi audit di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa regulasi rotasi audit mempunyai dampak positif terhadap kualitas audit, namun tidak dapat membuktikan proposisi tentang hubungan antara masa penugasan audit terhadap kualitas audit secara signifikan (hanya arah koefisien yang konsisten dengan proposisi). Penelitian juga membuktikan bahwa KAP membutuhkan waktu untuk familiaritas klien pada tahun pertama masa penugasan audit yang akan menurunkan kualitas audit."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27049
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isa Ashari Kuswandono
"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Penerapan Komposisi Tim, Independensi, lntegritas dan Objektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme, dan Aturan Jabatan Fungsional Auditor yang dimiliki oleh auditor Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan serta pengaruhnya terhadap Efektifitas Pencapaian Tujuan Pemeriksaan. Penelitian ini adalah penelitian survey dengan teknik analisis jalur. Populasi penelitian adalah auditor yang bekerja pada Inspektorat Jendral Departemen Keuangan dengan jabatan Pengendalian Teknis (auditor madya) dan Ketua Tim (auditor muda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Penerapcm Komposisi Tim, Independensi, Integritas dan Objektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme, dan Aturan Jabatan Fungsional Auditor. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan komposisi tim audit, independensi, integritas dan objektifitas, program audit, supervisi, kepuasan kerja, profesionalisme dan aturan jabatan fungsional auditor (JFA) dengan efektifitas pencapaian tujuan audit.

Objective of this study is to find the correlation between the Application of Team Composition, Independency, integrity and Objectivity, Audit Program, Supervision, Working Satisfaction, Professionalism, and Rules On Auditor Functional Position on Inspectorate General of Department of Finance Affairs and its effects on the Effectiveness of Examination objective Achievement. This study is a survey and track analysis. Population of this study is auditors who are working at Inspectorate General of Department of Finance Affairs with Technical Controlling Position (Medium Auditor) and the Head of Team (Deputy Auditor). Result of this study showed that there is a positive and significant correlation between Application: on Team Composition, Independency, Integrity and Objectivity, Audit Program, Supervision, Working Satisfaction, Professionalism, and Rules on Auditor Functional Position. It also showed that there is a significant effect on application of audit team composition, independency, integrity and objectivity, audit program, supervision, working satisfaction, professionalism and Rules on Auditor Functional- Position (JFA) with the effectiveness of audit objective achievement"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27000
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arianto Suthan
"This study is a replication of the previous studies of Cahan et.al (2005), mainly confined to validate the role of diversification on voluntary disclosure in the context of international setting. The study examines whether a firm’s level of voluntary disclosure varies with its level of global diversification. It examines whether firms characterized by operation that is more global and financing combat information asymmetry and agency costs arising from weater globalization, by providing greater voluntary disclosure. Global diversification of operations is measure by factor-analyzing foreign shareholdings and foreign debt and global diversification of financing is measure by factor-analyzing foreign sales and foreign subsidiaries. Using a sample of 288 firms from 31 countries selected from Fortune's 2008 Global 500 list and Francis et al. (2008) disclosure index, the study find that companies which have more globalize operations and financing provide higher levels of voluntary disclosure.

Tesis ini berkenaan dengan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Cahan et al (2005), yang bertujuan untuk menvalidasi peranan atas diversifikasi terhadap pengungkapan sukarela dalam perspektif internasional. Penelitian ini membahas apakah tingkat pengungkapan sukarela dari perusahaan bervariasi dengan tingkat diversifikasi globalnya. Diversifikasi global dari kegiatan operasional di ukur dengan analisis faktor atas kepemilikan saham di luar negeri dan hutang di luar negeri, dan diversifikasi global dari kegiatan pendanaan di ukur dengan analisis faktor atas penjualan di luar negeri dan anak perusahaan di luar negeri. Dengan 288 sampel perusahaan dari 31 negara yang dipilih berdasarkan daftar Fortune's 2008 Global 500, dan dengan menggunakan disclosure-index dari Francis et al. (2008), penelitian ini menyimpulkan bahwa perusabaan dengan tingkat operasional dan pendanaan global yang lebih besar menyediakan tingkat yang lebih tinggi pula atas pengungkapan sukarelanya."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T 26999
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Intan Anggraheni
"Tesis ini membahas proses pelaporan keuangan dan kesesuaian pengungkapan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA - W) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Tahun 2008 dengan peraturan yang berlaku serta permasalahannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pelaporan keuangan dan pengungkapannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi maka disarankan agar meningkatkan pengendalian intern dengan reviu secara intensif terhadap Laporan Keuangan dan penugasan pegawai sesuai kompetensinya di Balai Besar KSDA Jawa Barat; Sekretariat Jenderal mengalokasikan SDM berlatar belakang akuntansi dan meningkatkan pelaksanaan diklat akuntansi; Inspektorat Jnederal mengintensifkan pendampingan teknis pelaporan keuangan sampai ke tingkat UAKPA, Universitas Indonesia meningkatkan perhatiannya pada akuntansi pemerintahan.

