Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah orde baru telah mencanangkan suatu program pembangunan jangka panjang dengan pembagian tahapan lima tahunan. Pembangunan lima tahun ini tertuang dalam GBHN yang merupakan haluan daripada pembangunan yang sedang dijalankan. Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara telah ditetapkan berbagai konsepsi seperti Wawasan Nusantara (WASANTARA), Ketahanan Nasional (TANNAS), Trilogi Pembangunan serta Pembangunan Nasional. Adapun konsep-konsep ini telah disusun secara berjenjang terpadu dan menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, atau yang dapat ditemukan di dalam suatu sistem kehidupan nasional dari bangsa Indonesia. WASANTARA merupakan arah untuk mewujudkan suatu Ketahanan Nasional (TANNAS) yang berarti bahwa setiap usaha pembangunan harus berada dalam suatu pola integral (menyeluruh dan terpadu) di dalam suatu nuansa baik yang berbentuk pemikiran maupun tindakan harus dapat menjamin kelangsungan hidup dari bangsa Indonesia dan sekaligus harus dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta keamanan demi untuk mencapai kelestarian dan kejayaan bangsa Indonesia. Adapun strategi pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraannya harus dapat disesuaikan dengan konsepsi trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Trilogi ini tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi semata-mata tapi juga harus meliputi seluruh aspek pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai sasaran akhir dari pelaksanan pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dibutuhkan waktu untuk proses pelaksanaannya terutama dalam rangka meningkatkan kualitas manusianya. Upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan nasional harus berhadapan dengan beraneka ragam corak permasalahan baik yang berawal dari seluruh aspek kehidupan manusia maupun yang berasal dari pengaruh lingkungan di dalam maupun dari luar negeri yang sifatnya sangat kompleks. Salah satu masalah yang sangat mendasar serta dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang berhubungan dengan kelangsungan hidup maupun yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan kemakmuran dan keamanan adalah berasal dari masalah yang berhubungan dengan gatra alamiah khususnya yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Masalah utama yang menyangkut kualitas manusia dan berkaitan dengan manusia yang berfungsi sebagai tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang banyak akan dapat merupakan potensi pembangunan yang besar bagi kebutuhan pembangunan, jikalau dapat diimbangi dengan kualitas manusianya. Banyaknya jumlah penduduk berarti bahwa jumlah tenaga kerja yang besar namun hal ini tidak akan berfungsi sebagai potensi pembangunan apabila sebagian besar manusianya ternyata kurang berpendidikan atau memiliki derajat kesehatan yang rendah. Semangat serta motivasi kerja dari manusia itu dapat kurang disebabkan oleh karena pengaruh keadaan sosial, ekonomi, maupun budaya yang belum sepenuhnya dapat menunjang potensi manusia sebagai tenaga kerja dan dapat dijadikan realita dalam bentuk kualitas kerja sehingga dapat berproduksi secara optimal. Masalah rendahnya kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu kendala bahkan merupakan ancaman serta tantangan utama dari pembangunan. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja apabila kualitas manusianya rendah maka sudah dapat dipastikan bahwa produktifitasnyapun akan rendah sejalan dengan tingkatan kualitasnya, dimana hasilnya akan tercermin dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian kualitas manusia yang turut berperan dalam pembangunan negara bukan merupakan sesuatu benda mati tetapi kualitas dapat dirubah serta dapat ditingkatkan statusnya sehingga dapat lebih menguntungkan pembangunan.

Abstrak :
Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadinya krisis keuangan, perhatian pemerintah di berbagai negara terhadap financial instability semakin besar. Perhatian tersebut antara lain karena semakin disadari arti penting dan peran strategis sektor perbankan pada umumnya dan sistem keuangan pada khususnya dalam suatu perekonomian, dan terdapat kecenderungan terjadinya peningkatan financial instability selama 30 tahun baik di negara berkembang maupun negara maju. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Swedia dan Finlandia, telah mengalami krisis keuangan atau resesi yang biasanya diiringi dengan menurunnya harga aset-aset dan berbagai permasalahan di sektor perbankannya. Hal ini telah diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Borio, Kennedy dan Prowse (1994), Bank for International Settlements (1998) dan IMF (2000). Dalam World Economic Outlook tahun 1998, IMF memberikan gambaran tentang biaya yang harus ditanggung oleh perekonomian sebagai akibat krisis keuangan. Pada saat terjadi krisis mata uang, secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi kembali ke trendnya dalam jangka waktu sekitar I-1,5 tahun, dan kumulatif output lost untuk setiap krisis sekitar 4,25%. Untuk krisis mata uang yang parah output lost-nya bahkan mencapai sekitar 8.25%. Sementara Krisis Perbankan, relatif membutuhkan waktu recovery yang lebih Iama dan output lost yang lebih banyak dibandingkan currency crisis: secara rata- rata membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk pertumbuhan output kembali ke trendnya, dan ourpur loss yang terjadi bisa mencapai sekitar 1 l,5%. Apa yang diuraikan di atas sangat relevan untuk dipertimbangkan dalam menganalisis berbagai pemasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat terjadi krisis keuangan menghantam pada tahun 1997. