Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas hasil analisis kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ekstensifikasi, dan penyidikan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan terkait upaya tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen laporan pengawasan penerimaan pajak dan wawancara untuk mengkonfirmasi data hasil olahan. Kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan ekstensifikasi belum optimal dan masih banyak potensi yang bisa digali dari tindakan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan penyidikan sudah optimal dalam persentase pencapaiannya tetapi jumlah rupiahnya belum secara signifikan membantu meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACTThis research discusses the analysis of Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification, and Investigation with the aim to know the problem of the effort to increase the tax revenue. The technique of data collection is done with documentation studies and interview to confirm the main data. Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification are not optimal yet because there are still many potential to explore. For the opposite, the investigation activities were optimal in the percentage of the achievement but the amount of Rupiah has not significantly increase the tax revenue."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana sebuah perusahaan yang menjadi kontraktor kontrak kerjasama memperhitungkan dan mengakui pendapatannya atas kontrak gas alam dengan Pemerintah Indonesia. Secara kontraktual, perusahaan tunduk kepada pelaporan yang berbentuk statutory accounting / contractual accounting yang dilaporkan dalam Financial Quarterly Report kepada Negara melalui BP MIGAS. Dilain pihak, perusahaan juga tunduk kepada International Financial Reporting Standards yang menjadi acuan perusahaan dalam perlakuan akuntansinya, IFRS digunakan sebagai pelaporan ke induk perusahaan. Dalam karya tulis ini, dibahas cara perhitungan dari sisi PSC dan IFRS, begitu juga analisa kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, penulis juga membahas hal yang kemungkinan akan menjadi perubahan dalam konsep pengakuan perndapatan bagi Kontraktor Kontrak Kerjasama.

---

This study discusses how natural gas production sharing contractor recognizes its revenue. Contractor has to comply with Government of Indonesia?s statutory accounting / contractual accounting which reported quarterly to BP Migas. On the other hand, the contractor also has to comply with International Financial Reporting Standards which is the basis for BP p.l.c. accounting standards. In this study, the writer describes how is the measurement according to PSC and IFRS, also the analysis according to the generally accepted accounting standards. Also, an issue regarding the possibility of method changing in the future due to regulatory changes is being discussed."

"Penelitian ini adalah jenis penelitian uji hipotesis yang hendak menguji apakah persepsi keadilan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Persepsi keadilan pajak diwujudkan ke dalam 5 (lima) dimensi yaitu keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi. Dengan survey kuesioner terhadap 100 responden tentang keadilan pajak dihasilkan kesimpulan bahwa tidak ada dimensi keadilan pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Perbedaan budaya dan tingkat pendidikan mungkin menjadi alasan mengapa hipotesis tidak diterima.

---

This study is a hypothesist testing study which examines whether tax fairness perceptions affects tax compliance behaviour in Indonesia. The tax fairness perceptions consist of 5 (five) tax fairness dimensions, they are general fairness, exchanges with the government, special provisions, tax rate structure and self interests. A questionnaire survey was administered to 100 respondents. The findings reveal that none of the dimensions significantly affect tax compliance behaviour in Indonesia. Education and cultural differences in Indonesia compared to another countries could possibly explain why the hypothesists are rejected."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterkaitan transaksi-transaksi afiliasi dan argumen-argumen yang digunakan oleh perusahaan serta otoritas pajak dalam menentukan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi-transaksi afiliasi tersebut. PT. XYZ sebagai Licensed Distributor produk-produk IT seperti PC Desktop , PC Notebook, PC Netbook, Server PC/Networking System, PC Monitor, PC Projector, dan Smartphone/Tablet dengan merk A merupakan salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang memiliki cabang di berbagai negara dengan fungsi yang berbeda-beda dan berpusat di Taiwan. Perusahaan ini membukukan kenaikan penjualan tetapi mengalami penurunan operating income yang signifikan pada tahun 20X6 dibandingkan dengan penjualan dan operating income tahun 20X5 sehingga otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 20X6 tersebut. Sering terjadi perbedaan penggunaan pendekatan pengujian transaksi yang dilakukan oleh otoritas pajak dan pihak perusahaan yang menghasilkan kesimpulan dan jumlah pajak terhutang yang berbeda. Pertanyaan yang menjadi fokus atau batasan dalam penelitian ini adalah: a) mengapa terjadi penurunan operating income yang signifikan sedangkan penjualan meningkat, b) mengapa pos pembelian yang perlu dilakukan koreksi, c) apakah perusahaan telah melakukan manual screening dengan benar terkait dengan pemilihan data pembanding. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang memfokuskan pada satu objek penelitian yaitu PT. XYZ. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui studi lapangan dan melalui studi literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun suatu aturan dan acuan yang baku dalam praktik transfer pricing umumnya dan dalam penentuan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi afiliasi khususnya.

