Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan Iuar negeri Thailand terhadap Vietnam dalam periode waktu tahun 1988-1990 yang ditandai dengan adanya upaya-upaya pendekatan terhadap Vietnam dan kebijakan untuk merubah kawasan Indochina dari medan perang menjadi wilayah perdagangan yang menjadi prinsip dasar kebijakan luar negeri Thailand sejak tahun 1988. Kebijakan luar negeri Thailand terhadap Vietnam pada masa pemerintahan Perdana Menteri Chatichai Choonhavan, sangat berbeda dengan para pendahulunya yang ditujukan untuk 'menjaga dan menjamin keamanan serta stabilitas wilayahnya dari ancaman komunis Vietnam. Pada era Chatichai, paradigma lama itu justru ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan yang kooperatif, yaitu melalui kerjasama ekonomi. Langkah ini ditempuh Chatichai guna meningkatkan stabilitas keamanan wilayah dan kemakmuran negara Thailand. Perubahan kebijakan tersebut juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi perubahan isu global pasta perang dingin. Tujuan dari peneilitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kebijakan Iuar negeri Thailand terhadap Vietnam, terutama dalam mengantisipasi perubahan sistem internasional pada periode menjelang berakhirnya perang dingin serta menganalisis kepentingan dan motivasi yang melatarbelakangi perubahan kebijakan luar negeri Thailand tersebut. Permasalahan dicoba untuk dianalisa dengan menggunakan pemikiranpemikiran dari Rosseau, yaitu mengenai adanya faktor-faktor dan variabel-variabel yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, sedangkan linkage theory-nya membahas mengenai keterkaitan yang erat antara faktor internal dan eksternal; Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri Snyder tentang adanya faktor subyektif dari sudut pandang para pembuat keputusan; dan Frankel serta David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Pembahasan permasalahan ini dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan internet, berupa data-data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan Iuar negeri Thailand dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tekanan faktor internal didominasi oleh kepentingan ekonomi guna meningkatkan kemakmuran Thailand, sedangkan faktor eksternal merujuk pada perubahan pads isu global pasca perang dingin. Dalak kaitan ini, Perdana Menteri Chatichai Choonhavan menggunakan sektor ekonomi sebagai alat politiknya dalam rangka merubah kawasan Indochina dari medan perang menjadi medan pasar. Hal ini dilakukan mengingat Thailand telah berkembang menjadi negara industrialisasi Baru di Asia dan sebagai kekuatan ekonomi regional. "

