Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kekerasan politik pada pemilu 1997 di Pekalongan disebabkan oleh adanya disempowerment dari penguasa kepada masyarakat yang berbeda aliran politik. Hal itu dilakukan baik di bidang sosial, ekonomi, dan maupun bidang politik. Sedangkan penyebab kekerasan politik tahun 1999 adalah adanya perbedaan penafsiran antara masyarakat NU terhadap khittah NU yang dimulai tahun 1984. Pada pemilu 1997, kekerasan politik terjadi antara pendukung PPP dan pendukung Golkar. Pada pemilu 1999, kekerasan politik terjadi antara pendukung PPP dan pendukung PKB. Ulama sebagai tokoh penutan tidak cukup efektif dalam penyelesaian kekerasan politik tersebut. Dalam kajian dengan masalah politik tersebut, Ulama di Pekalongan, dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, menurut mereka keterlibatan ulama dalam masalah politik sehari-hari adalah suatu keharusan. Kelompok ulama inilah yang kemudian secara langsung ikut terlibat dalam partai politik. Kedua, mereka juga berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk politik, tidak dapat dipisahkan. Hanya saja, mereka merasa tidak perlu melibatkan diri dalam politik praktis. Kelompok ulama ini, peduli pada masalah politik dan kenegaraan, tetapi tidak mau menjadi pendukung salah satu partai politik, secara terbuka. Ketiga, mereka yang tidak mau, dan tabu dengan urusan kehidupan politik. Mereka merasa kehidupan berpolitik bukan merupakan bidang urusan ulama. Kelompok ini membatasi kiprahnya hanya dalam masalah moral keagamaan. Mereka sengaja menghindari kehidupan politik, karena hal itu dianggap "terlalu dunia". Dimana kelompok pertama tidak dapat berperan secara efektif, karena seringkali dicurigai oleh pihak lain yang berbeda aliran politiknya. Ulama kelompok kedua kurang efektif dan efisien dalam berperan menyelesaikan kekerasan politik, karena cara yang dilakukannya tidak secara langsung dan memakan waktu yang agak panjang. Sedangkan ulama kelompok ketiga tidak berperan, karena mereka dengan sengaja menghindari masalah politik dalam kehidupannya. Dengan tidak berperannya ulama di Pekalongan dalam penyelesaian kekerasan politik, maka keadaan masyarakat menjadi mengambang. Mereka seakan kehilangan tokoh panutan yang mengarahkan kehidupan politiknya. Sebagian masyarakat menjadi apatis terhadap kehidupan politik. Sebagian yang lain terlalu bersemangat dalam kehidupan politik, tanpa memperhatikan hak politik warga lainnya. Akibatnya, mereka menjadi rawan dan rentan terhadap adanya perbedaan aliran politik. Kondisi itu tentunya bisa menggangu ketahanan wilayah Pekalongan yang pada gilirannya akan mengganggu pula ketahanan nasional. Hal itu dikarenakan berbagai pihak, baik tokoh formal maupun informal, tidak menggunakan pendekatan "ketahanan nasional" secara jelas. Kalangan ulama, misalnya, tidak begitu memperhatikan asas tannas yang melihat sesuatu secara komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Padahal asas ini bisa disamakan dengan apa yang dalam Islam disebut sebagai "kaffah". Masyarakat Pekalongan yang "agamis" tidak menyeluruh dalam mengamalkan ajaran agama yang mereka anut. Yang mereka lakukan adalah sesuatu yang lebih menguntungkan diri atau kelompoknya, sehingga masalah kekerasan politik di sana tidak dapat diselesaikan dengan tuntas.

