Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara ketidakpastian global dan substitusi FDI terhadap FDI, khususnya pada beberapa negara di Benua Asia. FDI merupakan indikator pembangunan berkelanjutan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa yang sekaligus penting dalam lingkup negara di Benua Asia karena mayoritasnya masih dalam status negara berkembang. Pengukuran ketidakpastian global menggunakan World Uncertainty Index (WUI). Penelitian ini juga mengasumsikan bahwa ketika FDI global dialihkan dari sub-kawasan tertentu ke wilayah lain, maka persentase FDI terhadap PDB negara-negara yang terletak pada sub-kawwasan itu akan menurun. Metode yang digunakan adalah fixed effect dengan periode penelitian selama 2012-2020 yang meliputi 35 negara di Benua Asia. Penelitian ini menemukan bahwa pada setiap negara Benua Asia WUI tidak berpengaruh terhadap FDI dan substitusi FDI di level sub-kawasan berpengaruh terhadap FDI. Sedangkan, pada level sub-kawasan, WUI justru berpengaruh pada FDI dan substitusi FDI di level sub-kawasan justru tidak dapat berpengaruh dalam regresi sub-sampel tersebut.

---

This study analyzes the relationship between global uncertainty and the substitution of FDI for FDI, especially in several countries in the Asian continent. FDI is an indicator of sustainable development in the United Nations and is important in the scope of countries on the Asian Continent because the majority are still developing country status. Global uncertainty measurement uses the World Uncertainty Index (WUI). This study also assumes that when global FDI is transferred from certain sub-regions to other areas, the percentage of FDI to GDP of countries located in that sub-region will decrease. The method used is a fixed effect with a research period of 2012-2020 covering 35 countries on the Asian continent. This study finds that in each country of the Asian Continent WUI has no effect on FDI and substitution of FDI at the sub-regional level has an effect on FDI. Meanwhile, at the sub-regional level, WUI has an effect on FDI and FDI substitution at the sub-regional level has no effect on the sub-sample regression."

"Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan satu kegiatan KPK di bidang penindakan korupsi yang tersohor di kalangan masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan konferensi pers yang secara garis besar menyebutkan profil tersangka dan kronologis penangkapan. Dalam melakukan tugasnya, KPK tidak dapat bekerja sendiri. Partisipasi aktif masyarakat tentu sangat membantu KPK dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, salah satu bentuknya adalah dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh kegiatan OTT KPK terhadap partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Data yang digunakan adalah data kegiatan OTT dan laporan pengaduan masyarakat KPK mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dengan menggunakan regresi data panel fixed effect model, penelitian ini menemukan: setiap kegiatan OTT yang dilanjutkan dengan penyebaran berita melalui konferensi pers, menjadi signal dalam meningkatkan jumlah pengaduan masyakarat ke KPK; OTT yang dilakukan di pulau Jawa memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan jumlah pengaduan masyarakat dibandingkan OTT di luar jawa; analisa data tahunan menunjukkan bahwa mulai tahun 2019 hingga 2021, terjadi trend penurunan pengaduan masyarakat terutama pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini sejalan dengan penurunan OTT yang sangat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. OTT yang dilaksanakan di tahun politik tidak berpengaruh terhadap peningkatan pengaduan masyarakat, namun sebaliknya, diluar tahun politik, OTT malah signifikan berpengaruh terhadap peningkatan pengaduan masyarakat; OTT yang dilakukan baik di tahun terjadinya pandemi Covid-19 maupun tahun sebelum pandemi, sama-sama tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengaduan masyarakat.

