Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"LAPAN sebagai organisasi tidak berada dalam ruang yang hampa. Banyak faktor yang berada di luar dan di dalam oraganisasi LAPAN yang berpengaruh. Faktor-faktor lingkungan selalu mengalami perubahan yang cepat, sehingga perlu dipertimbangkan dalam penyusunan strategi bisnis LAPAN dalam produk inderaja . Penelitian ini terpusat pada analisis startegi LAPAN dengan menganalisis berbagai faktor lingkungan untuk penyusunan alternatif strategi yang dianut LAPAN di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini ditelaah teori strategi dan strategi manajemen untuk membangun kerangka pemikiran penelitian. Penelitian dilakukan dengan metode diskriptif dan analisis kualitatif. Namun penelitian ini menghadapi keterbatasan dan kelemahan. baik yang berakar pada metodologi maupun bertumpu pada kualitas peneliti. Hasil analisis strategi dengan fokus pada faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal LAPAN, menunjukkan organisasi sumber daya manusia dan sumber keuangan LAPAN kurang kondusif untuk mengembangakan resourced based strategy. Namun di luar faktor pesaing yang posisinya kuat, sejumlah faktor ekternal lain sangat mendukung untuk pengernbangan bisnis inderaja LAPAN di masa depan. Berdasarkan analisis strategi tersebut disarankan untuk memformulasikan strategi dalam berbagai aspek. Dalam aspek organisasi, organisasi Deputi Inderaja Lapan menjadi BUMN atau persero Sumber daya manusia perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan kemampuan keprofesionalannya. Disamping itu perlu diintensifkan komunikasi pemasaran dan networking dengan instansi-instansi terkait."

"Penelitian ini berfokus pada persoalan pencegahan dan penangkalan Keimigrasian yang terjadi di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian sampai dengan sekarang. Banyaknya permasalahan yang timbul mengenai pencegahan dan penangkalan yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya fenomena sosial tersendiri yang menjadi perhatian publik.Persoalan yang terjadi pada umumnya adalah masalah kepastian hukum, terkait masa berlaku keputusan pencegahan dan penangkalan serta batasan kewenangan yang tidak pasti dari masing-masing instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya status dari keputusan pencegahan dan penangkalan itu sendiri, apakah suatu keputusan hukum ataukah keputusan administrasi.Pencegahan dan penangkalan merupakan salah satu bentuk dari kewenangan negara dalam mengatur lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara. Negara mempunyai kewenangan mencegah dan menangkal seseorang karena dasar asas kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara yang berdaulat.Dari hasil pengolahan data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa keputusan pencegahan dan penangkalan merupakan suatu keputusan administrasi negara, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas dasar wewenang yang sah dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi merupakan kewenangan atribusi dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain kepastian hukum dan batasan kewenangan dari status pencegahan dan penangkalan yang dimiliki oleh beberapa instansi. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi dasar hukum yang mengatur mengenai pencegahan dan penangkalan serta dibentuknya peraturan pelaksana pencegahan dan penangkalan yang lebih pasti mengatur mengenai batasan kewenangan instansi.

---

This research focuses on the issue of entry and exit prohibition on immigration matters in Indonesia since the establishment of the Law number 9 in the year of 1992 on immigration matters until current situation. In line with this, there have been many issues rising given certain serious conditions caused by the government policy on entry and exit prohibition which attract the public attention.The common related issue is about the application on the rule of law, concerning the duration of the prohibition and also the absence of the clear limitation on the scope of authority. This predicament is caused on the confusion whether the decision on exit and entry prohibition is a decision based on the legal decision or the administrative decision.On this point, the entry and exit prohibition is one of the state?s authorities in managing the flow of people within their territory. The state has the absolute authority to prohibit a person either to enter or exit the country based on the law of sovereignty principle.From the data derived within interviews and library research, it is concluded that the decision on the entry and exit prohibition is an administrative decision which issued by credential immigration authority based on law and regulations. On the other hand, such authority possessed by other governmental institutions is merely a complementary attribution given by the state. Interestingly however, at the practical level the problem on the legal status of the decision and the limitation on the scope of authority to make such decision. The research therefore suggests the government to revise the legal aspect on this issue, especially concerning the entry and exit prohibition and also the complementary regulations that can manage the scope of the probation authority."