Abstrak :
Ketahanan nasional merupakan integrasi seluruh aspek kehidupan (gatra), termasuk gatra politik. Peningkatan ketahanan nasional berarti juga meningkatkan ketahanan politik. Ada dua esensi ketahanan politik, yakni partisipasi politik dan kedewasaan politik. Pengembangan partisipasi dan kedewasaan politik dapat dilakukan melalui jalur pendidikan sekolah, termasuk di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana peran sekolah dasar bagi peningkatan ketahanan politik. Pendidikan politik di sekolah dasar dapat juga dijadikan wadah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepadulian siswa terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sekolah dasar memiliki peran penting dalam menanamkan sikap dan perilaku yang kondusif terhadap pengembangan partisipasi dan kedewasaan politik kendati partisipasi politik dalam arti yang nyata balum dapat dilakukan oleh siswa sekolah dasar, akan tetapi sikap dan perilaku yang kondusif bagi pengembangan partisipasi dan kedewasaan politik dapat diajarkan sejak dini termasuk pada jenjang sekolah dasar. Penyelidikan dilakukan terhadap 94 orang siswa kelas VI pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sikap dan perilaku partisipatif siswa sekolah dasar dapat dilakukan melalui empat proses, yakni : (1) membuka kesempatan yang luas bagi anak siswa untuk mampu dan berani mengemukakan pendapatnya di kelas maupun di luar kelas, (2) memotivasi perhatian siswa terhadap isu-isu politik (3) mendorong keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, dan (4) menjadikan pemilihan ketua kelas sebagai wadah latihan demokrasi. Sikap dan perilaku yang kondusif bagi kedewasaan politik di sekolah dasar dapat dikembangkan dengan cara : (1) memfasilitasi perbedaan pendapat di kalangan siswa sehingga mereka mampu menyelesaikan perbedaan pendapat (konflik) dengan menggunakan cara-cara yang positif (2) mendorong kesediaan siswa untuk mentaati peraturan sekolah, dan (3) menumbuhkan kesediaan siswa untuk hidup berdampingan kendati diantara mereka terdapat perbedaan suku, agama, ras, dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Pendidikan politik di sekolah dasar tidak memerlukan mata pelajaran khusus. Partisipasi maupun kedewasaan politik dapat diaplikasikan dalam berbagai mata pelajaran. Kesediaan mentaati peraturan dan sportivitas misalnya dapat dikembangkan dalam kegiatan olah raga. Pendidikan politik juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Materi pelajaran seperti ilmu bumi, sejarah, bahasa, Pancasila, dan agama dapat cukap efektif dalam menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bangsa dan negara. Media belajar seperti melalui gambar dinding yang memuat peta Indonesia, tempat-tempat bersejarah, gambar peristiwa penting, dan hal-hal yang terkait dengan perjalanan hidup bangsa cukup efektif dalam menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dengan keterbatasannya, sekolah dasar memiliki peran penting bagi pendidikan politik siswa sekolah dasar. Analisis penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sikap dan perilaku siswa sekolah dasar sangat tergantung pada cara mendidik guru di sekolah dan orang tua di rumah. Dengan demikian peningkatan peran pendidikan politik di sekolah dasar tentu saja mempersyaratkan kompetensi guru sekolah dasar.