---

The Hand Arrest Operation (OTT) is an activity by the KPK in the field of cracking down on corruption that is well-known among the Indonesian people. The activity was also marked by a press conference which outlines the profile of the suspect and the chronology of the arrests. In carrying out its duties, the KPK cannot work alone. The active participation of the community is certainly very helpful for the KPK in carrying out its duties more effectively and efficiently, one form of which is by reporting suspected corruption crimes. The study was conducted to see how the OTT activities of the KPK affect public participation in reporting suspected corruption crimes. The data used are OTT activity data and KPK public complaints reports from 2017 to 2021. By using panel data regression ‘fixed effect model’, this study finds: every OTT activity followed by news dissemination through press conferences, becomes a signal in increasing the number public complaints to the KPK; OTT conducted on the island of Java has a significant contribution in increasing the number of public complaints compared to OTT outside Java; Annual data analysis shows that from 2019 to 2021, there is a downward trend in public complaints, especially in 2020 and 2021. This is in line with the very sharp decline in OTT compared to previous years. OTT that conducted in the political year did not affect the increase in public complaints, but on the contrary, outside the political year, the OTT had a significant effect on the increase in public complaints; The OTT that was carried out both in the year the Covid-19 pandemic occurred and the year before the pandemic, both had no effect on the increase in the number of public complaints."

"Era globalisasi saat ini mendorong negara-negara untuk melakukan integrasi dengan negara lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan harga yang lebih murah dan juga mendorong kegiatan ekspor produk dalam negeri. Dengan terjalinnya integrasi ekonomi, selain terjadi peningkatan pada perdagangan internasional, terdapat juga efek peningkatan arus masuk FDI yang disebut sebagai investment creation yang berasal dari ekstra-regional. Terjalinnya kerjasama perdagangan yang menghapus hambatan perdagangan antara Indonesia dan China pada tahun 2010, menimbulkan pertanyaan mengenai apakah terdapat peningkatan pada arus masuk FDI di Indonesia yang berasal dari ekstra-regional dan juga mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi arus FDI di Indonesia semenjak ACFTA diberlakukan. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan analisi deskriptif dan juga pendekatan ekonometrika. Pendekatan ekonometrika pada penelitian ini menggunakan metode gravitasi dengan memasukkan data panel 91 negara dengan rentan waktu 13 tahun. Pendekatan ekonometrika memberikan hasil bahwa negara ektra-regional berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk FDI yang menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan melakukan kebijakan dalam menarik arus FDI dari ekstra-regional.

---

The era of globalization encourages countries to integrate with other countries to fulfil domestic needs at lower prices and encourages the export of domestic products. When the countries conclude the Economic integration, besides of effect of the increment in international trade, there is also the effect of increasing FDI inflows which are called investment creation, which is the increment of FDI from extra-regional countries. Since Indonesia ratified ACFTA and the tariff between Indonesia and China became 0 tariffs in 2010, it raises questions about whether Indonesia had the investment creation from economic integration with China and what factors have influenced FDI flows in Indonesia since the ACFTA. This study attempts to answer this question using descriptive analysis and an econometric approach. The econometric approach in this study uses the gravity method by including panel data from 91 countries over a period of 13 years. The econometric approach gives the result that extra-regional countries have a significant negative effect on FDI inflows in Indonesia which makes Indonesia still needs to implement policies to attract FDI inflows from extra-regional."

"Industri produk elektronik dan otomotif adalah sektor yang termasuk dalam kategori medium and high technology industry yang juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dengan tujuan agar memiliki daya saing regional yang ditunjukkan dengan peningkatan ekspor. Hal tersebut didukung dengan adanya kerjasama dalam bentuk ASEAN+3 di sisi perdagangan yang diharapkan dapat mendorong harmonisasi regulasi yang kemudian mendorong perdagangan. Seberapa jauh harmonisasi peraturan non-tariff measures (NTMs) antara Indonesia dengan negara ASEAN+3 serta pengaruhnya dapat dianalisis menggunakan metode regulatory distance. Jenis NTMs technical barriers to trade (TBT) memiliki coverage ratio terbesar sehingga menjadi fokus penelitian untuk menganalisis pengaruh regulatory distance terhadap ekspor produk elektronik dan otomotif dari Indonesia ke ASEAN+3. Studi ini menggunakan unit observasi komoditas produk elektronik dan produk otomotif yang diekspor dari Indonesia ke negara ASEAN+3 dalam rentang waktu 2010-2018 menggunakan model gravity yang diestimasi dengan metode poisson pseudo-maximum likelihood (PPML). Selain itu, dengan menggunakan metode multidimensional scaling diperoleh pola regulatory distance antara Indonesia dengan negara ASEAN+3. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai regulatory distance NTMs jenis TBT antara Indonesia dengan negara di ASEAN+3 pada produk elektronik tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, tetapi pada produk otomotif mengalami kenaikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa regulatory distance NTMs jenis TBT memiliki efek menghambat perdagangan pada ekspor produk elektronik dan otomotif dari Indonesia ke ASEAN+3.

