Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen terhadap kasus perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia oleh penyidik dari Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran aktual tentang proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen agar dapat memformulasikan tindakan, kebijaksanaan yang mendesak dan diperlukan untuk dilakukan perbaikan, yang tidak hanya oteh Polri tetapi juga oleh instansi terkait, serta masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah proses penyidikan tindak pidana terhadap kasus perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia oleh Sat Indag Polda Metro Jaya, yang telah melanggar pasal 8 ayat (1) huruf j jo pasal 62 ayat (1) Undang undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kep. Men. Perindag RI Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi. Dengan fokus penelitian saya adalah peranan dari penyidik Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan saksi ahli yang diperlukan sebagai alat bukti.Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus-kasus pidana yang telah ditangani oleh Sat Indag. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara berpedoman dan kajian dokumen.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, yang diawali dengan diterimanya laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Dalam pelaksanaan proses penyidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen penyidikan yang dimulai dan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti melakukan negoisasi dengan korban guna mendapatkan bantuan anggaran untuk memperlancar kegiatan penyidikan yang sedang dilaksanakan. Penyimpangan dalam proses penyidikan tersebut, tidak terlepas dari struktur pekerjaan yang membuka peluang bagi petugas untuk melakukan pemerasan.Selanjutnya, dalam upaya untuk mencapai keberhasilan kegiatan penyidikan maka diperlukan adanya koordinasi yang baik antara penyidik/penyidik pembantu Sat Indag dengan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang berperan sebagai saksi ahli dalam rangka mendukung alat bukti yang ada. Dalam hal ini, pelaksanaan koordinasi sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran untuk mendukung kelancaran koordinasi tersebut.Berdasarkan uraian diatas maka peranan saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk (Manual) penggunaan dalam bahasa Indonesia adalah sangat penting dalam memberikan keterangan ataupun informasi ilmiah sesuai keahliannya yang berkaitan dalam upaya mengungkap kasus pidana yang terjadi."

"Tesis ini tentang efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP), melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal dengan memberikan kewenangan kepolisian terbatas bagi BUJPP yang dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan jasa pengamanan. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan kegiatan pembinaan normatif yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BUJPP dalam bentuk kegiatan audit guna menentukan Iayak atau tidaknya BUJPP diberikan rekomendasi izin usaha jasa pengamanan, pembinaan satpam BUJPP sebagai unsur terdepan pelaksana kewenangan kepolisian terbatas balk bertindak preventif maupun represif, kegiatan registrasi dan penerbitan KTA satpam untuk memberikan statusnya sebagai anggota satpam, melakukan sambang ke BUJPP untuk melihat perkembangan pelaksanaan usaha jasa pengamanan.Masalah penelitian tesis ini adalah tenting fungsi pembinaan oieh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BWPP untuk memberikan kewenangan kepolisian terbatas yang dipercaya dalam memberikan jasa pengamanan melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal antara petugas Biro Binamitra sebagai pembina dengan BUJPP sebagai yang dibina, dan fokus masalah penelitian pads kegiatan pembinaan normatif.Hasil dari penelitian yang dilaksanakan, bahwa kewenangan kepolisian terbatas yang diberikan kepada BUJPP hares melalui proses pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal yang dilaksanakan oleh Kasubbag Wasjaspam, Kasubbag Satpam, dan Kasubbag Kamling Biro Binamitra Polda Metro Jaya yang secara bersama-sama melaksanakan segi-segi tugas pokoknya untuk membimbing, mendorong, mengarahkant BUJPP sesuai pedoman atau acuan yang berlaku baik UU No 2 Tahun 2002 tentang Polrii maupun Juklap-Juklap Kapolri.Melalui pembinaan nomiatif, maka BUJPP melalui satuan-satuan pengamanan yang dimilikinya dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan penugasannya, mampu mengatasi masalah dengan pengetahuan yang dimiliki, dan dengan kewenangan kepolisian terbatas dapat bertindak mewujudkan suasana kondusip dan mencegah terjadinya gangguan kriminalitas yang dapat merugikan masyarakat maupun orang-orang yang beraktivitas di lokasi pengamanan.

---

The thesis discusses the effectiveness of founding efforts conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on Security and Securing Corporations (BUJPs) through normative founding and founding the personal relationship by conferring limited policing authorities to BUJPs which are trusted by public in providing security and securing services.

The thesis aims at showing the normative founding activities conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on BUJPs in a form of auditing activity in order to determine whether a BUJP deserves a license; founding BUJP security officers as the pioneer of implementing limited policing authorities given, either preventive or repressive measures; registration and issuing identification cards for security officers; and visiting BUJPs in order to look at the implementation of security and securing services.

The results of the research reveal that the limited policing authorities must be given to BUJPs through a process of normative founding and guiding the personal relationship conducted by the Head of Sub-unit of Security Service Oversight, the Head of Sub-unit of Security, and the Head of Sub-unit of Surroundings Security of Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police that altogether implement their main duties to guide, encourage and direct BUJPs in accordance with the existing guidelines such Law No. 2/2002 regarding Indonesian National Police (INP) or other instructions of the chief of INP. Through normative founding, BUJPs can work properly. Using the limited policing authorities, BUJP's can create conducive surroundings and prevent criminal disturbances."

