Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Tekniks pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) melalui wawancara. Penelitian ini menunjukkkan bahwa pemeriksaan restitusi PPN setelah diberlakukannya PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan paja pajak (tax fraud) yang berupa praktek ekspor fiktif. PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum memberikan solusi keadilan baik bagi Wajib pajak maupun bagi fiskus karena tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak mengatur secara jelas mengenai penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

---

ABSTRAKThis is a qualitative descriptive research. The data were collected by means of deep interview and library research. This research shows that the VAT refund auditing after the implementation of PER-122/PJ./2006 is still ineffective to prevent the fraud in export practices. PER-122/PJ./2006 has not brought fair solutions both for taxpayer and taxofficer as it gives imbalance between right and obligation. Not only for that reason, but also it does not reveal clear arrangement upon reward and punishment."

"Terdapat beberapa teknik penghindaran pajak (tax avoidance) yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada umumnya, teknik-teknik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan tax haven country atau low tax regime dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (tax revenue forgone) suatu negara dengan terlebih dahulu ditandai dengan tergerusnya dasar pengenaan pajak (tax base erosion). Tesis ini membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan suatu negara untuk membatasi pemanfaatan tax haven country atau low tax regime untuk tujuan penghindaran pajak. Penelitian ini menyarankan agar pembatasan pemanfaatan tax haven country atau low tax regime tersebut, dilakukan dengan mendayagunakan peraturan domestik maupun peraturan intemasional serta menjalin kelja sama/perjanjian pertukaran informasi perpajakan.

---

There are various tax avoidance technics traditionally used by multinational enterprises. Generally, those technics done by benefiting the existence of tax haven country or low tax regime and caused tax revenue forgone which indicated by tax base erosion at the beginning. The focus of this study is to find out any measures to limit the use of tax haven country or low tax regime for tax avoidance intention. Researcher suggests that Indonesian tax authority. in order to limit the use of lax haven country or low lax regime, should empower either the domestic/national measures or tax convention and establish effective information exchange system through Tax lnformation Exchange Agreements.

"

"Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen oleh pelaku usaha, konsumen harus sadar, mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen. Tetapi pada kenyataannya, hak-hak konsumen dalam praktek sehari-hari sering tidak diterapkan, baik karena ketidaktahuan atau keengganan konsumen dalam memanfaatkannya. Sementara itu, tidak sedikit produsen yang bertindak semena-mena dibalik ketidakberdayaan dan ketidaktahuan konsumen tersebut. Oleh karena itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai Lembaga Perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat telah melakukan berbagai macam upaya. Salah satu upayanya adalah di bidang pendidikan, yang telah mengadakan berbagai macam kegiatan seperti Training Motivator Konsumen, seminar dan diskusi panel. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga menjadi pembicara di radio, televisi, dan media cetak. Selain di bidang pendidikan, upaya lain yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah di bidang penerbitan, dengan menerbitkan majalah bulanan Warta Konsumen. Sedangkan di bidang Informasi dan Dokumentasi, Yayasan Lembaga Konsuman Indonesia menyediakan sarana perpustakaan yang terbuka untuk umum. Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen oleh pelaku usaha maka konsumen dapat melakukan pengaduan kepada bidang pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Penanganan pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu penanganan secara non-litigasi dan penanganan secara litigasi. "

"Krisis ekonomi global pada pertengahan tahun 2008 membawa dampak terhadap penurunan usaha di Indonesia pada umumnya khususnya di bidang usaha jasa konstruksi. Di tengah kondisi seperti ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstrnksi Tetapi dalam prakteknya, peraturan ini memberikan beberapa kesulitan dalam pengenaan pajak penghasilannya. Hal ini terjadi karena pemberlakukan waktu penerapan peraturan tersebut berubah-ubah. Keadaan ini juga mempengaruhi kcadaan usaha jasa konstruksi.

---

The global economic crisis has been experienced since the middle of 2008 decreased the Indonesia's businesses especially for the construction business serves. Simultaneous, in this situation business services. Simultaneously, in this situation, the government submitted Government Regulation (GR) Number: 51 Year 2008 in line with its changes in (GR) Number 40 Year 2009 about income Tax revenues from the construction business service. Those regulation aim to Revenues from the Construction business services, Those regulations practically gets several complications in implementing the income texas remittances. This problem faced due to the validity time of the regulations is capricious. These conditions implicate also the construction serves business."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis perubahan faktor-faktor ekonomi yang terpengaruh ataspenerapan PP Nomor 2 Tahun 2009 di Kawasan Bebas Pulau Batam. Tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pada setiap faktor-faktorekonomi di masa sebelum dan setelah diberlakukannya fasilitas pajak dankepabeanan di Kawasan Bebas Pulau Batam. Penelitian ini menggunakan metodependekatan kualitatif yang berbentuk deskripsi komparasi atau perbandinganmelalui pemaparan dari data yang telah diperoleh. Hasil yang diperoleh daripenelitian ini menunjukkan adanya perubahan dari setiap rata-rata nilai faktorekonomi yang digunakan dalam pengukuran. Namun demikian, perubahantersebut berimbang pada setiap faktor yang digunakan, seperti pertumbuhanekonomi, PDRB, dan ekspor impor yang meningkat setelah diberlakukannyaaturan ini, tetapi terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatanpajak terjadi penurunan nilai, khususnya pada pendapatan pajak. Berdasarkankesimpulan tersebut, disarankan pemerintah dapat memaksimalkan pelayananyang diberikan dalam implementasi penerapan kebijakan ini, serta melakukanevaluasi dari peraturan yang diberikan dalam rangka pencapaian tujuan pemberianfasilitas perpajakan dan kepabeanan di Kawasan Bebas Pulau Batam

