Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengkaji konflik antara kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan kewajiban negara untuk melindungi hak investor asing, suatu permasalahan yang sering terjadi ketika negara menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan investasi asing. Melalui penelitian yuridis- normatif, skripsi ini membahas pengaturan HAM dan hak investor asing dalam hukum internasional, serta konsekuensi hukum bagi negara akibat praktiknya dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan investasi asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai sumber hukum internasional memberikan kewajiban kepada negara untuk melindungi HAM dan juga untuk melindungi hak investor asing. Jika negara tidak melindungi HAM demi kepentingan investor asing, negara dapat divonis melanggar kewajibannya melindungi HAM. Di lain pihak, jika negara melindungi HAM dengan mengorbankan investor asing, negara dapat divonis melanggar kewajiban untuk melindungi hak investor asing. Namun, negara dapat dibebaskan dari gugatan pelanggaran hak investor asing apabila tindakan negara yang merugikan investor asing demi perlindungan HAM memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

---

This study discusses the conflict between state duty to protect human rights and state duty to protect the rights of foreign investors, a problem which often occurs when states are dealing with human rights cases related to foreign investments. By using the juridical-normative research method, this study elaborates how international law regulates human rights and the rights of foreign investors, along with the legal consequences for states for their practices in dealing with human rights cases related to foreign investment.

The research shows that various sources of international law give states the duty to protect human rights and also the duty to protect the rights of foreign investors. If the state did not protect human rights for the convenience of foreign investors, states could be judged to be breaching its obligation to protect human rights. On the other hand, if states protect human rights at the cost of foreign investors, states could be judged to be violating the rights of foreign investors. However, states can also be exempted from such judgment, given that the state?s human rights measures which incur losses for foreign investors fulfill certain criterias."

"Skripsi ini membahas tentang konsep konflik bersenjata non-internasional dalam beberapa konvensi internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Common Article 3 Konvensi Jenewa tahun 1949. Kedua, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Rome Statute of International Criminal Court tahun 1998. Ketiga, mengenai kategorisasi konflik bersenjata yang terjadi di Ituri, Kongo, terkait adanya keterlibatan dari negara-negara tetangga Kongo dalam konflik tersebut. Dalam mempelajari konsep konflik bersenjata non-internasional tidak cukup hanya dengan melihat pengaturannya dalam konvensi, namun juga harus melihat penerapan konsep tersebut dalam kasus yang ada.

---

The focus of this study is the concept of non-international armed conflict in several international conventions. The problems of international law that will be discussed are; First, the concept of non-international armed conflict in Common Article 3 of Geneva Convention 1949; Second, the concept of non-international armed conflict in Additional Protocol II of Geneva Convention 1977 and Rome Statute of International Criminal Court 1998; and Third, categorization of armed conflict in Ituri, Congo, related to the involvement of neighboring countries in that conflict. In studying the concept of non-international armed conflict is not enough just to look at the regulation in the convention, but also have to look at the application of these concepts in the cases."

"Financial Action Task Force on Money laundering (FATF), dibentuk sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi money laundering. FATF merupakan intergovernmental body sekaligus suatu policy-making body yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia sendiri tidak dapat dilepaskan dari peran FATF itu sendiri, yang mana Indonesia dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF pada bulan Juni 200. Penelitian ini akan membahas mengenai rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering dan penerapannya dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia. Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumen dan literatur.

---

Financial Action Task Force on Money laundering (FATF) was formed as a task force with the task of preparing international recommendations to combat money laundering. FATF is an intergovernmental body as well as a policy-making body which consists of experts in the legal, financial and law enforcement to help countries in order to prepare the legislation of anti money laundering regulation. The Development of anti-money laundering regime in Indonesia could not be separated from the role of the FATF itself, to which Indonesia was in the list of Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs) by FATF in June 200. This research will examine about the Recommendation of Financial Action Task Force on Money and its implementations in the anti-money laundering regime in Indonesia. The methodology used in conducting this study is normative research through library materials, documents and literature."

"Tanggal 31 Oktober 2011 melalui prosedur pemungutan suara di Konferensi Umum UNESCO Palestina secara resmi diterima menjadi anggota baru UNESCO. Ini adalah kasus pertama suatu entitas hukum internasional yang bukan merupakan anggota dari PBB diterima menjadi anggota dari organisasi ini. Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem penerimaan keanggotaan dalam organisasi internasional 2. Bagaimanakah proses penerimaan Palestina sebagai anggota UNESCO dan 3. Bagaimanakah penerimaan Palestina jika ditinjau berdasarkan hukum internasional. Secara garis besar pembahasan didasarkan pada studi literatur mengenai perkembangan doktrin sejarah dan pengaturan keanggotaan dalam organisasi internasional dengan meninjau instrumen pokok dari UNESCO itu sendiri beserta prinsip umum PBB. Selanjutnya dianalisis pula pemenuhan persyaratan keanggotaan UNESCO oleh Palestina beserta dampak dampak penerimaannya. Secara ringkas simpulan yang didapat menjawab secara positif diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam hukum internasional.