"Agar dapat menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, Polda Metro Jaya harus didukung SDM yang berkualitas, terutama pada saat penempatan personel, termasuk Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) di wilayah Polda Metro Jaya. Berdasarkan atas landasan berpikir tersebut dan mengingat belum adanya strategi dan perencanaan pola rekrutmen dan seleksi calon Kapolsek di Polda Metro Jaya oleh Ropers u.p. Bag Binkar. u.p. Sub Bag Mutjab, yang antara lain dengan tidak adanya analisis jabatan, maka masalah tersebut menarik untuk diteliti dan dikaji lebih jauh dalam tesis ini. Adapun pokok permasalahan penelitian yang akan diteliti dalam tesis ini adalah mengkaji pola rekrutmen dan seleksi Kapolsek yang dilakukan oleh Biro Personel u.p. Bagian Pembinaan Karier. u.p.Sub Bagian Mutasi Jabatan Polda Metro. Dari pokok permasalahan di atas, adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen sumber daya manusia (SDM) khususnya yang berkaitan dengan masalah rekrutmen dan seleksi SDM mencakup analisis jabatan (job analysis), uraian jabatan (job description), persyaratan jabatan (job specification) dan metoda assessment center. Adapun untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen dan seleksi Kapolsek didekati dengan sejumlah teori, yaitu Teori Patron-Klien, Teori Motivasi, dan Teori Dominan-Minoritas. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami makna di balik fakta dan data proses rekrutmen dan seleksi Kapolsek, melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman. Informan penelitian adalah pihak-pihak yang berwenang dalam rekrutmen dan seleksi Kapolsek di Polda Metro Jaya. Temuan tesis menunjukkan Ropers u.p Bag. Binkar u.p Sub Bagmutjab mempedomani SK Kapoiri No. Pol: Skep/74/XI/2003, yang tidak menjelaskan penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi Kapolsek tetapi melimpahkan kewenangan Kapolri kepada Kapolda. Adapun kebijakan Kapolda dalam rekrutmen Kapolsek berkaitan dengan kebijakan promosi, alih tugas atau mutasi, dan demosi personel didasarkan atas prinsip merit system. Rekrutmen didasarkan atas kebutuhan Kasatker. Ropers hanya memfasilitasi mutasi Kapolsek antar Poires dan mengakomodasi kebijakan pimpinan jika ada masalah khusus. Seleksi Universitas Indonesia dilaksanakan setelah daftar calon Kapolsek usulan Kasatkers disaring melalui seleksi administrasi, lalu diusulkan ke Wanjab untuk ditetapkan menjadi Kapolsek melalui Sidang Wanjab. Ropers Polda Metro Jaya belum memiliki analisis jabatan (job analysis) Kapolsek. Seleksi Kapolsek tidak melibatkan calon kandidat secara langsung dalam sejumlah uji kepatutan dan kelayakan. Penelitian juga menemukan tidak adanya ukuran kinerja Kapolsek. Tidak adanya strategi perencanaan baik berupa analisis jabatan (uraian jabatan dan spesifikasi jabatan) Kapolsek atau penggunaan metode assessment center, menyebabkan adanya praktik pendekatan para calon kandidat kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penentuan rekrutmen dan seleksi Kapolsek. Ke depan, Ropers disarankan menjadi lembaga yang dapat menerapkan metode assessment center (AC) dalam proses penempatan Kapolsek. Untuk itu, lembaga tersebut harus mendapatkan dukungan SDM dan pendanaan yang memadai sehingga dapat membuat analisis jabatan (job analysis), mencakup uraian jabatan (job description) dan persyaratan jabatan (job specflcation) Kapolsek di lingkup tugas Polda Metro Jaya yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Polsek yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Agar dapat mengukur kinerja Kapolsek atau calon Kapolsek secara objektif, maka Ropers u.p. Bag Binkar u.p. Sub Bag. Mutjab Polda Metro disarankan untuk membuat standar pengukuran kinerja seorang Kapolsek di Polda Metro Jaya yang tidak hanya berkaitan dalam hal penuntasan perkara kejahatan tetapi juga berkaitan dengan aspek manajemen administrasi, aspek kesiapsiagaan, dan aspek progresivitas Kapolsek."