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the changes of economic factors that affected byimplementation of Government Regulation Number 2 Year 2009 regarding FreeTrade Zone Batam. The objective of this research is finding the changes of eachfactor at the time both before and after the enactment of tax facilities and customsin FTZ Batam. This research is using qualitative approach method withcomparative description through the exposure of data obtained. The output of thisstudy represents the changes of each value of economic factor that used in themeasurement. The change is balanced by the used factors, for instance economicdevelopment, Gross Domestic Regional Product, and the amount of export importthat increasing after the enactment of this regulation. However, investment,employment, and tax income experience a reduction value. Therefore, governmentshould maximize the service factor within the application of this regulation andevaluate the regulation in order to achieve the aim of the tax relief and customs inFTZ Batam."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung potensi pajak sektor perikanan tangkap dan membuat model pemungutan pajak yang adil dan efektif bagi wajib pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan beberapa stakeholder perikanan tangkap, pengolahan dokumen sekunder, dan serangkaian observasi lapangan.Hasil penelitian adalah potensi ekonomi sektor perikanan tangkap cukup besar dan jumlah wajib pajak yang ber-NPWP masih sedikit, objek pajak sektor perikanan tangkap adalah penghasilan sebagaimana Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Barang Kena Pajak sebagaimana Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.Kesimpulan penelitian ini sektor perikanan tangkap dapat dijadikan sumber pemajakan baru, potensi penerimaan pajak lebih besar dari realisasi penerimaan pajak, dan model pemajakan yang ideal adalah pajak penghasilan tarif tunggal yang bersifat final.

---

The purpose of this research are to quantify the potential tax in fisheries sector and to create taxing models that fair and effective for the taxpayers. This research is a quantitative research. Data collection techniques are indepth interview with various stakeholders, documents processing, and field observations.

The results of the research show that capture fisheries has high economic potential but only has a few taxpayers, the object of taxation is income reffered to Income Tax Act, and taxable goods reffered to Value-added Tax Act.

The conclusions of this research are capture fisheries sector can be a new taxation source, the tax potential is higher than actual tax revenue, and ideal model of for this sector is single rate of income-tax to final."

"Perusahaan-perusahaan multinasional banyak menggunakan berbagai tehnik untuk mengalihkan penghasilannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Banyak negara mengenakan pajak kepada wajib pajak dalam negerinya (WPDN) atas penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Selain itu banyak negara-negara tersebut memberlakukan pihak bukan penduduk atau perusahaan di luar negeri tertentu misalnya anak perusahaan sebagai entitas yang terpisah. Sebagai hasilnya, WPDN tersebut dapat menahan atau menunda pemajakan atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri melalui entitas tersebut. Penundaan oleh WPDN atas pengenaan pajak dari penghasilan yang diperoleh perusahaan di luar negeri yang dimiliki WPDN tersebut sulit untuk dibenarkan.Penundaan akan mendorong WPDN untuk mengalihkan penghasilannya ke perusahaan di luar negeri yang dikendalikannya (CFC) yang didirikan di negara dengan tarif pajak rendah dan mengakumulasikannya tanpa mendistribusikan ke induk perusahaan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip equity dan capital export neutrality. Banyak negara memiliki ketentuan tertentu untuk memerangi berbagai bentuk penghindaran pajak. Penggunaan ketentuan tersebut, paling tidak, dapat mencegah penggunaan tax haven oleh perusahaan multinasional seperti CFC rule. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah atau membatasi keinginan WPDN menggunakan perusahaan di luar negeri, biasanya di negara tax haven, untuk menghindari atau menahan pengenaan pajak dalam negeri. CFC rule juga dapat digunakan untuk mencegah mengikisan dasar pengenaan pajak dalam negeri melalui transfer pricing.Pasal 18 (2) UU PPh menyebutkan Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Ketentuan ini secara implisit merupakan CFC rule Indonesia. Konsekuensinya, WPDN yang memenuhi persyaratan memiliki CFC harus memasukkan penghasilan sesuai bagian kepemilikan saham atas penghasilan CFC yang belum didistribusikan dianggap sebagai dividen. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti secara kritis ketentuan CFC rule Indonesia berdasarkan Teori Perpajakan Internasional yang banyak diterapkan oleh negara lain. Penulis menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2004 untuk memperoleh informasi mengenai jumlah CFC dan kemungkinan penerapan CFC rule secara statistik. Dari perbandingan dengan ketentuan dasar CFC rule, otoritas perpajakan di Indonesia diharapkan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan CFC rule-nya. Jika tidak maka WPDN akan dengan mudah menghindari ketentuan CFC rule, misalnya penempatan melalui perantara perusahaan holding company antara WPDN dengan penghasilan dari perusahaan di luar negeri, karena tidak adanya ketentuan kepemilikan atau penguasaan tidak langsung atau ketentuan constructive ownership.

