Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh sampah harus ditangani secara serius. Ibarat sebuah "bom waktu? masalah sampah dapat menjadi bencana besar bagi umat manusia, karena dapat meledak kapan saja. Pada tanggal 8 September 2006 pukul 00.00 WIB, telah terjadi tragedi yang menelan korban jiwa di TPA Bantar Gebang milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Keadaan ini semata-mata bukanlah sekedar persoalan kelemahan teknologi, melainkan sistem pengelolaan persampahan yang tidak terpadu. Jumlah penduduk di DKI Jakarta, berdasarkan Jakarta Dalam Angka 2003 (tidak termasuk wilayah Kepulauan Seribu) tercatat sebanyak 7.438.008 jiwa dengan tingkat kepadatan 11.244 jiwa/km2. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta diperkirakan telah menghasilkan sampah padat kurang lebih 22.265 m3 per hari atau sekitar 6.000 ton per hari. Pola pengelolaan sampah di Kota Jakarta umumnya masih menganut pola sistem kumpul-angkut-buang dari sumber hingga ke TPA. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta pada tahun 2001, estimasi sampah padat yang terkumpul dan diangkut kurang lebih 70% ke TPA Bantargebang, 16,5% ke lokasi-lokasi informal, dan 13% tidak terkelola (seperti dibuang ke sungai dan sepanjang pinggir jalan), TPA Bantar gebang semula direncanakan untuk ditutup pada tahun 2003. Sementara mencari altematif pengganti TPA Bantar Gebang yang lain, Pemda DKI Jakarta berusaha mencari jalan keluar, .yaitu memperpanjang usia lahan tersebut dengan melakukan pengolahan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) sebelum sampah masuk ke TPA. Salah satu bentuk usaha lain untuk pengurangan sampah pra TPA yaitu dengan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) I Intermediate Treatment Facilities (1TF) di 4 wilayah Kota Jakarta berdasarkan hasil kajian review master plan DKI Jakarta 2005 - 2015. Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mendapatkan informasi mengenai kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta khususnya proses pengambilan keputusan tentang pemilihan teknologi pengolahan sampah terpadu 1 intermediate Treatment Facilities (ITF) dan prosedur kerjasama antara pihak Pemda dengan swasta yang telah berjalan saat ini, (2) Menentukan prioritas pilihan teknologi ITF yang dibutuhkan untuk kota Jakarta, (3) Merumuskan Strategi untuk mendukung kelancaran penerapan ITF di dalam sistem pengelolaan sampah DKI Jakarta. Konsep pengelolaan sampah paradigma baru yaitu dengan melakukan intervensi pengolahan sampah dengan cara 3R (reduce, reuse,recycle) dari sumber hingga ke TPA. Untuk mengubah pola kebijakan pengelolaan sampah setidaknya meliputi 5 (lima) aspek yaitu: (1) aspek hukum, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek pembiayaan, (4) aspek sosial budaya, dan (5) aspek teknis operasional/ teknologi. Pada tahap penentuan prioritas pemilihan teknologi ITF menggunakan model Analytical Hierarchy Process (AHP) dan perumusan strategi pengelolaan sampah dipergunakan model analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threaths). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) hingga akhir tahun 2006 rencana pembangunan intermediate Treament Facilities (ITF) belum ada yang terealisasi, baru sampai dengan tahap perjanjian kerjasama antara pihak Pemda dan Swasta. Proposal penawaran teknologi ITF yang diterima belum disertai panduan hasil kajian jenis teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kondisi kota Jakarta; (2) berdasarkan kaidah kriteria pembangunan berkelanjutan, kecenderungan pemilihan teknologi pengolahan sampah berdasarkan hasil analisis AHP adalah teknologi composting & recycling 68% dibandingkan dengan incinerator 32%, dengan overall inconsistency index 0.05. Teknologi tersebut akan dapat memperpanjang usia pemakaian TPA yang telah ada, serta produk akhir berupa kompos lebih aman diserap lingkungan dan dapat digunakan sebagai tanah penutup sanitary landfill; (3) untuk mendukung penerapan ITF agar terkelola dengan baik dan mendukung fungsi pembangunan berkelanjutan, maka hasil rumusan dari analisis SWOT menjelaskan posisi daya saing Pemda DKI Jakarta berada pada posisi yang memiliki kekuatan dan menghadapi ancaman. Istilah lain pada kuadran ini adalah mobilization strategy yaitu strategi memobilisasi kekuatan yang dimiliki lembaga untuk mengatasi hambatan /ancaman. Pada posisi tersebut telah dirumuskan beberapa strategi yaitu: (i) perlu dibuat desain socio-engineering untuk mengantisipasi protes/penolakan masyarakat dengan keinginan Pemda DKI Jakarta untuk mewujudkan pengelolaan sampah terpadu, (ii) pengalokasian dana APBD untuk penanganan sampah dan socio¬engineering, dan (iii) melibatkan peran serta stakeholder