"Penelitian ini berfokus pada Pembinaan Karier Polri, disini penulis mendeskripsikan Birokrasi Neopatrimonial Pada Pembinaan Karier Bintara Pokes X. Dimana terdapat sinyalemen adanya praktek patrimonial pada birokrasi Indonesia. Praktek patrimonial pada suatu birokrasi legal formal tersebut dikenal dengan istilah birokrasi neopatrimonial. Sebagai salah satu birokrasi publik di Indonesia, Polri patut diduga juga melakukan praktek patrimonial khususnya pada pembinaan karier personel Bintaranya. Personel berpangkat Bintara merupakan jumlah terbanyak dan terpenting pada Birokrasi Polri. Kegagalan membina karier Bintara Polri dapat menggagalkan organisasi mencapai tujuannya. Peneliti berusaha mencari tahu apakah benar pembinaan karier Bintara Pokes X mendeskripsikan adanya suatu birokrasi neopatrimonial. Beberapa pemikiran mengenai Birokrasi neopatrimonial merujuk pada tiga fitur utama yaitu adanya suatu birokrasi cangkokan, adanya suatu kondisi ketidak jelasan dan juga adanya clientelism. Ketiga fitur tersebut digunakan peneliti untuk menelaah pembinaan karier Bintara Pokes X. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena memberikan ruang gerak yang lebih besar dalam mengeksplorasi masalah tersebut. Sedangkan metode pengumpulan datanya dilakukan melalui Studi literatur, Observasi dan Wawancara mendalam. Hasil penelitian menggambarkan adanya suatu pembinaan karier yang dijalankan dengan dua rule, yaitu mengacu pada aturan formal legal dan aturan personal informal. Adanya dua rule yang menjadi acuan menempatkan kondisi pembinaan karier menjadi tidak jelas. Baik tindakan maupun pengambilan keputusan tidak dapat diduga dan dikalkulasikan sebelumnya. Untuk mengatasinya, beberapa Bintara membangun hubungan personal dan informal dengan atasannya. Terjalinlah hubungan atasan bawahan yang saling menguntungkan. Bawahan memberikan pelayanan dan loyalitas pada atasan, sebagai ganti pemberian rasa aman dalam berkarier. Hubungan tersebut menjadikan praktek Binkar bertumpu pada aturan personal dan informal dengan bungkus aturan legal formal. Pada akhirnya, praktek tersebut melahirkan suatu daur neopatrimonial. Kesimpulan penelitian menunjukkan kebenaran adanya suatu deskripsi birokrasi neopatrimonial pada pembinaan karier Bintara Pokes X. Berkenaan dengan kesimpulan tersebut, Polri disarankan untuk membenahi beberapa aspek. Faktor yang melatar belakangi praktek neopatrimonial seperti gaji, kesejahteraan personel dan kecukupan anggaran kesatuan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Penciptaan kondisi kepastian dalam berkarier dengan secara konsisten mengacu pada formal rule yang telah ditetapkan adalah hal penting lainnya yang juga harus diperhatikan."

"Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta, maka arus lalu lintas yang berkembang pun menjadi semakin kompleks untuk ditangani, Permasalahan int kemudian menjadi sangat krusial ketika penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak dirasa mumpuni untuk mencegah bertambahnya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan kemacetan serta kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Salah satu solusi yang menjadi pilihan dalam penyelesaian masalah ini adalah suatu bentuk perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perpolisian masyarakat yang kemudian disingkat menjadi Polmas, adalah sebuah upaya dari kepolisian untuk membuat masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sehingga hal tersebut dapat meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Di sisi lain kebutuhan personi! dan anggaran yang sangat tinggi dalam rangka penanganan masalah Jalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya membuat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bekerja lebih keras dalam penanganan masalah lalu lintas di DK] Jakarta. Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, yang kemudian disebut dengan Subdit Dikyasa, merupakan satu sub direktorat yang dikedepankan dalam upaya perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam berbagai kegiatannya, maka subdit dikyasa mengutamakan pendidikan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kelancaran berlalu lintas. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara penerapan polmas yang seharusnya dengan penerapannya pada kenyataan. Kaitannya dengan hal tersebut maka penelitian tentang kesenjangan antara ketentuan dan penerapan Polmas tersebut ,dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan cara observasi dari beberapa kegiatan Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, pengumpulan data-data yang baik berupa hasil wawancara maupun penelitian dokumen, akan memfokuskan penelitian ini kepada implimentasi polmas oleh Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, dengan tujuan mengetahui implimentasi polmas pada Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya.

---

With the increase of population in Indonesia, especially Jakarta area, the growing traffic flow has become increasingly complex to handle. This problem then becomes very crucial when the enforcement of traffic laws in areas not deemed qualified to prevent additional traffic violations and accidents that occurred in the jurisdiction of Metro Jaya Regional Police.

One solution that becomes an option in the resolution of this issue is a form of policing society in order to realize security, order and smooth traffic. Community policing later shortened to community policing, is an effort of the police to make public a cop for himself, so that it can minimize the violations and traffic accidents that occurred. On the other hand the needs of personnel and budget is very high in order to handle traffic problems in the Metro Jaya Regional Police jurisdiction to make the Traffic Directorate Polda Metro Jaya to work harder in handling the traffic problem in DK] Jakarta.

