Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi terhadap proses pengembangan organisasi dan pembuatan alur pelaporan pada PT ABY, yang bergerak dalam industri fast moving consumer goods (FMCG) di Indonesia. Untuk proses pengembangan organisasi, evaluasi dilakukan dengan membandingkan tahapan yang dilakukan oleh PT ABY dengan teori organization development process. Sedangkan untuk pembuatan alur pelaporan, evaluasi dilakukan dengan membandingkan tahapan yang dilakukan oleh PT ABY dengan teori tahapan pembuatan flowcharts dan penggunaan simbol yang digagas oleh Romney. Lingkup pembahasan mencakup mulai dari bagaimana PT ABY menjalankan tahapan yang ada di dalam teori organization development process yaitu mulai dari entering into an organizational development relationship, diagnosing organizations, collecting and analyzing diagnostic information, designing interventions, hingga institutionalizing organization development interventions. Selain itu pembahasan juga mencakup evaluasi penggunaan 4 kategori simbol dalam flowchart yaitu, input/output symbols, processing symbols, storage symbols, dan flow and miscellaneous symbols beserta tahapan pembuatan flowchart yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan evaluasi, meskipun PT ABY telah menjalankan mayoritas dari aktivitas dan langkah-langkah yang ada pada kedua teori, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan oleh PT ABY dengan tujuan berhasilnya proses pengembangan organisasi dan pembuatan alur pelaporan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, terdapat serangkaian rekomendasi yang telah dirumuskan penulis agar dapat dijadikan pertimbangan oleh PT ABY dengan tujuan keberhasilan proses pengembangan organisasi dan pembuatan alur pelaporan yang mereka lakukan.

---

This internship report discusses the evaluation of the organizational development process and reporting flow at PT ABY, which is engaged in the fast moving consumer goods (FMCG) industry in Indonesia. For the organizational development process, the evaluation is carried out by comparing the stages carried out by PT ABY with the theory of the organization development process. As for the reporting flow, the evaluation is carried out by comparing the stages carried out by PT ABY with the theory of the stages of making flowcharts and the use of symbols initiated by Romney. The scope of the discussion covers starting from how PT ABY carries out the stages in the theory of the organization development process, starting from entering into an organizational development relationship, diagnosing organizations, collecting and analyzing diagnostic information, designing interventions, to institutionalizing organization development interventions. In addition, the discussion also includes an evaluation of the use of 4 categories of symbols in the flowchart, namely, input/output symbols, processing symbols, storage symbols, and flow and miscellaneous symbols along with the stages of making a flowchart that should be carried out. Based on the evaluation, although PT ABY has carried out the majority of the activities and steps contained in both theories, there are several things that must be improved by PT ABY with the aim of making the organizational development process and reporting flow successful. Therefore, there are a series of recommendations that have been formulated by the author so that PT ABY can consider it with the aim of succeeding in the organizational development process and making the reporting flow that they do."

"ABSTRAKAudit internal di dalam proses manajemen risiko perusahaan memiliki peran penting dalam memberikan assurance atas risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Peran penting ini perlu diikuti dengan pemahaman audit internal sendiri akan perannya dalam proses manajemen risiko. Pemahaman ini penting dikarenakan adanya batasan-batasan sejauh mana audit internal boleh mengambil peran sehingga tidak bertumpuk dengan tugas dari manajemen. Di dalam penelitian ini, akan mencari tahu mengenai sejauh mana pemahaman audit internal dalam sebuah perusahaan, yaitu PT Sucofindo, akan perannya dalam proses manajemen risiko. Penelitian ini akan menggunakan kuesioner dan juga wawancara, dengan responden auditor yang ada di PT Sucofindo, sebagai metode untuk pengambilan data. Kondisi PT Sucofindo yang masih dalam proses transisi atas pemecahan antara Satuan Pengawasan Intern Unit Manajemen Risiko, membuat masih banyak kebingungan atas perannya dalam proses manajemen risiko. Masih ada peran yang seharusnya dilakukan oleh manajemen dianggap sebagai tanggung jawab dari Satuan Pengawasan Intern dan sebaliknya. Penelitian ini, memberikan kesimpulan bahwa, masih perlunya pemberian pemahaman atas peran Satuan Pengawasan Intern dalam proses manajemen risiko dalam PT Sucofindo, agar proses manajemen risiko dapat berjalan lebih baik lagi.

