Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah kompensasi merupakan masalah yang sensitif dalam hubungan ketenagakerjaan, sebab is memiliki arti kepentingan yang berbeda bagi karyawan dan manajemen organisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga keharrnonisan hubungan ketenagakerjaan, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan kompensasi yang objektif sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sistem pengelolaan kompensasi yang paling objektif adalah yang menjamin adanya keadilan atau kesetaraan yang terlihat dalam tiga dimensi,yaitu external equity, internal equity, dan individual equity. Mengacu kepada dimensi tersebut penulis menemukan indikasi adanya masalah dalam dalam pengelolaan kompensasi di Divisi Water Treatment PT S. Hal ini terlihat dari adanya pembagian beban kerja yang kurang merata diantara Account Manager yang ada di Divisi Water Treatment PT S, dimana untuk jabatan tertentu yang beban kerjanya dirasa overload diberi imbalan yang sama atau tidak jauh berbeda dengan jabatan lain yang beban kerjanya lebih ringan. Kondisi ini dapat dikoreksi dengan menggunakan sistem kompensasi yang menjamin kesetaraan internal (internal equity), sehingga tuntutan jabatan atau kualifikasi orang yang lebih tinggi dalam organisasi mendapat imbalan lebih. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan evaluasi jabatan. Sesuai dengan tujuannya, yaitu menjamin kesetaraan internal, maka metode yang digunakan adalah point factor method dan compensable factor-nya mengacu pada faktor yang dikemukakan oleh Poels (1999). Hasil evaluasi jabatan adalah diperolehnya ranking jabatan yang memperlihatkan kedudukan suatu Account Manager diantara Account Manager lainnya. Ranking ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan sistem penggajian. Namun jika PT S ingin menerapkan kesetaraan internal di dalam organisasinya dan untuk mencegah timbulnya masalah baru, maka penulis menyarankan agar dilakukan evaluasi jabatan secara menyeluruh, yaitu bagi semua divisi yang ada.

Abstrak :
Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemanfaatan dari program pembinaan kesadaran bela negara ditinjau dari sudut pandang persepsi para penerima program (peserta penataran). Pembinaan kesadaran bela negara yang demokratis merupakan bagian panting yang berfungsi untuk meningkatkan motif moral. Motif moral menjadi gambaran kecerdasan sosial dalam wujud kemampuan mengamati dan mengawasi secara komprehensif. Kemampuan ini berguna untuk menumbuhkan kemampuan partisipatif warga negara dalam wujud kemampuan melakukan kontrol sosial masyarakat dalam melayani kepentingan sistem sosial. Kontrol sosial yang dilandasi nilai moral kebangsaan melalui pembinaan kesadaran bela negara yang diikuti secara luas oleh warga negara, diharapkan mampu secara lugas mengembangkan kemampuan partisipatif warga negara berdasarkan identitas dan karakter kebangsaan yang sangat berguna bagi integritas bangsa dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil analisa data yang akurat dalam penelitian ini adalah model Analytical Hierarchy Process (AHP). Dalam metode ini, model penghitungan adalah dengan cara membandingkan hasil perhitungan pada setiap elemen untuk masing-masing hirarkinya. Untuk memudahkan perhitungan, maka antar elemen yang diperbandingkan, disusun dalam matriks berpasangan_ Dari perhitungan matriks berpasangan akan diperoleh nilai eigen vector local pada tiap hirarkinya. Dari eigen vector local selanjutnya disusun secara sintesa untuk mendapatkan nilai eigen vector menyeluruh. Nilai eigen vector menyeluruh inilah yang merupakan hasil perhitungan yang merupakan nilai akhir untuk menentukan pilihan. Dari hasil analisa data terlihat bahwa program pembinaan kesadaran bela negara menurut persepsi peserta penataran adalah cukup bermanfaat. Hal ini dapat dilihat dari nilai terbesar eigen vector menyeluruh yang menunjukkan bahwa sebanyak 73% (0,729) menyatakan bahwa program ini cukup bermanfaat.