"Tesis ini menjelaskan hubungan antara dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional, Leader-Member Exchange (LMX), dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi DKI Jakarta. LMX berfungsi sebagai moderator hubungan dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional dan OCB. Dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional dianalisis untuk menentukan mimpinan Ketua DPW PAN Provinsi DKI Jakarta apakah transfor atau transaksional. Seluruh variabel diukur berdasarkan persepsi responden dan dianalisis menggunakan model persamaan regresi sederhana, majemuk, dan juga Moderate Regression Analysis (MRA). Dengan teknik sampling purposif, maka ditentukan bahwa responden penelitian adalah pengurus harian DPW PAN Provinsi DKI Jakarta.Hasilnya menjelaskan bahwa kepemimpinan Keiua DPW PAN DKI Provinsi DKI Jakarta dipersepsikan Transformasional oleh pengurus harian DPW PAN Provinsi DKI Jakarta dengan dimensi Intellectual Stimulation adalah yang paling tinggi, dan dimensi Visi adalah yang paling rendah. Kualitas LMX antara Ketua dan pengurus harian dipersepsikan sudah baik, dan OCB pengurus harian juga terbukti sudah baik. Setiap dimensi kepemimpinan transformasional Ketua terbukti berpengaruh terhadap OCB pengurus harian DPW PAN Provinsi DKI Jakarta. Namun, ketika dianalisis pengaruh dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional secara bersama-sama terhadap OCB, hanya Inspirational Communication Ketua DPW PAN Provinsi DKI yang berpengaruh terhadap OCB pengurus harian DPW PAN Provinsi DKI.  LMX terbukti sebagai moderator untuk hubungan dimensi-dimensi kepemimpinan transformasional Ketua DPW PAN Provinsi DKI Jakarta dengan OCB pengurus harian lainnya, baik secara masing-masing dimensi ataupun secara bersama-sama

---

This thesis explains the relationship between the dimensions of transformational leadership, Leader-Member Exchange (LMX), and Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the Regional Leadership Council (DPW) of the National Mandate Party (PAN) DKI Jakarta Province. LMX serves as a moderator of the relationship between the dimensions of transformational leadership and OCB. The dimensions of transformational leadership were analyzed to determine whether the leader of the DPW PAN of DKI Jakarta Province was transformational or transactional. All variables were measured based on respondents' perceptions and analyzed using simple, multiple regression equation models, and also Moderate Regression Analysis (MRA). With purposive sampling technique, it was determined that the research respondents were daily administrators of the DPW PAN DKI Jakarta Province.

The results explain that the leadership of the DPW PAN DKI DKI Jakarta Province is perceived as Transformational by the daily management of the DPW PAN DKI Jakarta Province with the Intellectual Stimulation dimension being the highest, and the Vision dimension being the lowest. The quality of the LMX between the Chairman and the daily management is perceived as good, and the OCB of the daily management has also been proven to be good. Each dimension of the Chairman's transformational leadership has proven to have an effect on the OCB of the daily management of DPW PAN DKI Jakarta Province. However, when analyzing the influence of the dimensions of transformational leadership together on OCB, only the Inspirational Communication of the Chairperson of the DKI PAN DPW Province has an effect on the OCB of the DKI PAN DPW daily management. LMX has proven to be a moderator for the relationship between the dimensions of transformational leadership of the DPW PAN Chair of DKI Jakarta Province with other daily OCB administrators, either individually or together."

"Penelitian ini berfokus pada sistem yang telah ada selama ini dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Republik Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) orang direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan 1 (satu) orang Pejabat Struktural Imigrasi dari Kantor Imigrasi Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkat analisis dilakukan dengan merujuk pada standar dan pendapat para informan di bidang keimigrasian.Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa: 1) pengawasan orang asing sudah dilaksanakan sebelum orang asing tersebut masuk ke dalam wilayah Indonesia, pada saat dia memohon visa di perwakilan kita di luar negeri;2) pengawasan orang asing terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan;3) akan dibuat grand design sistem pelaksanaan pengawasan orang yang terintegrasi dari pusat hingga daerah; 4) masih terdapat kendala - kendala dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar pelaksanaan pengawasan orang asing dapat berjalan secara maksimal dan dibuat sistem pelaksanaan pengawasan orang asing yang terintegrasi dari pusat hingga daerah; agar aparat Imigrasi terus meningkatkan kenerjanya dalam melakukan pengawasan orang asing; agar kendala - kendala yang ada selama ini dicari solusinya.

