Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas tentang jaringan maritim Mandar dari pelabuhan "kembar" Pambauwang dan Majene di Selat Makassar. Terdapat tiga pertanyaan penelitian. Pertama, pola jaringan seperti apa yang terbentuk dari pelabuhan kembar pada periode 1900-1940; kedua, bagaimana fungsi pelabuhan kembar di tengah perubahan politik 1941-1951; ketiga, mengapa terjadi kemerosotan jaringan maritim Mandar 1952-1980. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini menggunakan kategori pelabuhan dari Leong Sau Heng (1990) dan Susanto Zuhdi (1999). Berbagai sumber yang digunakan berupa sumber lokal (lontara Mandar), arsip, surat kabar, dan sejarah lisan. Ini adalah penelitian sejarah dengan pendekatan struktural dari Fernand Braudel (1972) yang dikembangkan Adrian B. Lapian (1986) dan R.Z. Leirissa (1990).Hasilnya adalah empat karakteristik jaringan maritim: pertama, keberadaan pelabuhan kembar yang saling mengisi dan bersaing; kedua, jangkauan pelayaran meliputi hampir seluruh perairan Nusantara, bahkan sampai Singapura, Malaysia, dan Filipina; ketiga, pola pelayaran yang terbentuk berupa pelayaran pantai, pelayaran selat, pelayaran lintas selat, dan pelayaran lintas laut; dan keempat, pola usaha yang dikembangkan terdiri atas pelayaran-perdagangan dan pelayaran. Karakteristik tersebut dijumpai dalam tiga fase sejarah: masa kejayaan (1900-1940), masa bertahan (1941-1951), dan masa kemerosotan (1952-1980). Eksistensi dan karakter jaringan maritim Mandar ditentukan oleh keberfungsian pelabuhan kembar di Selat Makassar.Dengan mengkaji jaringan masyarakat bahari, sejarah Indonesia tidak lagi dilihat dari geladak kapal VOC (J.C. van Leur) atau Neerlandocentric, tetapi dari perahu dan sudut pandang pelaut kita (Indonesia sentris). Peran pelaut Mandar, dalam mewujudkan negara maritim, sejauh ini terabaikan dalam sejarah. Karena itu, tujuan studi ini selain menerapkan perspektif Indonesia sentris, juga ruang bagi pelaut Mandar dalam penulisan sejarah maritim Indonesia.

---

This dissertation discusses the Mandarese maritime network of so-called "dual harbors" of Pambuawang and Majene in the Makassar Strait. Three research questions to be answered. First, network pattern had been developed since the first time the harbors made (1900-1940). Second, the functions of the harbors amidst of national political change (1941-1951). Third, why there was a decline in Mandar maritime network in 1952-1980?. In order to answer the questions, this study utilizes harbor categories developed by Leong Sau Heng (1990) and Susanto Zuhdi (1999). There are various resources to be employed, local manuscripts (lontara Mandar), official archives (both colonial and national), newspaper and oral history among others. This is historical research and using structural approach made by Fernand Braudel (1972) and further developed by Adrian B. Lapian (1986) and R. Z. Leirissa (1990).The results are four main characteristics of their networks. First, their complementing and competing functions. Second, reaching almost all parts of Indonesia and even Singapore, Malaysia and Phillippines. Third, their sea voyage patterns which include several types such as coastal, straits, straits crossing and seaborne crossing. Fourth, the developing pattern of ways in doing their business which comprises seaborne trade. It could be divide into three periods: rise (1900-1940), endure (1941-1951) and decline (1952-1980). The main function of the harbors led to the sustainability of the Mandarese maritime networks.By focusing on maritime network, Indonesian historiography is no longer being viewed from the deck of the Dutch ship (J. C. van Leur) or "neerlandocentric", but rather from prahu and Indonesian sailors' point of view or Indonesian perspective. The roles of Mandarese sailors in the making of maritime state, are somehow neglected. Therefore this study aiming to put it on Indonesian perspective and giving space for Mandarese sailors in Indonesian maritime historiography."

