Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Taman Nasional Dumoga Bone dengan luas wilayah 325.000 hektar meliputi Cagar Alam Bulawa 75.200 hektar, Suaka Margasatwa Bone 110.000 hektar, dan Hutan Lindung 46.300 hektar. Sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka obyek penelitian hanya dibatasi pada Suaka Margasatwa Dumoga, yang pada tahun 1983 telah mengalami kerusakan hutan seluas kira-kira 20.000 hektar. Kegiatan-kegiatan sebagian petani di Desa-desa Kecamatan Dumoga yang berada di sekitar Taman Nasional dalam bentuk peladangan liar, pemukiman liar, pengambilan berbagai hasil hutan serta penangkapan binatang-binatang langka yang dilindungi, telah menyebabkan kerusakan sebagian hutan di wilayah Suaka Margasatwa Dumoga, dalam kawasan Taman Nasional-Dumoga Bone. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor sosial dan ekonomi apa dari penduduk di sekitar wilayah yang menghambat pengelolaan Taman Nasional. Tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu mengidentifikasi data dan informasi mengenai faktor-faktor sosial dan ekonomi penduduk di sekitar wilayah yang menghambat pengelolaan Taman Nasional, menguji hipotesis, sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan pengelola Taman Nasional, dan diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu lingkungan, serta bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini telah dilaksanakan melalui pengamatan dan survai dengan menggunakan kuesioner, wawancara dengan para petani respondent pemerintah daerah, serta instansi-instansi yang bersangkutan di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan tingkat Pusat. Sesuai dengan hipotesis pertama, ternyata bahwa rendahnya pendidikan petani memberi pengaruh negatif (menghambat) terhadap pengelolaan Taman Nasional. Dalam kenyataannya, tingkat pendidikan yang lebih rendah menyebabkan kerusakan hutan yang lebih besar, dan sebaliknya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan kerusakan hutan dengan intensitas yang lebih kecil (tabel 15, halaman 99). Selanjutnya dibuktikan pula bahwa hasil analisis mendukung hipotesis yang kedua yaitu rendahnya pendapatan petani, memberi pengaruh negatif (menghambat) terhadap pengelolaan Taman Nasional. Sebagaimana halnya dengan variabel pendidikan terhadap variabel kerusakan hutan, ternyata tingkat pendapatan berbanding terbalik dengan tingkat kerusakan hutan, yaitu pendapatan yang lebih rendah menyebabkan kerusakan hutan dengan intensitas yang lebih besar, dan sebaliknya, pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan kerusakan hutan yang lebih kecil. Dalam penelitian juga dijumpai bahwa selain faktor pendidikan dan pendapatan petani yang rendah sebagai faktor dominan, ternyata faktor-faktor pertambahan penduduk, peraturan perundangan, pemilikan tanah dan lapangan kerja juga telah turut menyebabkan hambatan bagi usaha perlindungan hutan di wilayah Suaka Margasatwa Dumoga, sebagai salah satu aspek pengelolaan Taman Nasional Dumoga Bone. Sebagai kelengkapan laporan ini maka melalui pengamatan di Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, ternyata di Suaka Margasatwa Bone juga dihadapi masalah kerusakan hutan seluas kira-kira 2000 hektar dari luas keseluruhan yaitu 110.000 hektar. Untuk mengatasi masalah kerusakan hutan di Taman Nasional ini perlu diusahakan peningkatan pengertian petani mengenai bidang lingkungan hidup, antara lain yang meliputi pengenalan tentang arti, tujuan dan manfaat dari Suaka Margasatwa dan Taman Nasional secara keseluruhan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, serta usaha peningkatan kesejahteraan petani di sekitar Taman Nasional Dumoga Bone."