---

The purpose of this research is to discover the benefit of the state defense awareness program observed from the perception of the program participants. The promotion of democratic state defense awareness constitutes an important part which functions to enhance the moral motive. The moral motive becomes a reflection of social intelligence in the form of the ability to observe and supervise comprehensively. The capability is useful to develop the citizens' capacity to participate in carrying out social control which is based on the nation's moral values by means of the promotion of the state defence awareness which is extensively participated in by the citizens is expected to be able to develop the citizens' participated capacity based on the national identity and character which is very useful for the nation's integrity in the framework of ensuring the sustainability of the nation and the state. The research methodology employed to obtain the accurate result of data analysis in this research is the Analytical Hierarchy Process (AHP). In this model, the calculation is conducted by comparing the result of calculation in each element for the respective hierarchy. To make the calculation more simple, the elements to be compared are arranged in paired matrix. Based on the calculation of the paired matrix the local eigen vector value in each hierarchy will be obtained. Based on the local eigen vector subsequently it is arranged synthetically to obtain the overall eigen vector value. The overall eigen vector value constitutes the result of calculation which constitutes the final value to determine the option. Based on the data analysis it can be observed that the state defense awareness promotion program is quite beneficial in the opinion of the program participants. It can be seen from the biggest overall eigen vector value which indicates that 73% (0,729) of the participants state that this program is quite beneficial.

Abstrak :
Otonomi Daerah telah memberikan peluang yang luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatur daerahnya, termasuk memanfaatkan sumber daya alam daerah sebagai modal pembangunan. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat akan sangat menentukan dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah akan meningkatkan ketahanan daerah. Kajian penelitian ini tentang "Hubungan Antara Penambangan Pasir Dengan Ketahanan Daerah, Studi Kasus Kabupaten Magelang". Adapun titik berat atau fokus penelitian adalah Peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Dampak Penambangan Pasir Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang Untuk Mendukung Ketahanan Daerah. Permasalahan ini sangat menarik perhatian, meilgingat penambangan pasir Gunung Merapi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Magelang. Permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagainnana peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dan partisipasi masyarakat mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, apakah penambangan pasir Gunung Merapi mendukung pembangunan daerah, dan apakah kegiatan usaha penambangan pasir Gunung Merapi mendukung Ketahanan Daerah, Untuk mengukur hubungan variabel, peneliti mengujinya dengan teknik analisa statistik. Lokasi penelitian di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dengan menggunakan metode penelitian survey dan jumlah sampel responden 100 orang melalui purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan metode deskriptif, sedangkan untuk mengukur korelasi antar variabel menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment (r). Berdasarkan tolak ukur variabeI, maka peranan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi belum optimal. Meskipun, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan berbagai kebijakan, tetapi masyarakat masih menilai bahwa upaya pemerintah belum seperti yang diharapkan. Partisipasi masyarakat menunjukkan kondisi yang sama, masyarakat belum secara penuh berpartisipasi dalam mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi. Partisipasi masyarakat masih terbatas dalam keinginan, belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam hal pembangunan daerah menunjukkan bahwa kontribusi penambangan pasir cukup besar terhadap pemasukan kas daerah, tetapi tidak banyak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kehidupan masyarakat. Terhadap Ketahanan Daerah, dilihat dari aspek kesejahteraan dan aspek keamanan adanya penambangan pasir memiliki dua sisi yang kontradiktif, disatu pihak menguntungkan tetapi dilain pihak merugikan. Dilihat dari perhitungan korelasi antar variabel, diketahui korelasi dari peranan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dengan pembangunan daerah sebesar 0,32, maka ada korelasi positif pada kategori rendah. Hal ini berarti hipotesa diterirna. Dengan demikian, perlu upaya yang lebih keras lagi dari Pemerintah Kabupaten Magelang dengan melibatkan sejauh mungkin partisipasi masyarakat mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi, sehingga dapat lebih mendukung pembangunan daerah dan Ketahanan Daerah.

