Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasca krisis politik-ekonomi tahun 1997-1998, setelah tumbangnya rezim Suharto selama 32 tahun, kondisi di Indonesia berada dalam fase guncangan keras. Pasca Suharto, agenda paling penting adalah reformasi. Demokrasi menjadi pilihan politik untuk menggantikan sistem otoriter Orde Baru. Namun, dalam proses, krisis politik-ekonomi itu juga menimbulkan krisis. Di berbagai daerah timbul konflik, dengan latar belakang antara lain etnik, agama, pertentangan kelas, batas wilayah.Konfllik sosial yang paling parah adalah konflik berlatar agama seperti yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku, yang faktor pemicunya sesungguhnya bukanlah masalah agama. Konflik etnik, misalnya, terjadi di Kalimantan. Konflik politik lokal terutama terutama terkait pemekaran daerah dan pemilihan kepala daerah (pemilukada) meningkat ketika Indonesia memasuki fase transisi demokrasi hingga konsolidasi demokrasi saat ini.Dalam situasi yang transisional tersebut, kehidupan sosial juga mengalami guncangan. Tatanan sosial lama yang tertutup dengan ciri masyarakat yang pasif, berubah drastis menjadi masyarakat yang reaktif dan agresif, sehingga begitu mudah timbul konflik sosial. Konflik paling rawan dan berdampak sangat destruktif adalah bermotif agama (ideologis). Sebab, agama menyangkut sistem kepercayaan dan sumber kebenaran, sistem kerja, dan sistem relasi sosial. Agama memberikan pengaruh yang kuat dalam kehidupan pemeluknya, baik secara pribadi maupun sosial. Dalam konflik agama, para pelakunya merasa faktor penggeraknya adalah ?misi ketuhanan? atau ?jalan menuju surga? atau ?jalan mulia?. Dalam 13 tahun pasca reformasi ini, konflik berlatar agama menimbulkan kekerasan demi kekerasan.Fakta yang paling jelas adalah kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah. Dalam pandangan umat Islam arus utama, Ahmadiyah merupakan aliran menyimpang karena menyangkut kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Dibanding kasus konflik agama lainnya, kekerasan terhadap Ahmadiyah merupakan paling banyak sepanjang tahun 2011. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dijadikan dasar oleh sekelompok masyarakat untuk melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Sebab, jemaah Ahmadiyah pun dinilai tidak mematuhi aturan sebagaimana tertuang dalam SKB 3 Menteri tersebut.Dengan kondisi Indonesia seperti itu, maka konflik agama sangat mencemaskan. Kekerasan komunal sangat merusak fondasi negara Indonesia. Konflik komunal menjadi ancaman yang merusak sendi-sendi masyarakat yang multikultur sekaligus merobek jati diri bangsa. Tidak mengherankan, konflik komunal berlatar agama merupakan masalah yang paling rawan, karena menjadi persoalan yang laten di negeri ini. Konflik-konflik tersebut menjadi ?mesin perusak? terhadap kohesi kebangsaan Indonesia yang telah lama dibangun.

---

ABSTRACTAfter the political and economic crisis of 1997-1998, after the fall of the Suharto regime for 32 years, conditions in Indonesia are in a phase of violent shocks. Post-Suharto, the most important is the reform agenda. Democracy is a political choice to replace the authoritarian New Order. However, in the process, the political and economic crisis also caused the crisis. Conflicts arise in different regions, with a background such as ethnicity, religion, class conflict, boundaries.Social Konfllik most severe religious conflict as happened in Poso, Central Sulawesi, and Ambon, Maluku, the real trigger factor is not an issue of religion. Ethnic conflict, for example, occurs in Borneo. Mainly the local political conflicts related to regional expansion and local elections (elections) increases when Indonesia entered a phase of democratic transition to democratic consolidation today.In transitional situations, the social life also suffered shock. The old social order which closed with the characteristics of a passive society, largely shifted to the reactive and aggressive, so it's so easy social conflicts arise. Most conflict-prone and very destructive impact is religiously motivated (ideological). Therefore, religion and other belief systems concerning truth, work systems, and the system of social relations. Religion gives a strong influence in the lives of its followers, both personally and socially. In religious conflict, the perpetrators are the driving factor is "the divine" or "road to heaven" or "noble path". The most obvious fact is that violence against Ahmadiyah. In the view of mainstream Muslims, Ahmadis are deviant because it involves the prophethood of Mirza Ghulam Ahmad. Compared to other religious conflicts, violence against Ahmadis is most of the year 2011. Joint Decree of the 3 Minister (SKB) made the basis by a group of people to commit acts of violence against Ahmadis. Therefore, Ahmadiyah was judged not to comply with the rules as stated in the SKB 3 Ministers.With such conditions in Indonesia, the religious conflict is very worrying. Communal violence severely damage the foundation of the Indonesian state. Communal conflicts pose a damaging joints multicultural society once tore national identity. Not surprisingly, communal conflicts, religious background are the most vulnerable, due to a latent problem in this country. These conflicts become "the engine destroyer" of the Indonesian national cohesion that has been long established."