---

ABSTRAKInternal audit within a company has an important role in providing assurance on the risks faced by the company. This important role needs to be followed by a comprehension of its role in the risk management process. This comprehension is important because of the limitations on the extent to which internal audit may take a role so as not to overlap with the task of management. This research will look out about the extent to which the understanding of internal audit within a company, PT Sucofindo, will be its role in the risk management process. This study will use questionnaires and interviews, with the respondents of auditors in PT Sucofindo, as a method for data retrieval. The condition of PT Sucofindo, which is still in the process of transition between the Internal Audit Unit and an independent Risk Management Unit, makes a lot of confusion over its role in the risk management process. There is still a role of management, that auditors think as the responsibility of the Internal Audit Unit and vice versa. This study concludes that there is still a need an improvement to understand the role of the Internal Audit Unit in the risk management process in PT Sucofindo, in order for the risk management process to proceed even better. "

"Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak. Laporan magang ini membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 PT IPC Terminal Petikemas dimana yang pada umumnya langsung dipotong tetapi pada PT IPC Terminal Petikemas menggunakan metode pengembalian (reimbursement). Metode tersebut digunakan untuk mempermudah proses bisnis PT IPC Terminal Petikemas. Analisis dilakukan atas kesesuaian dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan 141 tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 serta dampak dari perlakukan metode reimbursement tersebut. Dampak tersebut muncul akibat beberapa kondisi yang belum sesuai dengan peraturan pajak yang ada. Pada laporan ini juga menyertakan masukan yang dapat dilakukan oleh PT IPC Terminal Petikemas dalam mengatasi dampak yang diakibatkan dari proses reimbursement pajak PPh Pasal 23.

---

This internship report discusses Article 23 Income Tax that imposed on income for Domestic Taxpayer or Permanent Establishment that receives or obtains income derived from capital, delivery of services, or organizer of activities other than those tax deductible. This apprenticeship report discusses the flow of article 23 income tax at PT IPC Terminal Petikemas which is generally directly cut but at PT IPC Terminal Petikemas uses the method of reimbursement. This method is used to simplify the business process of PT IPC Terminal Petikemas. Analysis was carried out on compliance with Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax and 2015 Minister of Finance Regulation concerning Other Types of Services as referred to in Article 23 paragraph (1) letter C number 2 of Act Number 7 of 1983. The tax return at PT IPC Terminal Petikemas starts from the issuance of the Service Note that is made based on the Letter of Agreement up to the submission of tax refund requests in the financial section."

"Penelitian ini membahas tentang hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan dengan asurans eksternal sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode empiris yang dilakukan secara cross-section dengan menggunakan sampel 63 perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2020. Pada penelitian ini, kinerja keberlanjutan dinilai berdasarkan pengungkapan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 tahun 2021, sedangkan kinerja keuangan diukur berdasarkan kinerja pasar menggunakan price to book value. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asurans eksternal memoderasi secara positif hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan. Maka dari itu, asurans eksternal merupakan sinyal yang kuat, kredibel, dan mampu mempengaruhi investor sehingga dapat memposisikan perusahaan pada superioritas. Sedangkan untuk hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang tidak signifikan.

---

This research discusses the relationship between sustainability performance and company financial performance with external assurance as the moderating variable. This study is quantitative research with empirical cross-section method using the sample of 63 nonfinancial companies that listed on the Indonesia Stock Exchange and published sustainability report in 2020. In this study, sustainability performance is assessed based on disclosures published by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the financial service authoritative in Indonesia through Circular Letter No. 16 in 2021, while financial performance is measured based on market performance using price to book value. The result of this study indicates that external assurance positively moderates the relationship between sustainability performance and financial performance. Therefore, external assurance is a strong and credible signal that could influence investors, thus positioning the company on superiority. As for the relationship between sustainability performance and financial performance, the result of this study finds insignificant relationship.

"

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas laporan keberlanjutan terhadap asimetri informasi dan mengetahui peran dari CEO Power sebagai variabel moderasi dalam memperkuat pengaruh tersebut. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 105 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan secara terpisah sejak tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan penelitian empiris kuantitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki laporan keberlanjutan berkualitas dapat menurunkan tingkat asimetri informasi. CEO power yang diproksikan dengan optimisme CEO terbukti tidak dapat memperkuat pengatuh negatif kualitas laporan keberlanjutan terhadap asimetri informasi.  Sedangkan untuk kedua proxy CEO Power yang lain yaitu reputasi CEO dan kepemilikan CEO terbukti memperkuat pengaruh negatif antara kualitas laporan keberlanjutan dan asimetri informasi.