"Studi ini menjelaskan upaya penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil, atau dikenal dengan istilah reforma agraria, di wilayah perkebunan Jember, Jawa Timur tahun 1942-74. Perkebunan adalah produk dari sistem kolonialisme yang tidak saja bentuk struktur agrarianya tidak adil tapi juga cenderung eksploitatif. Inilah yang menjadi alasan dilakukan proses perubahan struktur agraria di wilayah perkebunan dari corak kolonial ke nasional. Partisipasi masyarakat perkebunan sangat penting untuk dijadikan patokan dalam penataan tersebut. Sepanjang periode disertasi ini, masyarakat perkebunan bukanlah sebagai suatu objek yang statis dan mekanis. Studi ini memanfaatkan sumber lisan, tulisan serta foto untuk melihat struktur agraria di wilayah perkebunan. Perubahan struktur agraria, dinamika sosial, politik, dan ekonomi serta sejarah perkebunan Jember dari perspektif masyarakat perkebunan menjadi fokus studi ini.

---

known as agrarian reform in Jember plantation area, East Java, 1942-1974. Plantation was a product of colonialism system which did not only engender unfair agrarian structures, but also tended to be exploitative. This condition became a reason for conducting process of changing of agrarian structure in plantation area, from colonial to national pattern. During the period of this dissertation, plantation societies were not a static and mechanistic object. This study uses oral, written, and photographs sources for viewing agrarian structure in plantation area. The changes of agrarian structure, the dynamics of social, politic, and economic, and the history of Jember plantation from the perspectives of plantation societies become the focus of this study."

"Disertasi ini membahas dinamika pariwisata di Hindia Belanda tahun 1891-1942. Dari perubahan penggunaan konsep vreemdelingenverkeer lalu lintas orang asing menjadi toeristenverkeer lalu lintas wisatawan di Hindia yang kemudian bermakna toerisme/ tourisme pariwisata dapat dilihat dinamika kegiatan pariwisata di wilayah tersebut, mulai dari kemunculan hingga keruntuhan.Tujuan utama penelitian ini adalah mengungkapkan dinamika kegiatan pariwisata di Hindia-Belanda, dari proses pembentukan embrio kegiatan pariwisata hingga situasi pada masa pendudukan Jepang. Pariwisata di sini adalah kegiatan yang merupakan konstruksi budaya dari barat yang dipraktikkan di Hindia, terutama kegiatan pariwisata yang diatur dan bersifat massal.Sebagai alat bantu analisis digunakan pendekatan siklus Arnold Toynbee yang diawali dengan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Pendekatan ini dipadukan dengan konsep Tourism Area Life Cycle TALC dari Richard W.Butler, terutama digunakan untuk menganalisis perkembangan objek wisata di Hindia-Belanda. Ada tujuh tahap yang diajukan Butler. Tahap pertama berupa exploration penjelajahan, lalu involvement keterlibatan . Tahap berikut adalah development pembangunan, setelah itu consolidation konsolidasi. Berikutnya adalah stagnation stagnasi. Pasca stagnasi ada dua bagian yaitu decline penurunan dan rejuvenation peremajaan. Pendekatan lain adalah konsep asosiasi sukarela voluntary association dibantu dengan agency untuk menganalisis proses pembentukan berbagai organisasi/klub yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa embrio kegiatan pariwisata di Hindia muncul pada akhir abad ke-19. Kemunculan itu ditandai dengan kegiatan-kegiatan organisasi sukarela di beberapa kota besar di Hindia yang mengacu pada organisasi di negeri induk dan gagasan beberapa individu yang berprofesi sebagai pendeta, jurnalis, praktisi perhotelan, pegawai pemerintah. Kegiatan pariwisata di Hindia yang diatur ditandai dengan pembentukan Vereniging Toeristenverkeer perhimpunan pariwisata di Batavia pada 13 April 1908. Organisasi ini mengacu pada Kihinkai Welcome Society , perhimpunan pariwisata yang dibentuk pada 1893 di Jepang. Alasan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pariwisata adalah alasan ekonomi.Periode 1891-1908 merupakan periode kelahiran kegiatan pariwisata di Hindia yang diatur. Dilihat dari perkembangan objek wisata, periode ini merupakan tahap penjelajahan. Objek wisata yang dikunjungi berada di wilayah Jawa, beberapa wilayah di Sumatra. Periode 1908-1941 adalah periode pertumbuhan. Berbagai strategi promosi dirancang dan dilakukan. Pada periode ini jika dilihat dari perkembangan objek wisata masuk pada tahap keterlibatan dan sekaligus pembangunan. Objek wisata pada periode ini selain Jawa, Sumatra, Kepulauan Sunda Kecil Bali, Lombok , adalah Kepulauan Maluku, beberapa wilayah di Sulawesi. Namun, pada 1942 kegiatan pariwisata di Hindia mengalami keruntuhan karena masuknya pemerintah pendudukan Jepang. Oleh karena itu tahap berikut konsolidasi dan stagnasi tidak dialami oleh Hindia-Belanda.