The focus of this study is financial reporting, and disclosure of financial statement for 2008 its conformity with regulations, and the problems. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview and analyze of UAKPA and UAPPA-Ws- financial statement for 2008. The researcher suggests for improving internal control by means of financial statement reviu, and provision of appropriate task competence by Office of Conservation of Natural Resources - West Java; the allocation of staff with accounting education background and accounting training held by Generale Secretariat; conducting technical guidance for making financial report intensively by Generale Inspectorate; and concern in government acoounting by University of Indonesia."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27768
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Anita
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara efektifitas dewan komisaris dan direksi terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan ukuran PBV. Kriteria efektifitas dewan komisaris dan direksi diwakili oleh variabel komposisi dewan, fungsi dewan, dan penilaian mandiri dewan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 34 perusahaan BUMN yang terdaftar di IDX untuk tahun penelitian 2005 - 2008 dengan menggunakan motode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel komposisi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel fungsi dewan komisaris dan direksi terbukti berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun variabel evaluasi mandiri dewan berpengaruh negatif terhadap PBV
The purpose of this study is to examine the effect of board effectiveness on firm value measured using PBV. Board effectiveness is represented by variable board composition, board function, and board self evaluation. The Sample consist of 34 BUMN companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2005 - 2008, using multiple regression.
The result of this study show that the board composition do not have significant effect on the value of the firm. While, board function significantly have positive effect on the value of the firm. But board self evaluation have significant and negative effect on PBV.
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T-pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ramdhan Inayattulloh
"ABSTRACT
Laporan keuangan pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan variabel kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal pemerintah. Penelitian ini mengobservasi 52 data yang meliputi periode tahun 2015-2017 menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

ABSTRACT
The governments financial statement represents the states financial management accountability. This research aims to analyze the factors that influence the quality of the states financial statement using the variables of the states budget management quality and internal audit. This research observed 52 data that covered the period of 2015-2017 using the multiple linear regression analysis. Results of the research suggest that the quality of budget management quality and internal audit has a positive effect on the central governments financial statement quality."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Warsiana Yustianingsih Agustin
"Sistem Self Assessment dalam perpajakan Indonesia memberikan Wajib Pajak kewenangan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Ini membuka peluang penyalahgunaan, penyimpangan, dan penyelundupan pajak, mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak rendah di DJP. Evaluasi efektivitas menggunakan Teori Efektivitas Campbell (1989). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan dan peran petugas fungsional penyuluh pajak terhadap perubahan perilaku kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Penelitian ini studi kasus dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif, melibatkan informan dari KPP Pratama Jakarta Matraman. Hasilnya menunjukkan peran Penyuluh Pajak sangat efektif dalam kriteria keberhasilan program, meskipun tingkat keberhasilan sasaran kurang efektif. Penilaian rata-rata cukup efektif, dengan tantangan terkait kesesuaian target yang memerlukan perbaikan agar penyuluhan dapat efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Rekomendasi mencakup implementasi penyuluhan kolaboratif dan peningkatan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas peran Penyuluh Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman). 