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama krisis ekonomi, penulis melihat dua fenomena yang menarik untuk diteliti, yang berkaitan tentang keterkaitan antara upaya untuk mencapai stabilitas harga dengan stabilitas sistem keuangan. Fenomena pertama, upaya pemerintah untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan dengan memberikan batuan likuiditas bagi bank-bank yang mengalami masalah likuiditas telah mendorong meningkatnya laju inflasi. Dengan kata lain upaya untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan telah mengorbankan stabilitas harga. Fenomena kedua, upaya bank Sentral dalam mengendalikan inflasi telah menyebabkan terjadinya fenomena credit crunch di Indonesia. Dengan kata lain, upaya untuk mencapai stabilitas harga telah menyebabkan stabilitas sistem keuangan menjadi terganggu. Diskusi tentang bagaimana keterkaitan antara kebijakan moneter dalam mencapai stabilitas harga serta dampaknya pada stabilitas sistem keuangan sebenarnya sudah terjadi antara pengambil kebijakan dengan ekonom dan antar ekonom sendiri, misalnya Svensson (1996), Taylor (1996), Bean (1998) dan Goodfriend (2001) juga Bernanke dan Gertler(1999). Sehubungan dengan uraian di atas, tulisan ini mencoba meneliti beberapa pertanyaan yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Pertama, pengaruh shock pada tingkat suku bunga, dalarn upaya untuk mencapai stabilitas harga, pada peningkatan financial instability Indonesia. Kedua, pengaruh shock yang berasal dari pertumbuhan kredit, saat terjadi ganguan stabilitas harga, pada peningkatan financial instability Indonesia. Ketiga, pengaruh shock pada harga pada peningkatan financial instability Indonesia. Keempat, meneliti konsistensi antar stabilitas harga sebagai suatu sasaran akhir kebijakan moneter dengan upaya untuk menghindari financial instability. Kelima, meneliti meneliti apakah terdapat pengaruh yang asymmetric pada hubungan antara tingkat suku bunga, harga dan kredit dengan financial instability. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, dibangun model VAR yang biasa dipergunakan dalam analisis kebijakan moneter secara quatitatif dengan memasukkan variabel yang mengukur financial instability. Berdasarkan model tersebut di dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: Shock positif yang berasal dari suku bunga, kredit dan harga memberikan pengaruh pada meningkatnya financial instability Indonesia. Peningkatan suku bunga sebagai instrumen yang dipergunakan untuk mengendalikan harga merupakan komponen terbesar yang menjadi sumber peningkatan financial instability. Price stability dan financial stability merupakan dua hal yang dapat sekaligus dicapai sebagai sasaran dalam pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Kenaikan yang berasal dari variabel harga, tingkat suku bunga dan kredit memberikan magnitude yang relatif lebih besar pada peningkatan derajat financial instability dibandingkan dengan penurunan ketiga variabel tersebut terhadap penurunan derajat financial instability. Atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang asymmetric pada hubungan antara tingkat suku bunga, harga dan kredit dengan financial instability.

Abstrak :
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti/menyelidiki faktor yang berkaitan dengan Perceived Managerial Discretion (PMD) dalam hubungannya dengan Risk Taking Behavior (RTB) dan kinerja organisasi pemerintah. Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk memilih variabel kunci yang mempengaruhi PMD dan memvalidasi temuan penelitian. Metode kuantitatif dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji delapan hipotesis yang dikembangkan melalui FGD dan studi literatur. Dari 340 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 260 yang dikembalikan dan dianggap valid untuk analisis SEM, yang mencerminkan suatu tingkat respon yang memuaskan dari 76%. Temuan: Enam faktor PMD yang teridentifikasi adalah quasi legal constraint (QLC), Powerful Outside Forces (POF), Inertial Forces (IF), Powerful Inside Forces (PIF), Power Base (PB), dan Political Acumen (PA). Analisis SEM menyatakan QLC, PIF, PB, dan PA meningkatkan PMD sementara IF cenderung menghambat PMD. Dengan sistem insentif yang ada saat ini dan PMD yang biasa saja, responden cenderung menampilkan perilaku risk averse, sementara sebagaimana diperlihatkan dalam studi ini, RTB yang lebih tinggi dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Beberapa temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya tetapi beberapa lainnya tidak. Penelitian Implikasi/Keterbatasan: Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah validitas eksternal, yaitu temuan hanya berlaku untuk organisasi yang memiliki karakteristik serupa dengan organisasi pemerintah yang digunakan sebagai studi kasus. Oleh karena itu, temuan ini harus digunakan dengan hati-hati untuk jenis organisasi publik yang berbeda. Implikasi praktis: Berdasarkan hasil penelitian, maka perlu dilakukan: (1) mengenalkan sistem reward-punishment yang lebih baik dengan target yang lebih tegas bagi pengambil keputusan untuk bekerja yang yang terbaik, (2) mengkaji dan menghapus peraturan yang kurang tegas yang membatasi PMD, (3) merampingkan birokrasi, (4) menetapkan peraturan yang memungkinkan lebih banyak ruang untuk inovasi dan kebijakan, (5) menjelaskan tugas dan tanggung jawab para pengambil keputusan, dan (6) mengurangi perubahan-perubahan kebijakan sesaat dengan mendorong pengawasan dan pemberitahuan yang tepat.