---

This dissertation discusses the dynamics of tourism in the Dutch East Indies in 1891 1942. From the change in the use of the concept of vreemdelingenverkeer foreigners rsquo traffic into toeristenverkeer tourist traffic in the Indies which then means toerisme tourisme tourism can be seen the dynamics of tourism activities in the region, from the emergence to the collapse.The main purpose of this study is to uncover the dynamics of tourism activities in the Dutch East Indies, from the process of formation embryo tourism activities to the situation during the Japanese occupation. Here, tourism is an activity that is a western cultural construction practiced in the Indies, especially organized and mass tourism activities.As an analytical tool, used Arnold Toynbee rsquo s cyclical approach that begins with birth, growth, and collapse. This approach is combined with the concept of Tourism Area Life Cycle TALC from Richard W. Butler, primarily used to analyze the development of tourist attractions in the Dutch East Indies. There are seven stages proposed by Butler. The first stage is exploration, then involvement. The next stage is development, then consolidation. After consolidation stage is stagnation. In the post stagnation stage there are two scenarios namely decline and rejuvenation. Another approach is the voluntary association and agency concept to analyze the process of establishing various organizations clubs relating to tourism activities.The results show that the embryo of tourism activities in the Indies emerged at the end of the 19th century. The emergence was characterized by voluntary organizational activities in several major cities of the Indies that referred to the organization of the motherland the Netherlands and the ideas of some individuals who worked as priest, journalist, hospitality practitioner, government officials. The organized tourism activities in the Indies are characterized by the establishment of the Vereniging Toeristenverkeer tourism association in Batavia on 13 April 1908. This organization refers to Kihinkai Welcome Society, a tourism association established in 1893 in Japan. The reasons for Dutch East Indies rsquo government involvement in tourism activities were largely economic.The period 1891 1908 was the period of birth of the organized tourism activities in the Indies. From the development of tourist attraction, this period is in the stage of exploration. Tourist attractions who visited are located in Java, some areas of Sumatra. The period 1908 1941 is the growth period of tourism activities. Various promotional strategies are designed and performed. In this period, viewed from the development of tourist attractions get into the stage of involvement and simultaneously development. Tourist attractions in this period addition to Java, Sumatra, the Lesser Sunda Islands Bali, Lombok, are the Maluku Islands, some areas of Sulawesi. However, in 1942 tourism activities in the Indies collapsed due to the entry of the Japanese occupation government. Therefore the stages consolidation and stagnation were not experienced by the Dutch East Indies."