"ABSTRAKKewang adalah lembaga sosial di desa-desa Pulau Saparua, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap tindakan semena-mena dari penduduk luar desa maupun penduduk desa itu sendiri, terhadap segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah-tanah desa yang merupakan lumbung alami dari masyarakat itu sendiri. Salah satu usaha Kewang dalam melaksanakan fungsinya, ialah menetapkan Sasi. Sasi adalah larangan untuk memetik hasil atau panenan dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya agar tanaman dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam melaksanakan fungsinya, Kewang berpedoman pada norma-norma pengendali (adat istiadat).Lembaga social ini sudah ada sebelum bangsa-bangsa Eropa (Portugis, 1512; Belanda, 1599) menguasai Saparua. Maka tradisi Kewang ini sebenarnya telah lama berakar dalam masyarakat Saparua. Peranannya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan juga tidak diragukan lagi. Tetapi seiring dengan perkembangan di dalam masyarakat, maka efektivitas fungsi Kewang ini terus merosot, sehingga banyak desa-desa di pulau Saparua yang meninggalkan tradisi Kewangnya.Salah satu desa di pulau Saparua yang cukup lama mempertahankan fungsi Kewangnya adalah desa Ihamahu. Malahan atas keberhasilannya dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan di desanya, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 1982, Korps Kewang Ihamahu memperoleh penghargaan Lingkungan Hidup Nasional berupa pahatan Kalpataru tiga dimensi berlapiskan emas murni. Tampaknya saat itulah puncak keberhasilan Kewang desa Ihamahu, karena pada masa-masa berikutnya efektivitas fungsinya terus merosot, menyusul kewang-kewang lainnya di banyak desa desa dalam wilayah pulau Saparua.Kenyataan sebagaimana diuraikan di atas telah mengundang pertanyaan, faktor-faktor apa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap makin melemahnya efektivitas fungsi Kewang di Pulau Saparua.Dengan menggunakan desain survai dalam telaah korelasi, dipilih enam variabel yang akan diamati kaitan fungsionalnya. Variabel-variabel itu ialah: Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, Fertumbuhan Penduduk, Efektivitas Fungsi Norma Pengendali, Sikap Pimpinan Desa, dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa:- Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, dan Pertumbuhan Penduduk, tidak berkorelasi secara signifikan dengan Efektivitas Fungsi Norma Pengendali.- Efektivitas Fungsi Norma Pengendali tidak berkorelasi secara langsung dengan Efektivitas Fungsi Kewang, tapi melalui Sikap Pimpinan Desa.Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: Bahwa norma pengendali atau adat-istiadat tidak selalu dapat melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat. Sebaliknya keputusan-keputusan pimpinan formallah yang justru memegang peranan penting.Berkenaan dengan itu, usaha pelestarian kemampuan lingkungan di desa oleh masyarakat tidak akan dapat diandalkan tanpa peranan aktif pimpinan desa. Berdasarkan kenyataan tersebut betapapun kedudukan dan peranan pimpinan formal yang didukung oleh sistem pemerintahan nasional masih lebih penting daripada pimpinan adat, walaupun seringkali kehadiran pimpinan formal itu menimbulkan kecemburuan sosial.

---

ABSTRACT

Kewang is a social institution in the villages of Pulau Saparua which functions as a controlling agent toward arbitrary action of inhabitants living outside the village as well as inhabitants of the village itself, toward all what grows and lives on village land which forms a natural rice-barn of the society itself. One of the efforts of Kewang in the performance of its function is to determine Sasi. Sasi is a prohibition to collect harvest in certain periods. The objective thereof is to facilitate the vegetation to provide its optimal yield.

In performing its function Kewang is guided by controlling norms based on customs and traditions.

This social institution existed already before European nations (Portuguese, 1512; Dutch, 1599), governed Saparua. Therefore this Kewang tradition is in fact rooted in the Saparuan society since a long time ago.

Its role the management of natural resources and environment is also not to be doubted any more. In line with the development in the society, however, the effectiveness of the Kewang function is ever declining so that many villages in Saparua leaves their Kewang tradition. One of the villages in Pulau Saparua which has maintained the Kewang function long enough is the village of Ihamahu. For its success in managing natural resources and environment .in its village, at the commemoration of Life Environment Day on 5 June 1982 Ihamahu Kewang Corps has obtained National Life Environment appreciation in the form of a Kalpataru three dimensioned carving with a lining of pure gold. It seems that it was the peak of successful Kewang achievement in the village of Ihamahu because at the therafter following periods the effectiveness of its function is ever declining, following other Kewang in many villages in the Pulau Saparua region.

The fact as described above has raised the question; what factors are really responsible for the weakening of the effectiveness of the Kewang function in Pulau Saparua. In the application of a survey design in a correlation research six variables were chosen of which the functional correlation ship will be observed. Mentioned variables are: Level of Education, Contact with the Outside World, Population Growth, Effectiveness of the Controlling Norm Function, attitude of the Village Headman, and the Kewang Effectiveness Function.

The investigation result shows that:

- Levels of Education, Contacts with the Outside World, and Population Growth have no significant correlation with Controlling Norm Effectiveness Function.