Abstrak :
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan tradisional di Indonesia dalam catatan sejarah selalu menampakkan performance yang tidak konstan, namun selalu bcrdasar pada kaidah keagamaan (fighiyah). Periode pertama NU yang dibidani para ulama-pesantren lebih sebagai gerakan keagamaan Islam ala ahlussunah wal Jamaah (seperti penetapan dari Islam 1936, Resolusi Jihad, waliyyul amri ad-dlaruri bissyaukah pada Soekarno). Periode kedua NU mengalami diversifkasi gerakan yang didominasi para santri-politisi dengan melakukan gerakan politik praktis (structural oriented) dengan berubah sebagai partai politik. Seperti ditunjukkan dalam perjuangan Piagam Jakarta dan di Konstituante, sampai kemudian harmonisasi pada kasus dcmokrasi terpimpin, Nasakom dan Pancasila. Di periode ketiga ditandai dengan khittah sebagai rumusan harmonisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam konteks kebangsaan dan ke-Indonesiaan. Dan pasca khittah, terjadi depolitisasi formal yang telah membawa NU ke arah gerakan politik cultural (cultural oriented), yang diperankan oleh genre pembaharu yang di back-up oleh para ulama kharismatik, Implementasi khittah yang cenderung dimaknai "tafsir bebas", saat itu terderivasikan pada gerakan politik cultural, yang ternyata di kemudian hari menimbulkan problem konflik internal berujung pada polarisasi aspirasi politik NU dalam partai politik (PPP, Golkar dan PM). Saat itu NU mengalami marginalisasi, namun ternyata blessing in disguise dalam gerakan kultural NU untuk lebih concern pada internal organisasi, dakwah, keagamaan dan pendidikan. Di era reformasi yang disebut sebagai periode keempat, NU melakukan itihad politik dengan menampilkan kedua gerakan secara komplementer baik cultural oleh NU maupun struktural dengan pembentukan PKB, meskipun muncul tiga partai lain PKU, PNU, Partai SUNI sebagai counter hegemony dan tafsir bebas khittah atas Islam ahlussunah wal jamaah yang dilakukan elit NU saat itu. Pergeseran politik NU tersebut sebagai wujud reorientasi dan keputusan politik terhadap interaksi dan kepentingan-kepentingan yang dikompromikan (David E. Apter: 1992.232) sesuai yang dipahami dan dilakukan oleh para aktor yang mendominasinya (weberian theory). Sifat gerakan politik NU selama perjalanan sejarah seperti kasus Islam dan negara, Pancasila, demokrasi dan pluralisme tidak sendirinya hadir dalam konteks pragmatis an sick Akan tetapi melalui rumusan fiqhiyah seperti tasamuh (toleran), tawasuth (tengah), tawazun (seimbang) dan i'tidal (lurus), serta mekanisme organisasi yang baku seperti Muktamar, Konbes, Munas dan sebagainya. Hingga gerakan NU dan Poros Tengah yang mengantarkan Abdurrahman Wahid ke kursi presiden meski tidak sampai akhir periode, ternyata membawa ekses yang besar pada gerakan NU. Desakan mundur Abdurrahman Wahid ditanggapi warga NU dengan sikap radikal, keras, anti-demokrasi yang justru kontra produktif dan cenderung konflik horizontal. Maka pada konteks stabilitas politik dan ketahanan nasional legitimasi pada Abdurrahman Wahid dikemukakan, berdasar fihiyah mendukung presiden yang sah dan harus memerangi musuh yang makar (bughoot). Walaupun tidak menjadi kenyataan, namun hal itu merupakan wujud sifat, gerak dan wacana unik, ironis serta ambigu terhadap nilai-nilai yang di pegang NU selama ini seperti sifat gerakannya yang tasamuh, tawasuth, tawazun dan i'tidal. Pada nilai-nilai gerakan itu sifat NU lebih mengutamakan harmoni dengan kelompok dan kekuatan lainnya. Maka dalam konteks stabilitas politik, gerakan politik NU mempunyai signifikansi terhadap ketahanan politik yang mendukung ketahanan nasional. Karena sebenarnya NU adalah sebagai bagian kekuatan kebangsaan pula. NU as an Indonesia organization of traditional religious, in the historical record always appear the inconsistent performance, it always take the rule of religious as a principle (fighiyah). In the first period NU that be initiated by Moslem religious leader almost function as Islamic movement with take ahlussunah wal jama'ah as mind stream (with reference to dar Islam 1936, resolusi jihad, waliyyul amri ad-dlaruri bissyaukah to Soekarno). Second period, NU has experience for Moslem politician dominated movement diversification with carry out political practice and change into politic party. In the same manner as indicated in Jakarta Charter (Piagam Jakarta) building and strunggie in the constituent assembly (konstituante), and then the harmonization for political practice through mechanism of democracy be led by president (demokrasi terpimpin) till declare of Nasakom and Pancasila. Third period was signed with commitment to harmonize the value of Islamic tenet in conceptuality of nationality and the Indonesian minded, it's named by khittah. And after that there is happen formal depolitization have carried out NU become a cultural political movement that was initialed by reformer genre and was supported by moslem charismatic leader. Implementation of khittah was incline to interpreting with independent interpretation when it derivate at cultural politic movement. It could be cause of problem on internal conflict until happen the NU polarization of politic aspiration in the politic party (PPP, Golkar and PDI). NU was marginalized organization, nevertheless actually blessing undisguised onto NU cultural movement for all internal organization, missionary endeavor, religious and education. In the reformation era, or could be called by fourth period, NU have been doing the political interpretation and judgment (Ohad politic) through actuality the both of movement complementally. It's mean cultural movement through NU and structural movement through PKB, even though spring up three others party are PKU, PNU and SUNI party with their motive to counter the hegemony of PKB and as effort to interpreting with independent interpretation on ahlussunah wal jama'ah was committed by NU, leader at the time. The shifting of NU politic as manifestation of political reorientation and political decision on interaction and interest compromised (David E.Apter; 1992:232) similar with be understood and be committed by actor who dominated (weberian theory). During its histories, for some example in the cases of Islam and State, Pancasila, Democracy and Pluralism, character of NU political movement is not formed automatically (an sick) in the pragmatic context. But it formed through accordance of fiqhiyah among other things are tasumuh (tolerant), tawasuth (m idle). tawazun (balance) and i'tidal (straight) and also standard mechanism of organization for example Muktamar (congress), Konbes (large conference), Munas (national deliberative council), etc. And until NU movement and central axis (poros rengah) promote Abdurrahman Wahid to be president, even though his predicate was not finished up to final period, it turned out caused impact at NU movement. Pressure to bring Abdurrahman Wahid back away was responded by NU civic with radical attitude, violence and anti democracy that just become contra productive into democracy and stimulates the horizontal conflict. Because of that on the context of political stability and national resilience, so legitimation for Abdurrahman Wahid.