---

Purpose: This study investigates pertinent factors in perceived managerial discretion (PMD) in association with risk-taking behavior (RTB) and organizational performance within government organizations. Design/methodology/approach: This study used a mix of qualitative methods?using focus group discussions (FGDs) to select key variables affecting PMD and to validate the research findings?and quantitative methods?using structural equation modeling (SEM) to test eight hypotheses developed from FGDs and from a literature review. Out of 340 questionnaires sent out to potential participants, 260 were returned and deemed valid for SEM analysis, reflecting an impressive response rate of 76%. Findings: A total of six factors affecting PMD were identified: quasi-legal constraint (QLC), powerful outside forces (POFs), inertial forces (IFs), powerful inside forces (PIFs), power base (PB), and political acumen (PA). The SEM analysis indicated that QLC, PIF, PB, and PA enhance PMD, while IFs tend to inhibit PMD. Given the existing incentive system and a mediocre PMD level, respondents tend to exhibit risk averse behavior while, as demonstrated by this study, a greater RTB would be necessary to improve organizational performance. All the presented findings are partially consistent with prior findings, with some notable contradictions. Research implications/limitations: The primary limitation of this study was its limited external validity, as these findings can only be extended to organizations with similar characteristics of those of the government institution used as the case study. These findings must be used with care for different types of public organizations. Practical implications: These findings support taking the following steps: (1) introduce improved reward-punishment systems with more assertive targets for decision makers to work toward excellence, (2) review and remove equivocal regulations that could restrain PMD, (3) streamline bureaucracy, (4) establish regulations that allow more space for innovation and discretion, (5) delineate the tasks and responsibilities of decision makers, and (6) discourage abrupt policy changes, promoting proper scrutiny and notice.

Abstrak :
Penelitian pada disertasi ini bertujuan untuk mengivestigasi pengaruh dari kebijakan pemerintah terhadap inisiasi dan implementasi proyek dengan pendekatan empirik di industri pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia. Penelitian ini sangat penting dan dimotivasi oleh dua faktor utama sebagai berikut. Pertama adalah adanya "gap of knowledge" dalam penelitian di bidang manajemen. Pinto & Winch (2016) mengemukakan bahwa hubungan antara kebijakan pemerintah dengan keproyekan masih berupa 'black box' dan perlu dilakukan dengan pendekatan manajemen stratejik. Penelitian terdahulu sebenarnya telah banyak membicarakan tentang kebijakan pemerintah dan keproyekan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut banyak dilakukan dengan pendekatan ekonomi, dengan asumsi bahwa keuntungan ekonomi dari suatu proyek akan menggerakkan pelaku bisnis untuk melaksanakan proyek tersebut. Pada kenyataannya, pelaku bisnis harus memahami bagaimana cara mereka menginisiasi dan mengimplementasikan suatu proyek agar dapat meraih keuntungan tersebut, dimana proses untuk memahami hal tersebut dapat diraih melalui pendekatan manajemen strategi. Selanjutnya, faktor lainnya yang memotivasi penelitian ini adalah proyek saat ini telah dipertimbangkan sebagai aktivitas stratejik untuk mencapai kepentingan pembangunan infrastruktur di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pembangunan sektor kelistrikan berbasis energi terbarukan guna mencapai target energi terbarukan sebesar minimal 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Proyek pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian target tersebut. Berdasarkan motivasi tersebut, penelitian ini mengintegrasikan tiga area besar penelitian di bidang manajemen, yaitu: kewirausahaan (entrepreneurship), manajemen strategi (strategic management) dan proyek manajemen (project management). Dari hasi studi literatur dibangun sebuah model penelitian yang terdiri dari enam variabel penelitian dan sepuluh hipotesis. Keenam variabel penelitian itu adalah: (1) kebijakan pemerintah (government policies); (2) orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation); (3) akumulasi dan akusisi sumber daya (resource accumulation and acquisition); (4) kapabilitas jejaring (network capability); (5) kapabilitas manajemen proyek (project management capability); dan (6) persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Model penelitian ini diujikan pada industri pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan dengan unit analisis perusahaan Independent Power Producer (IPP). Responden dari penelitian ini adalah direktur dan manajer IPP. Terdapat 122 IPP yang berkontribusi mengisi kuesioner pada penelitian ini. Namun demikian, hanya 117 kuesioner yang digunakan dalam pengolahan data. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hanya tujuh hipotesis yang didukung dengan data. Selanjutnya, tiga hipotesis ditolak. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah (government policies) tidak mempengaruhi orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation), dan orientasi ini juga tidak mempengaruhi kapabilitas manajemen proyek (project management capability). Yang paling mengejutkan adalah analisis model menunjukkan bahwa kapabilitas manajemen proyek (project management capability) tidak berpengaruh terhadap persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Akhirnya, keterbatasan dari penelitian ini menekankan akan pentingnya penelitian di masa mendatang untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya selain IPP, menganalisis isu pada masing-masing jenis energi terbarukan, dan menganalisis lebih jauh tentang peran kapabilitas manajemen proyek (project management capability) terhadap persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Lebih jauh lagi, studi komprehensif tentang bagaimana IPP menghadapi keterbatasan pasar monopsoni sangat dianjurkan oleh penelitian ini. ......This study aims to empirically investigate the influence of government policies on the initiation and implementation of the project in renewable energy based power