Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi negara kita terdapat beberapa organisasi sosial keagamaan, bentuk dan cirinya beraneka ragam, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi-organisasi tersebut merupakan asset bangsa dan negara yang sangat berharga. NU yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh para kyai pengasuh pondok pesantren, secara garis besar terbentuknya terdorong oleh 2 hal, pertama ; dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing (internal), dan kedua ; dalam rangka melestarikan ajaran Islam tradisional Ahlusunnah Wal Jama'ah, khususnya dengan naiknya penguasa baru di Arab Saudi yang beraliran Wahabi penentang praktek keagamaan Islam tradisional tersebut.Inti ajaran NU adalah Ahlusunnah Wal Jamaah yang mencakup Akidah (teologi), , Syariah (hukum) dan Ahlak ' (etika) , sedangkan pola fikirnya adalah Tawassuth (moderat), Tawazun (keseimbangan), dan Ta'addul (adil dan lurus). Ketiga Inti ajaran dan pola fikir ini senantiasa mewarnai kehidupan warga NU.Implementasi kegiatan-kegiatan NU di masyarakat tercermin pada beberapa sayap organisasi yang jumlahnya cukup banyak, meliputi Lembaga-lembaga, Lajnah/panitia tetap dan Badan-badan otonom. Dalam gerak dinamiknya, NU telah banyak memberikan sumbangan bagi bangsa dan negara. Baik dalam kapasitasnya sebagai jam'iyyah diniyah yaitu organisasi keagamaan, sosial dan pendidikan maupun sebagai partai politik.Dengan luasnya bidang garapan NU, maka penulis membatasi pembahasan berdasarkan 2 pertimbangan :1. Dengan melihat bahwa pendiri, penopang dan basis NU adalah komunitas pesantren, maka membahas tentang sumbangan NU bagi negara dan bangsa akan kurang lengkap tanpa membahas pondok pesantren.2. Cerminan miniatur gerak dinamik kehidupan NU di masyarakat, dapat terlihat pada kehidupan pondok pesantren, yaitu meliputi bentuk pembinaan warga pesantren dan pola hubungan antara kyai dengan santri.Untuk itulah penulis mengambil studi kasus pondok pesantren, persisnya pondok pesantren Krapyak Yogyakarta.Pada sosok NU ini terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti, ternyata masyarakat tradisional dengan dipelopori oleh para kyai, mampu mendirikan suatu organisasi dan berhasil menghimpun jutaan pengikut dengan basis masyarakat pedesaan dan kaum santri, dinamiknya mampu mewarnai kehidupan sosial dan politik, serta suaranya diperhitungkan oleh pemerintah. Untuk itu, inti masalah penelitiannya adalah strategi dan taktik NU dalam membina umat, masalah tersebut diteliti melalui 3 pertanyaan pokok:1. Bagaimana cara NU membina warganya menjadi warga negara yang baik.2. Apa yang membuat warga NU dalam bermasyarakat berpola peduli lingkungan.3. Apakah ada hubungan antara kinerja sistem Pesantren dengan kinerja sistem Ketahanan Nasional.Dengan berlandaskan teori yang relevan dan menggunakan observasi partisipatif dilengkapi dengan studi kepustakaan, penelitian kami menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :1. Cara NU membina warganya sebagai warga negara, ternyata tidak melalui saluran struktur jenjang organisasi yang ada, melainkan terselenggara melalui struktur jenjang non-formal yang dapat dibedakan menjadi dua bentuk:a. Untuk daerah yang tidak ada pondok pesantren di dalamnya, implementasi pembinaan melalui 2 media: Kegiatan perkumpulan jama'ah tarekat yang terselenggara di Masjid-masjid, langgar, musholla dan surau, termasuk di rumah Kyai dan Kegiatan Yasinan, Tahlilan dan pembacaan Barzanji yang rutin di laksanakan minimal seminggu sekali;b. Untuk daerah yang di dalamnya ada pesantren, di