Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program keluarga berencana di Indonesia yang berbeda waktu penerapannya menurut regional (wilayah) yaitu Jawa Bali, Luar Jawa Bali-I (LJB-I) dan Luar Jawa Bali-II (LJB-II) terhadap perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun. Situasi lingkungan struktural berupa sistem pemerintahan yang berubah dari era orde baru ke era reformasi dan era otonomi daerah hingga desentralisasi. Perekonomian Indonesia yang terkena dampak krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 mengakibatkan turunnya nilai rupiah sehingga kemampuan belanja negara pada sektor kesehatan termasuk keluarga berencana menurun drastis. Analisis kohort menggunakan data SDKI-2012 dengan 45.607 responden wanita usia subur, diantaranya terdapat 34.865 wanita pernah kawin dengan periode pengamatan 1978 hingga 2012. Dari hasil pengolahan ditemukan ada perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun. Pola perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun berbeda antar regional zona penerapan program keluarga berencana. Perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun terbukti dipengaruhi situasi lingkungan struktural dengan adanya perubahan sistem pemerintahan khususnya otonomi daerah dengan desentralisasi dan krisis ekonomi 1998.

---

This study aimed to analyze the effect of family planning programs in Indonesia under different stages of provinces implementation : Java Bali, Outer Java-Bali-I (LJB-I) and Outer Java-Bali-II (LJB-II) on the behavior of adolescent fertility age 15-24. Structural environment in the government system has changed from ‘Orde Baru’ era to the reform and decentralization as impack of regional autonomy system. The Indonesian economy is affected by the world economic crisis in 1998 led to the falling value of the rupiah which hamper the ability of state spending on health, including family planning. This thesis uses cohort analysis using data IDHS- 2012 with 45 607 women of childbearing age respondents, of which there are 34 865 women have been married with the observation period 1978 to 2012. This study found that changes in fertility behavior of adolescents aged 15-24 years is related to stages of family planning implementation in Indonesia. The pattern of changes in adolescents aged 15-24 years fertility behavior between the different zones of regional implementation of family planning programs. Changes in fertility behavior of adolescents aged 15-24 years proved to be influenced by the structural circumstances of the change of government system especially decentralization and regional autonomy and the 1998 economic crisis."

"Selama beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia mengalami penurunan setiap tahun yang mengakibatkan tingkat partisipasi tenaga kerja sektor pertanian juga cenderung menurun. Tren di Indonesia menunjukkan penurunan persentase tenaga kerja sektor pertanian di usia muda, tetapi di saat yang bersamaan persentase tenaga kerja sektor pertanian di usia tua justru meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari usia, periode, dan kohor terhadap perkembangan tingkat partisipasi tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari lima periode Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yaitu Sakernas pada tahun 2000, tahun 2005, tahun 2010, tahun 2015, dan tahun 2020. Dengan menggunakan analisis mixed effect logistic regression, diperoleh hasil bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja sektor pertanian di usia muda lebih rendah dibandingkan tenaga kerja usia tua. Tenaga kerja pada usia muda yang berasal dari kohor-kohor awal memiliki probabilitas bekerja di sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja usia muda yang berasal dari kohor-kohor terkini. Transisi pada perekonomian Indonesia yang mengakibatkan pertumbuhan sektor non pertanian meningkat menyebabkan tingkat partisipasi tenaga kerja usia muda terus menurun sehingga generasi muda mulai kehilangan minat dan lebih memilih untuk tidak bekerja di sektor pertanian

---

Indonesia GDP share of agriculture sector has declined over years recently, which was followed by declining in agricultural labor participation rate. The trend shows percentage of youth agricultural labor become lower and percentage of elder agricultural labor is increasing at the same time. This study aims to see the age, period, and cohort effect on agricultural labor participation rate over years using National Labor Force Survey data (Sakernas) in five periods consists of Sakernas 2000, Sakernas 2005, Sakernas 2010, Sakernas 2015, and Sakernas 2020. This study using mixed effect logistic regression and it results show youth agricultural participation rate is lower than elder agricultural participation rate. Youth labor from older cohort have higher probabilities to work in agriculture than from younger cohort. The growth of non-agriculture share in Indonesia GDP as the result of economic transformation, causes lowering in youth agricultural participation rate, thus, the youth have less interest and choose to not work in agriculture."