"Kasus pendudukan Cina di Mischief Reef pada akhir tahun 1994 menandai babak baru dalam sengketa Laut Cina Selatan, yakni ketika Cina untuk pertama kalinya bersikap asertif terhadap salah satu negara ASEAN. Tindakan Cina ini setidaknya mengandung dua risiko, yakni terganggunya hubungan strategis Cina dengan negara-negara ASEAN serta semakin menguatnya dugaan tentang adanya "ancaman Cina" ("China threat ") di Asia Tenggara.Tindakan Cina tersebut menarik untuk dikaji, khususnya untuk mencari faktor-faktor yang mungkin berkaitan dengan tindakan tersebut. Dalam kaitan ini, penulis memfokuskan pembahasan pada politik domestik Cina, khususnya persaingan antar unit-unit birokrasi di dalamnya. Dengan menggunakan teori tentang proses pengambilan kebijakan (policy-making process), terutama teori Graham Allison tentang politik birokratik, penulis berusaha menjelaskan persaingan birokrasi yang terjadi dan kaitannya dengan perilaku asertif Cina di Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, insiden pendudukan Cina di Mischief Reef digunakan sebagai studi kasus. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persaingan antarunit birokrasi di Cina yang saling memperebutkan pengaruh dalam upaya mempertahankan dan mengedepankan kepentingan birokratiknya; menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kelompok 1 unit birokrasi tertentu lebih mampu mendominasi dan memenangkan persaingan; dan menjelaskan kaitan antara dominasi kelompok 1 unit birokrasi tertentu dalam persaingan birokratik dengan perilaku asertif Cina di Laut Cina Selatan, khususnya ketika Cina menduduki salah satu pulau karang di gugusan Kepulauan Spratly, yakni Mischief Reef.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah aktor utama yang saling bersaing dalam upaya mempertahankan kepentingan birokratiknya dan dalam upaya mempengaruhi kebijakan Cina, khususnya kebijakan dalam konflik Laut Cina Selatan. Aktor-aktor tersebut terdiri dari Kementrian Luar Negeri (MFA), Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), dan unsur-unsur dalam PLA, yakni Departemen Staf Umum (GSD), Angkatan Laut (PLA-N), dan Angkatan Udara (PLA-AF). Diantara aktor-aktor utama tersebut, PLA dan PLA-N sangat mendominasi persaingan, dan hal ini disebabkan setidaknya olch 5 (lima) faktor, yakni (1) tingginya posisi politis PLA dalam politik domestik Cina yang disebabkan oleh tragedi Tiananmen dan situasi power struggle yang menguntungkan posisi tawar-menawar PLA; (2) lemahnya MFA sebagai rival utama PLA dalam persaingan birokratik; (3) tingginya posisi elit PLA-N (yakni Admiral Liu Huaqing) dalam lingkaran elit pengambil keputusan tertinggi di Cina; (4) lemahnya GSD dan PLA-AF sebagai rival PLA-N dalam persaingan intra-PLA; (5) kemampuan PLA-N dalam mencari dan menjalankan strategi yang mengaitkan kepentingan birokratik dengan kepentingan nasional.Keterkaitan antara dominasi PLA dan PLA-N dalam politik domestik Cina pada periode sebelum pendudukan Cina di Mischief Reef dengan perilaku asertif Cina di Laut Cina Selatan terutama terlihat dalam proses pembuatan kebijakan Cina tentang Laut Cina Selatan, dimana pengaruh militer Cina khususnya dalam institusi CMC sangat besar. Figur Liu Huaqing sebagai perwira senior PLA dalam CMC yang sekaligus memiliki kedudukan dalam lingkaran elit tertinggi Cina, yakni Komite Tetap Politbiro kemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap munculnya kebijakan Cina yang asertif di Laut Cina Selatan pada umumnya, dan pendudukan di Mischief Reef pada khususnya. Meskipun tidak dapat dipastikan bagaimana CMC dan Liu Huaqing mempengaruhi proses pengambilan keputusan tentang kebijakan Cina Laut Cina Selatan, namun dengan melihat besarnya wewenang CMC dan tingginya kedudukan Liu dalam sistem politik Cina serta prestise yang menyertainya sebagai seorang veteran masa revolusi, bisa diperkirakan bahwa pengaruh Liu sangat besar dalarn mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut.Kemampuan PLA dan PLA-N untuk mendominasi persaingan birokratik terhadap rivalrivalnya tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti power, prosedur dan aturan main yang cenderung menguntungkan kedua institusi tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih luas, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkup politik domestik Cina, yang antara lain ditandai oleh meningkatnya peran militer dalam proses politik. Peningkatan peran tersebut merupakan disebabkan oleh proses suksesi yang terjadi beberapa tahun sebelumnya serta proses adaptasi yang dilakukan oleh institusi-institusi politik Cina dari waktu ke waktu."