sejak awal desain perencanaan pengelolaan sampah. Disarankan untuk mendukung rencana pembangunan ITF perlu diketahui jenis dan teknologi yang benar-benar dibutuhkan bagi Kota Jakarta. Sesuai dengan rencana hasil kajian persampahan dari Bank Dunia, residu dari ITF dapat diteruskan untuk dikelola ke TPA Regional melalui Jabodetabek Waste Management Corporation, maupun ke TPA Bantar Gebang milik Pemda DKI Jakarta. Untuk penerapan ITF di salah satu wilayah Kota Jakarta, maka perlu disertakan konsep desain socio¬engineering-nya. Target socio-engineering tersebut yaitu merubah pola pikir masyarakat NIMBY (Not in My Back Yard) Syndrome menjadi "Sampahku Tanggung Jawabku". Untuk melakukan proses tender pun, kecenderungan pilihan teknologi komposting pada penelitian ini dapat memudahkan pihak Pemda-DKI Jakarta jika tertarik untuk menseleksi tawaran-tawaran proposal teknologi dari pihak swasta yang masuk untuk pengolahan sampah. Seleksi bukan lagi antara teknologi yang tidak sejenis, tapi seleksi antara teknologi yang sejenis dari pihak yang berbeda-beda. Pemda dapat fokus untuk memilih swasta yang profesional dan berpengalaman menangani masalah sampah. Proses seleksi ini sudah diatur oleh Pemerintah Pusat di dalam Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam upaya Penyediaan Infrastruktur. Selain itu upaya 3R juga sudah dilakukan dari sumber, sarana dan prasarana persampahan sudah mulai dipilah-pilah sesual komposisi sampahnya. Tidak hanya dimulai dari sistem pewadahan yang terpilah namun hingga transportasi pengangkutan sampahnya pun mulai tidak bercampur lagi. Truk-truk pengangkut sampah diharapkan dalam kondisi yang layak, sehingga tidak lagi menyebabkan tetesan air lindi yang menetes disepanjang perjalanan menuju lokasi pengolahan seperti sekarang ini. ......Degrading quality of the environment caused by waste should be taken seriously. Like a "time bomb" that may go off any time, the problem of waste may turn into a great disaster for people unexpectedly. On September 8, 2006, at 00.00 hours, a tragedy at Bantar Gebang garbage dump (TPA Bantar Gebang) owned by the city administration of Jakarta took place and cost many lives. The cause was not a lack of technology; rather, it was the waste management system that was not implemented in an integrated manner. According to '2003 Jakarta in Figures' data, the capital city (Kepulauan Seribu not included) had a population of 7,438,008 with population density of 11,2441sq.km. The city's sanitary service estimates that these people produce solid waste of around 22,265 cu.m. per day or 6,000 tons daily. Garbage in Jakarta is still handled using the conservative collect-transport-dump system, from collection sites to dump sites. The sanitary service's 2001 data show that of all solid waste collected, about 70% was transported to Bantar Gebang landfill site and 16.5% was taken to unofficial locations while 13% was not properly handled (dumped to rivers and on roadsides). The city originally planned to close down TPA Bantar Gebang in 2003. While looking for alternative landfills sites, the city administration tried to find solutions to the problem - one of them was to extend the life of landfill use by handling waste using 3R (reduce, reuse, recycle) method before taking it for final processing at garbage dump sites. Another attempt made by city officials was to reduce the amount of waste going to these sites by constructing intermediate treatment facilities (ITF) in 4 areas prescribed according to the results of Jakarta's 2005-2015 master plan review. This research aims at: (1) describing existing conditions of Jakarta's waste management system, with respect to the plan to install intermediate treatment facilities (ITFs); (2) giving recommendations as to one single technology for use in the ITF installation plan using Analytical Hierarchy Process (AHP) method; and (3) analyzing strategies devised by the city administration in connection with ITF installation plan using SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis. The new concept of waste management is to handle waste using the 3R (reduce, reuse, recycle) method. In order for the city to be able to change its current waste management policy, the following five aspects should be considered: (1) legal; (2) institutional; (3) financial; (4) socio-cultural; and (5) operational/technological. Problems were assessed using AHP (Analytical Hierarchy Process) and SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis. The AHP model was used at the technical stage in which ITF technologies were selected while the SWOT analysis method was used at the waste management strategy identification stage. With regard to Jakarta's