"ABSTRAKNU merupakan organisasi yang dalam perjalannnya selalu dirundung konflik. Muktamar, sebagai forum permusyawaratan tertinggi, menjadi arena konflik dan pertarungan kepentingan para elite NU. Dalam konteks ini Muktamar ke-32 NU di Makassar juga menjadi ajang pergulatan berbagai kepentingan, baik kepentingan elite NU, maupun kepentingan partai politik, politisi dan penguasa. Penelitian ini memfokuskan pada 3 (tiga) pertanyaan penelitian: (1) Dinamika dan konfigurasi politik di arena Muktamar; (2) faktor-faktor konflik dan kontestasi politik pada Muktamar; dan (3) implikasi konflik politik yang terjadi pada Muktamar Makassar.Penelitian ini dilakukan dengan model kualitatif. Dalam penelitian ini data-data primer berupa data lapangan digali menggunakan metode observasi. Sedangkan data penuturan pelaku dan kesaksian pengamat dikumpulkan melalui wawancara. Adapun sumber data berupa dokumen dilakukan riset dokumentasi. Untuk data-data sekunder dilakukan library research terhadap buku literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis melalui tahapan: penyederhanaan, penyajian, dan verifikasi data. Sebagai pisau analisis, digunakan beberapa teori, yaitu teori patron-klien, teori elite, teori konflik politik, teori fragmentasi, dan teori rational choice.Melalui analisis tersebut penelitian ini sampai pada beberapa temuan penting. Pertama, Muktamar Makassar diwarnai dengan dinamika perilaku elite NU dan pergeseran nilai yang serius dalam bentuk: (1) terjadi perebutan jabatan Rais Aam PBNU; (2) kontestasi memperebutkan jabatan Ketua Umum PBNU terjadi sangat terbuka; dan (3) adanya praktik money politis. Muktamar Makassar juga mencatat kontestasi kepentingan politik yang cukup keras. Hal ini dapat dilihat dari adanya polarisasi kepentingan elite NU yang kompleks ke dalam berbagai faksi di mana semua faksi mengusung khittah namun sekaligus menjadi tunggangan politik. Di samping itu intervensi penguasa juga membuat eskalasi konflik semakin keras.Kedua, fenomena pergulatan politik yang terjadi dalam Muktamar Makassar terjadi karena beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari perbedaan nilai, persaingan kepentingan, dan pemaknaan kepentingan umum, yaitu tafsir terhadap Khittah NU. Sementara itu faktor eksternal adalah adanya kepentingan partai politik, kepentingan para elite politik persolan, dan kepentingan penguasa. Ketiga, konflik elite dan pergulatan kepentingan politik pada Muktamar berdampak pada terjadinya: (1) konflik kepengurusan PBNU masa khidmat 2010-2015; (2) fragmentasi elite NU pasca-Muktamar; dan (3) disorientasi gerakan NU.[]