---

Local autonomy has been giving a wide range of opportunity for the people and local government in administering their region, including in using natural resources as a capital. Therefore the role of local government and participation of local people would significantly determine the development of the region. Accordingly the success of local development will increase the regional resilience. This research observes "the Relations between Sand Mining Activities and Regional Resilience, with the case study of Magelang Regency." The focus of the research is on the role of Magelang Regency government and the participations of Magelang people in overcoming the impact of sand mining in Mount Merapi, located in Srumbung District, Regency of Magelang, in supporting the regional resilience. This issue attracts immense attention, considering the sand mining at Mount Merapi is one of the main problems faced by Magelang Regency. The research question is how have the role of Magelang government and the participations of Magelang people in overcoming the impact of sand mining at Mount Merapi, have the sand mining support the local development, and have the sand mining activities support the regional resilience. In measuring the relations between variables, the research tested it by using statistical analysis technique. The location of the research was at Srumbung Districts, Regency of Magelang, using the survey research method, and by respondent samples of 100 people through purposive sampling. Research instruments used in the research are questioners and interviews. The technique used to analyze the data was descriptive method. And in order to correlate between variables, the Pearson Product Moment correlation technique (r) was used. Based on variable indicators, Magelang Government roles in overcoming the impact of sand mining activities has not yet optimal. Even though the government of Magelang Regency has been launching a series of policy, but still the Magelang people perceived that government efforts are not as expected. Participations of the people of Magelang showed similar condition that the people have not been fully participated in overcoming the impact of sand mining at Mount Merapi. The participations of Magelang people is still limited to desire, not yet implemented in a concrete way. Related to local development, result of the research showed that the sand mining activities have major contribution for the regency income, but still not giving influence for the people live. Related to Regional Resilience, viewed from the prosperity and security aspects, the sand mining have two contradicting side, in one hand it give benefits, but in other hand it brings costs. Viewed from the relations between variables, correlations of the role of local government and the people participation with the local development is 0,32. This means that there is positive correlations, but in low category. Thus, it is needed a stronger efforts from the Magelang Regency government through involving Magelang people participation in managing the impact of sand mining activities at Mount Merapi, so that it could give more supports for the local development and regional resilience.

Abstrak :
Buruh tani merupakan suatu pekerjaan yang banyak ditekuni oleh masyarakat Indonesia terutama yang tinggal dipedesaan dalam rangka untuk mensejahterakan keluarganya. Pekerjaan buruh tani yang ditekuni secara profesional dan didukung dengan bentuk hubungan kerja yang baik akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga buruh tani. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh buruh tani (Xi) dan bentuk hubungan kerja (X2) terhadap kesejahteraan keluarga buruh tani (Y) di Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi serta bagimana hubungannya dengan ketahanan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode suervey dengan menggunakan kuesioner untuk menjaring persepsi buruh tarsi Rimbo Bujang sebanyak 96 orang sebagai responder. Di samping itu, untuk mengumpulkan data digunakan juga teknik observasi, dan wawancara serta studi dokumentasi. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik Cluster Sapling (Area Sampling). Data dianalisa dengan menggunakan metode statistik korelasi dan regresi sederhana serta regresi berganda. Hasil penelitian menemukan pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pekerjaan buruh tani terhadap kesejahteraan keluarga yang artinya bahwa semakin ditekuni pekerjaan buruh tani akan semakin meningkat kesejahteraan keluarga sebaliknya semakin malas buruh tani bekerja maka akan semakin tidak baik kesejahteraan keluarga. Karena koefisien determinasi korelasi (r2) =0,498 maka terdapat 49,8% kesejahteraan keluarga buruh tani disebabkan oleh pangaruh profesinya sebagai buruh tani. Kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan bentuk hubungan kerja terhadap kesejahteraan keluarga yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi (r2) = 0,527 maka terdapat 52,7% kesejahteraan keluarga buruh tani disebabkan oleh pengaruh bentuk hubungan kerja yang dijalankan. Ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara buruh tani dan bentuk hubungan kerja terhadap kesejahteraan keluarga yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi (r2) = 0,609 hal ini berarti 60,9 % kesejahteraan keluarga buruh tani disebabkan oleh pengaruh profesi buruh tani dan bentuk hubungan kerja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya kesejahteraan keluarga, mempengaruhi terhadap berbagai aspek ketahanan nasional seperti aspek keamanan yang semakin kondusif, aspek ekonomi yang membaik dan aspek-aspek sosial lainnya yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan harmonis dan penuh toleran. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan khususnya bagi masyarakat yang menekuni profesi buruh tani, para petani dan pemerintah dalam menentukan langkah untuk bekerja, mengerjakan dan membuat kebijakan sehingga tidak salah yang mengakibatkan kerugian bagi semua pihak.