Abstrak :
Pemilu pada dasarnya merupakan sarana pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat sekaligus sebagai sarana pengakuan dan perwujudan hak azasi manusia, karena itu pemilu berfungsi sebagai sarana legitimasi politik, perwakilan politik, mekanisme pergantian atau sirkulasi elit dan sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Sampai Pemilu 1999 Indonesia telah 8 kali melaksanakan pemilihan umum dengan menggunakan sistem proporsional. Sejak tahun 1966 sampai sekarang terjadi polemik dalam masyarakat, apakan sistem ini di pertahankan atau diganti dengan sistem lain yaitu sistem distrik. Perdebatan semakin menarik seiring dengan lemahnya kinerja DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maupun penyimpangan pelaksanaan sistem ini selama pemerintahan Orde Baru yang berdampak luas dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembahasan dalam tesis ini lebih ditekankan pada pelaksanaan sistem proporsional dalam pemilihan umum Orde Baru khususnya upaya-upaya sistimatis pemerintah baik secara konstitusional maupun cara-cara represif guna kemenangan Golkar sebagai partai pemerintah.

Abstrak :
Panji Suwarno, Pemberdayaan Pesantren Dalam Pembangunan Daerah di Tinjau dari Persfektif Ketahanan Nasional, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Indonesia , Jakarta, 2004. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari masukan peran pesantren dalam pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menjadikan wawancara, observasi, kuesioner dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian melalui analisa Swot menunjukkan Pesantren Persis dan Pesantren Salafiyah berada pada posisi kuadran ke satu, sedangkan Pesantren Sidogiri berada pada kuadran ke empat. Pesantren Sidogiri dan Pesantren Salafiyah proses pembelajarannya terfokus pada kitab kuning saja, dan kurikulum yang dipakai untuk sekolah adalah kurikulum lokal yang dikemas sendiri. Sedangkan Pesantren Persis, adalah bentuk pesantren yang ideal untuk masa depan, karena menjadikan pesantren sebagai substitusi pendidikan formal. Dalam era otonomi daerah, segala aktivitas daerah sepenuhnya diserahkan kepada daerah, termasuk dalam pembangunan didaerah peran pondok pesantren melalui kyai dan santrinya merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan adalah agar pemerintah daerah melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada, termasuk dunia pesantren yang merupakan pusat pembinaan mental, moral dan agama. Peran pesantren dalam meningkatkan pembangunan yaitu melalui outputnya pesantren yang berada ditengah-tengah masyarakat memberikan tauladan bagi masyarakat sekitarnya, yang dimulai dari pembinaan pribadi, meningkat ke Ketahanan Keluarga, Ketahanan Lingkungan pemukiman dan pekerjaan, kemudiaan terus ke Ketahanan Daerah yang akhirnya bermuara pada Ketahanan Nasional.