---

ABSTRACTNU is an organization that has always dogged by conflict. Congress, as the highest deliberative forums, become an conflict arena and interests fight of the elite in NU. In this context, the 32nd NU?s Congress in Makassar also be a melee range of interests, both NU elite interests, or the interests of political parties, politicians and regim of goverment. This study focuses on three (3) research questions: (1) dynamics and the political configuration in the arena of Congress, (2) the factors of conflict and political contestation in Congress, and (3) the implications of the political conflict that occurred in Makassar Congress.This research was conducted by qualitative model. In this research, the primary data in the form of field data extracted using by the observation method. While, the data of doer perpetrator and observer witness collected through interviews. Related on the data sources in form of documents obtained by documentation research. For secondary data conducted library research of the relevant book literature. The data obtained than analyzed critically through phases: simplification, presentation, and data verification. As the ?tool?of analysis, used to some theories such as patron-client theory, elite theory, political conflict theory, fragmentation theory, and of rational choice theory.Through the analysis of this study up on some important result. First, Makassar Congress stained by dynamics of NU elite behavior and serious shift in the value of the form: (1) the struggle for Rais Aam PBNU position, (2) the contestation of the candidate of General Chairman of the PBNU happen very open, and (3) the practice of money politic. Makassar Congress also noted that political contestation hard enough. It can be seen from the complex polarization of NU elite interests into various factions In addition, the intervention of the regim of goverment also makes the conflict escalation harder.Second, the phenomenon of the political struggles that occur in Makassar Congress occurs due to several factors, both internal and external. Internal factors consist of differences in values, competing interests, and the meaning of public interest, namely the interpretation of Khittah NU. Meanwhile, the external factor is the presence of political party interests, the interests of the political personal elite, and the interests of the goverment. Third, elite conflicts and political struggles in Congress have an impact on the occurrence of: (1) conflict on formation of personel board of PBNU period 2010-2015, (2) NU elite fragmentation of post-Congress, and (3) disorientation of NU movement.[]"

"ABSTRAKPenelitian ini ingin melihat seberapa besar peranan teknologi dalam proses produksi. faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan teknologi serta menentukan alternatif pilihan pengembangan teknologi agar ketahanan nasional meningkat. Untuk keperluan tersebut diambil kasus industri kategori International Standard Industrial Classifìcation atau ISIC-381 di Indonesia antara tahun 1987- 1997. Pada kurun waktu tersebut terlihat adanya peningkatan output industri ISIC- 381 kecuali pada tahun 1997. Penurunan tersebut diikuti penurunan modal capital dan tenaga kerja (labour).Fungsi produksi yang dipakai sebagai alat analisis ialah fungsi produksi Cobb-Douglas dengan pendekatan ekonometri. Secara teoritis, Cobb-Douglas mengemukakan dua faktor produksi yaitu kapital dan tenaga kerja. Sumbangan teknologi dalam proses produksi dianggap residual dan fungsi produksi Cobb-Douglas Q = A Ka Ll-a . Fungsi produksi di atas diubah dalam hentuk logaritma natural. sehingga ubungan antara variabel output industri (Y). modal (K). dan tenaga kerja (Le) dapat dinyatakan dalam model persamaan regresi linier berganda In? = -1,065 ÷ 1,075 Iii K ÷ 0.035 In L.Pengujian pada tingkat kepercayaan 95% (a=5%) menunjukkan bahwa variabel modal dan tenaga kerja secara simultan dapat menjelaskan 99,3% variasi output industri. Apabila variabel di luar kapital dan tenaga kerja diasumsikan sebagai variabel teknologi. maka terlihat bahwa peranan teknologi dalam industri kategori ISIC-38 1 sangat kecil yaitu sebesar 0,7%. Secara statistik diduga bahwa hal ini terjadi akibat auto-korelasi antara ketiga variabel. Temuan ini dapat dijelaskan mengingat memang terdapat kesulitan memisahkan faktor teknologi dan faktor tenaga kerja atau modal (piranti keras atau piranti lunak. kecuali tanah).Dengan menggunakan modifikasi fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai penduga. maka selama kurun waktu penelitian pengaruh teknologi dalam industri ISIC 381 (TA) dapat diukur dengan menentukan selisih (residu) antara penduga output dengan realisasi output (? - Y). Selanjutnya akan diteliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan teknologi tersebut.Dalam penelitian ini perubahan teknologi (TA) dielaskan dengan empat variabel yaitu pendapatan nasional (GDP) jumlah perusahaan sejenis (N). Investasi asing (FS), dan tingkat pendidikan (EL). Hubungan variabel-variabel tersebut dinyatakan dalam persamaan regresi ganda. yakni TA = 73,00952 + 0,0(100451 C1)P + 0.00037 N + 0.005044 F?S - 0.00231 EL.Pengujian sampai tingkat kepercayaan 95% (a=5%) memperlihaikan bahwa variabel yang signifikan untuk menjelaskan perubahan teknologi adalah (JDP (r.3 93%). Variabel modal asing, jumlah perusahaan, dan tingkat pendidikan tidak signifikan. Variabel pendidikan justru negatif terhadap perubahan teknologi. Koefisien negatif ini dapat dijelaskan dan kenyataan bahwa lebih banyak sarjana (S1, S2, atau S3) yang bekerja pada industri ISIC-318 umumnya bekerja tidak pada bidang teknik rekayasan pengolahan logam, tetapi lebih banyak bekerja pada bidang manajerial.Mengingat persamaan regresi berganda di atas tidak memadai. maka variabel jumIah perusahaan (N) dan tingkat pendidikan (EL) dikeluarkan dan model, sehingga didapat model baru yaitu TÂ= 88,665 + 0,0000396 GDP + 0,004202 FS. Uji statistik pada x = 5% memperlìhatkan bahwa variabel GDP dan FS signifikan dan mampu menjelaskan peruhahan teknologi (TA) sampai 99,99%. Dengan demikian dapat dipercaya bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) dan modal asing (FS) sangat mempengaruhi perubahan teknologi industri ISIC-381 pada tahun 1987-1997.Dari sudut pandang ketahanan nasional pengembangan teknologi industri ISlC?381 perlu dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan nyata rakyat dalam jumlah yang besar. Industri yang menyangkut kepentingan rakyat banyak dapat di kategorikan sebagai industri strategis. Di waktu mendatang prioritas Pengembangan teknologi haruslah berorientasi pada kebutuhan nyata rakyat banyak. seperti paku, kawat, besi belon, engsel, panci, dan logam olahan Iainnya. lnilah hakekat ketahanan nasional yang perIu diimplementasikan pada pembangunan teknologi."

