Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan menjadi salah satu sarana untuk melakukan pencucian uang. Rezim anti pencucian uang kemudian menerapkan sejumlah ketentuan dalam rangka mengoptimalisasi peran perbankan sebagai gate keeper dan pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan seputar; pertama, Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Bank Dalam Kedudukannya Sebagai Pihak Pelapor Pada Rezim Anti Pencucian Uang; kedua, Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam pelaksanaan Kewajibannya Sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan ketiga, pertanggungjawaban Bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat yang timbul Dari dilalaikannya kewajiban Berkaitan dengan kedudukannya sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang, penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum doctrinal dengan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, Kewajiban Bank meliputi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah, penerapan due diligence, kewajiban pelaporan serta melakukan penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi dan pemblokiran rekening; kedua Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam pelaksanaan Kewajibannya Sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang dijamin oleh undang-undang selama tidak ada benturan kepentingan, dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang dan tidak terdapat kelalaian; dan ketiga, tanggung jawab Bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat yang timbul Dari dilalaikannya kewajiban Berkaitan dengan kedudukannya sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang. Melakukan verifikasi mendalam terhadap keabsahan dokumen pengguna jasa dan konfirmasi terhadap nasabah pengirim dana sebagai upaya pencegahan kejahatan business email compromise serta pemanfaatan bank oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan adalah saran penelitian ini

---

Banking is often utilized by criminals as a means to carry out money laundering activities. The anti-money laundering regime then implements a number of regulations to optimize the role of banks as gatekeepers and reporting entities in the prevention and eradication of money laundering. If these obligations are not fulfilled, the bank may be committing an unlawful act that could potentially harm customers. This research aims to answer issues regarding; first, the scope of the Bank’s Responsibility in its position as a Reporting Entity in the Anti-Money Laundering Regime; second, Legal Protection for Banks in the implementation of their Obligations as Reporting Entities in the Anti-Money Laundering Regime; and third, the Bank's liability for losses suffered by customers as a result of the failure to fulfill obligations related to its position as a Reporting Entity in the Anti-Money Laundering Regime. This research is a form of doctrinal legal research with secondary data supported by primary data and analyzed descriptively and qualitatively. The approach in this research is conceptual and legislative. The results of this research are; first, the Bank's obligations include the obligation to maintain customer information confidentiality, due diligence, reporting obligations, as well as delaying transactions, temporarily suspending transactions, and account blocking; second, Legal Protection for Banks in the implementation of their obligations as Reporting Entities in the Anti-Money Laundering Regime is guaranteed by law as long as there is no conflict of interest, it is carried out based on statutory orders and there is no negligence; and third, the Bank's liability for losses suffered by customers as a result of the failure to fulfill obligations related to its position as a Reporting Entity in the Anti-Money Laundering Regime. Conducting in-depth verification of customer document authenticity and confirming with fund-sending customers as prevention against business email compromise crimes and the use of banks by criminals to hide crime proceeds are the recommendations of this research."

"Tesis ini membahas tentang keberlakuan sertifikat saham scripless yang dijadikan jaminan fidusia saham oleh debitor. Kepemilikan saham dari pemegang saham dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan sertifikat saham. Pada umumnya sertifikat saham pada Perseroan Terbatas berbentuk warkat, namun berbeda dengan Perseroan Terbuka yang bukti kepemilikan sahamnya berbentuk scripless share. Menjadi suatu masalah apabila jika debitor yang memiliki saham di Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka ingin melakukan penjaminan secara fidusia terhadap sahamnya yang mana kita ketahui bahwa pendaftaran fidusia diwajibkan dengan melampirkan bukti kepemilikan yang sah, padahal bukti kepemilikan saham perseroan terbatas yang bersifat terbuka tadi tidak menerbitkan sertifikat saham berbentuk warkat. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan sumber hukum primer dan sekunder. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa saham Perseroan Terbuka yang berbentuk scripless share dapat juga dijaminkan dengan fidusia seperti saham pada umumnya yang berbentuk warkat dengan proses yang sedikit berbeda dari Perseroan Terbatas yang mana harus dilakukan pengurusan cetak sertifikat saham scripless dan tata cara eksekusi fidusia saham Perseroan Terbuka juga berbeda dengan Perseroan Terbatas yang berentuk tertutup. Sehingga perlu adanya suatu aturan secara jelas dan bersifat khusus keberadaan peraturan mengenai keberlakuan kepemilikan saham berbentuk scripless share sebagai bukti kepemilikan saham yang juga dapat dijaminkan oleh pemiliknya