waste management system, research results showed the following: (1) until the end of 2006 year, the city's plan to install ITFs in support of the overall waste management system is not realization. The city needs to identify a technology appropriate for its waste management requirements; (2) Base on sustainable development principle, the AHP results with regard to appropriate waste management technologies give composting & recycling model than incineration model (with overall inconsistency index of 0.05) as the best approach for Jakarta's waste problem; (3) in order to support technologically manageable for the ITF, SWOT analysis results positioned the city administration in the strengths and threats quadrants in terms of competitive advantages. It is regarding with the mobilization strategy. It has sufficient and favorable internal strengths to mobilize these threats. The strategy are: (i) need a socio-engineering design to anticipate such threats from the society, regarding local government program of integrated solid waste management, (ii) allocate local government fund (APDB) for solid waste management and socio- engineering design, (iii) involve the stakeholder from the first design of solid waste management plan. A suggestion to support ITF program, the Jakarta city needs to identify a technology appropriate for its waste management requirements. Based on World Bank study/examination, ITF system can be integrated with Regional Sanitary Landfill, on behalf of Jabodetabek Waste Management Corporation or TPA Banter Gebang. In order to implement of 1TF technology in Jakarta's city, it needs a socio-engineering design. Targets of socio - engineering design are changing a society mindset from "Not in My Backyard Syndrome" into "responsibility of my own waste". Concepts of waste management offered by external parties should go through strict selection procedures. A tender should be held by the administration to select offers made by private technology providers. Bidding should not be concerned with the selection of different technologies but with the selection of different providers of one type of technology. The city administration can focus on appointing a professional private company that has extensive experiences in handling waste. The selection process itself is governed by the National Government Regulation No. 67. of 2005 on the Cooperation between the Government and Business Entities in the Provision of Infrastructures. An ideal waste management is an integrated system of collecting, sorting and processing garbage starting from the collection all through the garbage dump sites. In order to support such integrated system, waste infrastructures and facilities should be arranged differently according to types of waste. Different containers and means of transportation should be used. Garbage trucks should be properly serviceable to prevent waste water (leachate) dripping all the way to .the dump sites, a problem the city is currently struggling to deal with.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu pemanfaatan hutan yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi adalah pengelolaan hutan produksi dengan skema Hutan Tanaman Industri. PT. BMH sebagai pemegang izin berkewajiban melaksanakan kemitraan kehutanan. Gabungan Kelompok Tani Riding Bersatu Gapoktan dan PT. Bumi Mekar Hijau PT. BMH telah menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan pada areal bergambut seluas 10.000,8 ha yang saat ini belum berjalan. Fokus Utama Exploratory Research ini ialah realisasi kemitraan kehutanan yang akan terjadi di Tahun 2022. Riset ini memiliki tujuan mengidentifikasi faktor pendorong driving force yang mempengaruhi realisasi kemitraan kehutanan, menemukan faktor penting yang memiliki ketidakpastian yang tinggi critical uncertainty serta memproyeksikan realisasi kemitraan kehutanan pada tahun 2022. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif sesuai dengan tahapan analisis skenario. Faktor pendorong driving force yang paling mempengaruhi kemitraan kehutanan adalah budaya bertani, kelembagaan, pasar dan paduserasi kebijakan perhutanan sosial degan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Faktor penting dengan ketidakpastian tinggi critical uncertainty yang mempengaruhi realisasi kemitraan kehutanan adalah paduserasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan budaya bertani. Skenario terbaik pada tahun 2022 adalah skenario gambut emas, dimana kemitraaan kehutanan yang terdiri dari agroforestri dan kemitraan tanaman pokok dapat berjalan jika perusahan mengganti akasia Acacia crassicarpa dengan alternatif bahan baku pulp dan kertas yang sesuai dengan ekosistem gambut.