Abstrak :
Bangsa Indonesia yang telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda adat istiadat, kepercayaan, bahasa serta kebudayaannya. Namun berkat adanya Sumpah Pemuda yang telah dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928, maka semangat persatuan dan kesatuan dari Sumpah Pemuda ini tetap dipegang teguh sampai sekarang. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, sering terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan retaknya persatuan ini, namun bangsa Indosia dengan sekuat tenaga mengembalikannya kepada persatuan bangsa. Hal ini dapat dilihat ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945), terjadi penggantian kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya" diganti dengan kalimat "Yang Maha Esau sesudah "Ketuhanan". Adapun alasan penggantian kalimat tersebut menurut Drs. Moh. Hatta, salah seorang Proklamator, adalah atas usul seorang Opsir Angkatan Laut Jepang yang memberitahukan kepadanya, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang berkeberatan atas bagian kalimat tersebut dan dianggapnya sebagai suatu diskriminasi terhadap golongan minoritas. Karena hal tersebut dianggap serius, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum PPKI bersidang, Drs. Moh. Hatta mengundang Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan guna membicarakan hal tersebut, dan mereka sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menurut bukunya Drs. Moh. Hatta "menusuk hati kaum Kristen" dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada waktu itu dari golongan Islam yang mempertahankan rumusan semula dengan alasan rumusan tersebut adalah hasil dari panitia ad hoc PPKI adalah Ki Bagus Hadikusumo, namun Ir. Soekarno selaku pimpinan sidang waktu itu mengutus Mr. Teuku Moh. Hasan untuk membujuk Ki Bagus ditambah dengan bujukan Mr. Kasman Singodimedjo yang menyatakan, bahwa dalam waktu enam bulan setelah perang Asia Timur Raya akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan menentukan Undang-Undang Dasar yang permanen. Dengan berat hati Ki Bagus Hadikusumo menerimanya. Demikian juga menurut Prof. Deliar Noer, Ki Bagus Hadikusumo tidak puas dengan saran Drs, Moh. Hatta meskipun ia diam, tetapi dalam hatinya ia menolak. Hal ini dilampiaskan ketika Ki Bagus pidato dalam Penutupan Majelis Tani.ir Muhammadiyah.

Abstrak :
Dengan di sahkannya Undang-Undang No 31 Tahun 200.2 tentang Partai Politik dan Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dapat memperluas partisipasi politik perempuan. Salah satu sarana untuk memperluas partisipasi politik adalah melalui partai politik. Atas dasar itu penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana PERAN PARTAI POLITIK DALAM PERLUASAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL dengan tujuan untuk menggambarkan kedudukan dan peran perempuan dalam parpol dan lembaga legislatif, memberi gambaran sejauh mana parpol membuka peluang perempuan menjadi anggota legislatif dan pengurus parpol, menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dan strategi yang digunakan untuk memperluas partisipasi politik perempuan serta melihat pengaruh terhadap ketahanan nasional. Penelitian ini dilakukan di DPP Partai terbesar dalam Pemilu 2004, yaitu Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PKB, PPP, Partai Demokrat, PAN dan PKS. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawaneara dengan kader perempuan partai politik, dan pengumpulan data sekunder dari studi pustaka dan data dari lembaga-lembaga yang terkait. Analisa basil penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif Hasil Penelitian. Pertama kepengurusan di partai politik masih didominasi laid-laid, sedikit sekali perempuan yang menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan, sedangkan peran perempuan sangat besar didalam menentukan kemenangan parpol dalam pemilu 2004. Di lembaga legislatif, sebagaian besar anggota legislatif perempuan ditempatkan pada komisi-komisi yang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat dan mereka berperan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat Kedua masih belum optimalnya partai politik memberikan peluang untuk perempuan menjadi anggota lembaga legislatif dan pengurus partai. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam memperluas partisipasi politik perempuan adalah : a. faktor internal perempuan sendiri yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kader perempuan, keterbatasan waktu, dan minimnya dana, b. faktor eksternal yaitu adanya keterkaitan dengan budaya patriarkhi, kurangnya kesadaran pemilih perempuan untuk memiliki wakil perempuan dan sistim peilu proporsional terbuka. Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perempuan, memperkuat organisasi perempuan yang ada, mengadakan hubungan lintas jaringan dengan oraganisasi perempuan diluar partai, membangun akses ke media , melakukan lobying ke para elite partai politik serta sosialisasi dan pendidikan politik ke masyarakat. Perluasan partisipasi politik perempuan melalui keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan kepengurusan parpol, akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek ideologi, sosial, po;itik dan ekonomi yang berdampak pada peningkatan ketahanan nasional.