generation industry in Indonesia. The study is critical and motivated by two main factors. The first factor is a theoretical gap. There is a gap of knowledge in management literature. Pinto & Winch (2016) argue that there is still "a black box" on the relationship between government policies and project. They argue that research is needed to investigate the black box through the strategic management perspective. This study finds that previous research on government policies and project have been conducted mostly by using the economic perspective. The assumption on those research is that the business players will take economic opportunities when the projects produce benefits. However, to gain those benefits, the business players have to understand how the government policies influence the process of project initiation and implementation. It is argued that the process can be investigated through the strategic management approach. Another factor that motivates this study is the current phenomena where projects are needed as strategic activities in world's infrastructure development, including in Indonesia. The government of Indonesia has set the target renewable energy share of minimum 23% in the national energy mix by 2025. Power generation projects from renewable energy sources are expected to contribute more in achieving the target. Based on those motivations, this study integrates three main areas of research in the management field as follow: (1) entrepreneurship; (2) strategic management; and (3) project management. Based on the literature review, a model is developed which consists of six variables and ten hypotheses. The variables are: 1) government policies; (2) entrepreneurial orientation; (3) resource accumulation and acquisition; (4) network capability; (5) project management capability; and (6) perceived investment performance. The model is tested in the renewable energy based power industry where Independent Power Producers (IPPs) act as the units of analysis. The respondents are directors and managers of IPPs. There are 122 IPPs contributing in this study by filling the questionnaires. However, there are only 117 questionnaires used in the data analysis. Results show that only seven hypotheses are supported by the data. The analysis shows that government policies do not influence the entrepreneurial orientation, and the orientation do not influence the project management capability. Surprisingly, project management capability do not influence the perceived investment performance. Finally, future studies are needed related to performance measurement which should involve other stakeholders in projects, and specific project issues for each renewable energy source. Future studies are also expected to further analyse the role of project management capability in performance. Finally, this study calls for comprehensive study on how IPPs face the limitation on monopsony market.

Abstrak :
Disertasi ini dimaksudkan untuk meneliti kompleksitas kognitif (cognitive complexity) para pemimpin perusahaan sosial yang mungkin berpengaruh pada kompleksitas perilaku (behavior complexity), berupa paradoks perilaku komersial (commercial behavior) dan perilaku sosial (pro-social behavior). Paradoks ini dapat mempengaruhi performa keberlanjutan (sustainability performance) usaha. Adapun kompleksitas kognitif adalah kemampuan mengelola informasi secara multi dimensi dan/atau situasi bertolak belakang. Secara alamiah paradoks merupakan bagian dari perusahaan sosial. Yakni paradoks tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Pemimpin berkompleksitas kognitif tinggi akan memiliki kompetensi tinggi mengelola paradoks tersebut, dipengaruhi kompleksitas lingkungan (environmental complexity) serta motivasi kognitif (cognitive motivation). Motivasi kognitif terdiri atas persepsi diri (self efficacy) kebutuhan atas tantangan (needs for cognition) serta penguasaan diri (personal mastery). Studi dilakukan pada seluruh koperasi masyarakat kehutanan di bawah program pemberdayaan Perhutani yang telah berdiri lebih dari 3 tahun. Yakni sebanyak 189 koperasi di 4 provinsi di Jawa, dengan 561 pemimpinnya sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas kognitif berpengaruh positif pada perilaku komersial dan perilaku pro-sosial. Kedua elemen tersebut juga berpengaruh positif pada performa keberlanjutan. Kompleksitas kognitf dipengaruhi oleh kompleksitas lingkungan. Adapun dari tiga elemen motivasi kognitif, hanya kebutuhan atas tantangan (needs for cognition) yang berpengaruh positif pada kompleksitas kognitif. Dia aspek lain, yakni persepsi diri (self efficacy) dan penguasaan diri (personal mastery) tidak berpengaruh nyata. ......This dissertation examines how cognitive complexity of leaders in social enterprises may affect their paradoxical behaviors needed in managing social enterprises, namely commercial and pro-social behaviors. Cognitive complexity is one's ability to construe information in a multidimensional way, including paradoxical situations. The nature of social enterprise is paradoxical in that it needs to deliver both economic and social purposes. The level of leaders' cognitive complexity is associated with ability to demonstrate both commercial and pro-social behaviors. The higher their cognitive complexity is, the higher their commercial and pro-social behaviors are. Furthermore, higher commercial and pro-social behaviors of the leadership team lead to higher sustainability performance of social enterprises. Leaders under this study are leaders of forestry community cooperatives. These cooperatives may be classified as a simple firms in that the role of their leaders may affect the firm's outcomes. Hence, examining the cognitive complexity of the social enterprises' leaders and relating it to the organizational sustainability performance is considered necessary. There are 567 leaders of 189 cooperatives in the study, which represent all cooperatives who have been working for 3 years or more during the research. The result of the study indicate that the cognitive complexity of cooperatives leaders is positively related to both commercial and pro-social behaviors. In addition, it suggests that the higher leadership's team of forestry cooperatives leads to higher sustainability performance of the cooperatives.