---

Many Indonesian people, especially those living in rural areas, work as farm workers to support their families. The occupation as farm workers which is carried out professionally and supported by good work relations will affect the level of the farm worker's family's welfare. This research is aimed at testing the effect of the farm workers (Xl) and the form of work relations (X2) on the welfare of the farm worker's family (Y) at Rimbo Bujang, Tebo Regency, the Province of Jambi and also the correlation with the national resilience. The method of the research which is employed is the survey method by using questioners to obtain the perception of 96 farm workers of Rimbo Bujang as respondents. Besides that, to collect data, the observation method, interview, and documentation study are also employed. Samples of the research is determined by means of Cluster Sampling (Area Sampling) method. The data are analyzed by using statistical correlation method and simple regression as well as doubled regression methods. The result of the research are firstly, there are positive and significant effects of farm worker's occupation on the family welfare which means that when the farm workers intensify their work, the family welfare will improve and on the other hand, if the farm workers are lazy, the family welfare will decrease. Because the correlation determinant coefficient (r2) = 0.498 hence 49.8% of the farm workers' family's welfare is the result of the occupational effect as farm worker. Secondly, there is positive and significant effect of work relations on the family welfare which is indicated by the determinant coefficient (r2) = 0.527; hence 52.7% of the farm workers' family's welfare is the result of the work relations which is performed. Thirdly, there is significant effect of farm workers and work relations on the family welfare which is indicated by the determinant coefficient (r2) = 0.609, which means 60.9 % of the farm workers' family's welfare is the result of the occupational effect of the farm workers and the type of work relations. The result of the research also indicates that the increasing family, welfare affects several aspects of national resilience such as the security aspect which becomes more 'conducive, the economic aspect which gets better and the other social aspects which are related to the community livelihood are harmonious and full of tolerance. It is expected that the result of this research will be useful as an input, especially for the community who work as farm workers, the farmers and the government in determining the steps to prepare and make the policy so that there are no mistakes which are harmful for all the parties.

Abstrak :
Sejak Indonesia merdeka hampir 60 tahun lalu, kementerian negara atau kabinet telah mengalami berbagai perubahan, pengurangan dan penambahan bahkan pernah jumlah kementerian mencapai angka 100. Berdasarkan pemahaman atas kondisi tersebut, maka kebutuhan pengaturan tentang kementerian negara menjadi sangat panting untuk segera dilakukan. Kendatipun masih merupakan hak prerogratif presiden, namun presiden setidaknya diberikan koridor kebijakan agar tidak begitu saja membentuk dan membubarkan institusi kementerian tertentu. Dengan adanya koridor kebijakan tersebut, sesungguhnya juga makin menegaskan bahwa kekuasaan presiden bukan tak terbatas. Dinamika perubahan lingkungan menghendaki pemerintah membangun komitmen untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik dan profesional, agar dapat menjawab semua tantangan dan kompleksitas dinamika masyarakat. Oleh karena itu organisasi-organisasi pemerintah termasuk diantaranya Kementerian Negara harus diarahkan menuju terbentuknya lembaga yang adaptif, responsif, berorientasi pada pelayanan publik, profesional serta sejauh mungkin terlepas dari kepentingan politik praktis yang cenderung bersifat sesaat dan primordial, dan dapat menjadi sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa. Tesis ini berjudul "Penataan Kelembagaan Organisasi Kementerian Negara Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional°. Penelitian Tesis ini dilakukan di instansi pemerintah pusat, bertujuan untuk mengetahui perkembangan cistern kementerian negara selama ini dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Penelitian menggunakan metoda diskriptif analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut teridentifikasi profit organisasi Iembaga kementerian negara yang melaksanakan tugas pemerintahan selama ini dart dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kementerian negara. Hasil tersebut kemudian untuk merumuskan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan kementerian negara dalam melaksanakan tugas clan fungsinya agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta merumuskan bagaimana lembaga kementerian negara dapat berperan dalam upaya peningkatan ketahanan nasional.