---

The purpose of this study is to identify and analyze the linkages of affiliate transactions and arguments used by companies and tax authorities in determining the approach used in analyzing the fairness of these affiliate transactions. PT. XYZ as a sole agent of IT products such as Desktop PCs, Notebook PCs, Netbook PCs, PC Servers/Networking Systems, PC Monitors, PC Projector, and Smartphones/Tablets with the brand A is one of the multinational companies in Indonesia which has branches in various countries with different functions and based in Taiwan. The company posted an increase in sales but experienced a significant decrease in operating income in 20X6 compared to sales and operating income in 20X5 so that the tax authority conducted a tax audit for the 20X6. There is often a difference in the use of the approach to testing transactions carried out by the tax authorities and the company that produces conclusions and the amount of tax payable differently. The questions that are the focus or limitation in this study are: a) Why does a significant decrease in operating income while sales increase, b) Why the purchase account needs to be corrected, c) Does the company have done the manual screening correctly related to the selection of comparable data . The research method used is a case study that focuses on one object of research, PT. XYZ. The collection of primary and secondary data is carried out through field studies and through literature studies. The results of this study are expected to be input for policy makers in drafting a standard rule and reference in the practice of transfer pricing generally and in determining the approach used in analyzing the fairness of particular affiliate transactions.

"

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Tekniks pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) melalui wawancara. Penelitian ini menunjukkkan bahwa pemeriksaan restitusi PPN setelah diberlakukannya PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan paja pajak (tax fraud) yang berupa praktek ekspor fiktif. PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum memberikan solusi keadilan baik bagi Wajib pajak maupun bagi fiskus karena tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak mengatur secara jelas mengenai penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

---

ABSTRAKThis is a qualitative descriptive research. The data were collected by means of deep interview and library research. This research shows that the VAT refund auditing after the implementation of PER-122/PJ./2006 is still ineffective to prevent the fraud in export practices. PER-122/PJ./2006 has not brought fair solutions both for taxpayer and taxofficer as it gives imbalance between right and obligation. Not only for that reason, but also it does not reveal clear arrangement upon reward and punishment."

"ABSTRAKKarya akhir ini menggambarkan bagaimana dampak dari moral dan etika terhadap kepatuhan pajak. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang berusaha memberikan gambaran sejauh mana moral dan etikan memberikan damapak terhadap kepatuhan pajak. Aspek lain yang tidak dapat dipisahkan dri kepatuhan pajak adalah administrasi pajak, sehingga hal tersebut akan ikut dibahas dalam karya akhir ini. Moral dan etika adalah nilai yang ada di dalam setiap individu akan tetapi bukan berarti hanya merupakan masalah individu karena individu juga memiliki peran di dalam masyarakat. Moral pajak berfokus kepada tiga hal yaitu peraturan dan sentimen moral, keadilan dan hubumgam amtara wajib pajak dengan pemerintah. Ketiga hal yang menjadi fokus tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu harus diphami agara kepatuan pajak dapat tercapai. Tiga prinsip dasar yang mendasari etika adalah rasa tanggung jawab, keadilan universal dan rasa hormat untuk orang lain yang relevan dengan standar beretika, etika professional dan etika organisasi. Reformasi dan modernisasi administrasi pajak yang dilakukan otoritas pajak ditujukan untuk memberikan manfaat positif bagi wajib pajak, dengan adanya manfaat yang positif ini maka memberikan manfaat yang positif ini maka diharapkan wajib pajak akan menjadi lebih patuh terhadap pajak. Wajib pajak pada dasarnya adalah seorang individu sehingga moral dan etika adalah nilai yang ada di dalam tingkah laku wajib pajak, mempertimbangkan nilai-nilai ini akan memberikan efek positfi bagi otoritas pajak untuk mencapat kepatuhan ppajak selain dari aspek reformasi dan modernisasi administrasi pajak."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas rekapitulasi kredit pajak pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019 PT EDN. Dengan rekapitulasi kredit pajak, perusahaan dapat memastikan seluruh kredit pajak telah tercatat dan dokumentasi yang disediakanperusahaan telah memadai untuk penghitungan SPT Tahunan PPh Badan. PT EDN memiliki kredit pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 25. Rekapitulasi kredit pajak pada PT EDN bertujuan untuk menghitungjumlah pajak yang telah dibayar oleh PT EDN atas Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan dokumentasi dan perhitungan kredit pajak yang telah tercatat, seluruh dokumentasi dan perhitungan kredit pajak yang dimiliki oleh PT EDN sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga perhitungan kredit pajak PT EDN dapat digunakan sebagai perhitungan SPT Tahunan PPh Badan sebagai pengurang pajak terutang.