---

The focus of this study is allien control system which already present during this time in Republic of Indonesia territory. This research is qualitative research.Information in this research consists of 4 (four) Director of Directorate general of Immigration and 1 (one) person Structural Immigration Officer from Bogor Immigration Office. The data was collected by means of deep interview.The following are the research results: 1) allien control has been done before they enter to Indonesia territory;2) allien control consists of administrative control and field control;3) there will be grand design of alien control system;4)there are still many problem during allien control.This research suggest that alien control activity can be maximal."

"Peningkatan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi menunjukkan angka yang semakin meningkat drastis. Data dari Direktorat BNN sepanjang tahun 2005 sampai tahun 2007 meningkat dari 749 kasus menjadi 5.358 kasus. Angka ini sangat memprihatinkan bagi kita sebagai generasi muda harapan bangsa. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjadi payung hukum bagi pimpinan Universitas untuk mengatasi masalah Narkoba yang terjadi dilingkungan kampus yang menjadi wilayah kewenangannya. Keadaan inilah yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan Rektor Trisakti Jakarta dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan Surat Keputusan Nomer 342/Usakti/ SKR/ 1999 tentang Sanksi Pemecatan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba di Lingkungan Kampus. Sejak dikeluarkan Surat Keputusan diatas sampai tahun 2007 telah dikeluarkannya mahasiswa Trisakti sebanyak 40 mahasiswa yang diindikasi terlibat kasus Narkoba.Mencermati semakin maraknya mahasiswa yang terlibat kasus Narkoba di kampusnya maka dengan idenya mahasiswa Trisakti telah membentuk kelompok mahasiswa Anti Narkoba yang dinamakan Divisi Mahasiswa Anti Narkoba (DMAN). Kelompok mahasiswa ini melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampusnya. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada empat variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan program yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Bertolak dari latar belakang masalah diatas, pertanyaan penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba pada Divisi Mahasiswa Anti Narkoba (DMAN) Universitas Trisakti Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari implementasi yang dilakukan diketahui terdapat inefektivitas terhadap pencapaian tujuan, diantaranya sedikitnya jumlah anggota dan terbatasnya dukungan dana serta kurangnya sosialisasi program pencegahan narkoba dikampus. Adapun faktor yang mempengaruhi inefektivitas ini adalah resources dan komunikasi dinilai kurang efektif, dilihat dari prosentase jawaban responden sebagian besar belum mengetahui program dan minimnya dukungan sumber daya. Faktor Sikap dan Birokrasi menunjukkan ke arah proses penyusunan struktur organisasi sesuai yang diharapkan mahasiswa. Hasil penelitian menyarankan agar dalam mengimplementasikan kebijakan perlu dikembangkan pelatihan pengembangan kemampuan mahasiswa seperti pelatihan kelompok sebaya (peer group), struktur organisasi diperkuat secara hukum bukan hanya instruksi melainkan keputusan dari Presiden Mahasiswa, kampanye anti Narkoba lebih sering dilakukan dan koordinasi ekstern dengan BNN lebih ditingkatkan serta pelaksana pengambil kebijakan di Universitas agar lebih menyediakan sarana dan fasilitas guna mendukung pelaksanaan program DMAN."

"Tesis ini membantu pengambil kebijakan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. dalam menentukan strategi yang tepat untuk melakukan Revitalisasi BLK UPTD di Era Otonomi Daerah dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierachy Process (AHP). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pensinergian UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu segera dilaksanakan agar BLK UPTD memiliki legitimasi dan regulasi yang jelas dalam upaya menseragamkan pola manajemennya dengan BLK UPTP sehingga Revitalisasi BLK UPTD dapat berjalan dengan cepat dan akurat.

---

This Thesis helps policy maker in the Department of Manpower and Transmigration to decide the correct strategy to do revitalization of BLK UPTD in the Regional Autonomy Era by using the Analytical Hierarchy Process (AHP). This Research is a quantitative research with descriptive design. The result of this research suggest that the synergy between Law 32 year 2004 conceming the Regional Government and Law 13 year 2003 conceming Manpower need to be done immediately so that the BLK UPTD has a clear legitimating and regulation in order to synchronize the management pattem with the BLK UPTD so that the revitalization of BLK UPTD can be done immediately and accurately."

