Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang persaingan usaha dalam industri pelabuhan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini membuka peluang bagi sektor swasta untuk turut serta dalam pengusahaan kegiatan kepelabuhan yang sebelumnya industri ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dimonopoli oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia. Persaingan usaha dalam industri pelabuhan, antara lain: persaingan antar pelabuhan, persaingan antar operator terminal dalam satu pelabuhan dan persaingan antar operator dalam satu terminal. Namun demikian, industri ini sering kali menjadi subjek dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa industri pelabuhan memiliki karakterisik monopoli alamiah yang mana didalamnya terdapat natural barrier to entry untuk dapat masuk dalam industri ini sehingga seharusnya mendapat pengecualian dari hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan.

---

This thesis foccused on business competition of port industry. Law Republic of Indonesia Number 17 Year 2008 concerning Shipping allows private sector to take part in port industry, in which prior to this law such practice is prohibitted and port building is monopolized by PT (Persero) Pelabuhan Indonesia which was legitimized through Law Republic of Indonesia Number 21 Year 1992 concerning Shipping. Business competition in port industry includes competition between ports, operators terminal in the same port and operators on those terminal. Yet, the issue in regards to port industry is subjected to Law Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 by Business Competition Supervisory Commission (KPPU). This thesis will provide analysis that proves port industry has natural monopoly character that should be given exemption from such law, due to its natural barrier to entry. This thesis used a normative juridical study in which data are mostly taken from the literature."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan ketentuan UKM dalam hukum persaingan yang diatur secara langsung di Indonesia UU No.5 Tahun 1999 dan secara tidak langsung di Malaysia (Competition Act 2010). Untuk menganalisa perbandingan kedua ketentuan hukum tersebut maka dalam hal ini, penulisan dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Pedoman Pasal 50 h UU No.5/1999 tidak menentukan batasan yang spesifik terkait penerapan pengecualian Usaha Kecil. Competition Act 2010 menyatakan sebaliknya, ketentuan UKM tidak diatur secara langsung, Malaysia tidak memberikan pengecualian kepada UKM, namun hal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Terdapat beberapa jenis perjanjian yang akan diijinkan untuk UKM karena dianggap tidak mungkin memiliki efek anti-kompetitif atau tidak memiliki efek signifikan dalam pasar. Selain itu skripsi ini juga akan menggambarkan dampak kebijakan persaingan kepada UKM di kedua negara tersebut.

---

This thesis defines analysis of differences provisions of SMEs in the competition law which is regulated directly in Indonesia (UU no. 5 of 1999) and indirectly in Malaysia (Competition Act 2010). Analyzing the differences of the two provisions of SME’s taken using normative juridicial approach. Guidelines of article 50 (h) UU No.5/1999 does not explain the specific restrictions related to the application of the exemptions. Competition Act 2010 stated otherwise, provisions of SME’s in Competition Law 2010 Malaysia is regulated indirectly and Malaysia does not absolutely apply the competition law to SMEs. There are several types of agreements that will be applicable for SMEs because they are unlikely to have anti-competitive effects or do not have a significant effects on the market. In addition, this thesis also describes the impact of competition policy to SMEs in both countries."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak keterlambatan melakukan pemberitahuan terkait pengambilalihan saham perseroan terbatas kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.Pemberitahuan pengambilalihan saham ini wajib dilakukan oleh setiap perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan status pengambilalihan saham perseroan terbatas tidak dapat diubah oleh KPPU hanya karena keterlambatan melakukan pemberitahuan. Apabila hasil analisa yang dilakukan oleh KPPU menunjukkan bahwa transaksi pengambilalihan saham berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan, maka transaksi tersebut harus direvisi atau justru dibatalkan oleh KPPU berdasarkan kewenangannya.

---

This study discusses the impact of notification delay related to the acquisition of the limited company's shares to the Business Competition Supervisory Commission. Acquisition’s notification must be done by any company that does the acquisition of shares as a form of prevention of monopolistic practices and unfair competition. This study concluded that the validity of the limited liability status of the acquisition of shares cannot be changed by the Commission simply because the delay in notification. If the results of the analysis conducted by the Commission shows that, the acquisition of shares transaction could potentially have a negative impact on competition, then the transaction should be revised or even canceled by the Commission based on its authority."