"ABSTRAKDisertasi ini dilatarbelakangi dengan seringnya terjadi pemasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat menganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Ketertinggalan pembangunan perbatasan Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), negara mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengusulkan pembangunan jalan, dermaga, listrik, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya sesuai RPJMD tahun 2012-2016 kepada Pemerintah Pusat untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan pembangunan pada 12 wilayah kecamatan perbatasan.Pertanyaan penelitian ini bagaimana peran BNPP dan power interplay antar lembaga, mengapa terjadi perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengapa anggaran minim dan bagaimana respon dan nasionalisme masyarakat perbatasan?Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teori Miliband tentang negara memiliki otoritas sebagai teori utama. Teori Distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah oleh B.C.Smith, Rondinelli dan Cheema serta teori nasionalisme sebagai teori pendukung dalam kajian ini.Temuan penelitian menunjukkan peran BNPP sebagai lembaga koordinasi. Keanggotaan BNPP di dominasi oleh kementerian dan lembaga negara sehingga terjadi ego sektoral dan power interplay antar lembaga dan pemerintah daerah mengakibatkan BNPP tidak efektif. Perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan program pembangunan infrasruktur perbatasan terjadi, karena kepentingan nasional Pemerintah meliputi aspek politik, keamanan dan strategis geografi. Kepentingan Daerah meliputi membuka isolasi wilayah, pelayanan masyarakat, membangun kawasan ekonomi dan nasionalisme. Anggaran perbatasan minim, dan masyarakat mengalami pergeseran orientasi nasionalisme.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa hubungan (distribusi) kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Pusat pada Daerah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Nunukan masih dominasi Pusat. Sesuai dengan teori negara oleh Miliband dan Skocpol, dan Smith tentang distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah, sehingga belum memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Perlu penguatan regulasi dan institusi BNPP serta keberpihakan pemerintah pusat (negara) pada percepatan pembangunan perbatasan

---

ABSTRACTThe background of this study is often happen problems in Indonesian-Malaysian borders which very threatened security and sovereignty of NKRI. Underdevelopment in Indonesian border were one of cause Indonesian border problems in Nunukan Regency of North Borneo Province. According State Territorial Policy Number 43, year of 2008 and Presiden Policy Number 12 year of 2010 about National State Institution of Border Management (BNPP), state have outhority in border developments for society prosperity and security. Nunukan Local Goverment had to proposed road developments, port, electric construction, education and health facilities according RPJMD 2012-2016 policy for central Government to opens territorial isolation and underdevelopment in 12 border districs.This research questios, how was the rule of BNPP and power interplay with other institutions, why happen differences of policy priority and Central-Local Goverment intersts. Why were budgets and nationalism border society.This research used kualitatif methods and the case study, data collecting by library studi and interview. State theory by Miliband as main theory, Central-Local Governments Relations by B.C.Smith, Rondinelli and Cheema and nationalism were supports theories in this research.The result of reserch showed that BNPP rule as coordinatif institution, members of BNPP dominant by departements and state institutions so that ego sectoral happen and power interplays with anathor institutions and local government so that BNPP was not efectif. Policy priority defferences and national interests of Central Goverment consists politic aspec, security and strategic geografic. Local Government including to opens isolation territorial, public service, economics development territorial and nationalism.Theoritical implications showed that outhority distributions relations Central Government for Local Government in border infrastructur developments in Nunukan Regency of North Borneo Provinci dominated by Central Government. So that relevants by State theory about authority of Miliband and Skocpol and Central-Local Government distribution theory by Smith. Thus border infrastructur developments by Central Government were not give impacts for society prosperity and local development of Nunukan Regency of North Borneo Provinci. So that must to sthreengtness for regulations and institution of BNPP and aligmants Central Government (state) for border developments accelerations."