Abstrak :
Pengetahuan baru memungkinkan perusahaan untuk menciptakan innovation dan mengalahkan pesaing di lingkungan yang dinamis (Grant, 1996; Kogut & Zander, 1992). Perkembangan teori Manajemen Pengetahuan sekarang berada pada tahapan bahwa pengetahuan baru diciptakan dalam organisasi melalui suatu proses pertukaran dan kombinasi diantara pegawai-pegawai (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Oleh karenanya tidak ada arah yang jelas mengenai aliran ide-ide dan pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami proses penciptaan leaders innovativeness dalam konteks suatu project-based organization dengan followers sebagai sumber penyedia ide-ide dan pengetahuan. Sebagai tambahan, penelitian ini bertujuan memahami seberapa jauh innovation tersebut berpengaruh pada kinerja proyek. Penelitian ini dilakukan pada suatu BUMN (Badan Usaha Milik Pemerintah) di industri konstruksi, dipilih karena terjadi suatu persaingan yang ketat, sehingga dibutuhkan innovation dan tingkat innovativeness yang tinggi dalam rentang waktu yang pendek. Responden terdiri dari 118 dyads antara general manager (sebagai leaders) dan project manager (sebagai followers). Penelitian ini didasarkan pada model manajemen pengetahuan, yang berdasarkan Dibella, Nevis and Gold (1996) terdiri dari akuisisi pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penggunaan pengetahuan, dan middle-up down model (Nonaka and Takeuchi,1995) untuk mengembangkan innovation. Temuan mengindikasikan adanya aliran vertikal, middle-up pada akuisisi pengetahuan dan berbagi pengetahuan, yaitu, dari follower kepada leader dalam pengembangan leaders? innovativeness. Namun, penelitian ini menggambarkan efek terbalik dari aliran vertikal kebawah pada penggunaan pengetahuan, dimana leaders innovativeness dapat menurunkan kinerja proyek. Beberapa alasan dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Hambatan komunikasi (seperti perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan kepemilikan sertifikat konstruksi, kompetisi, gengsi, dst), (2) Hambatan faktor eksternal selama pelaksanaan (seperti kekurangan suplai material dan peralatan, bencana alam, dst), (3) Setting target oleh Kantor Pusat tinggi, rekonsiliasi target dengan divisi/wilayah dipengaruhi faktor luar dan cut off date, demikian pula perusahaan tetap mengadopsi sistem akuntansi berbasis multi years, (4) Perusahaan tidak melaksanakan Accumulated Knowledge Base, dengan melakukan kodifikasi innovations dari proyek-proyek yang diselesaikan, (5) Dampak innovation dapat bersifat long term. ...... New knowledge enables firms both to innovate and to outperform their rivals in dynamic environments (Grant, 1996; Kogut & Zander, 1992). Current development of Knowledge Management theory maintains that new knowledge is created within organizations through a process of exchange and combination among employees (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Hence there is no clear direction of flow of ideas and knowledge. The objective of this research is to understand the process of developing leaders innovativeness in the context of a project-based organization with followers as the provider of ideas and knowledge. In addition, this research aims at understanding the extent to which such innovativeness is turned into project performance. This research is conducted in a construction state own enterprise (SOE), selected due to tight competition and the consequential need for innovation within short timescales. The data collection involves 118 dyads of general managers (as leaders) and project managers (as followers). This research is based on a knowledge management model, which according to Dibella, Nevis and Gold (1996) comprises of knowledge acquisition, knowledge sharing and knowledge use, as well as on Nonaka and Takeuchi?s (1995) middle-up down model to foster innovation. The findings indicate the presence of vertical, middle-up flow of knowledge acquisition and sharing, that is, from followers to leaders in the development of leaders innovativeness. Yet, this research demonstrates the opposite effect in vertical, down flow of knowledge use in which leaders? innovativeness may result in lower project performance. The reasons can be explained as follows: (1) Communication constraints (such as educational level difference, contruction certificate ownership difference, competition, prestige, etc), (2) External factor contraints during execution (such as shortage materail and equiment supply, act of God, etc), (3) Setting target by Head Office is high, target reconciliation with region/division affected by external factor and cut off date, as well as company still adopt accounting system multi years bases, (4) Company do not perform Accumulated Knowledge Base, by codification of innovations from finished projects, (5) The impact of innovation might be long term nature.