---

Indonesian has been freedom since 60 years ago, the form and number of state ministries or the cabinet have been changing many times. Even in one period the number of the state ministries had reached a hundred. According from understanding of this situation, the need of a regulation in forming any state ministriy has become urgent and important. Although it is still the President's prerogative, the President should be given a clear guidance so that the President shall not forming or dismissing any state ministry easily. With this guidance, it is implicitly explained that the President's power is not limited.The change of the country's condition forces the government to commit in creating a better and more professional institution so that it can answer all available challenge and the public complexity. In achieving those commitments, government's organizations, including the state ministry, should be able to be projected to become adaptive, responsive, public service oriented, and professional. However, the state ministry should avoiding a situation where it becomes a political tools that tends to be short term and primordially. The state ministry should become glue for the Nation. This thesis has title " Settlement of the State Ministries Organization as Effort for Improvement of National Resilience ". The research of this Thesis was conducted in the Central government institution, under two primary aims namely to know growth the system of the state ministry during the time and which factors can influence the state ministries growth. The research of this thesis is being arranged in the qualitative, descriptive-analytic method. Pursuant to the research, it has identified the organizational profile of institute of the state ministries executing duty of governance during the time and the bases which require to be paid attention to in forming of the state ministries. According this result can be formulated how to make government done by the state ministries in executing its function and duty in order to effectively and efficient, and also can be formulated how institute of state ministries earn playing a part in for effort of improvement of national resilience.

Abstrak :
Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang sangat rawan konflik antar wargalantar kampung. Frekuensi konflik antar warga antar kampung di Kabupaten Indramayu terutama selarna tahun 1997-2001 sangat tinggi. Konflik tersebut telah menimbulkan kondisi keamanan dan ketentraman yang tidak kondusif yang berdampak pada lemahnya ketahanan daerah dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memiliki kewajiban untuk memainkan peranannya sebaik mungkin dalam menyelesaikan dan mencegah konflik tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya konflik antar warga/antar kampung di Kabupaten Indramayu yang menyebabkan lemahnya ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Mengungkap upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan konflik antar warga antar kampung dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Mengungkap peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam mencegah konflik anlar warga antar kampung dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Data tentang hal tersebut, dikumpulkan dengan cara wawancara secara mencatat, observasi dan studi dokumentasi. Adapun jenis penelitian yang peneiili lakukan adalah metode kualitatif deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualilatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong struktural yang mana yang menyebabkan konflik antar wargalantar kampung adalah karena penduduk Indramayu khususnya para pemudanya bersifat tempramental sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan. Faktor lainnya adalah tingginya solidaritas antar selama warga masyarakat, serta ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan terhadap aparat pemerintah. Sifat tempramental atau agresivitas perilaku terutama disebabkan oleh pengaruh minuman keras dan pengangguran. Faktor lainnya yang juga turut menentukan adalah tingginya angka kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut terutama dengan cara-cara konsiliasi (perdamaian). Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah konflik tersebut dengan cara menekan dan meminimalisir faktor-Faktor determinan penyebab konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memang cukup berhasil dalam menekan frekuensi konflik. Meskipun demikian, upaya pencegahan konflik belum optimal karena masih banyak menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga potensi konflik antar warga/antar kampung di Kabupaten lndramayu masih besar.