---

On October 31st 2011 through its General Conference voting procedures Palestine officially admitted as a new member of UNESCO. It is the first case for an international legal entity which are not a member of United Nations to be approved as a member of the organization. This undergraduate thesis tries to answer following questions :1. How does membership system in international organizations 2. How does admission of Palestine process to be a member of UNESCO and 3. How does admission of Palestine based on international law. Generally the analysis is based on literature study concerning development of doctrine histories and regulation on membership in international organizations based on UNESCO Constitution itself and United Nations general principles. Moreover the analysis also examines about requirements fullfilment by the Palestine with its implications In brief the conclusion answers in positive the admission of Palestine as a new member of UNESCO is a allowed in international law."

"Skripsi ini membahas mengenai offers of services yang diajukan oleh Komite Internasional Palang Merah dalam suatu Konflik Bersenjata Internasional. Komite Internasional Palang Merah sebagai guardian dari keempat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 mempunyai status khusus sebagai neutral intermediary dari para pihak yang berkonflik. Oleh karena status khusus inilah, Komite Internasional Palang Merah tidak dapat memaksakan para pihak yang berkonflik untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam keempat Konvensi Jenewa berserta Protokolnya. Offers of services ini menjadi suatu instrumen yang digunakan Komite Internasional Palang Merah untuk mengingatkan para pihak untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa yang dalam penerapannya memerlukan persetujuan para pihak yang berkonflik. Lebih lanjut, skripsi ini akan membahas dampak-dampak yang ditimbulkan baik dari penerimaan maupun penolakan offers of services ini dari para pihak yang berkonflik.

---

This paper is discussing about the offers of services of The International Committee of the Red Cross (ICRC) in international armed conflicts. The ICRC as the guardian of the Geneva Convention of 12 August 1949 has a unique legal status as a neutral intermediary to the warring parties and thus is not capable of forcing the warring parties to comply to the provisions of the Geneva Conventions and its Protocols. The offers of services, hence, is an instrument used by the ICRC to notify the warring parties of their compliance to the Geneva Conventions, which, in its application, requires the consent of the warring parties. Furthermore, this paper will discuss the effects caused by its acceptance as well as its rejection by the warring parties."

"Skripsi ini membahas mengenai persoalan masalah keabsahan berdirinya negara Israel di wilayah mandat dalam hukum internasional, terutama mengacu pada sistem mandat internasional dan sistem perwalian. Sebagai rangkaian permulaan pembahasan, secara kronologis, akan dipaparkan mengenai status hukum wilayah Palestina, mulai dari berakhirnya Perang Dunia I sampai beralihnya wilayah tersebut kepada Inggris oleh Liga Bangsa-bangsa melalui perjanjian mandat Palestina. Analisis diawali dengan menjelaskan sistem mandat internasional yang diperkenalkan Liga Bangsa-bangsa serta sistem perwalian yang menggantikannya. Berikutnya, analisis dilakukan terhadap isi perjanjian mandat, yang juga sangat berkaitan dengan Deklarasi Balfour, serta praktik pelaksanaan mandat dengan mendasarkan pada sistem mandat internasional oleh Liga Bangsa-bangsa maupun sistem perwalian oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini. Pada akhirnya, ditemukan bahwa pendirian negara Israel melalui keadaan yang tidak ideal, terlepas dari fakta penerimaannya sebagai anggota PBB.

---

This thesis studies the legality of Israel?s declaration of independence in Palestine territory, in the scope of international mandat and trusteeship system. Subsecquently, as a background issue, this thesis will start to describe the legal state of Palestine territory after the World War I as much as the recognition of British government as Mandatory State carried on the international mandate system by the Palestine mandate treaty from the Covenant League. Next, this thesis will explain the conceptions and practices of League mandate systems as well as to differ the latest system. Afterwards, analyze the content of mandate treaty of Palestine which happened to be legal standing of British mandate rule over those territory, as well as the emerge of Balfour Declaration in advance. Also to analyze the mandate practice over during the mandate period, accordingly to the international mandate and trusteeship system, subsequently. Qualitative approach is used to gather resources in writing this thesis. This thesis concluded by point out the legality of Israel?s declaration of independence was deliberately attemped in unideal situation, regardless the recognition and membership approval from United Nations."