---

ABSTRACT
One of the forest uses that contributes to economic growth is the management of production forests under the Industrial Plantation Forest scheme. PT. BMH as the permit holder is obliged to implement forestry partnerships. Riding Farmers Group Gapoktan and PT. Bumi Mekar Hijau PT. BMH has signed the Forestry Partnership Cooperation Agreement Manuscript of 10,000.8 ha peatland ecosystem which is currently not running. The main focus of this Exploratory Research is the realization of forestry partnerships that will occur in 2022. This research aims to identify driving forces that influence the realization of forestry partnerships, finding critical uncertainty and projecting possible forestry partnership future occurred in 2022. This research uses a qualitative approach with qualitative methods according to scenario analysis. The driving force that most influences forestry partnerships is the culture of farming that adapts to peat ecosystems, institutions, markets and the sincronization of social forestry policies and protect and manage peat ecosystems policies. Critical uncertainty that affect the realization of forestry partnerships are the implementation of policies to protect and manage peat ecosystems and farming culture. The best scenario that might occur in 2022 is the gold peat scenario, where forestry partnerships consisting of agroforestry and partnership on staple crops can work if the PT. BMH replaces acacia Acacia crassicarpa with an alternative pulp and paper raw material that is compatible with the peat ecosystem.

Abstrak :
Pengelolaan perikanan tangkap rajungan seharusnya mempertimbangkan kondisi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Namun tren hasil tangkapan per satuan upaya di Teluk Banten mengalami penurunan pada tahun 2007-2012. Tujuan riset ini adalah 1 menganalisis kondisi pengelolaan perikanan tangkap rajungan pada aspek lingkungan domain sumber daya dan domain habitat dan ekosistem , aspek sosial domain sosial dan domain kelembagaan, aspek ekonomi domain ekonomi dan domain teknik penangkapan 2 menyusun strategi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem EAFM di Teluk Banten. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuantitatif dan kualitatif, melalui observasi, wawancara, kuesioner. Kondisi pengelolaan dengan status buruk ada pada domain ekonomi 6,81 , domain sosial 15,14 , domain sumber daya rajungan 16,23 , serta domain habitat dan ekosistem 17,10 . Status pengelolaan dengan status kurang pengelolaan ada pada domain teknik penangkapan 36,96 dan status pengelolaan dengan status sedang ada pada domain kelembagaan 43,26 . Nilai agregat seluruh domain adalah 22,58 yang berarti kondisi pengelolaan perikanan tangkap di Teluk Banten kurang pengelolaan. Prioritas langkah perbaikan dilakukan pada domain ekonomi dengan nilai indeks komposit ekonomi terendah dalam jangka waktu 5 tahun pertama sebagai strategi langkah perbaikan.

---

Fishery Management of Blue Swimming Crab BSC has to include environment, social and economy aspect into consideration. However, tren CPUE of BSC in Banten Bay are tending to decline year 2007 2012. The objectives of this research are 1 analysis the status of BSC fishery management with environment aspect BSC resources domain and habitat and ecosystem domain , social aspect social domain and institution domain , economic aspect economy domain and fishing technology domain 2 develop improvement strategy of fishery management in Banten Bay. This research employed quantitative approach with quantitative and qualitative methods, through observation, interviews, and questionnaires. Poor management conditions exist in economic domains 6.81 , social domains 15.14 , domain crab resources 16.23 , as well as habitat and ecosystem domains 17.10 . Management status with less management status exists in the capture technique domain 36.96 and management status with moderate management status exist in the institutional domain 43,26 . The aggregate value of the entire domain is 22.58, which means that the condition of capture fishery for BSC in Banten Bay is poor of management. Priority improvement steps is recommended to be performed on the economic domain with the lowest composite index value within the first 5 years as a corrective action strategy.

Abstrak :
Sistem perairan memiliki nilai dan peran dalam masyarakat yaitu nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai lingkungan ekologis. Namun, peningkatan populasi dan sifat kegiatan manusia yang cenderung mengeksploitasi alam pada akhirnya mengganggu siklus air, menyebabkan degradasi lingkungan, dan juga menurunkan nilai perairan. Situ Rawa Besar adalah situ yang berfungsi sebagai kawasan resapan air, kenyataannya kualitas perairan Situ Rawa Besar rendah. Saat ini, timbul cemaran bau dari perairan Situ Rawa Besar, padahal sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah terkait pengelolaan situ. Masalah pada riset ini adalah belum diketahui kualitas perairan Situ Rawa Besar saat ini, sumber dampak dari rendahnya kualitas perairan, dan alternatif solusi terbaik dari permasalahan kualitas perairan Situ Rawa Besar terkait pengelolaan situ secara berkelanjutan. Tujuan pada riset ini adalah menganalisis kualitas perairan Situ Rawa Besar saat ini ditinjau dari parameter kimia, mikrobiologi, dan plankton, menganalisis sumber dampak, serta memilih alternatif terbaik untuk memperbaiki kualitas perairan Situ Rawa Besar. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Penetapan alternatif solusi terbaik menggunakan model AHP. Hasil riset ini menunjukkan bahwa kualitas perairan Situ Rawa Besar saat ini ditinjau dari parameter kimia, mikrobiologi, dan plankton yaitu tidak memenuhi baku mutu dan menunjukan kondisi perairan yang labil. Sumber dampak rendahnya kualitas perairan di Situ Rawa Besar dari frekuensi terbesar hingga terendah adalah alih fungsi lahan, limbah domestik cair, keramba, dan limbah domestik padat. Alternatif solusi terbaik untuk memperbaiki kualitas perairan Situ Rawa Besar ditinjau dari kriteria manfaat langsung, biaya, waktu dan partisipasi masyarakat adalah lahan basah buatan. Kesimpulan pada riset ini adalah kualitas perairan Situ Rawa Besar dapat diperbaiki dengan membangun lahan basah buatan.