- Controlling Norm Effectiveness Function has no direct correlation with Kewang Effectiveness Function, but is the case via (through) the attitude of village headman.

Hence from the mentioned investigation result can be concluded that a Controlling Norm or Customs and Tradition is not always in a position to perform a social control on society. Contrariwise the decisions of the formal leading authority just play an important role. In connection thereof the effort to make an everlasting environment in the village by the society cannot be relied on without the active role of the village headman. Based on mentioned fact, however that may be, the position and the role of the formal leading authority backed (supported) by a national government system is more important than a backing adat authority, although the pretence of a formal leading authority often cause a social suspicion."

"RINGKASANTujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan informasi tentang hubungan dan pengaruh dari faktor-faktor pendidikan, pendapatan kotor petani dan rasio jumlah tanggungan petani dengan luas tanah garapannya terhadap terjadi dan meluasnya tanah kritis yang dalam hal ini diidentifikasi berupa padang alang-alang. Padang alang-alang diduga sebagai hasil pembukaan hutan yang merupakan salah satu hasil kegiatan yakni perladangan berpindah yang sampai sekarang masih banyak dilakukan didaerah pedesaan di luar pulau Jawa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para petani peladang dan pengamatan di lapangan pada sampel bekas tanah ladang yang pernah dikerjakan terakhir kalinya. Pengambilan sampel dilakukan terhadap semua bekas tanah ladang didaerah desa Tumbang Tahai dan daerah desa Marang Kecamatan Bukit Batu, Kotamadya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Dengan bertitik tolak pada pandangan bahwa padang alang-alang dapat dikategorikan sebagai tanah kritis yang ditinjau dari segi pertanian secara potensial tidak dapat menjalankan salah satu atau beberapa fungsinya yakni unsur produksi pertanian, media pengaturan tata air dan media perlindungan alam lingkungan, maka ditarik hipotesis pertama bahwa di kedua daerah desa itu terdapat hubungan dan pengaruh faktor pendidikan, pendapatan kotor petani, dan rasio jumlah tanggungan petani dengan luas tanah garapannya terhadap terjadinya dan meluasnya tanah kritis, dan hipotesis kedua adalah bahwa pengaruh faktor pendidikan yang rendah dari para petani merupakan faktor yang terbesar pengaruhnya. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor yang diduga tersebut secara bersama-sama berpengaruh, tetapi secara sendiri-sendiri justru faktor pendidikan tidak cukup kuat menunjukkan adanya pengaruh yang berarti. Ternyata pengaruh yang paling besar adalah dari faktor pendapatan kotor petani. Kemudian dari hasil perbandingan terhadap kedua daerah desa tersebut,ternyata pengaruh letak geografis daerahnya, adanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian,dan banyaknya jumlah tanggungan petani serta luas tanah garapannya, mempengaruhi pula terhadap besarnya pengaruh faktor faktor tersebut. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mencegah atau paling tidak mengurangi terjadinya tanah kritis antara lain adalah (1) memberikan bimbingan dan penyuluhan lebih intensif bagi para petani peladang, khususnya di daerah terpencil dan terisolasi, (2) memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang memiliki tanah kritis dan potensial menjadi lebih luas dengan cara melakukan perbaikan dan perluasan prasarana dan sarana kehidupan, dan (3) mengusahakan terciptanya lapangan kerja di luar sektor pertanian lebih luas. Penelitian lebih lanjut yang perlu dilakukan adalah meneliti lagi faktor-faktor yang diduga berpengaruh dengan memasukkan pula faktor lain dan menerapkannya pada daerah yang lebih luas dan berbeda. "