Kata Kunci:

Asimetri informasi, CEO power, kualitas laporan keberlanjutan.

 

---

This study aims to empirically examine the effect of the quality of sustainability reports asymmetry and find out the role of CEO Power as a moderating variable in strengthening that influence. The sample used in this study was 105 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange and published sustainability reports separately from 2013-2017. This research is a quantitative empirical research.The results of the study prove that companies that have quality sustainability reports can reduce the level of information asymmetry. CEO power which is proxied by CEO optimism has proven unable to reinforce negative adherence to the quality of sustainability reports on information asymmetry. While for the other two CEO Power proxies, the CEO reputation and CEO ownership is proven to strengthen the negative influence between the quality of sustainability reports and information asymmetry.

 

Key words:

 

Information asymmetry, CEO power, quality of sustainability reports.

 

"

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan karakteristik direksi, yang berupa ukuran direksi, proporsi direksi independen, keberadaan direksi wanita, keberadaan direksi warga negara asing, dan aktivitas direksi, yang berupa jumlah rapat direksi yang diadakan dalam satu tahun dan persentase kehadiran direksi dalam rapat-rapat tersebut, terhadap kualitas laporan keberlanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) di lima negara Top 5 Negara Asia Tenggara yaitu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tahun pelaporan 2016 dan 2107. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi ordinary least square terhadap data sekunder yang dikumpulkan melalui situs perusahaan atau datastream. Pengukuran terhadap kualitas laporan keberlanjutan dilakukan dengan proses scoring manual terhadap pemetaan GRI Standard dan GRI G4 dengan tujuh belas tujuan dalam SDGs. Temuan penelitian ini adalah adanya signifikansi keterkaitan persentase kehadiran direksi dalam rapat direksi dan keberadaan komite CSR dengan kuaitas laporan keberlanjutan dalam observasi penelitian sehingga meningkatkan pentingnya peran komite CSR dalam penyusunan laporan keberlanjutan, terutama di negara Asia Tenggara dalam penelitian dan meningkatkan ugensi untuk mempromosikan adanya komite CSR dalam perusahaan, khususnya bagi perusahaan terbuka.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the characteristics of directors, in the form of board size, the proportion of independent directors, the presence of female directors, the presence of foreign directors, and directors activities, in the form of a number of board meetings held in one year and the percentage of directors in meetings, on quality of sustainability reports is in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) in the five Top 5 Southeast Asia countries, which are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines in the 2016 and 2107 reporting years. This research was conducted using ordinary least square regression of secondary data collected through the companys website or datastream. The measurement of the quality of sustainability reports is carried out with a manual scoring process on the GRI Standard and GRI G4 mapping with seventeen objectives in the SDGs. The findings of this study are the significance of the relationship between the percentage of directors` attendance at the board of directors and the existence of CSR committees with the quality of sustainability reports in research observations, thus increasing the importance of CSR committees in the preparation of sustainability reports, especially in Southeast Asian countries in research and enhancing incentives to promote CSR committees within the company, especially for public companies."

"Laporan magang bertujuan untuk mengevaluasi proses substantif tes pada KAP XYZ pada tanggal 31 Desember 2019. Pembahasan berfokus pada akun Beban Usaha atas Perusahaan Pengukur Kerugian Asuransi yang diaudit oleh KAP XYZ. Berdasarkan evaluasi, KAP XYZ sudah menjalankan prosedur audit untuk substantif tes atas beban usaha sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