---

Water systems have values and roles in society, namely economic values, social values, and ecological environmental values. However, increasing the population and the nature of human activities that tend to exploit nature ultimately disrupt the water cycle, cause environmental degradation, and also reduce the value of waters. Situ Rawa Besar is a situ that functions as a water catchment area the quality of Situ Rawa Besar waters is low. Currently, odor contamination arises from the waters of Situ Rawa Besar, even though there have been efforts by the government related to situ management. The problem in this research is that the quality of Situ Rawa Besar waters is unknown, the source of the impact of the low quality of waters, and the best alternative solution to the problem of Situ Rawa Besar waters quality related to the sustainable management of situ. The purpose of this research is to analyze the current quality of Situ Rawa Besar waters in terms of chemical and microbiological parameters, analyze the source of impacts, and choose the best alternative to improve the quality of Situ Rawa Besar waters. The method used is a mixed-method, namely quantitative and qualitative methods with a qualitative approach. Determination of the best alternative solutions using the AHP model. The results of this research indicate that the quality of Situ Rawa Besar waters in terms of chemical, microbiological, and plankton parameters is not meeting the quality standards and showing unstable water conditions. The source of the impact of the low quality of waters in Situ Rawa Besar from the largest to the lowest frequency is land-use change, liquid domestic waste, cages, and solid domestic waste. The best alternative solution to improve the quality of Situ Rawa Besar waters in terms of the criteria of direct benefits, costs, time and community participation is constructed wetlands. This research concludes that the quality of Situ Rawa Besar waters can be improved by building constructed wetlands.

Abstrak :
Sistem perairan memiliki nilai dan peran dalam masyarakat yaitu nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai lingkungan ekologis. Namun, peningkatan populasi dan sifat kegiatan manusia yang cenderung mengeksploitasi alam pada akhirnya mengganggu siklus air, menyebabkan degradasi lingkungan, dan juga menurunkan nilai perairan. Situ Rawa Besar adalah situ yang berfungsi sebagai kawasan resapan air, kenyataannya kualitas perairan Situ Rawa Besar rendah. Saat ini, timbul cemaran bau dari perairan Situ Rawa Besar, padahal sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah terkait pengelolaan situ. Masalah pada riset ini adalah belum diketahui kualitas perairan Situ Rawa Besar saat ini, sumber dampak dari rendahnya kualitas perairan, dan alternatif solusi terbaik dari permasalahan kualitas perairan Situ Rawa Besar terkait pengelolaan situ secara berkelanjutan. Tujuan pada riset ini adalah menganalisis kualitas perairan Situ Rawa Besar saat ini ditinjau dari parameter kimia, mikrobiologi, dan plankton, menganalisis sumber dampak, serta memilih alternatif terbaik untuk memperbaiki kualitas perairan Situ Rawa Besar. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Penetapan alternatif solusi terbaik menggunakan model AHP. Hasil riset ini menunjukkan bahwa kualitas perairan Situ Rawa Besar saat ini ditinjau dari parameter kimia, mikrobiologi, dan plankton yaitu tidak memenuhi baku mutu dan menunjukan kondisi perairan yang labil. Sumber dampak rendahnya kualitas perairan di Situ Rawa Besar dari frekuensi terbesar hingga terendah adalah alih fungsi lahan, limbah domestik cair, keramba, dan limbah domestik padat. Alternatif solusi terbaik untuk memperbaiki kualitas perairan Situ Rawa Besar ditinjau dari kriteria manfaat langsung, biaya, waktu dan partisipasi masyarakat adalah lahan basah buatan. Kesimpulan pada riset ini adalah kualitas perairan Situ Rawa Besar dapat diperbaiki dengan membangun lahan basah buatan. ......Water systems have values ​​and roles in society, namely economic values, social values, and ecological environmental values. However, increasing the population and the nature of human activities that tend to exploit nature ultimately disrupt the water cycle, cause environmental degradation, and also reduce the value of waters. Situ Rawa Besar is a situ that functions as a water catchment area the quality of Situ Rawa Besar waters is low. Currently, odor contamination arises from the waters of Situ Rawa Besar, even though there have been efforts by the government related to situ management. The problem in this research is that the quality of Situ Rawa Besar waters is unknown, the source of the impact of the low quality of waters, and the best alternative solution to the problem of Situ Rawa Besar waters quality related to the sustainable management of situ. The purpose of this research is to analyze the current quality of Situ Rawa Besar waters in terms of chemical and microbiological parameters, analyze the source of impacts, and choose the best alternative to improve the quality of Situ Rawa Besar waters. The method used is a mixed-method, namely quantitative and qualitative methods with a qualitative approach. Determination of the best alternative solutions using the AHP model. The results of this research indicate that the quality of Situ Rawa Besar waters in terms of chemical, microbiological, and plankton parameters is not meeting the quality standards and showing unstable water conditions. The source of the impact of the low quality of waters in Situ Rawa Besar from the largest to the lowest frequency is land-use change, liquid domestic waste, cages, and solid domestic waste. The best alternative solution to improve the quality of Situ Rawa Besar waters in terms of the criteria of direct benefits, costs, time and community participation is constructed wetlands. This research concludes that the quality of Situ Rawa Besar waters can be improved by building constructed wetlands