Sub Directorate of Education and Engineering Directorate of Traffic Police Metro Jaya, which was then called the Sub Dikyasa, is one of the sub directorate put forward in an effort to policing society in order to realize security, order and smooth traffic in the territory of the Polda Metro Jaya. In various activities, the Sub dikyasa priority to public education to provide understanding to the public about the importance of realizing security and order in the smoothness of traffic. However, in practice still found a gap between the application of community policing should be with its application to reality.

Relation to the facts, the research about the gap between the provision and implementation of community policing, is applied with a qualitative approach, observations of some of the activities of Sub Dikyasa Metro Jaya Regional Police, collecting data such as interviews and document research, will focus this study to implimentasi community policing by the Sub Dikyasa Polda Metro Jaya, with the aim of community policing of knowing the implementation of Subdit dikyasa Metro Jaya regional Police."

"ABSTRAKPokok permasalahan dalam penulisan ini adalah ”apakah terdapat pengaruh beban kerja dan locus of control terhadap kinerja penyidik pembantu pada Satuan ReskrimPolres Depok?” Sedangkan sub pokok permasalahan dari tesis ini adalah apakahterdapat pengaruh dari beban kerja terhadap kinerja penyidik pembantu pada SatuanReskrim Polres Depok? Apakah terdapat pengaruh dari locus of control terhadap kinerjapenyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polres Depok? Apakah terdapat pengaruh daribeban kerja dan locus of control terhadap kinerja penyidik pembantu pada SatuanReskrim Polres Depok? Kepustakaan penelitian menggunakan hasil penelitian olehAbdulloh, Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Diponegoro Tahun 2006,Alvaro Amaral Menezes, Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas DiponegoroTahun 2008, dan Jurnal dari Martin S. Hagger dan Christopher J. Armitage, Universityof Essex dan University of Sheffield. Kepustakaan konseptual menggunakan konsepKinerja, beban kerja dan locus of control. Penelitian ini diharapkan dapat memberikankontribusi dalam rangka pengembangan Ilmu Kepolisian. Penelitian ini juga diharapkanbisa dipergunakan untuk menambah referensi terutama untuk kajian-kajian di bidangIlmu Kepolisian terutama dalam hal pemberian layanan publik. Penelitian inidiharapkan mampu memberi masukan bagi pemimpin Polri baik di tingkat MarkasBesar maupun di tingkat kewilayahan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalampenelitian ini sebagai bahan pengambilan kebijakkan. Pendekatan yang digunakan padatesis ini adalah kuantitatif dan menggunakan metode survei. Populasi dan sampel yangberjumlah 82 orang yang merupakan penyidik pembantu pada Satuan Reskrim PolresDepok. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis datamenggunakan reduksi data, penggabungan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkanhasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan; (a) Pengaruhdari beban kerja adalah signifikan terhadap kinerja; (b) pengaruh dari locus of controladalah signifikan terhadap kinerja; (c) pengaruh dari beban kerja dan locus of controlsecara simultan adalah signifikan terhadap kinerja. Adapun saran-saran yang diajukanoleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain; (a) Polri sebaiknyamengkaji ulang mengenai analisis pekerjaan penyidik pembantu baik yang sifatnyaadministratif maupun operasional kepolisian; (b) Beban kerja yang terlalu besar danditargetkan untuk diselesaikan oleh para penyidik pembantu akan memberikan tingkatstress kerja baik yang sifatnya fisik maupun psikis kepada para penyidik pembantu.Sehingga disarankan beban kerja disesuaikan dengan jumlah anggota; (c) Polres Depokdisarankan untuk memfasilitasi anggotanya agar memiliki kemampuan danketerampilan yang memadai dalam setiap melaksanakan tugas-tugasnya sehinggaanggota tidak hanya locus of control eksternalnya yang berkembang, melainkan locus ofcontrol internal nya pun ikut berkembang; (d) Untuk penelitian selanjutnya, disarankanagar menelaah mengenai bagaimana pembuatan standar beban kerja dapat sesuai denganklasifikasi kasus dan sesuai dengan kemampuan dari para penyidik pembantu.

---

ABSTRACTIssue in this paper is "whether there are significant effect of workload and locus of controlon the performance of the Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok ?" While the sub is the subject matter of the thesis is whether there is an influence of workload on theperformance of the Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok ?, whether there isan influence of locus of control on the performance of the Assistant Investigator at CriminalUnit Polres Depok ?, whether there is an influence of workload and locus of control on theperformance of the Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok? Literatureresearch using the research results by Abdulloh, Diponegoro University Students Master ofManagement in 2006, Alvaro Amaral Menezes, Master of Accounting Student of Diponegoro University in 2008, and the Journal of Martin S. Hagger and Christopher J.Armitage, University of Essex and the University of Sheffield. Conceptual literature usesthe concept of performance, workload and locus of control. This research is expected to contribute for the development of Police Science. This study is also expected to be used toadd a reference primarily to studies in the field of Police Science, especially in terms ofpublic service delivery . This study is expected to provide input to the leaders at both thePolice Headquarters as well as at the local level, related to the issues discussed in this studyas the policy of making material. The approach used in this thesis is a quantitative andsurvey methods. Population and a sample of 82 responden who is an Assistant Investigatorat Criminal Unit Polres Depok. Techniques of data collection using questionnaires. Analysis using data reduction, merging the data and drawing conclusions. Based on the findings anddiscussion, it can be concluded: (a) The effect of workload on performance is significant;(b) the influence of locus of control is significant to the performance, (c) the effect ofworkload and locus of control simultaneously is significant to the performance. As forsuggestions - suggestions put forward by the authors daripenelitian has been done, amongothers: (a) the Police should review the job analysis maid investigator both administrativeand operational nature of the police; (b) The workload is too big and is targeted to be completed by the investigators helpers will provide the level of job stress that are bothphysically and psychologically to the investigators helpers. Adjusted so that the workload issuggested by the number of members, (c) Polres Depok advised to facilitate members to have adequate capacity and skills within each perform his duties so that members not onlyexternal locus of control is growing, but its internal locus of control, too developed; (d) Forfurther research, it is recommended that examines how the creation of standards regardingthe workload can be in accordance with the classification of cases and in accordance withthe ability of the investigators helpers. "