"Disertasi ini merupakan studi tentang konflik politik yang mengiringi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2013. Studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) Sebab konflik internal PDI-P dalam pemilihan gubernur Bali (2) Strategi yang digunakan Made Mangku Pastika maupun Anak Agung Ngurah Puspayoga sebagai mantan pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013 untuk saling berkompetisi di dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode tahun 2013 (3) Implikasi dampak kemenangan Made Mangku Pastika pada dinamika politik di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam (in depth-interview) terkait konflik pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2013. Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Rauf, Dahrendof dan Coser, teori politik dari Parson, teori elite dari Mosca dan Keller, teori politik lokal dari Smith dan Stewart, teori oligarki dari Winter, teori perilaku pemilih dari Firmanzah dan teori strategi dari Schroder. Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Rauf dan teori-teori lain yang digunakan sebagai teori pendukung. Temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini adalah kekalahan telak PDI-P di kandang Banteng PDI-P Bali yang merupakan basis PDI-P terbesar di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.Temuan menarik lainnya adalah tumbangnya dominasi kalangan puri/ bangsawan sebagai gubernur Bali. Sejak dulu, posisi gubernur Bali selalu diisi oleh orang-orang dari kalangan puri sebagai bentuk tradisi mempertahankan keturunan raja-raja. Namun, dalam dua periode ini pemimpin Bali terpilih berasal dari kalangan non-puri (non bangsawan), yakni Jabawangsa dari wangsa/soroh Pasek sebagai hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Temuan lainnya adalah kekalahan PDI-P yang mengusung ideologi "wong cilik" dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018, dikarenakan calon yang diusung justru tidak menunjukkan keberpihakannya pada ideologi tersebut. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkuat teori konflik dari Dahrendof dan Rauf bahwa konflik yang semula bersifat individu dan meluas menjadi konflik kekuasaan bilamana masing-masing pihak yang berkonflik memiliki posisi dan kewenangan yang cukup untuk mengendalikan pendukungnya di dalam struktur pemerintahan.

---

Centered around the gubernatorial elections in Bali (2009-2013 Period), this dissertation is a study on the political conflicts that transpired during the elections. It aims to answer a series of questions regarding several matters. Firstly, the cause of PDI-P's internal conflict in the gubernatorial elections. Secondly, the strategies implemented by Made Mangu Pastika and Anak Agung Ngurah Pruspayoga, the former governor and vice-governor pair of the 2008-2013 period, as they compete against one another in the gubernatorial elections of the 2013 period. Lastly, the political implications of Made Mangku Pastika's victory on the political dynamics in Bali.

This research uses the qualitative and in-depth interview method in studying the conflicts in the 2013 gubernatorial elections in Bali. This research uses several theories: (1) The conflict theory by Rauf, Dahrendof, and Coser, (2) the political theory by Parson, (3) the elite theory by Mosca and Keller, (4) the local politics theory by Smith and Stewart, (5) the oligarchy theory by Winter, (6) the voter's behavior theory by Firmanzah, and (7) the strategy theory by Schroder. The main theory will be Rauf's conflict theory while the remaining theories are used as supporting theories.

The principal finding of this research is PDIP-P's loss in Bali, which is the central base of PDI-P in Indonesia's central and eastern regions. This research also shows the collapse of the aristocrats power as the governor of Bali. Once, the position of the governor was filled with Balinese aristocrats, an act that demonstrates the preservation of the royal lineage. However, the last two periods shows a collapse in this preservation act. The Governor's office was taken by Jaba Wangsa from Pasek, a man from the lowest of the four Hindu caste, the Sudra. Another finding was that the loss of PDI-P, a party which upholds the common people ideology, in the Bali gubernatorial elections of the 2013-2018 period is resulted by the candidate's failure to project the ideology.

The theoretical implication of this research upholds Dahrendof's and Rauf's conflict theory which states that a personal conflict may become a struggle of power if the two sides have the position and authority to control its supporters in the government."