"Perkembangan signifikan koreografi di Indonesia, termasuk karya tari kontemporer, terjadi sejak berdirinya Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki PKJ-TIM tahun 1968 hingga batas temporal penelitian ini yakni tahun 1987.Di Indonesia, ditinjau dari sejarah penciptaannya, karya tari baru pengembangan dari tradisi, modern, dan kontemporer cenderung bertolak dari karya-karya yang sudah ada. Selanjutnya, mengikuti gagasan artistik atau gagasan ideal sang seniman, karya-karya yang sudah ada diolah hingga terwujud kebaruan dengan segala kekhasannya bahkan jejak karya lama bisa sama sekali tak terlihat. Merunut ke belakang, para seniman tari termotivasi menciptakan kebaruan pada karya-karya tari yang didorong oleh kebijakan kebudayaan Presiden Soekarno 1950-1959, yang menggariskan keindonesiaan yang juga berlaku pada kesenian, termasuk seni tari.Di era kepemimpinan Presiden Soeharto 1966-1998, para seniman mengharapkan adanya kebebasan berekpresi dan tersedianya fasilitas pertunjukan yang memadai. Hal tersebut ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dengan membangun PKJ-TIM yang diresmikan pada tahun 1968 dan membentuk Dewan Kesenian Jakarta DKJ dengan komite-komitenya, termasuk Komite Tari, dan menyediakan anggaran yang diperlukan.Berdasarkan analisis sepintas tampaknya ada keterkaitan antara dukungan pemerintah, kreativitas dan produktivitas seniman, kehadiran penonton, media massa. Pertanyaan mendasar adalah kebijakan dan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung seniman dalam upaya kreatif penciptaan karya tari baru dan kontemporer; bagaimana para koreografer memformulasikan gagasan yang berasal dari pergumulan pemikiran tentang kebaruan karya tari; bagaimana upaya PKJ-TIM menyediakan sarana untuk hadirnya input eksternal yang kemudian bersinergi dengan daya kreatif pada diri seniman tari; tindakan apa yang dilakukan oleh Komite Tari DKJ, pengelola PKJ-TIM, seniman tari dan media massa untuk mendatangkan penonton sehingga pertunjukan karya tari baru dan kontemporer bisa berkelanjutan.Kajian ini mengungkapkan peran individu, kelompok individu dan institusi, sebagai faktor determinan dalam mentransformasi dan mereproduksi perubahan struktur sosial yang bisa disebut sebagai agen-agen perubahan agents of change . Dengan demikian pendekatan strukturistik menjadi tepat digunakan. Melalui metodologi tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi perkembangan pemikiran, proses kreatif dan penataan koreografi sehingga karya-karya baru bermunculan. Sebagian adalah karya baru pengembangan dari tradisi dan di antara itu ada yang melakukan eksplorasi lebih jauh lagi untuk mencapai level kontemporer. Gairah penciptaan muncul karena didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Di luar itu terdapat sebuah lembaga pemasok dana jangka panjang yakni Pemerintah Daerah Pemda DKI Jakarta. Melalui manajemen yang baik berdasarkan visi dan misi yang padu, bermunculanlah karya-karya tari yang menarik minat penonton. Dari sana terbentuklah segi tiga ideal: seniman dan DKJ, pemerintah, penonton yang di dalamnya juga terdapat media massa, pengamat dan kritikus.

---

The significant development of modern dance, including contemporary dance, has started from the establishment of the PKJ TIM Pusat Kesenian JakartaTaman Ismail Marzuki Jakarta Arts Center Taman Ismail Marzuki in 1968 until the temporal limit of this research, in 1987. In Indonesia, looking at the history of its creation, some new works developed from tradition, and there are modern or contemporary dances which tends to embark from existing or old works. Then, following the artist's artistic ideas or ideals, the old works go through a process until some sort of newness emerge, with all its unique elements so much so that the traces of the old works are no longer detectable.

In hindsight, dance artists have been motivated to do these rejuvenations since the first decade after the Independence 1950 ndash 1959 through President Soekarno's policies on culture, championing elements of Indonesia, which also applied to arts, including dance. In the era of President Soeharto 1966 ndash 1998 , artists were hoping for freedom of expression and adequate performance facilities. The governor of Jakarta at the time, Ali Sadikin, responded by building PKJ TIM, launched in 1968 forming the DKJ Dewan Kesenian Jakarta Jakarta Arts Council with its committees, including the Dance Committee and providing the necessary budgets. An overview analysis shows that there is a connection between the government, artists'creativity and productivity, audience number, and the media.

The fundamental question is what kind of policies and actions that the government takes to support artists in their creative endeavors to create new and contemporary dance pieces how choreographers formulate ideas coming from the mixture of thoughts about the newness of dance pieces what actions PKJ TIM takes to provide facilities for external inputs that would synergice with the creative power within dance artists what actions taken by the Dance Committee of DKJ, the PKJ TIM management, dance artists, and the media to attract audiences so that new and contemporary dance performances can continue to thrive.

This study reveals the roles of individuals, individual and institutional groups, as a determinant factor in transforming and reproducing the change in social stucture that can be referred to as an agent of change. Therefore, the use of a structural approach is appropriate. With this methodology, this research comes to a conclusion that there has been a development of ideas, creative process, and choreography, which are responsible for the emergence of new works. Some are new works developed from tradition, and some explore even further to reach a contemporary level. The passion for creation emerges by being supported by facilities and infrastructure available. Without interferring the policy of Dance Committee of DKJ, the government of Jakarta gives long term funds to DKJ. With a good management based on a solid vision and mission, new dance arts will emerge and it will attract audience. Then we will achieve the ideal triangle artists, the government, and the audience, which includes the media, observers, and critics."