---

The electronics and automotive industry are sectors in the medium and high technology industry category. Both are included as priority in the 2020-2024 Medium Term Development Plan with the aim of having regional competitiveness as indicated by increased exports. This is supported by cooperation in the form of ASEAN+3 on the trade side which is expected to encourage regulatory harmonization which then encourages trade. How far and the effect of the harmonization of non-tariff measures (NTMs) between Indonesia and ASEAN+3 countries can be analyzed using the regulatory distance method. The type of NTMs technical barriers to trade (TBT) has the largest coverage ratio so that it is the focus of research to analyze the effect of regulatory distance on exports of electronic and automotive products from Indonesia to ASEAN+3. This study uses a unit of observation for the commodities of electronic products and automotive products exported from Indonesia to ASEAN+3 countries during 2010 – 2018 using the gravity model which is estimated using the Poisson pseudo-maximum likelihood (PPML) method. In addition, by using the multidimensional scaling method, the regulatory distance pattern is obtained between Indonesia and ASEAN+3 countries. The results of the study show the regulatory distance of TBT-type NTMs between Indonesia and countries in ASEAN+3 for electronic products in 2018 has decreased compared to 2010, but has increased for automotive products. This study also shows that regulatory distance of TBT-type NTMs have a trade-inhibiting effect on exports of electronic and automotive products from Indonesia to ASEAN+3."

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi ACFTA, AKFTA, dan AJFTA terhadap perdagangan internasional di sektor elektronik antara ASEAN dan mitra dagangnya. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada konsep trade creation & trade diversion oleh Jacob Viner. Kami menggunakan data ekspor sektor elektronik dalam tingkat HS Level 6 yang mencakup 264 produk. Data ekspor yang kami gunakan berasal dari 28 negara dalam rentang waktu 2003 hingga 2020. Untuk estimasi, kami menggunakan metode PPML yang dilengkapi dengan beberapa effects seperti time-effect, country-effect, dan country-time effect Kami menemukan bahwa AJFTA, AKFTA, dan ACFTA menghasilkan trade creation dalam ekspor ke sesama anggota FTA. Kami juga menemukan bahwa implementasi ketiga FTA juga menurunkan ekspor ke non member meski tidak signifikan. Kami juga mendapati adanya trade deflection dalam aktivitas ekspor dari nonanggota ke anggota FTA. Hasil ini dapat diatribusikan kepada jaringan produksi yang ekstensif antara ASEAN dan ketiga negara tersebut. Selain itu, implementasi FTA juga memperluas akses pasar untuk input di Asia.. Secara agregat, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat fenomena trade creation dalam sektor elektronik di ASEAN dan ketiga negara tersebut (Jepang, Korea, dan China).

---

This study aims to evaluate the impact of the implementation of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), and ASEAN-Japan Free Trade Agreement (AJFTA) on international trade in the electronics sector between ASEAN and its trading partners. The approach used is based on the concept of trade creation and trade diversion proposed by Jacob Viner. We utilized export data from the electronics sector at the HS Level 6, covering 264 products. The export data used in this study is sourced from 28 countries over the period from 2003 to 2020. For estimation, we employed the PPML (Poisson Pseudo-Maximum Likelihood) method, considering several effects such as time-effect, country-effect, and country-time effect. The findings reveal that AJFTA, AKFTA, and ACFTA resulted in trade creation in exports among FTA member countries. We also found that the implementation of these three FTAs led to a decrease in exports to non-member countries, although the impact was not significant. Furthermore, we observed trade deflection in export activities from non-member countries to FTA member countries. This outcome can be attributed to the extensive production networks between ASEAN and the three partner countries (Japan, Korea, and China). Additionally, the FTA implementation expanded market access for inputs in Asia. In aggregate, we can conclude that there is a trade creation phenomenon in the electronics sector within ASEAN and these three partner countries (Japan, Korea, and China).""