---

The thesis here about the stock certificate scripless that pledge as collateral by debitor. fiduciary over shares Ownership of stocks from the shareholders evidenced by the presence of the stock certificate. proof of ownershipIn general a stock certificate on limited liability company shaped, however in contrast with the company open that proof of ownership of their shares scripless share. shapedBecome a problem when if debitor owning stock in limited liability company is open want posted bail in a fiduciary of their shares which we know that fiduciary registration is required by attaching proof of ownership, legitimate instead of stock ownership of limited liability company is open last would not issue a stock certificate shaped.This study using the form of juridical. normativeThis research is deskriptif-analitis. typologiesTypes of data they used a secondary data with. primary and secondary sources The method of analysis of lab data it uses the qualitative data analysis method .The result of this research concluded that the issuer shaped scripless share can also pledged to fiduciary as shares in general shaped by a process that differs slightly from limited liability company which should be done to obtain printed stock certificates scripless and procedures execution of the fiduciary over shares also differs from the issuer limited liability company closed .So it needs taken a rules clearly and specific regulations regarding the existence of the shape The Application of Scripless Share share as proof of shares ownership can also be used as collateral by their owners"

"Beberapa tahapan dalam proses pensertipikatan satuan rumah susun (sarusun) adalah pengesahan akta pemisahan dan pertelaan. Kepemilikan atas tanah tempat rumah susun berdiri akan berubah dari kepemilikan tunggal penyelenggara pembangunan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemilikan bersama yang terpecah sesuai dengan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) tiap satuan rumah susun. Kepemilikan hak atas sarusun dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun), yang diterbitkan serentak bersamaan dengan disimpannya Sertipikat Hak Atas Tanah terkait. Setiap terjadi pengalihan SHM Sarusun dari penyelenggara pembangunan kepada pemiliknya yang baru, beralih pula kepemilikan bersama sesuai dengan NPP terkait. Ketika seluruh sarusun telah dialihkan, berarti seluruh bagian tanah bersama telah beralih kepada para pemilik sarusun yang baru. Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama sebagai bukti hak atas tanah bersama masih tercatat atas nama penyelenggara pembangunan dan disimpan oleh Kantor Pertanahan Setempat, tanpa dapat digunakan maupun dipindahtangankan. Ketentuan mengenai perubahan pencatatan nama pemegang hak kepemilikan bersama dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama belum diatur secara tegas. Kedudukan subyek tercatat dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama berperan dalam melakukan perbuatan hukum, terutama mengenai perpanjangan jangka waktu kepemilikan hak atas tanah bersama. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif, menekankan penggunaan bahan hukum sekunder, metode analisis data kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian berupa deskriptif analitis. Kedudukan subyek pemegang hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama di Rumah Susun demi hukum berada pada para pemilik sarusun, tetapi pencatatannya perlu diatur dalam ketentuan yang berlaku dan prosedur perpanjangan hak atas tanah bersama yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku membutuhkan pembentukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur mengenai kecakapan bertindak PPPSRS selaku wakil dari para pemilik sarusun.

---

One of the steps within certification of condominium units is legitimizing the segregation deed and its dissociation. Ownership of the land whereby the condominium resides would shift from singular ownership of the developer into inseparable common ownership, fissioned accordingly to Proportional Comparison Value (NPP) of condominium units. Ownership of the condominium units proven by Deed of Condominium Unit would be established concurrently, along with the preservation of Deed of Common Land. Every transitional conduct of a Deed of Condominium Unit from the developer to its new owner, would also mean the transition of common ownership per the value rested in each NPP. When all of the units have been transferred, the entire common land would be owned by the owners of condominium units. The Deed of Common Land which serves as proof of the common land ownership, would still be listed under the name of the developer and archived strictly in the Land Office. Currently there is no governing provision in changing the registered holder in The Deed of Common Land. The legitimacy of the registered subject in The Deed of Common Land matters for their ability to take legal actions, especially regarding the prolongation of its ownership. This normative judicial research uses descriptive research typology, emphasizes on using secondary legal materials, with qualitative data methods producing analytically descripted results. In conclusion, the legitimacy of the holder of common land by law is the right of the owners of condominium units needs to be clearly regulated and the prolongation of common land rights stipulated in the current regulations still requires the establishment of a Government Regulation regarding the capacity of the Owners Union as a representative of the condominium owners."