Abstrak :
Studi ini pada dasarnya upaya untuk memahami hubungan antara media dengan sistem kapitalisme global dengan merujuk pada teori-teori yang dikembangkan para ilmuwan beraliran kritis yang memandang internasionalisasi sistem penyiaran komersial adalah bagian dari upaya terencana negara-negara maju dalam rangka melanggengkan penjajahan ekonomi dan politik. Teori-teori ini percaya bahwa privatisasi pertelevisian adalah kondisi yang dibutuhkan bagi ekspansi modal transnasional yang merupakan keniscayaan dalam sistem kapitalisme global. Dalam kaitan itu, teori-teori ini mengasumsikan adanya upaya sengaja yang dirancang di negara-negara pusat kapitalisme global untuk mengarahkan -atau bahkan menekan-- agar para pengambil kebijakan di banyak negara menerapkan privatisasi pertelevisian. Lebih jauh lagi, teori-teori ini percaya bahwa begitu sistem pertelevisian komersial dijalankan oleh sebuah negara berkembang, sebuah bentuk penjajahan media akan berlangsung dengan sendirinya yang antara Iain diindikasikan oleh ketergantungan akan program impor, teknologi, kecakapan dan modal asing. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber kunci, Studi sumber-sumber sekunder (pemberitaan di media, analisis, laporan, surat peijanjian, peraturan-perundangan, data-data industri yang dipublikasikan), Serta analisis isi (terhadap kecenderungan isi siaran dalam kurun waktu 1991 - 2003), penelitian ini menunjukkan bahwa tesis imperalisme media mengandung sejumlah kelemahan untuk menjelaskan proses privatisasi pertelevisian di Indonesia. Tesis impenalisme media terlalu berlebihan dalam memandang kekuatan modal transnasional dalam mengarahkan proses pengambilan pilihan dalam sebuah negara yang sangat mungkin bersifat otonom dan lebih mencerminkan dinamika pertarungan kepentingan kelompok-kelompok dalam negeri itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan privatisasi pertelevisian di Indonesia pada dasarnya adalah langkah pragmatis untuk merespons kepentingan bisnis kapitalis domestik yang berada dalam lingkar terdalam pusat kekuasaan, dan tidak lahir sebagai hasil darl tekanan kepentingan pemodal transnasional. Studi ini menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan kelahiran dan perkembangan privatisasi pertelevisian adalah kelompok kecil pengusaha domestik yang berada sedemikian dekat dengan pusat kekuasaan sehingga memiliki jalur pengaruh secara berkelanjutan yang sangat besar terhadap rangkaian kebijakan pemerintah. Kebijakan privatisasi pertelevisian tidak memiliki orientasi etisiensi ekonomi ataupun peningkatan daya Saing Sebagaimana yang berusaha dicapai rangkaian de-regulasi ekonomi yang dijalankan pemerintah dalam kumn waktu yang sama. Studi ini menunjukkan bahwa kekuatan pemodal nasional dalam menentukan lahirnya privatisasi pertelevisian juga dimungkinkan karena kerangka kebijakan pertelevisian nasional di indonesia sendiri sebenarnya tidak terarah dan tidak memiliki pola yang terencana sejak awal. Privatisasi pertelevisian Indonesia pada dasarnya tidak dapat dijelaskan sebagai bagian dari liberalisasi politik atau bahkan Iiberalisasi ekonomi. Para kapitalis yang merambah masuk ke dalam bisnis pertelevisian tersebut adalah kaum pedagang yang tidak saja tidak menaruh perhatian pada keterbukaan politik meiainkan juga tidak menginginkan sebuah ekonomi pasar terbuka, yang memungkinkan terjadinya kompetisi objektif antara para pemodai. Namun demikian, Studi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kompetisi dalam sistem penyiaran komersial yang berlangsung tanpa intervensi pemerintah, menyebabkan lahirnya sejumlah eksternalitas yang canderung mendukung ekspansi kepentingan transnasional. Dalam hal isi siaran, privatisasi pertelevisian memang tidak dengan sendirinya menciptakan dominasi program impor. Tapi kompetisi bebas antar stasiun menyebabkan timbulnya masalah pasokan program. lndustri program dalam negeri tidak mampu melayani kebutuhan untuk mengisi jam siaran stasiun-stasiun televisi yang berjumlah semakin banyak, sementara harga program yang yang ditetapkan produsen lokal pun melonjak mengikuti kompetisi pembeli. Sebagai akibat, stasiun televisi komersiai memilih untuk Iebih banyak mengimpor program dari industri televisi asing yang memang memiliki pasokan dan perpustakaan program yang dibutuhkan. Kecenderungan ini, pada gilirannya, akan mendorong kenaikan harga program impor. Perkembangan ini menjadikan Indonesia nampak sebagai pasar yang banyak menyerap program-program impor dari pusat industri hiburan di negara-negara maju, tanpa sebaliknya menghasilkan program-program yang dapat diekspor ke pasar internasional. Studi ini juga menunjukkan bahwa salah satu akibat paling signilikan dalam hal privatisasi pertelevisian adalah dalam hal dominasi modal transnasional dalam industri periklanan nasional. Privatisasi pertelevisian memang dengan segera mendorong pertumbuhan industri periklanan dalam negeri. Namun pada saat yang sama, terjadi dominasi modal transnasional dalam struktur industri periklanan tersebut, Seraya memarjinalkan perusahaan-perusahaan periklanan lokal. Dengan demikian, studi ini menyajikan temuan yang sekaligus membantah dan membenarkan sebagian muatan teori-teori impenalisme media. Di satu sisi, studi ini akan menunjukkan argumen bahwa privatisasi partelevisian adaah kebijakan yang ditentukan oleh kepentingan modal transnasional tidak memiliki basis yang kuat. Keputusan privatisasi pertelevisian di Indonesia lahir sebagai akibat dinamika kepentingan di dalam negeri indonesia sendiri. Namun demikian, studi ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem penyiaran komersiai di Indonesia memang dalam perkembangannya menghasilkan serangkaian ekstemalitas yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal transnasional. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi di Indonesia tidak dapat dilihat sebagai bangunan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah faktor tunggal, yakni kepentingan ekonomi kapitalisme global, melainkan sebuah medan yang turut ditentukan oleh beragam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Perusahaan keluarga telah menjadi penggerak penting bagi modemisasi industri (Hall, 1988), seperti perusahaan keluarga Camegy di Amerika Serikat, Louis Vuitton di Eropa, Li Ka-Shing di Hong Kong, Sumitomo di Jepang. Berbagai pemerintahan dunia juga memberi perhatian pada peran perusahaan keluarga untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran (Zahra dan Shanna, 2004). Namun penelitian tentang perusahaan keluarga belum banyak dilakukan seperti bidang lain dalam disiplin manajamen (Neubauer dan Lank, 1998), karena adanya pandangan negatif tentang perusahaan keluarga, seperti berskala kecil, tidak mampu berinovasi, bersikap tertutup (Astrachan er al., 2001). Studi ini melakukan penelitian kuantitatif, dengan memfokus pada suksesi perusahaan keluarga dalam rangka mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan keluarga. Masalah yang dihadapi perusahaan keluarga adalah kesinabungan (sustainabilily) dari generasi ke generasi (Kotter, 1996). Salah satu faktor yang mempengaruhi sukses perusahaan jangka panjang adalah efektivitas kepemimpinan CEO (Chief Executive Officer) serta para penerusnya. Proses utama dari peralihan kepemimpinan adalah suksesi, dimana penyiapan CEO baru merupakan kebijakan strategis (Collins, 2001). Penelitian ilmiah perusahaan keluarga di Indonesia pada saat ini baru dari adalah Sekarbumi (2001), yang mempelajari proses pra-suksesi dengan metode kualitatif pada 20 pendiri dan 10 penerus perusahaan keluarga. Namum belum ada penelitian di Indonesia yang mempelajari proses terjadinya suksesi yang menjadi aset penting bagi keberhasilan perusahaan keluarga secara jangka panjang. Penelitian ini bertitik tolak dari pendekatan manajemen strategik, dengarl mengacu pada model de Wit dan Meyer (2004) tentang langkah penciptaan keunggulan daya persaingan perusahaan, yang beijalan mulai dari konteks, proses sampai konten (kinerja). Penelitian ini menganalisis suksesi perusahaan keluarga di Indonesia, dengan model proses suksesi yang komprehensif dalam 3 (tiga) komponen; yaitu, konteks suksesi (succession context), kualitas alih kepemimpinan (quality leadership transferred), Serta kinerja yang dihasilkan oleh pemimpin baru dari hasil suksesi (succession perjformance). Konteks suksesi menerangkan kondisi yang ada di perusahaan, yang mempengaruhi suksesi kepemimpinan pada perusahaan keluarga. Konteks tersebut dilihat dari sudut intensi CEO pendahulu (predecessor intention), maupun kemampuan penerus (successor ability) (Wasserman, 1995; Le Breton Miller et al., 2004). Sedangkan kualitas alih kepemimpinan mempelajari berbagai jenis transfer aspek-aspek kepemimpinan perusahaan dalam proses suksesi; yaitu, pengaruh dari visi dan misi perusahaan; pengetahuan dan kompetensi manajemen; serta nilai dan norma yang menjadi faktor utama perusahaan (Dyer, 1986). Akhimya, penelitian ini mengkaji hasil alih kepemimpinan, yang mencakup dua segi; yaitu, kinerja individu pemimpin baru dan kinerja organisasi yang dipengaruhi oleh pemimpin baru (Dalton dan Kesner, 1985). Untuk konflrmasi dan penyempumaan pemahaman proses suksesi pada pembentukan model penelitian ini, telah dilakukan studi eksplorasi melalui wawancara mendalam dengan 8 CEO penerus pada 8 perusahaan di Jakarta. Selanjutnya, instrumen peneletian disempumakan dengan uji coba pada 10 responden CEO perusahaan keluarga di Jakarta. Pengujian empiris pada model penelitian dilakukan terhadap 170 responden perusahaan keluarga berbagai industri di Indonesia (dari 500 responden yang disurati); yang mencakup para CEO penerus perusahaan keluarga dengan sampel Jakarta, Semarang, Surabaya; Medan, Serta Makasar. Pengujian kolerasi bivariat, memperlihatkan bahwa intensi CEO pendahulu berpengaruh positif terhadap kemampuan penerus, dan terhadap kualitas alih kepemimpinan; dernikian juga kemampuan penerus berpengaruh positif terhadap kualitas alih kepemimpinan; juga kualitas alih kepemimpinan terhadap kinerja penerus, serta kinerja penerus terhadap kinerja organisasi. Sementara dengan analisis regresl ganda univariat, pengujian data tidak mendukung hipotesis tentang pengaruh kemampuan penerus tcrhadap kinerja individu, yang tergantung pada kualitas alih kpemimpinan; juga tidak mendukung bahwa pengaruh kinerja individu terhadap kinerja organisasi tergantung pada kualitas alih kepemimpinan Dalam hal kontribusi teoritikal, hasil penelitian ini konsisten dengan model langkah strategik perusahaan bahwa suksesi kepemimpinan puncak perusahaan keluarga perlu dilakukan secara simultan, dari konteks, proses, dan konten (De Wit dan Meyer, 2004). Sedangkan kontribusi manajerial dapat disimpulkan bahwa CEO pendahulu dan penerus, keduanya memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan suksesi perusahaan keluarga. Pendahulu perlu membagi cita-citanya pada penerus melalui proses alih kepemimpinan yang terbuka. Penerus harus memiliki motivasi bahwa perusahaan keluarga yang telah dibangun oleh pendahulu sebagai warisan perlu dipertahankan Keterbatasan penelitian ini adalah tidak mengkaji faktor ?budaya? yang merupakan fenomena penting perusahaan keluarga. Saran penelitian selanjutnya menggunakan variabel corporate culture, untuk menganalisis perbedaan suksesi CEO perusahaan keluarga menurut konteks budaya perusahaan yang berbeda antar daerah.