---

ABSTRACTThis report aims to conduct the evaluation of prepaid tax recapitulation of annual tax return of corporate income tax in 2019 for PT EDN. With a prepaid tax recapitulation, the company can ensure that all prepaid tax have been recorded and the documentation provided by the company is sufficient for the calculation of the Annual Corporate Income Tax Return. PT EDN has a prepaid tax on Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, and Income Tax Article 25. The prepaid tax recapitulation at PT EDN aims to calculate the amount of tax paid by PT EDN for Taxable Income. Based on the documentation and calculation of prepaid tax that have been recorded, all documentation and calculation of prepaid tax owned by PT EDN are in accordance with applicable tax laws. So that the calculation of PT EDN`s prepaid tax can be used as a calculation of the Annual Corporate Income Tax Return as a deduction from the taxpayable."

"Terdapat beberapa teknik penghindaran pajak (tax avoidance) yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada umumnya, teknik-teknik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan tax haven country atau low tax regime dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (tax revenue forgone) suatu negara dengan terlebih dahulu ditandai dengan tergerusnya dasar pengenaan pajak (tax base erosion). Tesis ini membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan suatu negara untuk membatasi pemanfaatan tax haven country atau low tax regime untuk tujuan penghindaran pajak. Penelitian ini menyarankan agar pembatasan pemanfaatan tax haven country atau low tax regime tersebut, dilakukan dengan mendayagunakan peraturan domestik maupun peraturan intemasional serta menjalin kelja sama/perjanjian pertukaran informasi perpajakan.

---

There are various tax avoidance technics traditionally used by multinational enterprises. Generally, those technics done by benefiting the existence of tax haven country or low tax regime and caused tax revenue forgone which indicated by tax base erosion at the beginning. The focus of this study is to find out any measures to limit the use of tax haven country or low tax regime for tax avoidance intention. Researcher suggests that Indonesian tax authority. in order to limit the use of lax haven country or low lax regime, should empower either the domestic/national measures or tax convention and establish effective information exchange system through Tax lnformation Exchange Agreements.

"

"Tesis ini membahas bagaimana regulasi Risk Bases Capital (RBC) atau batas Tingkat Solvabilitas Minimum membatasi dan mengarahkan keputusan keuangan, praktik akuntansi serta pada gilirannya aspek perpajakan perusahaan asuransi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Ketentuan RBC banyak bersinggungan dengan aspek investasi perusahaan, Implikasi yang ditemukan terkait dengan penilaian kekayaan perusahaan asuransi, penilain risiko yang melekat pada kekayaan tersebut, pelaporan kekayaan dalam mata uang asing, serta aspek mitigasi risiko mismatch perusahaan asuransi. Selain itu muncul permasalahan akibat adanya kesenjagnan ketentuan RBC dengan ketentuan perpajakan yang berlaku hingga saat penulisan tesis ini. Penelitian ini menyarankan perlunya penelitian lebih jauh atas hubungan manajemen risiko dengan aspek perpajakan pada lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai potensi pajak yang besar, namun trade off antara tujuan regulator yang cenderung konservatis dan tujuan sistem perpajakan merupakan masalah tersendiri."