This internship report to evaluate the process of substantive test of KAP XYZ for 31 December 2019. The focus of this report on Operating Expenses on Loss Adjuster Company audited by KAP XYZ. Based on the evaluation, KAP XYZ has fulfilled audit procedure for substantive test for operating expenses account in accordance with theory and audit standards."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik, yang diproksi melalui kepemilikan pemerintah dan adanya dewan yang terafiliasi dengan politik, terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori dasar legitimasi untuk menjelaskan motivasi manajemen mengungkapkan CSR. Penelitian ini meneliti 131 observasi dari 38 perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2013-2017. Pengungkapan CSR diukur dengan melakukan checklist terhadap laporan keberlanjutan dan data diolah menggunakan regresi linier random effect. Hasil regresi menunjukkan bahwa adanya kepemilikan pemerintah meningkatkan pengungkapan CSR karena pemerintah berusaha melegitimasi kondisi ekonomi dan politik nasional dengan menunjukkan bahwa bisnis perusahaan milik pemerintah bersifat berkelanjutan. Sebaliknya, adanya dewan yang memiliki koneksi politik mengurangi pengungkapan CSR karena koneksi politik dapat melindungi perusahaan dari tekanan publik dan risiko litigasi. Dengan demikian, insentif perusahaan dalam mengungkapkan CSR berkurang. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jenis koneksi politik yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pengungkapan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa kriteria pemilihan dewan perusahaan mengutamakan kompetensi dewan di atas koneksi politik.

---

This research seeks to provide evidence on how political connections, proxied by percentage of shares owned by the government and the existence of politically connected board member, affect the Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure on companies’ sustainability reports. This research studies 131 observations from 38 non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange and published sustainability reports for the period of 2013-2017. CSR disclosure is measured using checklist of sustainability reports and the data is estimated using random effect regression. The result shows that government ownership increases the CSR disclosure quantity because the government tries to legitimate the national economic and political condition by signalling that government-owned companies are sustainable. On the other hand, the existence of politically connected board members tends to decrease CSR disclosure since political connection can protect the company from public pressure and litigation risk. Hence, the incentives of disclosing CSR are reduced. The research provides evidence that different types of political connection may have different effect towards corporate disclosure. Therefore, according to the results, government is expected to ensure that the main criteria used in board selection is competence instead of political connection."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris  pengaruh pengungkapan ESG dan whistleblowing system terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah perusahaan yang memiliki CEO Power yang tinggi akan memperkuat hubungan pengungkapan ESG dan whistleblowing system terhadap nilai perusahaan. Dengan mengambil 45 perusahaan non-keuangan di Indonesia sebagai sampel penelitian di tahun 2015-2017, penelitian ini diuji dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan perusahaan yang memiliki CEO Power yang tinggi akan memperkuat hubungan antara pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan secara marjinal. Sedangkan pengungkapan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan perusahaan yang memilki CEO Power yang tinggi akan memperkuat hubungan antara pengungkapan whistleblowing system terhadap nilai perusahaan.

---

This study aims to prove empirically the effect of ESG and whistleblowing systems disclosure on firm value. This study also aims to prove empirically whether companies that have high CEO Power will strengthen the relationship of ESG and whistleblowing systems disclosure towards firm value. By taking 45 non-financial companies from Indonesia as research samples in 2015-2017, this study was tested by panel data regression method. The results show that ESG disclosure had a negative effect on firm value and companies that had high CEO Power would strengthen the relationship between ESG disclosure towards firm values marginally. While whistleblowing systems disclosure has a positive effect on firm value and companies with high CEO Power will strengthen the relationship between whistleblowing system disclosure towards firm value."

"Penelitian ini menguji apakah gender direksi dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi perusahaan non-keuangan di Indonesia. Pengaruh gender direksi yang diuji adalah persentase wanita dalam dewan direksi, pengaruh CEO wanita, dan pengaruh CFO wanita. Sedangkan struktur kepemilikan yang diuji adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing. Konservatisme akuntansi pada penelitian ini diukur menggunakan pengukuran berbasis akrual yang digunakan Givoly dan Hayn (2000), sampel penelitian adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 & 2017. Hasil penelitian menunjukan persentase wanita dalam dewan direksi dan kepemilikan asing yang memiliki pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. CEO wanita, CFO wanita, dan kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

---

This study examines whether gender directors and ownership structures affect accounting conservatism of non-financial companies in Indonesia. The gender influence of the directors tested was the percentage of women on the board of directors, the influence of female CEOs, and the influence of female CFOs. Whereas the ownership structure tested was managerial ownership and foreign ownership. Accounting conservatism in this study was measured using accrual-based measurements used by Givoly and Hayn (2000), the study sample was non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 & 2017. The results showed the percentage of women on the board of directors and foreign ownership who had influence significant effect on accounting conservatism. Female CEOs, female CFOs, and managerial ownership have not been shown to influence accounting conservatism.

"