Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara RI memiliki dua permasalahan utama terkait dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, yaitu 1) predikat penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang belum sesuai dengan harapan reformasi birokrasi, dan 2) sistem manajemen kinerja terpadu yang belum diimplementasikan sepenuhnya. Kementerian Sekretariat Negara RI telah menerapkan sistem manajemen kinerja organisasi untuk mengelola kinerjanya dan mendukung keberhasilan program reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan unsur-unsur dalam tahapan sistem manajemen kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode studi literatur, wawancara dan observasi, serta penyebaran kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada unit-unit kerja yang berkaitan langsung dengan penerapan sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI. Berdasarkan hasil survei terhadap 55 responden, penerapan sistem manajemen kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa tahapan yang perlu diperbaiki penerapannya.

---

ABSTRACTImplementation of bureaucratic reform in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia has two major problems related to the capacity and performance accountability : 1) the appraisal result of government agencyperformance accountability that have not been in line with expectations, and 2) integrated performance management system that has not been fully implemented. Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia has implemented a performance management system for managing organizational performance and support successful bureaucratic reform program. Objective of this research are to describe and evaluate the implementation of the elements in each step of organization performance management system in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. The method used in this research is descriptive quantitative method of literature review, interviews and observations,and questionnaires. This research was conducted at organization unit related to the implementation of performance management systems in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. Based on the survey result of 55 respondents, the implementation of the organization performance management system in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia has been well implemented, however there are several steps that need to be improved."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dibandingkan dengan anggaran fungsi legislasi DPR dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan artikel internet yang berhubungan dengan topik serta data yang telah didokumentasikan, dan penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara kepada respondenresponden yang terkait, serta mengumpulkan data-data tertulis dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisiendalammenghasilkan RUU yang disahkan dibandingkan dengan anggaran yang direalisasikan karena anggaran yang direalisasikan untuk setiap RUU semakin besar setiap tahunnya. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dalam menghasilkan RUU yang disahkan selama periode 2011-2013 tidak efisien karena hanya 13 dari 40 RUU yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Semakin lama jangka waktu RUU diselesaikan, maka akan semakin tidak efisien. Berdasarkan aspek ruang lingkup, terdapat perubahan struktur kegiatan dalam pembentukan dan pembahasan RUU mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi adalah target Prolegnas yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat diselesaikan secara optimal, terbatasnya waktu pembentukan dan pembahasan RUU, rendahnya produktivitas anggota DPR dalam menghasilkan RUU untuk disahkan,dan pembahasan RUU yang kadang bersifat politis sehingga pembahasannya melewati jangka waktu yang telah ditetapkan. Penulis menyarankan perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran pembentukan dan pembahasan RUU agar lebih efisien.

---

This thesisis intended to find outthe efficiency ofthe House of Representativesin legalizing Draft Law compared with the House of Representatives? legislation functions budget and identify the factors that influence the Parliament legislative function budget absorption. The research methodologies usedare literature study by reading and studying books, literature, journals, and internet articles related to the topic as well as data that has been documented and field research by conducting interviews with there lated respondent sand collecting written data and information required related to the execution of the duties. Based on the cost aspect, the House of Representatives was not efficient in legalizing a Draft Law compared to the realized budget because the budget is realized for a Draft Law getting bigger every year.

Based on the time aspect, the performance of the House of Representatives in legalizing a Draft Lawwas not efficient because only 13 of 40 of Draft Law can be solved in a year. The longer period of time Draft Law is settled, it will be not efficient.Based on scope aspect, there are structural changes in forming and discussing of the Draft Law refers to the Law No.12/2011.

Factors affecting absorption legislative function are the Prolegnas target that is too high that cannot be solved optimally, the limited time of forming and discussing the Draft Law, low productivity in solving Draft Law, and the discussion of the Draft Lawsometimes very political and bring to tardiness. Author suggests necessary improvements in the preparation of activities and budget on forming and discussing of the Draft Law to make it more efficient."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peranan Bagian Pengawasan Internal serta memberikan perancangan audit kinerja di Bagian Pengawasan Internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kapabilitas Bagian Pengawasan Internal pada peranannya dalam organisasi masih berada pada Level I. Initial yang ditunjukkan melalui sempitnya lingkup kerja audit metodologi audit yang sederhana, kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi, dan keahlian auditor serta kedudukan yang kurang independen dalam struktur organisasi Setjen DPR. Hal tersebut mengakibatkan hasil pengawasan belum memberikan kontribusi bagi keberlangsungan organisasi dalam pencapaian tujuan karena rendahnya kualitas informasi dalam laporan dan menjadikan lemahnya peranan Bagian Pengawasan Internal dalam organisasi. Untuk meningkatkan perannya Bagian Pengawasan Internal perlu untuk meningkatkan jenis layanan auditnya melalui identifikasi kebutuhan pimpinan akan informasi dan menerapkan metodologi audit kinerja dalam pelaksanaan auditnya. Dengan menerapkan audit kinerja yang didahului dengan perencanaan yang matang untuk menentukan tujuan kriteria dan program pengujian terinci auditor dapat memandang lebih luas suatu permasalahan dan menemukan masalah yang lebih krusial yang mempengaruhi kinerja baik terhadap satu unit kerja maupun pengaruhnya kepada kinerja organisasi secara keseluruhan sehingga dapat membantu auditor dalam merumuskan rekomendasi menjadi tepat sasaran dapat dilaksanakan dan bertujuan untuk perbaikan operasional sehingga dapat menyediakan informasi yang membantu pimpinan dan unit kerja dalam pencapaian tujuan.