---

The enactment of Laws No. 3112002 on Political Parties and Law No. 121 2003 on General Election may enhance-women's participation in politics. One of the facilities to enlarge the political participation is through political parties. This study is aimed at understanding the ROLE OF POLITICAL PARTIES IN ENHANCING WOMEN'S PARTICIPATION IN POLITICS FOR ENHANCING THE NATIONAL RESILIENCE. It is also aimed at illustrating the position and role of women in political parties and legislative bodies, to what extent political parties open opportunities to women to become legislative members and to be engaged in the management of political parties, describing the constraints being faced and strategies used for enlarging the women's participation in politics and looking at their effects to the national resilience. This research was conducted at the Executive Boards of biggest Parties in the 2004 General Election, namely Golkar Party, PDI-P (PDT of Struggle), PKB, PPP, Democrat Party, PAN and PKS. Interviews with female cadres of political parties are used as method for data collection and collection of secondary data from bibliographic study and data from relevant institutions. Analysis of study results uses qualitative descriptive method.Results of Research. First, the management members in political parties are still dominated by men, only a small number of women serve as decision makers, despite the fact that the women's role is highly significant to win the 2004 general election. In legislative bodies, most female legislative members are placed in commissions associated with people's welfare and they have been playing a role in struggling in the women and people's interests. Second, the political parties have not been optimal in giving the opportunities to women to become legislative members and parties' executive members. Third, the constraints faced in enhancing the women's participation in politics are: a. The internal factors of women, i.e. low quality and quantity of female cadres and human resources, time limit, and inadequate funds, b. External factors, i.e. association with patriarchic culture, inadequate awareness of female voters to have female representatives and the open proportional general election system. The strategies used to solve such constraints are to enhance the quality and quantity of female human resources, to strengthen existing women's organizations, to organize cross-network relation with women's organizations outside parties, to build access to media, to lobby political parties' elites and to promote political socialization and education to the community. Enhancement of women's participation in politics through women's representation in legislative bodies and the executive management of political parties will pave the way for the struggle of enhancing the community's welfare in regard to ideology, social, political and economic aspects which will bring about impact upon the national resilience enhancement.

Abstrak :
Globalisasi yang menghadirkan keterbukaan dengan pesatnya perkembangan teknologi transportasi, informasi dan telekomunikasi menjadikan batas antar negara menjadi kabur. Rasa kebangsaan merupakan nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, universal dan langgeng. Paradigma baru pembangunan nasional yang berwawasan kedepan dengan berazaskan Pancasila, demokratisasi dan wawasan kebangsaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Propenas. Dalam kaitan tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pembangunan dalam menunjang ketahanan wilayah. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan judul "Strategi Pembangunan Aceh Pasca Operasi Militer Dalam Perspektif Ketahanan Nasional". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kondisi obyektif strategi pembangunan, dan mengidentifikasi berbagai faktor lingkungan eksternal maupun internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencari berbagai alternatif strategi yang sesuai dan mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Penelitian dilakukan dengan obyek penelitian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan menggunakan analisis SWOT sebagai. metode penelitian. Pada lingkungan internal dilakukan analisis dengan bantuan pemerintahan Provinsi NAD, masyarakat, dan analisis potensi wilayah yang dimiliki, sedangkan pada lingkungan eksternal dengan menganalisa data yang diperoleh dan berbagai institusi dan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan wilayah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dengan menggunakan metode penelitian analisis SWOT, maka strategi pembagunanan Aceh yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan adalah strategi pembangunan melalui diversifikasi. Meskipun strategi terpilih adalah strategi pembangunan melalui diversifikasi, namun dalam aplikasinya tidak boleh mengesampingkan strategi pembangunan melalui integrasi horizontal, sebab strategi tersebut yang merupakan bagian dari strategi alternatif berdasarkan analisis SWOT dan keduanya dapat saling memperkuat. Strategi pembangunan melalui integrasi horizontal secara umum ditujukan untuk mempertahankan hasil dan manfaat yang ada.