"Isyu Timor-Timm telah menjadi ganjalan hubungan kedua negara bertetangga, yakni Australia dan Indonesia, sejak pasukan Indonesia menduduki wilayah itu pada bulan Desember 1975. Kebijakan Perdana Menteri Gough Whitlam yang telah memberikan persetujuan ?diam-diam" terhadap invasi Indonesia di Timor Timur dikemudian hari selalu menjadi perdebatan di tingkat politik domestik Australia. Melalui berbagai pendekatan selama ini pemerintah Australia berusaha untuk meredam persoalan Timor Timur. Para elit politik di Canberra lebih memusatkan pada hubungan baik dengan Indonesia sampai dengan terjadinya pergantian pemerintahan di benua Kanguru pada tahun 1996.John Winston Howard dari Partai Liberal terpilih menggantikan Paul Keating pada bulan Maret 1996. Pada awal masa pemerihtahannya Australia tidak meiihat signifikansi untuk mengadakan perubahan , posisi Indonesia di Timor Timur. Canberra tetap mendukung integrasi wilayah Timor Timur dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Howard hanya mencoba mengkaitkan program-program bantuan Australia dengan pelaksanaan hak azasi manusia.Hubungan baik dua negara berkekuatan menengah ini kemudian mengalami ujian setelah terjadi krisis multi-dimensi di Indonesia. Kondisi Indonesia yang terpuruk merupakan akibat dari krisis ekonomi di Asia Tenggara yang menyebabkan jatuhnya nilai tukar mata uang berbagai negara di kawasan itu terhadap dollar Amerika. Kemudian kondisi ini disusul dengan kejatuhan regim Suharto serta berbagai kerusuhan politik di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Timor Timur hingga keputusan pertama Habibie untuk memberikan status khusus bagi propinsi Indonesia yang ke 27 dan kemudian ditambah menjadi pilihan kemerdekaan. Pada akhirnya situasi dan kondisi Indonesia serta krisis di Timor Timur mendapat perhatian yang luas di Australia.Sikap Pemerintah Australia yang semula dapat dikaitakan pasif dalam masalah Timor Timur kemudian menjadi berubah setelah Menteri Luar Negeri Alexander Downer mengumumkan kebijakan baru Australia pada bulan Januari 1999. Untuk dapat mencapai rekonsiliasi di Timor Timur, Canberra lebih cenderung pada self determination daripada menerima kedaulatan Indonesia atas wilayah itu. Selanjutnya Australia menjadi sangat aktif dalam membantu proses jajak pendapat yang telah disepakati oleh Indonesia-Portugal. Australia memberikan bantuan baik personil maupun Jana bagi misi PBB di Timor Timur, UNAMET. Ketika eskalasi. ketegangan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang bertikai di Timor Timur semakin meningkat, Australia adalah negara yang paling gencar mengusulkan agar segera dikirim pasukan internasional. Australia juga yang menyatakan paling siap untuk memimpin pasukan internasional kepada Sekjen PBB.Perubahan kebijakan luar negeri Australia semakin jelas setelah dikeluarkannya opsi kedua oleh Habibie yang memberikan peluang bagi rakyat Timtim untuk melepaskan diri dari Indonesia. Australia menjadi semakin yakin untuk menyelesaikan masalah Timtim khususnya, dan menghapus kerikil yang selama ini menghalangi hubungan bilateral Australia-Indonesia.Dalam mengkaji perubahan kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini menggunakan analisis input kebijakan luar negeri. Mekanisme ini digunakan untuk dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri Australia pada masa John Howard, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mendapatkan analisis yang akurat peneliti juga melihatnya melalui analisis tingkat individu dan sistem internasional.Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didukung dengan metode deskriptif analisis dan pengamatan data sekunder melalui referensi terpilih. Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian adalah kelemahan Indonesia telah dimanfaatkan oleh Australia untuk menekan Indonesia dan menunjukkan dirinya sebagai kekuatan menengah di Asia Pasifik. Australia juga mampu memanfaatkan dukungan masyarakatnya selain untuk kepentingan nasionalnya sekaligus untuk kepentingan pribadi Howard, seperti mencari popularitas dalam rangka referendum mengenai republik dan pemilu di Australia. Keengganan AS terlibat Iangsung dalam masalah Timtim kali ini dilihat oleh Australia sebagai "lampu hijau" untuk menyelesaikan krisis- di Bumi Lore Sae secara tuntas. Hal ini terbukti karena selama ini (sampai dengan bulan Januari 1999) masalah tersebut tidak mampu mencapai kesepakatan dalam penyelesaian, baik di tingkat multilateral (PBB) maupun di antara pihak-pihak yang bertikai, yaitu Indonesia dan Portugal. Bahkan tindakan kekerasan dan ancaman perang saudara justru ,semakin meningkat di wilayah tersebut."