"POLRI memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan sosial dan teknologi saat ini menuntut POLRI menyediakan SDM yang memiliki kompetensi dan kualitas untuk mencapai tujuan POLRI. Kondisi yang terjadi adalah kurangnya SDM untuk terus belajar, kurangnya motivasi kerja anggota, budaya organisasi yang dianggap belum sesuai dan sikap melayani yang kurang kepada masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya persepsi masyarakat yang menganggap sikap melayani anggota POLRI masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian dilakukan di Polresta Bekasi Kota dengan jumlah responden 109 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan organisasi pembelajar, motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap sikap melayani masyarakat. Penerapan organisasi pembelajar memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarakat yang ditunjukkan dangan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 84,8%. Motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarakat yang ditunjukkan dengan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 81,4%. Budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarakat yang ditunjukkan dengan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 81,6%. Penerapan organisasi pembelajar, motivasi kerja dan budaya organisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarkat yang ditunjukkan dengan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 91,2%.Penerapan organisasi pembelajar di Polresta Bekasi Kota sudah diterapkan dengan baik, begitu pula motivasi dan budaya organisasi. Namun, masih perlu memperhatikan prioritas peningkatan penerapan organisasi pembelajar yaitu sikap diri, penguasaan diri, pembelajaran tim. Untuk motivasi kerja masih perlu adanya perbaikan dalam hal kreativitas dan inovasi anggota, motivasi anggota dalam mengembangkan orgainsasi dan motivasi anggota untuk bekerja keras. Dalam budaya organisasi perlu adanya perhatian dalam hal pengendalian dan pengawasan, sistem yang terbuka serta penerapan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi.

---

Indonesia National Police has the main task of maintaining security and public order, enforce the law, provide protection, guidance, and service to the community. Social and technological changes currently requires human resources that make police actually have the ability to perform the duties of police in order to achieve goals. Conditions prevailing in the police is the lack of human tendency to continue to learn, lack of motivation of members, organizational culture and attitudes deemed not fit to serve people. It can be seen from the persistence of the perception of people who think the attitude of serving police members are still not in accordance with the expectations of society.

The study was conducted in Bekasi Kota Metropolitan Police with the number of respondents 109 people. This study aimed to determine the effect of the application of learning organization, work motivation and organizational culture on attitude of serving the community. Application of learning organization has a positive influence on attitudes serve the community as indicated with regression test results with r2 value of 84.8%. Work motivation has a positive influence on the attitude of serving the community as indicated by the results of the regression r2 value of 81.4%. Organizational culture has a positive influence on the attitude of serving the community as indicated by the test results of the regression with r2 value of 81.6%. Application of learning organization, work motivation and organizational culture together has a positive influence on the attitude of serving the community as indicated by the test results of the regression with r2 value of 91.2%.

Application of learning organization in Bekasi Kota Metropolitan Police are well implemented, as well as motivation and organizational culture. However, still need to pay attention to inmprove the attitude, self-learning organization, selfmastery and team learning. For work motivation is still need to improve in terms of creativity and innovation, motivation in developing organization and motivation to work hard. In terms of the organizational culture still need to pay attention on control and supervision, open system as well as the implementation of rules that apply in the organization."

"Tesis ini mengenai kelompok citra bhayangkara sebagai modelPokdarkamtibmas di wilayah Polsek Kebon Jeruk, Polres Metropolitan JakartaBarat. Kelompok citra bhayangkara dapat bertahan hingga saat ini dikarenakanadanya hubungan yang baik dengan petugas Polri yaitu Bhabinkamtibmas.Interaksi yang terjadi antara keduanya dipahami sebagai pertukaran sosial dengancorak hubungan yang bersifat patron-klien. Yang dipertukarkan dalam hubungantersebut adalah loyalitas anggota kelompok citra bhayangkara terhadapBhabinkamtibmas, dengan ijin penggunaan atribut-atribut yang digunakan olehkelompok citra bhayangkara sebagai sebuah simbolisasi kewenangan kepolisian ditengah masyarakat yang disematkan oleh Polri. Atribut-atribut Pokdarkamtibmasmemiliki arti yang sangat penting sebagai sebuah jatidiri bagi para anggotakelompok citra bhayangkara yang dengan mengaktifkannya mereka dapatberperan dan berfungsi dalam struktur warga masyarakat sebagai bagian darikelompok sosial yang dianggap memiliki legalisasi dari kepolisian, terutamadalam penyediaan jasa pengamanan di sektor informal.Fokus penelitian ini adalah kegiatan anggota kelompok citra bhayangkaradi wilayah Polsek Kebon Jeruk. Anggota kelompok ini memiliki latar belakangyang beragam dari aspek sosial. Keberagaman latar belakang tersebutmempengaruhi motivasi dan alasan untuk menjadi anggota kelompok citrabhayangkara. Salah satunya adalah penggunaan atribut keanggotaan oleh anggotacitra bhayangkara khususnya anggota yang berlatar belakang warga kelas bawahdalam struktur sosial warga setempat. Warga kelas bawah ditunjukkan melaluitingkat pendidikan yang rendah, warga pendatang, dan warga yang tidak memilikiketerampilan spesifik. Sehingga mereka memiliki keterbatasan untukmemperoleh pekerjaan formal maupun informal.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian lapangan yang menggunakanpendekatan kualitatif dan memakai metode etnografi untuk memahami kelompokcitra bhayangkara di wilayah Polsek Metro Kebon Jeruk. Dalam pendekatankualitatif tersebut, kelompok citra bhayangkara dilihat dan diperlakukan sebagaisebuah bagian dalam struktur warga masyarakat sebagai wadah anggotanya untukberjuang guna mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga masyarakatlainnya terutama dalam hal memperoleh penghidupan yang layak melalui identitassosial baru sebagai mitra Polri yang dengan demikian mereka telah melakukanmobilitas sosial vertikal dalam struktur masyarakatnya. Pengumpulan datadilakukan melalui wawancara terbuka, observasi, observasi partisipatif, sertapengumpulan dokumen.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertukaran sosial,teori usaha normatif dari Trojanowicz dan konsep CAMPS (Consultation,Adaptation, Mobilization, Problemb Solving) yang oleh David H Bayleydiperkenalkan sebagai bentuk penerapan konsep community policing sebagaisebuah terobosan dalam menjembatani terbatasnya sumber daya yang dimilikioleh polisi dalam rangka usaha pencegahan kejahatan dan pemeliharaanKamtibmas.Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,dikarenakan wilayah ini termasuk daerah pengembangan kota Jakarta yang masihmemiliki lahan cukup luas yang berpotensi dikembangkan menjadi lokasi usahadan bisnis. Pada wilayah yang masih berkembang seperti ini, keberadaanmasyarakat pendatang yang dikenal sebagai “massa apung” menjadi fenomenayang banyak ditemukan. Masyarakat pendatang ini dikenal sebagai masyarakatpekerja keras dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjamin eksistensinyadalam struktur warga lokal. Kehadiran kelompok citra bhayangkara sebagaiprogram kemitraan Polri-masyarakat telah menarik perhatian masyarakatpendatang ini untuk bergabung. Namun dengan motivasi yang cenderung berdasarkepentingan individu, maka Pokdarkamtibmas belum mampu mewujudkankeamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan telah menimbulkan pelanggaranpelanggaranaturan oleh oknum anggota citra bhayangkara.

---

This tesis is about the study of public order awareness group of Kebon

Jeruk District in West Jakarta Region known as citra bhayangkara. The group can

survive until now because of their good relationship with the community officer

which known as Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat). The relationship between citra bhayangkara and

Bhabinkamtibmas shows a pattern of patron-klien in daily interaction. The

relation that shows patron-klien can be seen as the cause of the social exchange

between them. The member of citra bhayangkara gave Bhabinkamtibmas loyalties

in exchange Bhabinkamtibmas gave support to member of citra bhayangkara. It is

sometimes gives permisivity to the member of citra bhayangkara using their

atributes for gaining money. As member of social group of citra bhayangkara,

their place in the social structure of local community have been changed from the

lowest up to middle. And by the attributes of citra bhayangkara they can make

living by offering local security services.

The focus of this study are the activities of citra bhayangkara members.

Especially activities that involved with the use of the attributes of citra

bhayangkara as the partner of police department. Some members which their

background in the lower class of the community, sometimes use their attributes to

gain some money.

This tesis is written according to field research that use qualitative

approach by ethnographic method to understand the group of citra bhayangkara.