samping dua media di atas, pembinaan diberikan oleh kyai kepada warga NU melalui pengajian rutin di dalam pesantren.Kedua bentuk media komunikasi tersebut yang berjalan secara intensif telah menjadi sarana pembinaan yang efektif dan melahirkan rasa persaudaraan yang erat.2. Pola peduli lingkungan dalam bermasyarakat, tertumbuhkan oleh inti ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dan asas berfikir Tawassuth (jalan tengah/moderat), Tawazun (keseimbangan) dan Ta'addul (keadilan/lurus). Tiga asas ini dalam implementasinya telah melahirkan sikap muslim yang non-sektarian yang di butuhkan bagi sistem ketahanan nasional.3. Di tinjau dari masukan instrumental, masukan mentah, masukan lingkungan, proses dan keluaran, terdapat adanya sifat Isomorphic (kemiripan bentuk) antara kinerja sistem pesantren dengan sistem ketahanan nasional. Out put pendidikan pesantren berupa manusia yang berwatak dan bersifat non-sektarian, merupakan pendukung bagi sistem ketahanan nasional.4. Pola hubungan antara para pimpinan NU dengan warganya tidak mengikuti kaidah rasional formal organisasi, namun hubungan yang terjadi adalah hubungan patronase yang tertumbuhkan oleh serba ajaran etik keagamaan, dan ternyata bentuk struktur organisasi NU telah menjadi sumber genetik dari budaya kultur patronase di lingkungan NU tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi legislatif dalam proses perumusan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2000 yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi. Pertanyaan tesis adalah: Bagaimanakah DPRD Kota Bekasi melaksanakan fungsi legislatif dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD tahun 2000?Variabel dalam penelitian ini adalah: variabel pengaruh, yaitu: faktor internal DPRD, afiliasi anggota DPRD, pola hubungan anggota DPRD dengan konstituen, dan pola hubungan DPRD dengan eksekutif; sedangkan variabel terpengaruh adalah pelaksanaan fungsi legislatif DPRD Kota Bekasi dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD tahun 2000.Teori yang digunakan adalah teori perumusan kebijakan dan perwakilan politik. Sudut pandang studi ini, adalah: perspektif yang melibatkan proses perumusan peraturan daerah tentang APBD sebagai aktivitas politik yang dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahapan yang saling bergantung. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari anggota DPRD Kota Bekasi, Aparat Pemerintah Kota Bekasi, LSM dan Akademisi di lingkungan Kota Bekasi. Informasi diperoleh dari informan melalui prosedur wawancara tidak berstruktur. Sedangkan studi kepustakaan dari sumber-sumber berupa buku-buku, surat kabar, maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya.Kesimpulan yang diperoleh: Perumusan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2000 di Kota Bekasi sebagai suatu tindakan politik ternyata didalamnya cenderung tidak terjadi proses komunikasi yang optimal antara DPRD, eksekutif dan masyarakat. Keadaan ini memposisikan DPRD sebagai mitra kerja (co-equal partner) eksekutif menjadi lemah. Tidak dimilikinya pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengakibatkan terbatasnya kemampuan dan menimbulkan rasa tidak percaya diri anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan. Pola hubungan DPRD dengan konstituennya lemah sementara komunikasi dengan eksekutif dilakukan secara formal. Keadaan tersebut mengakibatkan belum terlaksananya fungsi legislatif oleh DPRD Kota Bekasi secara optimal karena APBD yang ditetapkan cenderung lebih berorientasi kepada eksekutif dibandingkan dengan masyarakat."