"Globalisasi ekonomi, bisnis, dan Investasi mempersubur tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional. Kemajuan pesat secara serentak yang berlangsung di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mengakibatkan arus perdagangan barang, modal, dan tenaga kerja di dunia melampaui batas-batas negara dan mendorong meningkatnya transaksi lintas batas (cross border transaction) antar negara. Peningkatan volume transaksi internasional oleh perusahaan multinasional menyebabkan transfer pricing untuk tujuan perpajakan teiab dan akan menjadi salah satu isu perpajakan yang sangat penting. Dalam era perekonomian yang teiah mendunia. transfer pricing telah menjadi isu penting baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak.Ilmu pengetahuan telah menjadi faktor kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Wujud dari keberadaan ilmu pengetahuan tersebut dalam faktor-faktor produksi adalah teknologi. Teknologi dalam konteks transfer pricing berupa pemikiran, penelitian. dan pengembangan yang berkembang dalam sebuah operasi, proses, atau produk. Output dari pemikiran, penelitian, dan pengembangan inilah yang kemudian didefinisikan sebagai "intangible property" of a company. Teknologi sebagai media transfer pricing memberikan kesempatan pada perusahaan multinasional untuk me-manage arus kas dan tarif pajak efektif.Mengingat globatisasi, aktifitas perusahaan multinasional dan Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka mengakibatkan transaksi tidak hanya ditinjau sebagai hubungan antar subjek ekonomi tetapi juga interaksi antar Negara yang berkepentingan. Dalam praktik di Indonesia sehari-hari, walau diyakini penerapan transfer pricing banyak dilakukan, dipastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku belum memadai. Dalam kaitannya dengan transfer pricing, belum ada aturan yang bersifat khusus dalam mempertimbangkan adanya transfer intangible asset.Karya akhir inl bertujuan untuk menganalisis apakah pernturan perpajakan Indonesia mampu mengidentifikasikan dan menentukan kepemilikan atas intangible property, dampak transfer pricing of intangible property terhadap Indonesia sebagai negara berkembang dan apa kemungkinan dampak yang ditimbulkan praktik tersebut terhadap penerimaan pajak negara serta bagaimana pelaksanaan transfer pricing rule di Indonesia dafam transaksi yang melibatkantechnology intangible asset.Transfer pricing of technology merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang seksama. Di negara-negara maju misalnya Amerika Serikat maupun Kanada ataupun di beberapa negara berkembang seperti China dan Argentina, masalah ini sudah mendapatkan perhatian khusus dengan diterbitkannya beberapa kebijakan perpajakan terkait dengan masalah tersebut Sedangkan di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang transfer pricing. intangible property maupun mengenai technology intangible asset masih sangat kurang. Hal ini bukan saja melepaskan potensi pajak yang scharusnya bisa dioptimalkan tetapi juga tidak memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak karena memberikan peluang penafsiran yang sangat Juas kepada otoritas pajak berkaitan dengan regulasi tersebut.Pemerintah Indonesia dalam hat ini Direktorat Jenderal Pajak seharusnya mengambil langkah kungkret dengan melakukan penguatan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini termasuk diantaranya dengan menegaskan dan menjabarkan secara lebih rinci beberapa konsep dasar dalam transfer pricing termasuk mengenai transfer pricing of technology intangible asset sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai transfor pricing dan bisa memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta menjaga kepentingan Indonesia sendiri dari kemungkinan penghindaran atau penggelapan pajak melalui skema transfer pricing baik yang bersifat cross-border maupum domestik.

---

Economic globalization, business and lnvestment prospered the growth and development of multinational businesses. Quick simultaneous development happening at the information technology field. communication and transportation resulted in a flow of trade, capital and labor in the world, passing through countries border and pushing the increase of cross border transactions. The increase of international transactions volume by multinational companies causing transfer pricing for tax purposes. has been and will be one of a very important tax issue. In a global economy era, transfer pricing became an important issue for the taxpayer as well as for the tax authorities.

Science has become a key factor in accelerating the economy growth in a country, The substance of said science presence in production factors is techology. Technology in the context of transfer pricing is the thought, research and development in an operation, process or produce The output of thoughts, research and development is later on defined as "intangible property of a company", Technology through the medium of transfer pricing provides considerable opportunities for a multinational company to manage its cash flow and global effective tax rates.

Regarding globalization, activities of multinational companies and Indonesian, which very much practices the open economy system, causes the transaction not only to be seen as a relation between economical subjects but also as an interaction between the countries concerned. In daily practice in Indonesia, although assured that transfer pricing is often done, it is certain that obeying the valid provisions are not yet adequate. 1n its connection to transfer pricing, there are not yet special rules for taking into consideration the transfer intangible asset

This thesis is aimed at analyzing whether the Indonesian tax system will be able to identify and determine the ownership of intangible property, the lmpact of transfer pricing of intangible property towards Indonesia as a developing country and what are the possibilities of the impact resulting from said practice to the country's revenues and how will be the execution of transfer pricing rule in Indonesia in transactions involving technology intangible asset.

Transfer pricing of technology became a complicated problem, needing meticulous consideration. In developed countries, for example, the United States of America or Canada or sorae developing countries like China and Argentina, this problem has already got special attention through the establishing of a few tax policies connected to the problem.

While in Indonesia the regulations regulating transfer pricing intangible property as well as technology tangible asset is still insufficient. This fuct not only decreases the tax potentials which should be optimal. but also doesn't give judicial certainty to the taxpayer, because it gives an opportunity for a very broad interpretation to the tax authorities concerned with this regulations.

The Indonesian Government, in this case the Directorate General of Taxes should take concrete steps by strengthening the provisions valid at present, including clarifying and describing in more detail a few basic concepts in transfer pricing including the transfer pricing of technology intangible asset, so that a understanding of transfer pricing can be increased and the taxpayer obtains a judicial certainty while taking care of the well-being of Indonesia from the possibility of evasion and embezzlement of taxes through good transfer pricing schemes either cross border or domestic."