The Indonesian tax system employs a Self Assessment mechanism, granting taxpayers autonomy to compute, pay, and disclose their tax obligations. However, this approach fosters opportunities for misuse, deviations, and tax smuggling, resulting in suboptimal taxpayer compliance at the DJP. Evaluating effectiveness relies on Campbell's Effectiveness Theory (1989). The aim of this research is to analyze how much influence counceling activities and the role of Functional Extension Officers have on changes in compliance behavior in reporting Individual Taxpayers’ Anuual Tax Return (SPT) at KPP Pratama Jakarta Matraman. This case study, utilizing qualitative methods and descriptive analysis, focuses on KPP Pratama Jakarta Matraman. Findings indicate the Tax Instructor's functional role is highly effective based on program success criteria, while target success rates are less effective. Overall, Reliable Instructor, Work Load, Organizational Support, and Internal Control contribute to a moderately effective rating. Addressing target alignment issues is crucial to enhance counseling's efficacy in bolstering taxpayer reporting compliance. Recommending collaborative counseling implementation, along with improved facilities, aims to elevate the functional role of tax instructors at KPP Pratama Jakarta Matraman."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kenny Rahayu Ratnasari
"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sengketa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di Pengadilan Pajak, karakteristik Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang mengajukan sengketa Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Pengadilan Pajak, dan faktor penyebab sengketa Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi. Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan putusan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29 pada periode 2019 s.d. 2022 di Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut: mengalami tren kenaikan, berdasarkan tahun pajak yang diajukan banding cenderung mengalami tren yang fluktuatif, lebih banyak yang memenangkan pihak DJP, dan 59,18% nilai sengketa bernilai di bawah 4,8 milyar rupiah. Karakteristik Wajib Pajak yang mengajukan sengketa adalah sebagai berikut: 86% berjenis kelamin laki-laki, 21 Wajib Pajak teridentifikasi sebagai pegawai swasta, 21 Wajib Pajak beralamat di DKI Jakarta, dan saat dilaksanakan persidangan mempercayakan penanganan sengketa banding di Pengadilan Pajak, dan 42 Wajib Pajak menggunakan jasa kuasa hukum. Sengketa PPh OP Pasal 25/29 tahun 2019 s.d. 2022 dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi besar, yakni sengketa formal dan material. Sengketa formal disebabkan karena Pemohon Banding tidak mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, Pemohon Banding melakukan kesalahan/kekhilafan dalam pengisian SPT, dan Pemohon Banding tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Sedangkan pada sengketa material, tiga penyebab terbesar terkait sengketa neto disebabkan oleh tidak terdapatnya bukti yang memadai atas mutasi yang terdapat dalam rekening Pemohon Banding, perbedaan pandangan dan pembuktian sehubungan dengan transaksi saham, dan status kepemilikan harta


This research aims to analyze the development of disputes over Personal Income Tax (PPh OP) at the Tax Court, the characteristics of individual taxpayers (WP) filing disputes over Personal Income Tax at the Tax Court, and the factors causing disputes over Personal Income Tax Article 25/29 for individuals. The research was conducted using content analysis method. The results show that the development of decisions on Personal Income Tax Article 25/29 from 2019 to 2022 at the Tax Court is as follows: experiencing an increasing trend, based on the appealed tax years, it tends to exhibit a fluctuating trend, with more cases won by the Directorate General of Taxes (DJP), and 59.18% of dispute values are below 4.8 billion rupiahs. The characteristics of taxpayers filing disputes are as follows: 86% are male, 21 taxpayers identified as private employees, 21 taxpayers reside in DKI Jakarta, and during the trial, they entrusted the handling of appeal disputes at the Tax Court, with 42 taxpayers using legal representation. Disputes over PPh OP Article 25/29 from 2019 to 2022 can be classified into two major classifications, namely formal and material disputes. Formal disputes are caused by the Appellant not being aware of fulfilling tax obligations properly, making mistakes/errors in filling out tax returns, and not fulfilling tax obligations. In contrast, material disputes, with three main causes related to net disputes, are caused by the lack of sufficient evidence of mutations in the Appellant's account, differences in views and evidence regarding stock transactions, and differences of opinion on asset ownership status

"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>