---

Multinational enterprises have used a variety of techniques to shift income from high-tax countries to tax havens or to low-tax regimes. Most countries tax residents on their worldwide income. Similarly, most countries treat non-resident corporations and certain other foreign entities like subsidiaries as taxable entities separate from their resident. As a result, residents can defer or postpone residence country taxation of foreign source income by establishing a non-resident corporation or other entity to earn such income.The unlimited deferral of residence country tax on the income of foreign corporations owned by residents is difficult to justify. Deferral encourages residents to divert income to Controlled Foreign Companies or Controlled Foreign Corporations (CFC) in low-tax countries and to accumulate such income in those CFCs rather than repatriate the funds to the parent corporation. It violates the fundamental principles of equity and capital export neutrality on which worldwide taxation are based. Many countries have general rules to combat various forms of tax avoidance. Some of these rules apply, at least potentially, to restrict the use of tax havens and lowtax regimes by multinational enterprises, such as CFC rules. CFC rules are intended to prevent or limit the ability of residents of a country to use foreign corporations, especially those established in tax havens, to avoid or defer domestic tax. CFC rules are also necessary to prevent the erosion of the domestic tax base by transfer pricing.Article 18 (2) Undang-Undang No. 17 Year 2000 on The Third Amendment to Law Number 7 Year 1983 On Income Tax (UU PPh) stated that The Minister of Finance shall be authorized to stipulated the moment of acquisition of dividends by resident taxpayers from capital participation in business entities abroad than business entities selling on the stock exchange. This rule is implicitly known as Indonesia?s CFC rule. Consequently the resident shareholders of certain CFCs must include in their income their pro rata share of some or all of the undistributed income of the CFCs as deemed dividend. This paper analyzes and critically examines the Indonesia?s CFC rule based on International Tax Theory that most countries adopted. The writer used publicly listed companies on Jakarta Stock Exchange (BEJ) that reported annual financial statement in 2004, to obtain information about CFC and possibility adaptation of CFC rule statistically. From comparability with basic CFC rule, the tax authorities of Indonesia can identify the weaknesses of our CFC rule. Otherwise the resident taxpayers would be easy to avoid the consequences of the application of CFC rules by interposing an intermediary holding company between the resident taxpayer and the income-earning foreign entity, for example, because of the absence of indirect ownership or control rules or constructive ownership rules."

"Tujuan penelitian ini adalah mengkaji batasan dan konsep taxpayers friendly dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tabun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh 2008). Penelitian ini adalah penelitian kualilalif deskriptif karena berpijak pada penjelasan dan argumentasi nonmatematis dan nonstatistik dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. UU PPh 2008 memberikan perlakuan yang lebih adil kepada wajib pajak, kesederhanaan dalam penerapan kebijakan pajak penghasilan, kepastian hukum dan netralitas. Selain itu, UU PPh 2008 memberikan banyak insentif, antara lain pernbebasan objek pajak, perluasan biaya pengurang penghasilan bruto, pengurangan dan penyederhanaan tarif dan berbagai stimulus untuk investasi dan dunia usaha. Berdasarkan penelitian, UU PPh 2008 terbukti telah mencerminkan kriteria utama yang terkandung dalam konsep taxpayers friendly, yaltu keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak, Kriteria umum adalah keadilan, kesederhanaan, kepastian dan netralitas sedangkan kriteria khususnya dalam UU PPh 2008 adalah pengurangan beban wajib pajak melalui kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), penerapan reward and punishment yang seimbang dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan penerapan konsep taxpayers friendly dalam UU PPh 2008 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dalam jangka panjang pun juga meningkat. Keberadaan UU PPh 2008 juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di antara negara-negara ASEAN dalam hal kebijakan perpajakan atas penghasilan. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi dan sosialisasi UU PPh 2008 dengan terencana dan dikelola dengan baik agar diketahui dan dipahami masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini juga menyarankan perlunya kontinuitas pengembangan konsep taxpayers friendly dan implementasinya dalam tiap undang-undang perpajakan Indonesia untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

---

"