---

The globalization which has brought about openness along with the development of transportation, information and telecommunication technology has removed the borders between countries. Nationalism constitutes a value which has to be instilled in the life of the community, the nation and the country, where human rights constitute basic rights which are naturally embedded in human being, universal and eternal in nature. The new paradigm of the national development which is future-oriented and based on the state ideology, democracy, and the nationalism concept in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia become a consensus which is formulated into Propenas. In this connection the writer is interested in conducting a research on the development strategy in supporting the regional resilience. In this case the research is carried out and it is entitled "Post-Military Operation Development Strategy of Aceh in the Framework of National Resilience." The objective of this research is to find out about the objective condition of the development strategy, and to identify various factors -- both external and internal environments - which constitute strengths and weaknesses, as well as to seek for various alternative strategies which are relevant and feasible to be implemented by the local government and the community in overcoming the problems they encounter. The research is implemented using the Province of Nanggroe Aceh Darussalam as the research object, by means of SWOT analysis as the research methodology. With regard to the internal environment, an analysis is conducted with the assistance of the Administration of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, the community, and the analysis on the regional potential; whereas with regard to the external environment the writer analyzes the data obtained from various institutions and the Government policy in regional development. Based on the findings of the research which is conducted by means of --SWOT Analysis research methodology, it is discovered that the most feasible strategy for Aceh development is the development strategy through diversification. Despite the fact that the selected strategy is the development strategy through diversification. in practice we cannot disregard the development strategy through horizontal integration since it constitutes part of the alternative strategy based on the SWOT Analysis and both of them reinforce each other. The development strategy through horizontal integration in general is aimed at maintaining the existing result and benefit.

Abstrak :
Produk makanan halal merupakan hal yang sangat esensial bagi masyarakat Indonesia di mana mayoritas penduduknya adalah umat Islam sehingga perlu didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang baik sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan terjamin dalam mengkonsumsi berbagai produk makanan tersebut. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal terhadap produk industri makanan di Indonesia, selain itu juga untuk melihat berapa besar pengaruh kebijakan labelisasi halal, kualitas produksi makanan dan harga produksi makanan terhadap hasil penjualan produk industri makanan. Di samping kedua hal tersebut penelitian ini juga bertujuan untuk mengestimasi berapa besar dampak labelisasi halal pada Industri makanan terhadap ketahanan perusahaan. Dalam mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal terhadap produk industri makanan di Indonesia dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak berkompeten dalam pembuatan kebijakan mengenai labelisasi halal serta dari studi pustaka yang dilaksanakan. Sedangkan untuk melihat berapa besar pengaruh kebijakan labelisasi halal, kualitas produksi makanan dan harga produksi makanan terhadap hasil penjualan produk industri makanan serta untuk mengestimasi berapa besar dampak labelisasi halal pada Industri makanan terhadap ketahanan perusahaan.digunakan metode survei melalui pengisian questioner yang ditujukan terhadap perusahaan-perusahaan produk industri makanan yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). Dari hasil penelitian dan analisis terhadap data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan labelisasi halal yang digunakan oleh produk industri makanan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan produk industri makanan di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, dampak kebijakan labelisasi halal tersebut terhadap ketahanan perusahaan yang menggunakan label halal dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah-pun adalah sangat signifikan.