---

The Regency of Indramayu is one of the Regencies in West Java which is prone to violence among members of the society/kampong. The frequency of the conflict among society members especially from 1997 until 2001 was very high. Those conflicts have created a non conducive situation for the safety and tranquility of the region, and they have weakened the resilience and hampered the development of the region. In that case, the government of Indramayu Regency has some obligations to perform their best in solving and preventing those conflicts. The objectives of this research are : To identify any factors causing the conflicts among society members/kampong which have weakened the resilience of Indramayu Regency. To reveal all the efforts done by the government of Indramayu Regency in preventing and solving the conflicts among the society members/kampong so that it can enhance the resilience of Indramayu Regency. To reveal the role of Government of Indramayu Regency in preventing conflicts among society members/kampong in order to enhance the resilience of Indramayu Regency. All data are gathered through interview, observation and documentation study. The researcher has conducted a descriptive qualitative research and the method used is qualitative method. The result of the research shows that the main factors of the structural drive which have caused conflicts among people/kampong is that inhabitants of Indramayu, especially the young men are reckless so that they are easily provoked to commit violence. Other factors involve a high solidarity among society members, and the inability to trust, together with the dissatisfaction toward the local government. The reckless and aggressive behavior is mainly caused by alcoholic beverages and unemployment. Other important factors are the abject poverty and the low educational level of the inhabitants. The local Government of Indramayu Regency has conducted many activities to solve the conflicts especially by using reconciliation to seek for peace. The local Government of Indramayu Regency has also done several efforts to prevent the conflicts by suppressing and minimizing the determined factors of the conflicts. The result of the research shows that the Local Government of Indramayu Regency has been successful in suppressing the frequency of the conflicts. Yet, the efforts in preventing the conflict have not really been optimum because there are still many obstacles in the process of achieving it. In that case, the potential conflicts among the society members/kampong in Indramayu Regency are still very high.

Abstrak :
Setiap bangsa dan negara selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk maksud tersebut diselenggarakan sistem pertahanan keamanan negara. Agar pelaksanakan sistem pertahanan keamanan dapat terlaksana dengan baik, maka setiap warga negara harus memiliki kesadaran, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran, hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada setiap warga negara, yang paling efektif ialah melalui jalur pendidikan, yang disebut sebagai "Pendidikan Pendahuluan Bela Negara". Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, diberikan sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas. Sedangkan tahap lanjutan diberikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk Pendidikan Kewiraan. Proses penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dikalangan mahasiswa akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, apabila mereka bersikap "favorable" terhadap Pendidikan Kewiraan. Guna mengetahui apakah mahasiswa bersikap "favorable" atau tidak terhadap Pendidikan Kewiraan, maka diperlukan pengukuran sikap mereka terhadap Pendidikan Kewiraan. Penelitian dilakukan pada awal Maret hingga akhir Mei 1997 di wilayah DKI Jakarta. Responden utama dalam penelitian ini ialah mahasiswa Jakarta, dengan sampel 100 mahasiswa, yang berasal dari 1 Perguruan Tinggi Negeri, 1 Sekolah Tinggi Kedinasan, dan 3 Perguruan Tinggi Swasta; yang dilakukan secara "non-probability sampling". Pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan skala Likert, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik "Chi-Square" dan "Contingency coefficient", dengan taraf signifikan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95 %. Hasil penelitian menunjukkan secara kuantitatif 74 % mahasiswa Jakarta bersikap "favorable" dan yang bersikap "unfavorable" hanya 26% saja. Secara kualitatif sikap mahasiswa Jakarta terhadap Pendidikan Kewiraan tergolong "favorable" dengan "intensitas lemah", dengan nilai sikap rata-rata 85,49 ± 25,39, sedangkan estimasi terhadap populasi jangka panjang 80,02 < µ < 90,47. Tes hipotesis menunjukkan; motivasi dan perasaan sebagai faktor internal--mempunyai korelasi positif dengan sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan. Sedangkan faktor eksternal yang mempunyai korelasi positif dengan sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan ialah . Pertama, dosen, mencakup : Penampilan dosen, kemampuan dosen, dan keterbukaan dosen.Kadua, pemahaman (pengetahuan) anggota keluarga tentang Pendidikan Kewiraan. Mengingat jumlah mahasiswa Jakarta yang bersikap "favorable" terhadap Pendidikan Kewiraan lebih banyak dari pada yang bersikap "unfavorable", maka Pendidikan Kewiraan dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan nasional. Sekalipun demikian--secara kualitatif sikap mahasiswa Jakarta terhadap Pendidikan Kewiraan intensitasnya masih tergolong lemah, sehingga perlu ditingkatkan. Karena sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan sangat berkaitan dengan faktor dosen Kewiraan dan materi Pendidikan Kewiraan, maka perlu adanya peningkatan dalam kualitas maupun kuantitas dosen Kewiraan serta perlu adanya kaji ulang terhadap materi Pendidikan Kewiraan secara terus menerus.