"Kondisi geografi Indonesia yang luas serta penduduknya yang besar yang terdiri atas suku bangsa bukan saja merupakan suatu keuntungan, melainkan juga suatu kerawanan dalam upaya menciptakan persatuan serta kesatuan bangsa dan negara. Sebab dengan kondisi wilayahnya yang terpecah-pecah serta penduduknya yang multi etnik adalah suatu kesulitan untuk terciptanya persatuan dan kohesi, apalagi bila tidak didukung oleh prasarana dan sarana transportasi yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Anderson (dikutip oleh Budhisantoso; 1999), bahwa salah satu sebab lambatnya proses persatuan bangsa Indonesia adalah karena buruknya sarana komunikasi massa. Alasan ini adalah benar adanya, yang mana akibat kurangnya prasarana dan sarana transportasi telah menyulitkan proses interaksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia dan menghambat proses percepatan pemerataan pembangunan di pedesaan, daerah dan pulau terpencil, terutama di kawasan timur Indonesia. Oleh karenanya tesis ini mencoba melihat korelasi peran jasa layanan angkutan kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi dengan kondisi ketahanan nasional di wilayah yang dilalui jalur angkutan ini. kondisi ketahanan nasional tersebut tercermin pada peningkatan kemajuan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk menjawab hipotesa tersebut di atas, maka metode penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada 100 orang responden penumpang kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi serta beberapa pakar dibidang transportasi. Selain itu dilakukan pula analisa data yang berhubungan dengan judul tesis ini. Ada pun hasil kesimpulan penelitian ini yaitu, Bahwa dengan adanya layanan angkutan kereta api pada jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah yang dilalui angkutan ini. Sebesar 56% responden menggantungkan sarana angkutan ini untuk pergi bekerja dan berdagang, serta 33% responden untuk beraktivitas sosial seperti pergi ke sekolah, rekreasi, ke sanak keluarga, teman atau pun bepergian untuk keperluan lainnya. Manfaat jasa angkutan ini dirasakan oleh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan taraf kehidupan. Selain itu keberadaan angkutan kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi telah mendorong perkembangan kemajuan pembangunan terutama di wilayah Dati II Bogor dan Sukabumi. Berkembangnya wilayah Bogor dan Sukabumi telah menjadikan ke dua wilayah tersebut sebagai hinterland bagi Jakarta. Oleh karenanya, perubahan kondisi daerah dan struktur masyarakat yang tercermin pada kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat di kedua wilayah itu, secara signifikan berdampak pada kondisi ketahanan nasional yang bukan saja terjadi di wilayah Dati II Bogor dan Sukabumi, tapi juga di wilayah Dati II Jakarta."

"Masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas LKMK di Kelurahan Duren Sawit, yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan ; mengapa LKMK Kelurahan Duren Sawit tidak berfungsi efektif ?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : untuk mengungkapkan dan mengetahui latar belakang LKMK di Kelurahan Duren Sawit serta fungsinya sebagai lembaga yang dapat menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat kurang efektif. Tujuan lainnya adalah untuk menentukan aspirasi dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Duren Sawit saat ini sehingga dapat diketahui korelasinya dan bagaimana bentuk kelembagaan LKMK dan struktur organisasinya yang sesuai dengan tuntutan masyarakat di Kelurahan Duren Sawit.Untuk menganalisa data yang sudah terkumpul melalui observasi, interview, studi kepustakaan , informan digunakan dengan teknik deskriptif analitis.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya LKMK di Kelurahan Duren Sawit ada beberapa hambatan yang ditemui antara lain : Kurangnya komunikasi dengan masyarakat, kekurangan dana, lemahnya sumber daya manusia, kerabat dekat, kuatnya kontrol pemerintah, kurang melibatkan RT/RW, kelembagaan masa lalu, tempat kerja di LKMK sambilan, dan yang terakhir adanya Dewan Kelurahan.Untuk menentukan aspirasi dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Duren Sawit melalui lembaga LKMK, selain memperhatikan hambatan tersebut diatas, juga ada dua hal yang perlu diperbaharui (reaktualisasi) yaitu ; reaktualisasi peran LKMK dan reaktualisasi kedudukan LKMK.Ditinjau dari perspektif ketahanan wilayah maka ketangguhan dan keuletan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang tercermin dalam LKMK Kelurahan Duren Sawit kurang berperan."