"Dalam melakukan penegakan hukum, seringkali personil Ditreksrimum PMJ membutuhkan keterangan data kependudukan untuk digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Data kependudukan merupakan data yang diklasifikasikan sebagai data rahasia yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dengan klasifikasi data rahasia tersebut sehingga Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemui kendala berupa panjangnya proses birokrasi yang ada antara Polri dan Kemendagri. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan exploratory ideographics, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan fakta serta analisis mekanisme penyediaan data kependudukan dalam rangka proses penegakan hukum di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya serta faktor-faktor baik pendukung dan penghambat dalam penyediaan data kependudukan untuk penegakan hukum. Hasil temuan penelitian ini adalah proses penyediaan data kependudukan dalam penegakan hukum membutuhkan waktu yang lama sampai data kependudukan tersebut diberikan kepada penyelidik atau penyidik di Ditreskrimum PMJ. Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah sistem atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam konteks penggunaan data kependudukan dengan mengacu teknologi informasi dan komunikasi yang bisa digunakan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi efektif antara personil Polri dengan personil Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga terbentuk tata kelola keamanan informasi agar data kependudukan yang ada tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

---

In carrying out law enforcement, the personnel of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region often requires information on population data to be used in the inquiry and investigation processes. Population data is the data that is classified as confidential and managed by the Directorate General of Population and Civil Registry of Indonesian Ministry of Home Affairs. Due to its classification as confidential data, the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region has several difficulties in the form of lengthy bureaucratic processes between the Police Region and the Ministry of Home Affairs. The author employs the qualitative approach and explaratory ideographic method to find out the truth and facts as well as analyse the mechanism for providing population data in the context of law enforcement processes at the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region as well as both supporting and hindering factors in providing population data for law enforcement. The results of the study show that the processes of providing population data in the law enforcement takes a long time until the population data is given to junior investigators or investigators of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region. Therefore, the author recommends the Police Region to create a system or SOP (Standard Operating Procedure) in the context of the use of population data with reference to information and communication technology that can be used as a forum for effective communication and coordination between police personnel and the personnel of the Directorate General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs, so that the governance of information security is established and the existing population data is not misused by irresponsible persons."

"BIMINDO adalah salah satu kawasan metropolitan di Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017, dan menjadi prioritas pembangunan tata ruang aglomerasi kota Indonesia bagian timur. Kawasan Metropolitan BIMINDO, Sulawesi Utara direncanakan dengan Bitung dan Manado sebagai kota inti dan Minahasa sebagai kawasan kota pendukung, dengan kawasan ekonomi industri, pertanian dan pariwisata sebagai andalan penggerak pertumbuhan. Pembangunan dan perkembangan BIMINDO masih belum maksimal, terlihat dari berbagai isu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta fasilitas jalan tol sebagai akses utama Manado-Bitung yang menderita kerugian besar. Kajian ini menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya isu tersebut, dan potensi Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan metropolitan BIMINDO. Kajian ini menggunakan metode analisis mixed method analisis ekonometrika spasial GeoDa, navigasi Global Navigation Satellite System (GNSS), serta analisis kualitatif wawancara mendalam dan observasi lapangan. Kajian ini menekankan bahwa determinan populasi penduduk, penanaman modal asing, dan arus mobilitas kendaraan berdampak signifikan pada pengembangan dan pembangunan BIMINDO. Kebijakan terintegritas antar kawasan sangat diperlukan untuk mendukung arus lalu lintas yang baik pada akses utama antar kota inti, KEK dan DPSP pada Kawasan Metropolitan BIMINDO. Kabupaten Minahasa Utara memiliki potensi yang besar pada pengembangan dan pembangunan Kawasan Metropolitan BIMINDO pada bidang investasi, pertanian, industri, properti, dan pariwisata. Potensi lokasi Kabupaten Minahasa Utara yang strategis sebagai kawasan penghubung dan pendukung aglomerasi dua kota inti Manado dan Bitung juga memainkan peran yang penting. Aspek sumber daya manusia dan politik merupakan faktor yang dinilai perlu diperhatikan pada proses pengembangan dan pembangunan Kawasan Metropolitan BIMINDO.

---

BIMINDO is one of Indonesia’s metropolitan areas planned as National Strategic Area as in Decree of Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 and been targeted as prioritized eastern Indonesian cities development. BIMINDO Metropolitan Area, North Sulawesi is designed with two city centers: Manado Bitung and Minahasa as the buffer zone, with industrial economic, agriculture, and tourism as the main development factors. Development of BIMINDO Metropolitan Area is not as planned, with range of issues such as low productivity of special economic zone and inefficient facility of highway as the main access of Manado Bitung. This study analyses the influencing factors of the BIMINDO Metropolitan development issues and the potential of North Minahasa Regency in its strategic development. This study used mixed method analysis, including spatial econometric GeoDa, GNSS (Global Navigation Satellite System) navigation, and depth interview as well as field observation qualitative analysis. The result highlights that the population, foreign investment and vehicle mobility are the influencing determinant, while foreign investment is stressed as the significance determinant in BIMINDO Metropolitan development. Integrated policy among the area is needed to improve the vehicle mobility traffic in the main access of the two city centers, special economic zone and tourism centers in BIMINDO Metropolitan Area. North Minahasa regency shows a great potential in BIMINDO development especially in foreign investment, agriculture, industry, property, and tourism. The strategic location of North Minahasa Regency plays as significant role to accommodate the connectivity of the two city centers Manado Bitung agglomeration. Human development and politic are two important sectors to enhance in the strategic development of BIMINDO Metropolitan Area"