"Perubahan-perubahan kebijakan dalam politik luar negeri Amerika Serikat seringkali terjadi bahkan secara mendadak, antara lain karena disebabkan oleh munculnya prioritas-prioritas kepentingan yang dipandang urgen atau mendesak. Dalam suatu policy-making process, Amerika Serikat senantiasa memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi balk pada tingkat nasionai maupun internasional. Pada tingkat domestik, di satu pihak kecenderungan apa yang terjadi di masyarakatnya terakomodasikan melalul saluran-saluran yang sesuai, balk di pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Di lain pihak, perkembangan-perkembangan di dunia internasional juga mempengaruhi formulasi kebijakan Iuar negeri Amerika Serikat. Deegan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional pasta Perang Dingin, hubungan-hubungan intemasional telah pula dipengaruhi oleh isu-isu baru yang menonjol seperti demokrafisasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia (low politics/non-conventional)Tidaklah mengherankan kalau kebijakan luar negeripun seringkali mengalami penyesuaian-penyesuaian (adaptive) karena dipengaruhi oleh isu-isu tersebut dalam politik luar negerinya, khususnya hak asasi manusia. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji apakah dalam kasus Timor Timur, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya bersifat akomodatif. Metode yang digunakan adalah studi komparatif melalui pendekatan teori perubahan kebijakan. Hasil analisis mengambarkan bahwa seiring dengan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengenai: masalah Timor Timur berangsur-angsur mengalami perubahan. Pengaruh dari politik domestik dan politik internasional telah mempengaruhi pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang mengarah pada kecenderungan tersebut. Melalui kebijakan HAM, Amerika mulai menilai kembali kebijakannya terhadap Indonesia mengenai masalah Timor Timur, terutama setelah semakin gencar terjadinya pelanggaran HAM di Timor Timur. "

"Upaya Asnerika Serikat (AS) untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian Indonesia ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional AS itu sendiri. Kepentingan AS tersebut didasarkan pada beberapa faktor : Pertama, secara kuantitas, dengan jumlah penduduk 215 juta jiwa dan berpenduduk nomor empat terbanyak di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran produk-produk AS ; Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat sebelum krisis ekonomi cukup tinggi dan stabil ; Ketiga, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar ; Keempat, kondisi goegrafis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra dinilai sangat strategis bagi kepentingan AS ; Kelima, Indonesia secara politis memainkan peranan penting baik di kawasan regional Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun di dunia internasional yang ditunjukkan dengan keanggotaan aktif Indonesia dalam ASEAN, APEC, Nonblok, PBB, dan lain sebagainya ; Keenam, Indonesia adalah salah satu negara utama yang mendukung diberlakukannya perdagangan bebas di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Amerika Serikat, dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia menempuh cara : Pertama, memberikan bantuan dana, pangan, suplai medis, dan lain sebagainya secara langsung kepada pemerintah Indonesia ; Kedua, memperjuangkan agar Senat dan Kongres AS mendukung rencana penambahan dana kepada IMF yang ditujukan untuk membantu negara-negara di Asia yang dilanda krisis seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan ; Ketiga, mengirimkan utusan-utusan khusus untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun demikian, pemberian bantuan AS tersebut, terutama yang disalurkan melalui IMF, terlihat kurang mampu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan karena rendahnya komitmen pemerintah terhadap langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh IMF, sehingga IMF seringkali menunda pengucuran dana bantuannya kepada Indonesia. Selain itu, ketidakmampuan pemerintahan Suharto dan Habibie dalam menyerap aspirasi masyarakat agar pemerintah melakukan reformasi di segala bidang telah memicu merebaknya berbagai aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di berbagai tempat di Indonesia. Metode Penelitian:Deskriptif Analitis dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut."