"Kasus ini bermula di saat RSI memproses permohonan kredit yang diajukan oleh HAS dan AK selaku pengurus perusahaan PT JKS. Proses ini dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Buku Pedoman Perkreditan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI), serta lalai dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), mulai dari pengajuan permohonan, pengumpulan data, analisis data sampai dengan pengusulan kredit yang dibuat seolah-olah kredit yang diajukan oleh debitur telah memenuhi syarat dan ketentuan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kelalaian pegawai bank dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yang berfokus pada doktrin dan merupakan sintesis dari aturan, asas, norma atau panduan penafsiran serta nilai-nilai. RSI dalam jabatannya sebagai Senior Relationship Manager PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Menengah Gresik terbukti secara sah dan meyakinkan telah memperkaya suatu korporasi yaitu PT JKS dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan verifikasi dokumen yang diajukan PT JKS sehingga mengakibatkan ketidakmampuan PT JKS dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp39.688.133.703,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Rupiah). Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan dikaitkan dengan teori serta pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat dalam memutus perkara yang menjerat RSI.

---

This case began when RSI processed a credit application submitted by HAS and AK, who were acting as managers of the company PT JKS. This process was conducted without following the procedures stipulated in the Credit Guidelines Book of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) and neglected the implementation of banking prudence principles and good corporate governance, from the application submission, data collection, data analysis, to the credit proposal, making it appear as if the credit application by the debtor met the required terms and conditions. This study analyzes the legal accountability for the negligence of bank employees in performing their duties and obligations, which resulted in financial losses to the state, according to the applicable laws and regulations in Indonesia and the Surabaya High Court Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY in conjunction with the Surabaya District Court Decision Number 88/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. This study is composed using doctrinal research methods, focusing on doctrine and synthesizing rules, principles, norms, or interpretative guidelines and values. RSI, in his position as Senior Relationship Manager of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Menengah Gresik, was legally and convincingly proven to have enriched a corporation, namely PT JKS, by neglecting the prudence principle in verifying documents submitted by PT JKS, which resulted in PT JKS's inability to meet its debt repayment obligations and caused a financial loss to the state amounting to Rp39,688,133,703.00 (thirty-nine billion six hundred eighty-eight million one hundred thirty-three thousand seven hundred three Rupiah). Based on the analysis conducted, considering the legal facts in court and correlated with the theories and discussions in this study, it can be concluded that the decision of the Surabaya High Court Judges' Panel was appropriate in resolving the case involving RSI."

"Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli dengan tidak dihadiri salah satu pihak berdasarkan blanko akta yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk menyusun dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta autentik berkenaan dengan tanah, namun dalam praktik seringkali pelaksanaan tugas jabatan PPAT tidak mengutamakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Karena itu permasalahan yang hendak dianalisis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli yang tidak ditandatangani dihadapan PPAT dan tidak sesuai dengan harga objek yang sebenarnya; dan, berkenaan dengan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah melakukan tindakan melawan hukum dalam pembuatan akta jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu menelaah permasalahan berdasarkan asas hukum dan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang cacat hukum atau tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah juga harus selalu menjalankan prinsip kehati-hatian, salah satunya yaitu dengan melakukan pembacaan akta sebelum dilakukan penandatanganan, dengan begitu dapat dipastikan apa yang tertulis dalam akta telah sesuai dengan kehendak dan kesepakatan dari para penghadap.

---

This study discusses the consequences of Land Deed Officials who made a sale and purchase deed without the presence of one party based on the deed blank that had been prepared by the Land Deed Official and does not match the real object. Land Deed Official are general officials appointed by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial of the Republic of Indonesia to prepare and be responsible for making authentic deeds regarding land and properties, but in practice often the implementation of Land Deed Official's duties does not prioritize good services for the community. Therefore the problem to be analyzed in this thesis are about the validity of the sale and purchase deeds that are not signed before the Land Deed Official and are not in accordance with the actual price of the object; and, regarding the responsibility of the Acting Authority for Drafting Land that has taken unlawful acts (tort) in making the sale and purchase deed. The research method used in this study is juridical-normative which is examining the problem based on the principles of law and written and unwritten laws related to this research. The research method used in this study is juridical-normative namely to study topics based on the principles of law and positive law. The results of the study obtained stated that the Land Drafting Officials who could meet the requirements or did not meet the requirements approved in Article 1320 of Burgerlijk Wetboek could be requested to be canceled by the Judge. Therefore Land Deed Officials must also make precautionary principles, one of which is by reading the deed before signing so that what is written in the deed is in accordance with the wishes and agreements of the parties."