"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan bela negara dilaksanakan pada program kejar paket A dan kejar paket B dan apakah program kejar paket A dan B di DKI Jakarta (Kotamadya Jakarta Utara) mendukung pelaksanaan bela negara. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan bela negara melalui jalur program kejar paket A dan B, untuk mengetahui peranan program kejar paket A dan B dalam mendukung pelaksanaan bela negara dan untuk memprediksi sejauhmana peranan program kejar paket A dan B dalam mendukung pelaksanaan bela negara.Untuk menganalisis data tersebut digunakan teknik analisis deskriptif analitis yang disesuaikan dengan landasan teori dan pola pikir. Untuk mengetahui implementasi bela negara dijabarkan melalui unsur-unsur bela negara yaitu : pemahaman bela negara, kecintaan terhadap tanah air, keyakinan akan keabsahan Pancasila, kesadaran berbangsa dan bernegara serta rela berkurban.Dari hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner untuk kejar paket A sebanyak 73 responden dan kejar paket B sebanyak 68 responden didapat bahwa nilai untuk pemahaman bela negara kejar paket A dan B masing-masing 57,54% dan 65,19%, kecintaan terhadap tanah air masing-masing 63,46% dan 67,89%, Keyakinan akan keabsahan Pancasila masing-masing 70,31% dan 71,56%, kesadaran berbangsa dan bernegara masing-masing 53,87% dan 59,06% dan rela berkorban 52,05% dan 61,76%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa peserta kejar paket A dan B kurang memahami implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi rakyat yang sedang digulirkan pemerintah terkait terhadap kecenderungan perilaku masyarakat pada ketahanan nasional di daerah ini. Penelitian dilakukan pada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Expost facto. Unit analisis yang digunakan bersifat agregatif yakni dengan menggunakan masyarakat kelurahan/desa sebagai unit analisis. Perhitungan sampel minimal dilakukan dengan formula Cohen, dan dihasilkan sampel minimal sebanyak 150 kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat diwakili oleh tiga orang sumber informasi. Tiga orang sumber informasi yang digunakan itu adalah mereka yang dalam kelompok masyarakat tersebut selalu dijadikan acuan baik pendapat atau nasehatnya. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dalam pelaksanaannya ada yang langsung diisi oleh sumber informasi (sumber data), tetapi ada pula yang dilakukan dengan wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan: (1) perilaku masyarakat cenderung kurang menunjukkan perilaku yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional; (2) sikap masyarakat Kalimantan Barat terhadap kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah umumnya positif; (3) masyarakat menilai kurang baik terhadap program pemberdayaan. ekonomi yang diberikan kepada mereka; (4) pola pemberdayaan ekonomi rakyat yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh pengembangan kemampuan masyarakat sendiri; (5) adanya perilaku masyarakat yang kurang mengacu atau mendukung ketahanan nasional disebabkan adanya sikap yang masih belum semuanya positif terhadap kebijakan pembangunan dan adanya persepsi yang menilai kurang baik (positif) program pemberdayaan ekonomi yang di berikan pemerintah kepada mereka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional sangat ditentukan oleh sikap dan penilaian masyarakat sendiri terhadap kebijakan pembangunan. dan pemberdayaaa yang diberikan kepadanya.Hasil penelitian menyarankan agar para pembina politik dan Pemda Tingkat I serta Tingkat II yang ada di Kalimantan Barat berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan diberikan kepada mereka. Di samping itu disarankan pula agar aparat pemerintah lebih mengedepankan perspektif moral dalam melakukan pembinaan pada masyarakat. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dikaji pola perilaku masyarakat yang berorientasi pada ketahanan nasional dalam kaitannya dengan etnis yang ada, khususnya di Kalimantan Barat."

"Permasalahan tesis ini adalah "Bagaimana Sikap WNI keturunan Cina Terhadap Pembauran". Tujuannya adalah untuk mengetahui sikap WNI keturunan terhadap pembauran. Setelah diadakan penelitian sebanyak 100 orang responden dari kalangan WNI keturunan, ternyata 90% diantaranya mendukung terhadap pembauran, dan 10% sisanya tidak mendukung terhadap pembauran. Kesimpulannya adalah sikap WNI keturunan di Pontianak mendukung terhadap pembauran. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan perbedaan, bahwa sebagian besar WNI keturunan belum dapat membaur dengan baik pada kelompok pribumi. Jadi dukungan yang mereka nyatakan dalam kuesioner itu adalah bersifat bayes.Ada beberapa kendala yang membuat WNI keturunan dan pribumi masih sulit untuk membaur, pertama masalah budaya yang berbeda, kedua masalah sejarah warga keturunan dimasa lalu yang kurang menguntungkan bagi persatuan dan kesatuan, ketiga masalah bahasa, warga keturunan di Pontianak sebagian besar masih menggunakan bahasa Cina dalam pergaulan sehari-hari, keempat mereka hidup masih bersipat eksiusif dan tempat tinggalnya masih terpisah dari kelompok pribumi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa keinginan warga keturunan untuk membaur dalam kelompok pribumi sudah ada namun penerapannya di lapangan belum sepenuhnya dapat dilakukan. Untuk itu, apa bila dilihat dari sudut Ketahanan Nasional, daerah Pontianak (Kalimantan Barat) masih cukup rawan terhadap disintegritas bangsa."