"Artikel ini mengkaji pengaruh penanaman modal asing langsung (FDI) terhadap upah di manufaktur Indonesia. Dengan menggunakan analisis ekonometrika data panel di industri manufaktur besar dan sedang antara tahun 2006 dan 2015 menemukan bahwa kepemilikan asing sepanjang periode dan pengambilalihan asing menghasilkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pabrik milik domestik baik perusahaan itu bersifat eksportir dan non-eksportir maupun bersifat padat modal dan padat karya.

---

This article examines the effect of foreign direct investment (FDI) on wages in Indonesian manufactures. Using econometric analysis of panel data in large and medium manufacturing industries between 2006 and 2015 found that foreign ownership over the period and foreign takeovers resulted in higher wages compared to domestically owned factories whether the firms were exporters and non-exporters as well as capital-intensive and labor intensive."

"Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu target Sustainable Development Goals (SDG) untuk tahun 2030, dimana berbagai indikator dalam SDG meliputi berbagai elemen yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dll. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan di daerah dengan harapan kualitas sumber daya manusia juga akan mengalami perkembangan apabila terdapat pembangunan yang dapat menunjang hal tersebut, salah satu sumber finansial yang bisa memberikan dampak pada pembangunan di daerah adalah investasi baik investasi publik yang dilakukan pemerintah maupun Foreign Direct Investment (FDI). Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengukur pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) dan investasi pemerintah pada sektor pendidikan-kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode Fixed Effects serta data Badan Pusat Statistik (BPS) dan CEIC Data tahun 2010-2020, hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan FDI memiliki dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia provinsi tetapi tidak signifikan sedangkan kenaikan investasi pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia provinsi.

---

Human resource development is also one of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030, where various indicators in the SDGs include various elements related to the quality of human resources such as education, health, poverty, etc. Improving the quality of human resources nationally can be done by carrying out development in the regions with the hope that the quality of human resources will also develop, one of the financial sources that can have an impact on development in the region is investment, both public investment by the government and Foreign Direct Investment (FDI). This study aims to identify and measure the effect of Foreign Direct Investment (FDI) and government investment in the health-education sector on the provincial human development index in Indonesia. Using the Fixed Effects method and data from the Badan Pusat Statistik (BPS) and CEIC Data for the years 2010-2020, the estimation results show that the increase in FDI has a positive impact on the provincial human development index but is not significant, while the increase in government investment in the education and health sectors has a significant positive impact on the province's human development index."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis efek trade creation dan trade diversion dari penerapan AIFTA pada ekspor dan impor Indonesia menggunakan data agregat dan disagregat yang terdiri dari 6 komoditas. Sampel penelitian terdiri dari 25 negara pada periode 2006-2017. Metode estimasi menggunakan Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Hasil estimasi menunjukkan penerapan AIFTA menimbulkan efek negatif export trade diversion yang signifikan. Pada data disagregat, net trade creation terdapat pada komoditas food-drinks-tobacco and live animals, energy products dan raw materials. Selain itu, net trade diversion terdapat pada komoditas other manufactured goods dan machinery and transport equipment

---

This research aims to analyzes the effects of trade creation and trade diversion of the AIFTA implementation on export and import of Indonesia using agregate and disagregate data consists of 6 commodites. This study’s sample consists of 25 countries from 2006-2017. Estimation method using Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). The result indicate that there are significant evidence for the export trade diversion. Using disaggregated data, net trade creation effect is found in food-drinks-tobacco and live animals, energy products, and raw materials commodity. Meanwhile, net trade diversion effect is found in other manufactured goods and machinery and transport equipment commodity."

"Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji dampak dari perkembangan perdagangan internasional di Indonesia terhadap pencapaian Sustainable Development Goals dengan menggunakan data panel 33 provinsi selama periode 2009-2019. Analisis didasarkan bukti empiris pada empat indikator pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu PDRB perkapita, ketimpangan, kemiskinan dan ketenagakerjaaan yang berfokus di sektor manufaktur. Dikarenakan indikator tersebut memiliki hubungan yang simultan, maka model diestimasi dengan teknik ekonometrika Two Stage Least Square and Instrumental Variable. Hasil regresi dalam penelitian mengindikasikan bahwa dengan adanya keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB perkapita. Begitu pun hasil yang baik pada indikator ketenagakerjaan, dengan adanya keterbukaan perdagangan mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Namun, hasil yang sebaliknya ditemukan untuk indikator kemiskinan dan ketimpangan, hasil regresi menujukkan keterbukaan perdagangan belum berdampak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat dari perdagangan belum terdistribusi sampai ke masyarakat miskin sehingga tidak memberikan dampak secara langsung untuk kedua indikator tersebut. Akan tetapi ditemukan bahwa secara tidak langsung efek keterbukaan perdagangan melalui interaksi dengan share of labor manufacturing membuat ketimpangan menurun meskipun interaksi ini juga memberikan efek yang negatif pada pertumbuhan ekonomi.

---

This study is to examine the impact of the development of international trade in Indonesia on the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) using panel data from 33 provinces during the 2009-2019 period. The analysis is based on empirical evidence on four indicators of sustainable economic development: GDP per capita by province, inequality, poverty and employment focus on the manufacturing sector. Because these indicators have a simultaneous relationship, the model is estimated using the Two Stage Least Square and Instrumental Variable. The results of the regression in the study indicate that the existence of trade openness has a significant effect on increasing economic growth through per capita GDP. For employment, the existence of trade openness also encourages employment in the manufacturing sector. However, the opposite results were found for indicators of poverty and inequality, the regression results show that trade openness has not had a significant impact. This indicates that the benefits of trade have not been distributed to the poor, so it does not have a direct impact on both indicators. But this study, it was found that indirectly the effect of trade openness through interaction with the share of labor manufacturing makes inequality decrease even though this interaction also has a negative effect on economic growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi terhadap kinerja ekspor Indonesia. Studi kasus pada penelitian ini adalah Program Strategis Nasional (PSN) sektor transportasi, yang mulai beroperasi secara bertahap antar waktu dan antar lokasi berbeda sejak tahun 2017. Penelitian ini juga membandingkan dampak kebijakan antara wilayah di Pulau Jawa dengan wilayah di luar Pulau Jawa. Dengan menggunakan metode Callaway and Sant'Anna Difference-in-differences (CSDID), studi ini menganalisis dampak intervensi kebijakan terhadap Provinsi PSN (provinsi yang terdapat PSN sektor transportasi) dibandingkan dengan Provinsi Non PSN (provinsi yang tidak terdapat PSN sektor transportasi). Hasil penelitian ini menemukan bahwa setelah adanya intervensi kebijakan dan ketersediaan international port, maka Provinsi PSN memiliki kinerja ekspor lebih tinggi 33,9% dibandingkan Provinsi Non PSN. Hasil penelitian juga menemukan bahwa intervensi kebijakan secara parsial hanya berdampak signifikan di wilayah luar Pulau Jawa, di mana setelah adanya intervensi kebijakan dan ketersediaan international port, Provinsi PSN luar Pulau Jawa memiliki kinerja ekspor lebih tinggi 59,5% dibandingkan Provinsi Non PSN.

---

This study aims to identify the impact of transportation infrastructure development policies on Indonesia's export performance. The case study in this research is the National Strategic Program (NSP) on transportation sector, which began in multiple time periods and accross different locations since 2017. This research also compares the impact of policies between regions on the island of Java and regions outside Java island. Using the Callaway and Sant'Anna Difference-in-differences (CSDID) method, this study analyzes the impact of policy interventions on PSN Provinces (provinces that have PSN in the transportation sector) compared to Non-PSN Provinces (provinces that do not have PSN in the transportation sector). The results of this research found that after policy intervention and the availability of international ports, PSN provinces had 33,9% higher export performance than non-PSN provinces. The study results also found that policy intervention partially had a significant impact in areas outside Java island only, where after policy intervention and the availability of international ports, PSN provinces outside Java island had 59,5% higher export performance than non-PSN provinces."