"Selama berabad-abad, Kota Yerusalem menjadi ajang pertikaian yang seakan tiada akhirnya. Berbagai bangsa telah datang silih berganti menguasai kota tersebut. Hingga kini, Kota Yerusalem masih tetap menjadi ajang persengketaan antara Palestina dan Israel, dimana kedua negara sama-sama bermaksud menjadikan Kota Yerusalem sebagai ibukota masing-masing negara. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel bersumber pada dorongan nasionalisme. Semangat nasionalisme Bangsa Palestina dan Bangsa Yahudi mengalami benturan yang kemudian berkembang menjadi sualu konflik terbuka, dimana keduanya bercita-cita untuk mendirikan negara dan ibukota di atas wilayah yang sama. Hingga kini, telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian yang melibatkan mediasi pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan penelitian ini ialah untuk mempelajari latar belakang sejarah konflik antara Palestina dan Israel dalam persengketaan memperebutkan Kota Yerusalem, mengetahui kepentingan Palestina dan Israel terhadap Kota Yerusalem, serta mencoba memberikan solusi penyelesaian status Kota Yerusalem. Maka, dari permasalahan yang ada, pertanyaan penelitian ini ialah: Apa arti Kota Yerusalem bagi Palestina dan Israel? Dari hasil penelitian yang diperoleh, kepentingan Palestina dan Israel terhadap Kota Yerusalem bukan semata hanya menyakut aspek politik, latar belakang sejarah, dan demografi, namun juga melibatkan aspek religius terhadap tempat-tempat suci yang ada di Kota tersebut. Solusi yang kiranya dapat diterapkan ialah dengan kembali merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tangga] 29 November 1947, mengenai status khusus bagi Kota Yerusalem (corpus separatum) di bawah pengawasan pemerintahan internasional. Palestina dan Israel diikutsertakan dalam status sebagi pengontrol, serta komposisi yang terdapat dalam pemerintahan internasional tersebut benar-benar dapat mewakili kepentingan dari kedua pihak yang bersengeketa. Namun apabila dilihat pada kenyataannya, terdapat aksi klaim sepihak oleh Bangsa Yahudi atas wilayah Palestina dan Kota Yerusalem. Apapun bentuk dan alasannya, tindakan pengambilalihan serta pendudukan suata wilayah suatu bangsa secara paksa tidaklah dapat dibenarkan. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsi-prinsip kemanusiaan serta melecehkan harkat dan martabat bangsa yang mendiami wilayah tersebut."

"Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto adalah sebuah periode sejarah bangsa dimana seluruh potensi nasional (kementerian dan lembaga) tersubordinasi dalam konteks politik saat itu. ABRI yang merupakan salah satu elemen paling vital dalam menjalankan roda pemerintahan Orde Baru dan pendukung utama Golkar dengan konsep Dwi Fungsinya akhirnya terlibat jauh dalam urusan-urusan politik. Dengan itu, seluruh institusi intelijen yang berada di bawah naungan ABRI baik secara langsung dan tak langsung terpolitisasi oleh kepentingan Soeharto sebagai pengguna intelijen (user) dan penentu kebijakan (policy maker). Dalam sebuah negara yang dikelola secara otoriter dengan kepemimpinan yang diktator akhirnya menjadikan institusi intelijen sebagai sebuah lembaga "intelijen politik", selain itu, seluruh institusi intelijen mengalami "militerisasi" dengan tidak adanya diferensiasi intelijen yang membawa negara dalam bentuk "negara intelijen". Politisasi institusi intelijen di masa orde baru terjadi dari berbagai spektrum baik dari sudut pandang pengguna, analis, aktivitas maupun organisasi intelijen. Di periode ini, intelijen bekerja sesuai dengan preferensi politik pribadi pengguna intelijen. Untuk menghindari politisasi dan penyalahgunaan intelijen, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat mengatur pengawasan terhadap badan intelijen sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Netralitas dan penguatan struktur lembaga intelijen dapat dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh parlemen sesuai yang telah dimandatkan undang-undang. Pengawasan oleh badan pengawas intelijen akan bekerja untuk mengawasi aktivitas, operasi dan penganggaran yang terkait dengan intelijen.

---

Indonesia under Suharto was a historic period in which all of national potential (ministries and agencies) subordinated in the current political context. Armed Forces (ABRI) which is one of the most vital element in running the New Order regime and the Golkar major supporter of the concept of Dwi Fungsi deeply involved in political affairs. With that, the entire intelligence institutions under the auspices of the Armed Forces (ABRI), both directly and indirectly by the interests of Suharto as politicized intelligence users and policy makers.

In an authoritarian state run by a dictator leadership eventually make intelligence institutions as an institution 'political intelligence', other than that, the whole experience intelligence institutions 'militarization' in the absence of differentiation of intelligence that brings the state in the form of 'intelligence state'. Politicization of intelligence in the new order of the various spectrum occurs from the standpoint of users, analysts, and the activities of intelligence and organizations. In this period, intelligence work in accordance with the user's personal political preferences.

To avoid politicization and misuse of intelligence, we need a mechanism that can manage the oversight of intelligence services in accordance with the principles of democracy. Neutrality and strengthening the structure of the intelligence agencies can be mechanisms of control by the appropriate parliamentary legislation mandated. Supervision by the oversight body will work to oversee intelligence activities, operations and budgeting related to intelligence."