Abstrak :
Program perhutanan sosial adalah salah satu program unggulan pemerintah Indonesia di sektor kehutanan. Salah satu skema perhutanan sosial adalah hutan desa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Rumit dan panjangnya proses mendapatkan ijin hutan desa serta tanggungjawab yang besar telah mengindikasikan adanya ketergantungan LPHD kepada lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemerintah dalam mengelola hutan desa. Kondisi ini berpotensi menciptakan LPHD yang tidak berkelanjutan dan berkonsekuensi gagalnya pengeloaan hutan desa. Masalah ini menjadi latar belakang riset di sepuluh hutan desa yang terletak di bentang alam pesisir Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Riset ini adalah riset kualitatif dengan tujuannya menilai kinerja LPHD pada bidang ekonomi, sosial dan kelembagaan, menganalisis perubahan tutupan lahan dan merumuskan strategi keberlanjutan LPHD dalam mengelola HD. Hasil riset menunjukkan bahwa kinerja LPHD efektif pada perbaikan kondisi ekonomi dan sosial, namun masih terdapat kesenjangan akses terhadap hutan dan program ekonomi, ketidakstabilan harga serta beberapa konflik kepentingan pemanfaatan hutan. Kinerja kelembagaan dinilai telah efektif namun masalah terbesar adalah kapasitas untuk mengelola organisasi. Terjadi perbaikan tutupan hutan tetapi masih terjadi perubahan tutupan hutan untuk untuk kepentingan lain. Strategi yang sesuai adalah mobilisasi capaian kinerja LPHD untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial dan kelembagaan serta mengurangi luasan alih fungsi lahan.

---

The social forestry program is one of the flagship programs of the Indonesian government in the forestry sector. One of the social forestry schemes is village forest which is managed by the Village Forest Management Institution (LPHD). The complexity and length of the process of obtaining village forest permit and the enormous responsibility have indicated the LPHD's dependence on non-governmental organizations or government agencies in managing village forests. This condition has the potential to create unsustainable LPHD and consequently fail in village forest management. This problem is the background for research in ten village forests located in the coastal landscape of Padang Tikar, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. This is a qualitative research with the aim of assessing the performance of LPHD in the economic, social and institutional, analyzing changes in land cover and formulating a sustainability strategy for LPHD in managing village forest. The results showed that LPHD's performance was effective in improving economic and social conditions, but there were still gaps in access to forests and economic programs, price volatility and several conflicts of interest in forest use. Institutional performance of LPHD is considered to have been effective, but the biggest problem is the capacity to manage the organization. There is an improvement in forest cover but there is still change in forest cover for other purposes. An appropriate strategy is to mobilize LPHD performance achievements to address social, economic and institutional problems and reduce land use change.