"Menerima limpahan pekerjaan dari sesama rekan PPAT yang berbeda wilayah kerja berdasarkan rasa percaya, yang selama ini dalam perakteknya memang sering dilakukan oleh para PPAT. Namun rasa percaya terhadap rekan sesama PPAT tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta dengan mengesampingkan prosedur-prosedur dalam pembuatan akta. Ada dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu: tanggung jawab PPAT yang melakukan pembuatan akta APHB di luar wilayah jabatannya; dan akibat hukum pembuatan akta APHB yang ditanda tangani diluar wilayah jabatannya dihadapan PPAT lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum seperti peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif-analitis serta menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa terhadap akta APHB yang dibuat oleh PPAT diluar wilyah jabatannya yang ditanda tangani di hadapan PPAT lain tanpa dihadiri para pihak, saksi ataupun di bacakan oleh PPAT membuat tidak terpenuhinya prosedur dan tata cara pembuatan akta, sehingga mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dan terhadap kepemilikannya kembali menjadi harta bersama dan perbuatan hukumnya dianggap tidak pernah dilakukan. Terhadap perbuatan PPAT tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana.

---

Receiving the work allocation from a fellow notary public/Land Deed Official having a different authority region based on trust in practice has so far been quite ubiquitous among Land Deed Officials. Nevertheless, the trust among the fellow notary publics/Land Deed Officials are not supposed to be the basis in making deeds not taking into accounts the procedures in making deeds. Two problems were raised in this thesis, namely: Land Deed Officials responsibilities making Deedsof Shared Assets outside their authority region; and legal consequences of the making of Deedsof Shared Assets signed outside their authority region before another Land Deed Official. The method used in this research was juridical-normative, which is a research which uses a way to obtain data from literature material mainly related to legal problems such as written regulations or positive law and other law materials related to the problem of this research. The type of this research was descriptive-analytical research type using secondary data, which were primary law materials and secondary law materials. The result of this research concluded that Deedsof Shared Assets made by a Land Deed Official outside the authority region signed before and attested by another Land Deed Official without the presence of witnesses or without being read by the Land Deed Official did not fulfil the procedure of making deeds, resulting in the deeds being regarded as null and void, and the ownership would be regarded as shared assets and the legal action would be regarded as having never happened. The respective Land Deed Officialcould be held responsible, be it administratively, based on civil law or criminal law."

"Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukan, terdapat dualisme rezim pengaturan mengenai pembentukan Perda serta terdapat perbedaan kekuatan mengikat dari harmonisai dengan evaluasi/fasilitasi yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, permasalahan terkait sumber daya Perancang juga menyebabkan rancangan Perda yang disusun masih memiliki kualitas yang rendah. Pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan Perda sebaiknya dilakukan dengan penguatan pengawassan yang bersifat preventif. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai pembentukan Perda, khususnya terkait pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat. Penegasan peran Perancang, serta peningkatan kemampuan Perancang juga menjadi hal strategis terciptanya Perda yang harmonis

---

There is vagueness in the division of authority over the central government's supervision of the regional regulation's formation through harmonization, evaluation, or facilitation. The similarity of the authority's nature and purpose causes ineffectiveness. This normative juridical research analyzes the synchronization between regulations about the formation of regional law. The study discovered that there is a dualism of the regulatory regime regarding the formation of Regional Regulations. It also has found differences in the law binding power of harmonization and evaluation/facilitation causes ineffective and inefficient supervision. Besides that, problems of Perancang's resources also causing the draft of regional regulations to still have low quality. Strengthening preventive control by the central government can create harmonious regional regulations that are in line with higher laws and regulations is the best form of supervision to be carried out for now. So there, it is necessary to refine the regulations about the formation of regional regulations, particularly related to the division of supervisory authority of the central government. The participation of legal drafter (Perancang) and an ability enhancement of legal drafter is also a strategic matter to create a harmonious regional regulation"

"Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya berdasarkan suatu kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Permasalahan yang dibahas yaitu Akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris J yang mengandung cacat hukum karena kuasa lisan yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut ternyata tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat kesepakatan berakibat akta tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan dan Notaris yang membuatnya dapat dikenakan pertanggungjawaban secara moral, administratif, dan perdata.

---

This study explained about The Notarys responsibility through AuthenticDeedwhich has been made based on verbal agreement that is not qualified on the requirements validity. The issues are Deed No. 20 Date October 28th, 2018 which made by J Notary containing fault of law because verbal agreement that is being a fundamental in creating a deed. Evidently, the deed is invalid because it does not meet the requirements of agreement validity according to Article 1320 Civil Law Book. The study utilizes normative juridical. The typology of this study is analytical descriptive. The data classification is secondary data. The method in data analysis is qualitative data analysis method.

The result of study concludes that a deed is made based on verbal agreement which does not fit the requirements would affect the cancellation of deed by the aggrieved party and The Notary could responsible morally, administratively, and civilly."

"Dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi mendesak masyarakat untuk sadar akan kepentingan perlindungan dan jaminan hukum terhadap setiap transaksinya. Agar transaksinya terlindungi adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat berupa perjanjian yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Penelitian ini menganalisis keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris serta perlindungan terhadap pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yang dibuat oleh para pihak. Penulis mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2016. Adapun permasalahan yang dihadapi penulis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli dan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode analisanya secara kualitatif dengan tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu causa yang halal karena tidak semua pemilik tanah ikut menandatangani perjanjian pengikatan jual beli.

---

With the rapid development of economic globalization, people are urged to be aware of the legal protection and warranty for each transaction. In order to have the transaction protected is by having an agreement. The agreement made by each party can be in the form of private deed or an authentic deed. This study analyzes the validity of the Sale and Purchase Agreement privately made deed and that has been legalized by a Notary and the buyer protection in the Land Sale and Purchase Agreement made by each party.

The author identifies the validity of the sale and purchase agreement by the fulfillment of the legal terms of the agreement based on the sale and purchase agreement related to the case in the Decision of the Supreme Court Number 1696K/Pdt/ 2016. The problems faced by the author in this thesis are about the validity of the binding of sale and purchase agreement that is not signed by all interested parties on the object of the sale and purchase agreement and the lawful protection agreement of the buyer in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

To answer those problems, the normative juridical approach method is used and the analysis method is qualitative  the typology of this research is descriptive analytics. According to the results of this study, the binding agreement on the sale and purchase of land made between the parties does not meet the legal requirements of the agreement so that it is not legal and does not bind the parties. This binding sale and purchase agreement does not fulfill the objective requirement of an agreement, which is causa yang halal, because not all landowners signed the sale and purchase agreement."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang seharusnya dalam pengelolaannya sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembentukan holding melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentangPenambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT. Indonesia Asahan Aluminium. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pendirian BUMN perseroan negara sebagai pemilik modal baik sebagian maupun seluruhnya juga tidak dapat menggunakan kewenangan publiknya untuk mengelola dan mengatur perseroan. Hal ini disebabkan recht positie pemerintah dalam perseroan adalah badan hukum perdata dan sama dengan pemilik modal lainnya.. konsekuensi terhadap anak perusahaan holding atas kebijakan yang dilakukan pemerintah berimplikasi pada anak perusahaan yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN beralih menjadi perseroan terbatas biasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan BPK) tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sebab keuangan negara yang menjadi saham baik 51 % atau seluruhnya dalam Persero tidak lagi berstatus sebagai keuangan negara, dan berubah menjadi keuangan Persero, karena telah bertransformasi yang awalnya keuangan publik beralih menjadi keuangan perdata. Dengan demikian, negara atau lembaga negara yang berperan sebagai subyek hukum privat tidak mempunyai kewenangan apapun dalam wilayah hukum perdata yang menyebabkan intervensi oleh penguasa terhadap BUMN.

---

ABSTRACTThis research departs from the distortion that occurs in the definition and scope of broad state finances so as to reduce the consistency of State-Owned Enterprises (BUMN) as private legal entities. conceptually, management of state finances is different from the management of state-owned finance. The position of BUMN as one of the economic actors in the national economy based on economic democracy which should be in its management is in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG).This research aims to explore and review the policies which carried out by the government towards the establishment of holding through Government Regulation Number 47 of 2017 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT. Indonesia Asahan Aluminum. This research uses normative legal research. The results of the study show that in the establishment of state-owned enterprises the owners of capital both partially or completely also cannot use their public authority to manage and regulate the company. This is because government positive recommendations in the company are civil legal entities and the same as other capital owners. So that the management burden and responsibility of the company cannot be delegated to the government as a public legal entity. The consequence of the holding company policy-making subsidiary has implications for subsidiaries which previously had the status of BUMN turned into ordinary limited liability companies. This study concludes that the Supreme Audit Agency (BPK) is not authorized to carry out inspections of state-owned enterprises because the state finances that are either 51% or thoroughly in the Persero are no longer state finances, and transformed into Persero finances, because they have initially switched public finances. become civil finance. Thus, the state or state institution that acts as the subject of private law does not have any authority in the area of civil law which causes intervention by the authorities against."