And the theori that used in this research are; social exchange theori, normative

effort theori, and CAMPS concept which stand for Consultation, Adaptation,

Mobilization, and Problem Solving. CAMPS is a breaktrough in police

operational management offered by David H Bayley that can be used by the police

organization to implement partnership program in sistematicly effort to gain

support from the community in look after and maintain public order

This research is done in the area of Kebon Jeruk district, west Jakarta

region. The area have been taken as the reason of progress development of Jakarta

to west. By the development to the west, there are a lot of opportunity for

“floating mass” (massa apung) as the nomaden community in Jakarta to gain some

informal job for example as local security guard for projects especially bussiness

project. This floating mass as the concept of Koentjoroningrat, known as a keen

worker. They will do everything to gain money and for their settlement. The

existence of citra bhayangkara have made an attraction to them for joining and to

use the authority of police department in order to offer local security services.

Because without that authority which is shown by the attributes, they can’t

compete with the local people already have their own group ethnic base"

"Tesis ini mengenai pemolisian komuniti di wilayah polsek metro Cakung Jakarta Timur. Pemolisian Komuniti adalah sebuah model pemolisian pro aktif yang lebih mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Selama ini polisi lebih dikenal sebagai crime fighter daripada problem solver. Secara tradisional model represif dan penegakan hukum yang lebih banyak dijalankan oleh polisi dan hal ini yang membuatnya nampak menonjol fungsinya dalam masyarakat.Pemolisian komuniti adalah model pemolisian modem dan disebut sebagai sate paradigma bare dalam pemolisian. Selama ini dari sejumlah penelitian model pemolisian tradisional yang represif dianggap gagal menurunkan kejahatan. Model ini sudah banyak diterapkan-di sejumlah negara maju dan dianggap sebagai model pemolisian masa depart. terutama di Asia. Pertanyaannya bagaimana model ini dapat diterapkan di Indonesia - dalam hal ini ditingkat polsek selaku ujung tombak implementasi konsep pemolisian komuniti. Hakekat dari pemolisian komuniti adalah kemitraan dan pemecahan masalah guna mencegah terjadinya kejahatan. Untuk membangun kemitraan maka kepercayaan menjadi kata kunci. Konsep dan teori pemolisian komuniti serta perilaku organisasi merupakan landasan dalam membahas pemolisian komuniti dalam perspektif konsep dan praktek. Secara konseptual implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek menjadi bahasan dalam tesis ini.Untuk mengetahui implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek ini penulisan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat di lapangan dan mengumpuikan informasi melalui wawancara mendalam, serta melakukan analisa data dan dokumen. Penerapan pola pemolisian kornuniti memerlukan upaya ekstra. Selain kendala external berupa kepercayaan dari masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber days dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenaban guna mendukung konsep ini.Kepercayaan dan rasa soling mempercayai menjadi kunci keberhssilan pemolisian komuniti. Pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki ma~alab yang kompleks dalam penerapannya pads tingkat polsek di Indonesia. Model pemolisian ini bukan hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan tetapi manakala kejahatan tidak terjadi lagi.

---

The focus of the thesis is about Community Policing in Polsek Cakung in East Jakarta Through the Perspective of Concept and Practice. Community Policing is a model of pro active policing which has the priority of partnership and problem solving. Nowadays, police is known as a crime fighter rather than problem solver in front of public. Through this study is to know better understanding how the concept of Community Policing which is known as a modem model of policing and said as a new police paradigm is applied.

Operational model of this study used the Concept of Community Policing which is adopted from many developed countries by accommodating and adapting the local culture and local needs. Area in Polsek Cakung is the location for the project research for this study.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of observing and collecting data through deep interview. The result of the research are: 1) Trust is the key of success of community policing 2) The police facility to support the concept is not sufficient or limited especially in budget sector 3) the concept need comprehensive understanding for the policemen and the community to make it running 4) community and people are enthusiastic with the concept of community policing.