"RingkasanTesis ini merupakan hasil penelitian tentang peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kebersihan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Tujuan penelitian adalah identifikasi tingkat peranserta masyarakat terhadap pelaksanaan program Kebersihan dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat peranserta itu, adanya perbedaan tingkat peranserta antara warga masyarakat di lingkungan wilayah Kotamadya Surakarta.Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kebersihan kegiatan-kegiatan kebersihan. Untuk mengukur tingkat peranserta masyarakat terhadap program kebersihan ditetapkan indikator-indikator berikut menghadiri rapat/pertemuan, memberikan gagasan, memberikan dukungan, memberikan sumbangan barang, uang, melaksanakan pengangkutan sampah, melaksanakan perbaikan saluran air dan melaksanakan instruksi Walikotamadya. Sedang faktor-faktor yang mempengaruhi peranserta adalah bantuan fasilitas kerja, bimbingan/penyuluhan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, keadaan lingkungan pemukiman, koordinasi pemerintah daerah, serta pandangan dan sikap masyarakat.Penelitian ini dilakukan pada 10 kelurahan, dipilih secara acak di lima wilayah kecamatan di Kotamadya Dati II Surakarta Jawa Tengah. Dari masing-masing kecamatan diambil 15 responden sehingga keseluruhan responden ada 75 orang.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 65,33 persen tingkat peranserta masyarakat tinggi, sedang 34,6 persen lainnya rendah/sangat rendah. Hal ini tentunya ada hubungannya dengan kesempatan, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperanserta.Penelitian ini diarahkan untuk mendeteksi sejumlah faktor yang memberi peluang bagi terciptanya kesempatan, kemampuan serta kemauan masyarakat untuk berperanserta. Faktor yang ada hubungannya dengan kesempatan masyarakat untuk berperanserta adalah bantuan fasilitas kerja, sedangkan faktor-faktor kemampuan adalah bimbingan/penyuluhan, pendidikan dan pendapatan. Adapun faktor-faktor yang ada hubungannya dengan kemauan masyarakat untuk berperanserta adalah keadaan lingkungan pemukiman, koordinasi pemerintah daerah, pandangan dan sikap masyarakat terhadap program kebersihan.Faktor yang ada hubungan dengan kesempatan masyarakat untuk berperanserta, seperti Bantuan fasilitas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara yang mendapat bantuan fasilitas kerja, banyak sekali, banyak, kurang dan kurang sekali terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam program kebersihan. Hal ini mungkin disebabkan karena warga masyarakat yang kurang/kurang sekali mendapat bantuan fasilitas kerja tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan warga masyarakat yang banyak mendapat bantuan fasilitas kerja dalam mengikuti kegiatan kebersihan terutama kegiatan yang membutuhkan fasilitas kerja yang dibebankan kepada warga masyarakat.Ada tiga faktor yang diteliti dalam hubungannya dengan kemampuan masyarakat yaitu Bimbingan/penyuluhan, pendidikan dan pendapatan. Terdapat korelasi positip antara warga masyarakat yang memperoleh bimbingan/penyuluhan sangat intensif, intensif dan kurang intensif terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam kegiatan kebersihan. Adanya pemahaman akan manfaat program kebersihan mengakibatkan peranserta yang tinggi, sebaliknya kurang intensifnya bimbingan/penyuluhan akan sulit bagi warga masyarakat memahami dan menganalisa tujuan kegiatan kebersihan, sehingga ia akan bertindak ragu-ragu dalam berperanserta terhadap kegiatan kebersihan.Faktor Pendidikan dan pendapatan tidak nyata pengaruhnya terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam uji statistik korelasi Spearman. Hal ini mungkin dikarenakan adanya kesamaan latar belakang sosial budaya, sehingga power atau kekuasaan resmi yang berasal dari pemerintah akan sangat berpengaruh sekali terhadap setiap warganya.Faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat berperanserta adalah keadaan lingkungan pemukiman, koordinasi pemerintah daerah, tanggapan dan sikap masyarakat terhadap program kebersihan.Keadaan lingkungan pemukiman yang diduga berpengaruh terhadap tingkat peranserta masyarakat, tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara keadaan lingkungan pemukiman baik, cukup, kurang. Hal ini mungkin disebabkan warga masyarakat berorientasi pada kepentingan pribadi dan status seseorang yang pada kenyataan mereka ini kurang berperanan dalam kegiatan kebersihan.Terdapat korelasi positif antara koordinasi pemerintah daerah dengan tingkat peranserta masyarakat dalam program kebersihan, hal ini dikarenakan power atau kekuasaan resmi yang berasal dari pemerintah akan sangat berpengaruh sekali terhadap kegiatan masyarakat, nilai hormat dan rukun dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan mereka mau bertenggang rasa terhadap pendapat, anjuran maupun ajakan pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan kebersihan.Demikian juga pada pandangan dan sikap masyarakat terdapat hubungan yang positif dengan tingkat peranserta masyarakat. Terdapat perbedaan yang nyata antara warga masyarakat yang bersikap sangat membantu, membantu dan acuh tak acuh terhadap peranserta dalam program kebersihan.Tingkat peranserta masyarakat dalam kegiatan kebersihan dipengaruhi secara nyata oleh faktor-faktor Bantuan fasilitas kerja yang diberikan oleh pemerintah, koordinasi dari pemerintah daerah, pandangan dan sikap masyarakat terhadap program kebersihan dan bimbingan/penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah terutama oleh pejabat dan petugas yang berhubungan langsung dengan pengelolaan kebersihan, sedangkan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan keadaan lingkungan pemukiman tidak terdapat hubungan dengan tingkat peranserta masyarakat terhadap pelaksanaan program kebersihan, namun masih banyak faktor-faktor lain diluar tingkat peranserta yang berpengaruh terhadap keberhasilan program kebersihan di Kotamadya Surakarta.