"Globalisasi pasar menghadirkan tantangan bagi para pengusaha, baik skala besar maupun skala kecil. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM hadir menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. Namun, kontribusi UMKM belum dibarengi dengan kinerja yang maksimal. Permasalahan UMKM adalah belum maksimal berorientasi pasar dan ketidakkonsistenan semangat berwirausaha. Tujuan penelitian membahas pengaruh orientasi pasar dan orientasi wirausaha terhadap kinerja bisnis UMKM ekspor. Populasi penelitian ini adalah UMKM ekspor yang terdata di Kementerian Koperasi dan UMKM selama tahun 2016 ndash; 2017 dan dengan rumus ditemukan sampel sejumlah 84 UMKM ekspor. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi wirausaha yang dimiliki para pelaku UMKM ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis yang ditandai dengan pertumbuhan angka penjualan produk, keudukan di pasar dan peningkatan pemenuhuan proses produki. Orientasi pasar tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja bisnis UMKM ekspor, sehingga orientasi pasar dapat digantikan dengan variabel lain.

---

Market globalization presents challenges for entrepreneurs, both large and small scale. Micro, small and medium enterprises MSMEs are present to become the engine of the national economy. However, the contribution of MSME has not been accompanied by maximum performance. The problem of MSME is not maximally market oriented and inconsistent entrepreneurship spirit. The purpose of this study is discusses the influence of market orientation and entrepreneurial orientation on the performance of MSME export business. The population of this study is the MSME export recorded in the Ministry of Cooperatives and SMEs during the year 2016 2017 and with the formula found a sample of 84 MSME exports. This research is quantitative research with multiple regression analysis. The result of the research shows that the entrepreneurial orientation has a positive and significant influence on business performance which is characterized by sales growth, market position and productivity. Market orientation does not have a significant relationship to the business performance of MSME export, so that market orientation can be replaced with other variables."

"Organisasi sebagai sebuah entitas sosial akan selalu dihadapkan pada lingkungan yang selalu berubah. Implikasi dari adanya perubahan tersebut adalah organisasi harus melakukan penyesuaian diri untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Upaya penyesuaian diri tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan perubahan di dalam organisasi. Upaya mengimplementasikan perubahan di dalam organisasi rentan mengalami kegagalan dikarenakan kurangnya komitmen dan dukungan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi behavioural support for change. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu Change Leadership, Change Communication, dan Person-Organization Fit dengan variabel terikat yaitu Behavioural Support for Change, serta menggunakan dua variabel moderator yaitu Employee Participation dan Affective Commitment to Change. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah mengalami perubahan organisasi sehubungan dengan terjadinya revisi undang-undang KPK pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel Total Sampling yang selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara online kepada seluruh pegawai KPK dengan masa kerja minimal 1 tahun. Kuesioner yang berhasil dikumpulkan mencapai 235 buah dari jumlah total pegawai KPK sebanyak 1.551 orang. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan software SmartPLS versi 3.0. Hasil pengujian statistik mennunjukkan bahwa Behavioural Support for Change dipengaruhi secara bersama-sama oleh Employee Participation dan Affective Commitment to Change. Adapun Affective Commitment to Change dipengaruhi secara signifikan oleh Change Communiation dan Person-Organization Fit. Hasil lain yang terungkap dalam penelitian ini adalah Employee Participation dipengaruhi secara signifikan oleh Change Communication, sementara itu Change Leadership tidak berpengaruh secara signifikan baik terhadap Employee Participation maupun Affective Commitment to Change. Adapun fungsi mediasi Employee Participation terbukti berlaku pada Change Communication terhadap Behavioural Support for Change, sementara fungsi mediasi Affective Commitment to Change berlaku pada Change Communication dan Person-Organization Fit terhadap Behavioural Support for Change.

---

Organizations as social entities will always be faced with an ever-changing environment. The implication of these changes is that organizations must make adjustments to be able to maintain their survival. The adjustment effort is carried out by implementing changes within the organization. Efforts to implement change within the organization are prone to failure due to a lack of commitment and support from people within the organization. This thesis discusses the factors that influence behavioral support for change. In this study, there are three independent variables, namely Change Leadership, Change Communication, and Person-Organization Fit with the dependent variable is Behavioural Support for Change, and using two moderating variables, namely Employee Participation and Affective Commitment to Change. This research was conducted at the Corruption Eradication Commission which is undergoing organizational changes in connection with the revision of the KPK law in 2019. This study uses a quantitative method with the Total Sampling sampling technique which is then collected by distributing online questionnaires to all KPK employees with a minimum of 1 year of service. The questionnaires that were collected reached 235 out of the total number of KPK employees as many as 1,551 people. Furthermore, the data is processed using the SmartPLS version 3.0 software. The results of statistical testing show that Behavioural Support for Change is jointly influenced by Employee Participation and Affective Commitment to Change. The Affective Commitment to Change is significantly influenced by Change Communication and Person-Organization Fit. Another result revealed in this study is that Employee Participation is significantly influenced by Change Communication, while Change Leadership has no significant effect on both Employee Participation and Affective Commitment to Change. The Employee Participation mediation function has been proven to apply to Change Communication for Behavioral Support for Change, while the Affective Commitment to Change mediation function applies to Change Communication and Person-Organization Fit to Behavioral Support for Change."

"Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Departemen Hukum Dan HAM RI yang mempunyai tugas di bidang peraturan perundang-undang, dimana tugas dan fungsinya yang sangat strategis karena negara hukum yang demokratis peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik, belum pernah melakukan pengukuran kinerja dari berbagai aspek. Pengukuran yang dilakukan hanya menyangkut aspek keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), sedangkan untuk aspek yang lainnya belum pernah diukur. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard yang mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang berjumlah 187 orang, dan pelanggan dari seluruh instansi pemerintah yaitu Departemen dan Lembaga Non Departemen yang membuat Undang-Undang, sebagai sampelnya dari pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang¬undangan diambil secara acak sebanyak 110 responden, sedangkan dan pelanggan diambil 10 Departemen/lembaga non Departemen perdepartemen diambil 5 orang sehingga sampelnya menjadi 50 orang sebagai responden, serta 4 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Dit Jen PP yaitu satu orang sekretaris, satu orang Direktur dan 2 orang Kasub Dit pada Direktorat Jenderal Peraturan Perudang-undangan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 47, dan basil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,92 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi memperoleh penilaian baik yaitu dengan skor 11, kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan indikator inovasi, operasi dan layanan setelah RUU menjadi UU memperoleh penilaian baik dengan skor 12, , kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh penilaian baik dengan skor 20 dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapan keuangan memperoleh skor 4 berarti baik dengan tingkat penyerapan anggaran hanya mencapai 81,24%. Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Dit Jen PP berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pada komponen kepuasan pegawai, internalisasi visi misi, dan kemampuan sistem informasi agar di prioritaskan karena untuk kemampuan sistem informasi hanya memperoleh penilaian cukup baik. Selain itu pada aspek lainnya juga perlu diperhatikan, misalnya pada konsistensi pelaksanaan proses bisnis internal yang telah ditetapkan dan peningkatan tingkat layanan dan kepuasan pelanggan, serta kinerja keuangan juga supaya ditingkatkan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tetapi efektif dan efisien sehingga program kerja Dit Jeri PP dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga kinerja Direktirat Jenderal Peraturamn Perundang-undangan menjadi sangat baik.

---

Directorate General of Legalization is one of technical implementation units in Department of Law and-Human Rights whose duty is in the field of legalization. Its duty is very strategic because Indonesia is a democratic country and the law has a role to accomplish government policies and legitimize the public policies. Directorate General of Legalization has never done complete performance measurement. The performance is only measured through financial aspect and performance accountability, while the other aspects of performance have never been measured yet.

In this research, the author tries to measure performance using Balance Scorecard approach that measures performance from four perspectives, which are learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.

The population in this research are 187 employees from Directorate General of Legalization, and customers from all government organizations (Department and non-Department) who formulate laws. The sample taken from employees are 110 respondents. The sample taken from customers are 5 respondents from each Department/non-Department whose total is 50 respondents. This research also take 4 samples who are experts I officials at Directorate General of Legalization consist of I secretary, 1 director, and 2 heads of sub-directorate.

The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Legalization measured with Balance Scorecard is good with total score is 47, and the result of score measurement to whole aspects is 3.92 and it can be categorized as good performance.

The details of this measurement are as follow. The learning and growth performance measured with employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability has good score (score 11). The internal business process performance measured with indicators of innovation, operational and service after the drafts become laws has good score (score 12). The customer performance measured with 5 indicators which are tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy has good score (score 20). The financial performance measured with indicator of finance accomplishments also has good score (score 4) and the level of budget accomplishment is 81.24%.

The efforts to improve the performance of Directorate General of Legalization should be remain continually so the level of performance can achieve better/the best conditions, mainly to aspects of learning and growth which are components of employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability that only has sufficient score. Besides that, the other aspects should be paid more attention, for examples the consistency of current internal business process implementation, the improvement of service quality and customer's satisfaction, and also the financial performance should be improved so the allocated budget can be used optimally, effectively, and efficiently. By doing that, the work program of Directorate General of Legalization can be implemented as planned and its performance can be improved to the best."