---

"Halal" food product is essential for Indonesian people whom majorities are moslems. Therefore, to create guaranteed of "halal" food atmosphere, it should be supported by government's policies i.e. food, beverage, drug, cosmetic and other product. The purpose of this thesis is to describe and analyze the form of government's policies with regard to halal-labeling to food halal product industry in Indonesia, in spite of this, it's also to see how deep the effect of policies of halal-labeling, quality and price of the product to sales revenue. Despite of those things, this observation has a purpose to estimate how deep is the impact of halal-labeling in food industry to the company resilient. To describe and analyze the format of government's policy for halal-labeling to food industry in Indonesia, observation will be conducted by qualitative description analyzing to the data which is obtained from interviewing parties having competency to that policy and from related literature. This thesis will also observe how deep is the effect of the halal-labeling policy, quality and price of the product to the sales revenue. Moreover, the observation will estimate how deep the impact of the (halal-labeling in food industry to the company resilient. Questioner instrument will be used in this survey and distributed to some consumer-goods companies, particularly to food production, located in Jakarta, Bogor, Tangerang and Bekasi areas (Jabotabek). Through the conclusion of these observation and analysis, the policy of halal-labeling used by food industry is significantly affected to its sales revenue in Indonesia at this moment. As a result, halal-labeling policy to company resilient is really significant, particularly to the companies which have already got halal-label and certification from government.

Abstrak :
Tesis ini ditulis untuk mendiskusikan kebenaran tesis Samuel P. Huntington mengenai munculnya benturan peradaban antara Islam dengan Barat dalam perspektif ketahanan nasional di Indonesia. Benturan peradaban (class civilization) yang diteorisasikannya itu, khususnya antara Islam dengan Barat memang masih dapat diperdebatkan. Namun dalam kenyataannya pada dekade belakangan ini, justru menunjukkan di Indonesia bahwa hubungan antara Islam, khususnya Islam politik dengan globalisasi Barat berada dalam skala konflik. Dengan menggunakan pendekatan historis, tulisan ini akan mendeskripsikan secara kritis data-data kualitatif yang berkenaan dengan akar benturan peradaban Islam dan Barat melalui telaah literatur (pustaka) yang relevan dengan pokok permasalahan.

Dari uraian deskriptif yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa akar benturan peradaban Islam dan Barat, khususnya antara Islam politik dengan globalisasi di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni 1) hegemoni peradaban Barat yang berkehendak menciptakan tata dunia baru yang tunggal bagi masyarakat dunia, termasuk masyarakat Islam di Indonesia, 2) kebangkitan kesadaran umat Islam Indonesia terhadap doktrin-doktrin agamanya untuk membangun pola dunianya sendiri yang ternyata menimbulkan ancaman bagi Barat, dan 3) memori perang salib di kedua belah pihak yang terus-menerus dihidupkan secara negatif sehingga menjadi cara pandang keduanya dalam melihat dunia di Iuar dirinya. Sudah barang tentu akar benturan peradaban Barat dan Islam itu juga mempengaruhi hubungan Islam dan Kristen di Indonesia, terbukti dengan masih merebaknya konflik kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam don Kristen di beberapa daerah Indonesia.

Sudah pasti munculnya benturan peradaban ini, khususnya antara Islam politik dengan globalisasi Barat di Indonesia membawa konsekueansi bagi ketahanan nasional Indonesia. Di bidang ideologi don politik, ketahanan nasional mendapat tantangan yang cukup berarti atas adanya konflik antar peradaban tersebut, khususnya bagi eksistensi/integrasi nasional secara ideology. Untuk itu konflik yang terjadi harus diarahkan atau didinamisir untuk memperkuat ideologi Pancasila sebagai ideologi yang terbukti dalam menjaga ketahanan nasional itu sendiri.

---

This Thesis is written to discuss the truth of Samuel P. Huntington's thesis about the clash civilization between Islam and West. This Theorized clash civilization especially in Islam and West, is still debated. However, in fact, in last decades it shows that relationship between Islam and West in conflict scale. By historical approach, this Thesis will descript critically the qualitative data about the root of clash civilization between Islam and West with literary study relevant with the mainly subject.

From the Thesis was explained can be concluded that root of Islam and West clash civilization was caused three main factors. Those are, 1) West civilization hegemonic that will to make a single order of new world on world society, including Islamic society. 2) the rising Moslem's consciousness on their religion doctrines to build their own world order, in fact, raises threat to west, and 3) cross war memories in both sides continuously negatively was lived than be a way of view of both sides in looking at world out of them selves. Surely, the root of clash civilization between West and Islam affect to Islamic and Christian relationship in Indonesia, proved by extended conflict was acted by Moslem and Christian people in some area in Indonesia.