"ABSTRAKSIDari hasil penelitian dapat digambarkan, bahwa masyarakat pada umumnya belum rnemahami hukum syariah ( Hukum Islam ), khususnya hukum perkawinan, perwarisan, dan harta perkawinan. Salah seorang figur yang diyakini mampu memberikan penyelesaian antarpihak yang bersengketa adalah ulama. Karena ulama memberikan fatwa penyelesaian sengketa perdata dengan aturan hukum syariah beserta adat setempat. Tanpa adanya suatu birokrasi dan proses berbelit-belit, ulama memberikan alternatif penyelesaian dengan dasar keridhaan dan keikhlasan para pihak. Sikap tersebut merupakan unsur terpenting dalam suatu penyelesaian sengketa perdata. Sebab tanpa keridhaan dan kikhlasan suatu sengketa perdata akan berlanjut terus hingga berlarut-larut di berbagai tingkat peradilan, dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Proses seperti itu tidak menguntungkan, sebaliknya malah merugikan segalanya baik kerugian finansial, material, waktu, tenaga, pikiran, dan lainnya. Posisi ulama sebagai saksi ahli, pemutus, dan penasihat dalam membantu menyelesaikan sengketa perdata di kalangan masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi Ketahanan Keluarga. Pada gilirannya Ketahanan Keluarga berpengaruh positif secara berjenjang terhadap Ketahanan Masyarakat, Ketahanan Daerah, Ketahanan Wilayah, dan Ketahanan Nasional. "

"ABSTRAKTujuan penelitian thesis yang beriudul "Pembangunan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Daerah - Studi Kasus : Usahatani di Kahupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan" adalah untuk menentukan keterkaitan pembangunan pertanian dengan kondisi Ketahanan Nasional di daerah berdasarkan pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan dari aspek Astagatra Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan, studi kepustakaan dan sumber informasi lainnya. Data dianalisis secara tabulasi dan deskriptif. Keadaan dan kondisi pertanian yang umumnya ditangani oleh masyarakat pedesaan merupakan cermin kemakmuran. Sebagai hasil interaksi faktor lingkungan dan sosial budaya di Timor Tengah Selalan telah berkembang bermacam-macam pola usahatani, yang secara keseluruhan cenderung berpola usahatani campuran. Petani dominan menanam tanaman pangan seluas-luasnya terutama jagung dan ubi kayu serta beternak, terulama sapi dan babi. Luas lahan usahatani rata-rata 2,15 ha per keluarga tani dan kemampuan mengolah tanah rata-rata 1,25 ha per musim tanam. Kecukupan pemenuhan konsumsi pangan menunjukkan bahwa ketahanan pangan para petani cukup memadai, yaitu jagung 306,106 kg setara beras per kapita per tahun dan ubi kayu 102 kg setara beras per kapita per tahun. Kecukupan pangan itu didukung oleh adanya tradisi diversifikasi dalam pola konsumsi pangan. Demikian pula kriteria kesejahteraan petani menurut Sajogyo (1976) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani Timor Tengah Selatan tergolong dalam kategori cukup, yaitu Rp. 5.941.800 per tahun per keluarga tani atau setara dengan 990,3 kg beras per kapita per tahun. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi petani memberikan andil dalam menunjang Ketahanan Nasional di daerah. Karena kuatnya perekonomian masyarakat desa yang bersumber dari pengelolaan usahatani dapat mendukung terbentuknya ketangguhan kondisi Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional."