Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

---

The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation."

"Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan baik itu fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Para penyandang disabilitas sering kali lebih rentan terhadap masalah kesehatan sehingga dapat menurunkan kualitas hidup mereka. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru mencapai 933 orang. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2016, terdapat sebanyak 152 orang penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya. Masih terdapat permasalahan akses kesehatan bagi penyandang disabilitas yang belum ditemukan solusinya untuk memenuhi kebutuhan disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang ideal bagi mereka. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan pelayanan kesehatan ramah disabilitas di Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teori sistem berdasarkan komponen input, proses dan output. Hasil dari penelitian ini yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas Rejosari masih belum ramah disabilitas karena sumber daya manusia yang tidak bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, sarana prasarana yang kurang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau kebijakan yang mengatur pelayanan kesehatan ramah disabilitas. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah perlunya dikeluarkan kebijakan tentang pelayanan kesehatan ramah disabilitas di Kota Pekanbaru dan perlunya kerja sama lintas sektoral agar terciptanya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, terpenuhinya hak kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.

---

Persons with disabilities are people who experience limitations, whether physical, intellectual, mental, and/or sensory. People with disabilities are often more prone to health problems that can reduce their quality of life. The number of people with disabilities in Pekanbaru City reached 933 people. Based on data from the Pekanbaru City Social Service in 2016, there were 152 people with disabilities in Tenayan Raya District. There are still problems of access to health for persons with disabilities whose solutions have not been found to meet the needs of persons with disabilities for ideal health services for them. The purpose of this study was to analyze the application of inclusive health services at the Rejosari Health Center, Tenayan Raya District, Pekanbaru. This type of research uses qualitative methods with a case study approach and uses systems theory based on input, process andcomponents output. The results of this study are that health services at the Rejosari Health Center are still not inclusive because human resources cannot communicate with people with disabilities, infrastructure that is not in accordance with the needs of people with disabilities, there is no Standard Operating Procedure (SOP) or policies that regulate health services. inclusive. Conclusions and suggestions from this research is the need to issue a policy on inclusive health services in Pekanbaru City and the need for cross-sectoral cooperation in order to create health services that are in accordance with standards, the fulfillment of health rights in accordance with the conditions and needs of persons with disabilities."