---

Summary

This thesis is a result of research about community participation in the implementation of cleanliness program and factors that affect it.

The objectives of this research are to identify level of community participation in the implementation of the cleanliness program and to identify factors that affect level of that participation and difference of participation level among community in the Regency of Surakarta.

Community participation in the implementation of cleanliness program means community involvement in 'the cleanliness activity. These are indicators used to measure level of participation among the members of community in the implementation of the cleanliness program: giving ideas, giving supports, giving material and financial supports, doing sanitary renovation, and obeying the government's instructions. Factors that affect participation are support for working facilities, coordination?s among the government's organ, perception and attitude of members of community, guidance / counseling, level of income, level of education and human settlement environment.

This research is conducted in 10 kelurahan (villages); samples are collected by randomness in five districts (kecamatan) in the Surakarta Regency, Central Java. There is ten villages (kelurahan) chosen among five districts (kecamatan). Fifteen samples are put in each district. Totally, there are 75 samples.

The result of the research shows that 65,33 percent of the respondents have high level of participation, while 34,6 percent of them shows law level of participation. This is certainly related to opportunity, ability, and the will of the community to participate.

This research is intended to identity factors that give probability for creating opportunity, ability and also the will of the members of the community to participate. Factor related to opportunity for participation is supports for work facilities, while the factors related to ability are guidance / counseling, education and income. The factors that have relation to the will of community to participate are the settlement environment, coordination among the organs of the government, the perception and attitude of community of, and toward, the cleanliness program. Factor that has relation to people's opportunity to participate, like supports for work facilities shows that there are significant differences among the people in getting work facilities. The greater the facilities they get, the higher the level of participation they have in the cleanliness program.

There are three factors studied here that are related to community ability, namely guidance / counseling, education and income. There is a positive correlation between the people who get very intensive, intensive and less intensive in guidance / counseling to level of community participation in the cleanliness program activities.

Understanding of cleanliness program utilities causes high participation, on the other hand the lack of guidance / counseling causes to the difficulty in understanding and in analyzing the aims of the cleanliness activity, so they will act doubly in participating in the cleanliness activity.

Education and income factors don't have significant effect on level of community participation, according to statistical evaluation in Spearman Correlation. This is, maybe, caused by the similarity in socio-cultural backgrounds, 50 the power or legal authority of the government will have very significant affect on every people.

The factors that affect the will of the community to participate are human settlement environment, coordination among the government's organs, perception and attitude of community of, and toward, the cleanliness program.

Human settlement environment which is predicted has an effect on level of community participation doesn't show a significant effect between good, enough and less in human settlement environments. Probably this is caused by orientation among individuals in the community to their own interests and statuses. Accordingly, they show less attention to the cleanliness program.

There is a positive correlation between coordination among the government's organs and the level of community participation in cleanliness program. Consequently, the power or legal authority of the government has very significant effect on community activity, appreciation to values and friendship in daily life style, which enable them to be ready to appreciate public opinions, advice and instructions from the Regency government to do cleanliness activity.

Similarly, there is positive correlation between perception and attitude of the community of, and toward, cleanliness and their level of participation. In other words, those with positive perception and attitude show more participation in the cleanliness program.

Level of community participation in the cleanliness activity is significantly affected by such factors as supports for working facilities, which are given by the government, and coordination among the government?s organs, perception and attitude of community to the cleanliness program, and guidance / counseling which are given by the government, especially by bureaucrats and officials who have direct relation with cleanliness management. On the other hand, level of income, level of education and human settlement environment don't have relation to level of community participation in the implementation of the cleanliness program, but there are still other factors out of level of participation that influence the success of the cleanliness program in the Surakarta Regency."