Abstrak :
Penelitian ini menguji dampak kecerdasan emosi (EI-Emotional Intelligence) terhadap eskalasi komitmen (EC-Escalation of Commitment) dan kinerja organisasi. Secara khusus, dampak langsung dan tidak langsung dari kecerdasan emosi diselidiki untuk mengevaluasi apakah EC harus dihambat atau dilanjutkan. Dengan menggunakan praktik perusahaan listrik di negara berkembang, kajian ini melibatkan 103 manajer area sebagai responden, dimana peran mereka sangat penting untuk mencapai sasaran penyebaran listrik di wilayah yang mereka pimpin. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Model Persamaan Struktural (SEM-Structural Equation Model). Hasilnya menunjukkan bahwa kecerdasan emosi memiliki dampak positif dan negatif terhadap eskalasi komitmen, dan juga terhadap kinerja. Dampak negatif terjadi jika komitmen lebih jauh terhadap proyek yang terindikasi gagal dievaluasi hanya dengan mempertimbangkan profitabilitas dan alokasi sumber daya semata. Namun, jika kecerdasan emosi dapat diartikulasikan dalam bentuk perilaku-perilaku berorientasi inovasi dan berorientasi pelanggan yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi lainnya, maka ia memiliki kapasitas untuk mendorong komitmen lebih jauh (misalnya ke arah eskalasi komitmen) menjadi kinerja yang baik. Semua temuan ini kemudian menyajikan penjelasan alternatif untuk mengevaluasi apakah eskalasi komitmen memang sebuah kesalahan pengambilan keputusan atau bukan. ......This study examined the impact of emotional intelligence (EI) on the escalation of commitment (EC) and organizational performance. Specifically, the direct and indirect impacts of emotional intelligence was investigated to evaluate whether an EC should be hindered or continued. Using the practises in the Indonesian Electricity Company, this study involves 103 area managers as respondents, where their role is crucial to achieve the multiple goal states of electricity distribution in the area that they led. The collected data was then analyzed using structural equation model (SEM). The result showed emotional intelligence has both negative and positive impact on escalation of commitment, and also on performance. The negative impact occurs if the further commitment on the existing loser projects was evaluated by considering profitability and resource allocation only. However, if emotional intelligence can be articulated in the form of innovation-oriented and customer-oriented behaviors, which impact on other firm goal states, it has capacity to drive further commitment (i.e. escalation of commitment) into a good performance. This findings then provide an alternative explanation to evaluate whether escalation of commitment is a decision error or not.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini mengaplikasikan model resource orchestration untuk mengamati pembangunan kompetensi manajer subsidiari, dan pengaruhnya terhadap kinerja subsidiari. Model diuji dengan data subsidiari Indonesia yang beroperasi di Nigeria, yang diolah memakai structural equation model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kompetensi manajer subsidiari lebih dominan dipengaruhi oleh absorptive capacity subsidiari daripada sekedar mengakumulasi pengalaman mengelola sumber daya headquarter dan mitra lokal. Namun kompetensi manajer tersebut harus dimediasi oleh proses akumulasi asset dan pengembangan kapabilitas pada unit-unit bisnis di bawahnya agar mempengaruhi kinerja.Studi ini juga membuktikan bahwa dalam organisasi subsidiari yang kecil, perbedaan persepsi antar manajer dengan latar belakang budaya berbeda terhadap aktifitas rutin sehari-hari seperti aktifitas dalam resource orchestration masih tetap ada. Satu satu kontribusi penting dari studi ini adalah menjelaskan secara detail bagaimana sumber daya yang diinvestasikan headquarter menjadi kinerja di negara tujuan.

---

ABSTRACT
This study applies resource orchestration model to investigate the building of country manager rsquo s competence, and its influence to subsidiary performance. Model was tested using data of Indonesian subsidiaries operated in Nigeria, which were proceeded using structural equation model. The results show that the building of country manager rsquo s competence is more dominantly influenced by subsidiary rsquo s absorptive capacity than managing headquarter or local partner resources that result the accumulation of experience. However, this manager competence must be mediated by asset accumulation and capability development in the business unit level in order to influence subsidiary rsquo s performance.Furthermore, this study finds that even in a small subsidiary organization, perceptual gap between managers from dissimilar cultures toward common daily activities such as resource orchestration activities still exists. One important contribution of this study is to provide the explanation of how headquarter resources invested abroad are transformed into performance in the host country.