---

ABSTRACTThis research aims to determine the role of Internal Control Section and provide performance audit design on Internal Control Section. This research used a qualitative approach and collect the data research through interviews and documentation studies. The results of this research concluded that the role of Internal Control Section at the level of capability is at Level 1 ndash. Initial that indicated by the narrow scope of the audit lack of audit mehodology lack of competence and skill development activities of auditors as well as lack of its positions within the organizational structure. This affect to the contribution of the audit results to organization rsquo s sustainability and organizational accomplishment due to the low quality of the information in the audit report and weaken the role of Internal Control Section To enhance its role the Internal Control Section necessary to improve the types of audit services by identifying the leaders rsquo needs for information and apply performance audit methodology in the implementation of the audit. By applying the performance audit that preceded by planning process to determine the objectives criteria and detailed test program the auditor can seek at a wider problem and find more crucial issues that affects the performance of both the unit and its influence on the performance of the organization as a whole so that the auditor can formulate better recommendations and aim operational improvements so can provide information that helps leaders and managersin the achievement of goals."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014).;ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014).;ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kementerian Perindustrian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Kementerian Perindustrian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dijalankan mengunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual SAIBA bersifat mandat dan dikomunikasikan melalui pelatihan pegawai. Metode pencatatan perpetual dan metode penilaian harga terakhir pada akuntansi persediaan dipersepsi partisipan sebagai hal yang rumit. Hambatan yang teridentifikasi antara lain pegawai berlatar belakang pendidikan non-akuntansi dan kelemahan aplikasi.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the implementation of accrual based accounting in Ministry of Industry. This qualitative research uses case study as an approach and takes Ministry of Industry as the object of research. Results of this study indicate that accrual accounting using the Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual SAIBA is mandated and communicated through employee training. Perpetual recording method and last price valuating method for inventory accounting are perceived as a complicated thing. Detentions that identified include employee non accounting educational background and the weakness of application system."

"Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Risk Based Internal Audit RBIA dan perencanaan audit dengan pendekatan risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan checklist tingkat kematangan risiko, wawancara, serta simulasi pemeringkatan risiko sederhana. Penghambat pelaksanaan RBIA secara optimal yaitu: sumber daya manusia; waktu audit; software audit; komitmen pimpinan; prioritas risiko; penilaian risiko; peraturan, prosedur, dan kebijakan; audit; serta monitoring dan evaluasi. Penghambat perencanaan audit dengan pendekatan risiko secara optimal yaitu: faktor risiko; auditor tidak berpartisipasi dalam rapat pembahasan faktor risiko; serta auditor tidak mengevaluasi ulang faktor risiko. Kata kunci:Faktor penghambat pelaksanaan RBIA; faktor penghambat perencanaan audit dengan pendekatan risiko; faktor risiko; kementerian perindustrian; manajemen risiko; program kerja pengawasan tahunan; risk based internal audit RBIA ; sistem pengendalian internal.

---

This qualitative descriptive study aims to determine the factors that hinder the implementation of Risk Based Internal Audit RBIA and planning the audit with risk approach in the Inspectorate General of the Ministry of Industry. This study is using questionnaires, checklists of risk maturity level, interviews, and simple risk scoring simulation. The study shows that inhibiting optimal implementation of RBIA are human resources audit time audit software management commitment risk priority risk assessment regulations, procedures, and policies audit and monitoring and evaluation. Inhibiting the audit plan using risk approach run optimally are the risk factors auditor does not participate in the meeting discussion of the risk factors and the auditor are not re evaluate risk factors, etc. Keywords Annual supervision work program internal control system ministry of industry obstacles in implementing RBIA approach obstacles in implementing risk based audit planning risk factor risk management risk based internal audit RBIA."

" ABSTRAK<>br>Prosedur audit atas PT OGP Indonesia dilakukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengakuan pendapatan PT OGP Indonesia khususnya transaksi bill and hold sudah sesuai dengan PSAK 23 Revisi 2014 . Dari hasil proses audit yang sudah dilakukan bahwa akun pendapatan PT OGP Indonesia telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. Prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP PwC telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

ABSTRACT<>br> The audit procedures of PT OGP Indonesia is done to have assurance that revenue recognition especially from bill and hold transaction is agree with PSAK 23.From the results that revenue rsquo s account has been presented fairly and free from material misstatement. The audit procedures which are applied by the public accountant firm, have complied with the theory and the standards which prevail."