Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menghitung probabilitas risiko pengelolaan arsip inaktif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan memberikan rekomendasi upaya mitigasi risiko. Risiko yang dihitung probabilitasnya diadaptasi dari Records Risk Assessment Tool, The University of Newcastle, Australia, yang terdiri dari lima jenis risiko, yaitu risiko lingkungan, risiko kesalahan manusia, kebijakan, dan prosedur, risiko keamanan, risiko ruang penyimpanan, dan implementasi perencanaan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 19 pegawai di Bagian Arsip DPR RI, yaitu 1 Kepala Bagian Arsip, 12 Arsiparis, 4 Tenaga Sistem Pendukung (TSP), dan 2 Staf Tata Usaha (TU). Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk menghitung probabilitas risiko, dengan mengambil nilai rata-rata pendapat responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas risiko pengelolaan arsip inaktif di DPR RI secara keseluruhan berada pada kategori kemungkinan terjadi rendah (10,68%). Risiko dengan probabilitas tertinggi adalah risiko ketiadaan rencana kesinambungan bisnis (22,56%), risiko ketiadaan rencana pemulihan bencana (21,35%), risiko pegawai yang merokok di dalam atau di sekitar ruang penyimpanan arsip inaktif (18,26%), risiko kebocoran air (16,40%), dan risiko fluktuasi suhu dan kelembaban (14,96%) dengan masing-masing berada pada kategori kemungkinan terjadi rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan arsip inaktif di DPR RI sudah baik, namun diperlukan peningkatan pada aspek kesiapan menghadapi bencana, pengelolaan risiko lingkungan dan kondisi ruang penyimpanan, serta penguatan disiplin prosedur pegawai dalam pengelolaan arsip inaktif di DPR RI.

---

This study aims to calculate the probability of risks in the management of inactive records at the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) and to provide recommendations for risk mitigation efforts. The assessed risks are adapted from the Records Risk Assessment Tool, the University of Newcastle, Australia, which includes five types of risks: environmental risks, human error, policy and procedural risks, security risks, storage area risks, and disaster planning implementation. This study employs a quantitative descriptive approach using a survey method. Data are collected through questionnaires distributed to 19 respondents in the Records Division of the DPR RI, consisting of 1 Head of the Records Division, 12 Archivists, 4 System Support Staff, and 2 Administrative Staff. The data are analyzed using a descriptive statistical techniques, and the weighted average method is applied to calculate risk probabilities based on the mean values of participants' responses. The results indicate that the overall probability of risks in inactive records management at DPR RI falls into the low likelihood category (10,68%). The highest probability risks identified are the absence of a business continuity plan (22,56%), the absence of a disaster recovery plan (21,35%), the presence of employees smoking in or near the inactive records storage area (18,26%), water leakage (16,40%), and fluctuations in temperature and humidity (14,96%), all of which fall under the low likelihood category. These findings indicate that, overall, inactive records management at DPR RI is already well-implemented. However, improvements are needed in disaster preparedness, environmental risk and storage condition management, as well as in strengthening staff discipline in following procedures related to inactive records management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemberkasan arsip kepegawaian digital dalam mendukung proses temu kembali surat rotasi karyawan di Bank X, khususnya pada unit kerja UTP Group. Permasalahan yang diangkat meliputi pentingnya keberadaan arsip surat rotasi dalam bentuk digital, belum terstrukturnya penyimpanan digital, kendala yang dihadapi dalam pemberkasann arsip digital, serta dampaknya terhadap temu kembali arsip. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta jenis penelitian applied research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses digitisasi sudah dilakukan melalui pemindaian dokumen, belum terdapat pemberkasan digital yang memadai, seperti penggunaan daftar arsip dan penamaan file yang seragam. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pencarian dokumen, rendahnya efisiensi kerja, serta potensi kehilangan arsip. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penerapan sistem pemberkasan digital yang terstruktur dan konsisten untuk meningkatkan pemberkasan arsip surat rotasi di Bank X.

---

This research aims to analyze the digital personnel archive filing system in supporting the employee rotation letter retrieval process at Bank X, especially in the UTP Group work unit. The problems raised include the importance of the existence of rotation letter archives in digital form, the unstructured digital storage, the obstacles faced in filing digital archives, and their impact on archive retrieval. This research uses a qualitative approach with a case study method, and data collection techniques in the form of observation, interviews, and applied research. The results show that although the digitization process has been carried out through document scanning, there is no adequate digital filing, such as the use of archive lists and uniform file naming. This causes difficulties in finding documents, low work efficiency, and potential loss of archives. This study concludes that the implementation of a structured and consistent digital filing system is needed to improve the filing of rotational letter archives at Bank X."

"Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia memiliki presiden yang berhak untuk melakukan restrukturisasi pada kabinet. Terpilihnya Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mengakibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dibubarkan pada Kabinet Merah Putih sehingga arsip Kemenko Marves harus diselamatkan. Agar penyelamatan arsip berjalan secara prosedural, lembaga kearsipan yakni Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membina sekaligus membuat pedoman penyelamatan arsip secara nasional yakni Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara, serta analisis data melalui penetapan data, pengumpulan data, pereduksian data, dan pembentukan rangkaian data-data tersebut menjadi model eksplanatif (penjelasan proses dari masing-masing kegiatan penyelamatan arsip) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut dalam penyelamatan arsip Kemenko Marves menurut sudut pandang tiga lembaga yakni Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), ANRI, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut dalam penyelamatan arsip pascapembubaran Kemenko Marves hanya terlaksana secara parsial pada tahap verifikasi dan peraturan itu sendiri tidak mengatur aspek yang ada dalam penyelamatan arsip, seperti pihak yang membuat surat pembentukan tim penyelamatan arsip.

---

Indonesia’s presidential system grants the president authority to restructure the cabinet. Following his election, President Prabowo Subianto dissolved the Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs (Kemenko Marves), requiring the proper acquisition of its official records as part of the national archival heritage. The National Archives of Indonesia (ANRI), as the national archival authority, is mandated to oversee this process through regulations such as the Head of National Archives of Indonesia Regulation Number 46 of 2015 about Acquisition of Records from Merged or Dissolved State Institutions and Regional Governments. As a result, this can be researched with qualitative approach using document analysis, observation, and interviews, was conducted to examine the implementation of this regulation in the Kemenko Marves case from the perspectives of ANRI, the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development (Kemenko IPK), and the Coordinating Ministry for Food Affairs (Kemenko Pangan). The findings showed that implementation was only partially carried out, particularly at the verification stage, and the regulation itself lacks clarity on essential aspects, such as which stakeholders are responsible for issuing the decree to form the records acquisition team. This regulatory gap poses challenges to the coordinated and systematic preservation of state records during institutional changes."