This research suggest that Police as institution need to change the paradigm by making the planning of Resources and Budget to support the concept."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para Tersangka Perwira Tinggi Polri.Permasalahan pokok dan tesis ini adalah mempertanyakan apakah para agen mampu menerapkan kapasitas bertindak kreatif yang mereka miliki sehingga dapat mempertahankan jati diri sebagai penegak hukum yang jujur, adil dan tidak diskriminatif, sertal tidak menyalah gunakan wewenangnya ketika menyidik sesama anggota Polri.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami proses, bentuk, pola, kemungkinan penyebab dan pengaruh dari keputusan para agen khususnya para Penyidik dalam mengunakan kapasitas bertindak kreatif ketika menyidik sesama anggota Polri, dalam hal ini para Perwira Tinggi Polri.Secara umum penelitian menunjukan bahwa, kapasitas bertindak kreatif yang mendasari keputusan penyidik untuk memberiakukan atau tidak memberiakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan undangundang atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam organisasi kepolisian, terhadap tersangka yang adalah atasan atau senior mereka, dipengaruhi oleh persepsi Penyidik yang lahir dari budaya kepolisian yang mereka anut. Kadar rasa hormat dan loyalitas kepada atasan maupun senior memegang peranan dominan terhadap penilaian subyektif penyidik dalam bertindak sehingga aspek etika dalam bentuk sikap yang penuh sopan santun, manusiawi, dan empati sangat ditonjolkan, Iebih-lebih kepada para Tersangka yang dinilai sebagai senior yang memiliki kepribadian yang balk oleh para penyidik.Meskipun demikian, prinsip-prinsip dan kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan untuk menuntaskan kasusnya, sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas dan byalitas kepada institusi tetap dipertahankan, sehingga seluruh prosedur dan tahapan penyidikan sesuai ketentuan dapat dipenuhi dan kasusnya dapat diteruskan sampai pada tingkat peradilan dan penjatuhan hukuman.Kesimpulan dan hasil penelitian memperlihatkan, pertama, para agen sesuai dengan tingkat kekuasaan dan wewenang mereka di dalam organisasi dengan kreasi dan kapasitas bertindak atas penilaian sendiri itu memberi kontribusi pencapaian tujuan penyidikan tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Kedua, pada level pengambil keputusan, melalui tindakan kreatifnya mampu mengeliminir tekanan struktur yang lebih tinggi dan berskala strategis, bahkan berhasil mereproduksi struktur Baru dalam bentuk Keputusan Menkumham RI yang menetapkan rumah tahanan Polri sebagai Lapas bagi Terpidana Polri. Dan ketiga, hasii dari tindakan-tindakan kreatif pada level pelaksana, temyata memperlihatkan diskriminasi perlakuan yang dapat dikiasifrkasikan sebagai penyimpangan ringan namun dapat memberi implikasi yuridis bila terekspos ke depan publik hukum.Wujud dari tindakan kreatif para agen yang diskriminatif menunjukan pola sebagai berikut :Terdapat perlakuan yang berbeda yang ditampilkan Penyidik (agen) dalam penyidikan terhadap Tersangka sipil dan tersangka anggota Polri. Perlakuan terhadap Tersangka Pain umumnya lebih longgar dan semakin tinggi tingkat kepangkatan Tersangka Polri yang disidik, semakin tinggi pula tingkat kelonggaran yang diberikan. Perlakuan yang sangat khusus diberikan pada Tersangka berpangkat Perwira Tinggi Polri.Sesuai dengan tujuan tesis, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya menetapkan dan merumuskan secara lebih jelas dan tepat konsep diskresi untuk Polri agar keragaman pemahaman dapat dicegah; penyusunan petunjuk yang jelas tentang prosedur pemenksaan pelanggaran disiplin, kode etik Polri dan pelanggaran pidana oleh anggota Polri berikut sistem pengawasannya; Berta penyusunan prosedur tetap penyidikan terhadap anggota Polri yang diproses karena pelanggaran pidana.

---

The thesis is a result of a research employing qualitative method in a form of a case study. The thesis also employs management, juridical and physiological approach in discussing the process of making decision made by some agents; that is, the administrators and investigators of Criminal Investigation Department (CID) of Indonesian National Police (INP) who have the capability to act creatively as a response to regulations and the organization's human resources in investigating high-rank police officers.The capability to act creatively as the base of the investigators' decision as the agents of enforcing or not enforcing regulations stated in laws or other rules that prevail in police organization to the suspects who are actually the investigators' superiors or seniors, is influenced by the investigators' perception which comes from the police culture. The degree of respect and loyalty of the investigators to their superiors or seniors plays dominant roles in their subjective assessment so that ethical aspects in the forms of respect, humanity, and empathy strongly dominate such assessment. This is especially true in investigating suspects who are their senior that are regarded by the investigators to have good personality. Nevertheless, principles and policies that are underscored by their chief as a form of responsibility to the duties and loyalty to the institution are still maintained so that all procedures and steps of investigation can be fulfilled. In addition, the case can be forwarded to the level of trial and punishment.The result of the research reveal some points: First, the agents, in accordance with their level of authority in their organizations and with their capability and creativity have given contribution in order to achieve the goals of investigation without causing significant conflict; Second, at the level of decision maker the investigators, using their creative action, are able to eliminate higher structural pressure as well as strategic pressure and they even succeeded to struggle for a new structure in a form of a decree of the Minister of Law and Human Rights which determines the prison of INP members as the penitentiary for convicted from INP members; and Third, the results of creative action at the level of implementation, in fact, show that discriminative treatment that can be classified as minor deviances but such deviances can give juridical implication if they are exposed to the public.The shape of creative action of the discriminative agents shows the following patterns: there are different treatments done by the agents (investigators) in investigating civilian suspects and suspects belong to INP. Treatments to suspects belong to INP are generally laxer and the higher of the rank of the suspect the laxer of the treatment given. There are even extremely specific treatments given to suspects who are high-rank police officers.In accordance with the aim of the thesis, the author recommends that it is necessary to determine and to formula a clearer and more precise concept of police discretion so that various and ambiguous understanding can be avoided. In addition, the author suggests formulating a clearer direction on the procedure of investigating discipline violation, Polri code of ethic and criminal act as well as the supervision of the implementation. Finally, the author also suggests formulating a fixed procedure about the investigation of Polri members who are processed because of criminal violation."