Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"HAIs, masih menjadi penyebab signifikan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pasien rawat inap, penyebab pasien dirawat di rumah sakit berkepanjangan, ketidaknyamanan bagi pasien, dan menjadi beban ekonomi pada perawatan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes nomor27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. RS X Kota Sukabumi juga diketahui sudah memiliki SK mengenai pembentukan komite dan tim PPI untuk mengatasi infeksi terkait pelayanan kesehatan yakni SK Direktur RS X Nomor 85 Tahun 2014 dan SK Direktur RS XNomor 58 Tahun 2015. Namun, SK tersebut masih mengikuti peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2007, dan belum berdasarkan peraturan yang terbaru. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif - analitik dengan desain studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan WM, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan di RS X Kota Sukabumidan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yakni bulan April sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Tahapan perencanaan dan evaluasi surveilans yang dilakukan oleh Tim PPI RS X Kota Sukabumi masih belum sesuai dengan Permenkesnomor 27 tahun 2017, selain itu masih ada juga tahapan pengumpulan data, analisis,interpretasi, dan pelaporan surveilans yang belum sesuai dengan tahapan yang ada pada Permenkes nomor 27 tahun 2017. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun 2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi masih kurang baik.

---

HAIs is still being a significant cause of increased morbidity and mortality in hospitalized patients, prolonged hospitalization, discomfort for patients, and aneconomic burden on health care. Therefore, the Minister of Health has issued The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. X Hospital in Sukabumi City isalso known for having a decree regarding the formation of committees and teams ofinfection prevention and control to overcome health care related infections, Director sdecree of X Hospital Number 85 of 2014 and Director s decree of X Hospital Number58 Year 2015. However, the decree still follows Ministerial Decree of Health Number 270 of 2007 and the Ministerial Decree of Health Number 382 of 2007 regulationsinstead of following the updated ones.

The purpose of this research is to know ifimplementation analysis of health care related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City can beused properly.

This study is a descriptive analytic case study and using qualitativeapproach such as in depth interview, document review, and observation. It was conducted at Public Health Office in Sukabumi City and X Hospital of Sukabumi Cityfor 3 months, from April until June 2018.

Result shows that Stages of planning andevaluation of surveillance conducted by the Infection Prevention and Control Team, X Hospital, Sukabumi City, didn't match with The Ministerial Regulation of Healthnumber 27 of 2017. Furthermore, there are stages of data collection, analysis, interpretation and reporting of surveillance that didn 39 t correspond with the stages of The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. Communications, resources, disposition, and bureaucracy structure of the readiness of implementation analysis of healthcare related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City is still inadequate."

"Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure RAP, pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. KotaSukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawairumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented awork health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff.

This study aims to obtain in depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure RAP, data collecting by in depth interview, observation and document review.

This study usesthe theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment.

In this research, there are some obstacles based onsix variables from van meter and van horn theory so that the implementation ofemployee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented.

Suggestions recommended in this study include socializing andmonitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees inthe hospital, local governments allocate special budgets for occupational health toworker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation ofoccupational health policy for hospital staff."

"Energi berfungsi sebagai sumber energi metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu, dan aktivitas fisik. Pemenuhan energi pada anak dapat tergantung dari ketepatan pemberian makannya. Asupan energi di bawah kebutuhan normal anak, dapat menyebabkan kekurangan energi kronis (KEK) hingga pada kondisi stunting. Penelitian bertujuan mengetahui faktor dominan yang berhubungan dengan asupan energi pada anak usia 25-30 bulan di Gambir dan Sawah Besar, Jakarta Pusat tahun 2019. Penelitian menggunakan data sekunder penelitian case control dari penelitian sebelumnya. Total sampel sebanyak 107 anak. Analisis data menggunakan uji korelasi, uji T dan regresi linier ganda. Hasil Penelitian: rata-rata asupan energi 1057,6 kkal (<80%AKG), terdapat korelasi sangat kuat rata-rata asupan energi dengan variabel asupan protein (nilai r=0,781, p=0,0005), lemak (nilai r =0,816, p=0,0005) dan karbohidrat (nilai r=0,881, p=0,0005). Hasil uji T diperoleh rata-rata asupan energi berbeda secara bermakna pada variabel asupan minimum yang dapat diterima (p = 0,024), jumlah konsumsi susu (p = 0,0005), berat badan lahir (p = 0,045) dan jumlah anggota keluarga (p=0,023). Faktor dominan adalah asupan karbohidrat dengan nilai koefisien beta =0,557. Kesimpulan: Dinas Kesehatan, posyandu, ibu balita sebaiknya lebih memperhatikan pemenuhan asupan energi sesuai kebutuhan zat gizi makro usia anak.

---

The fulfillment of energy in children can depend on the accuracy of feeding. Energy intake below the normal needs of children can cause chronic energy deficiency (KEK) to stunting. This study aims to determine the dominant factors associated with energy intake in children aged 25-30 months in Gambir and Sawah Besar, Central Jakarta in 2019. This study uses secondary data from case control studies from previous studies. The sample is 107 children. Analysis using correlation test, T test and multiple linear regression. Research results: the average energy intake is 1057.6 kcal, the correlation of the average energy intake is very strong on the variables of protein intake (r value = 0.781), fat (r value = 0.816) and carbohydrates (r value = 0.881). T test results: the average energy intake was significantly different in the variables of acceptable minimum intake (p = 0.024), the amount of milk consumption (p = 0.0005), birth weight (p = 0.045) and the number of family members (p = 0.045). = 0.023). Dominant factor: carbohydrate intake (beta coefficient = 0.557). Conclusion: The Health Office, Posyandu, mothers of children under five pay attention to the fulfillment of energy intake according to the needs of macronutrients for children's age."

"Pemberian antibiotik profilaksis pada operasi seksio sesarea sangat dianjurkan.Menurut pedoman umum penggunaan antibiotik obat dipilih atas dasar keamanan danefektivitas biaya. Evaluasi ekonomi ini menggunakan metode alongside observationalstudy, data dikumpulkan selama bulan April ndash;Mei 2017 secara prospektif mencakup 60pasien dengan operasi seksio sesarea yang mendapatkan antibiotik profilaksis,membandingkan efektivitas biaya antara Cefotaxime dan Ceftriaxone. Hasil ujistatistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik pada 60 pasien tersebut.Analisis menggunakan perspektif rumah sakit, dilaksanakan di rumah sakit milikPemerintah di Jawa Barat. Hasil Systematic Review menunjukkan bahwa tidak adaperbedaan efikasi pada penggunaan kedua obat tersebut. Hasil penelitian inimenkonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan outcome klinis berupa infeksi luka operasibaik pada pasien yang mendapatkan antibiotik profilaksis Ceftriaxone maupunCefotaxime. Komponen biaya terbesar adalah biaya operasional 84,79, diikutibiaya alokasi dari unit penunjang 13,68, lalu biaya investasi 1,2 dan biayapemeliharaan 0,32. Analisis memberikan hasil biaya inkremental sebesar Rp.342.535,00 pada satu episode rawat inap. Rumah sakit memiliki potensi untukmenghemat sebesar Rp. 317.529.945,00 setahun dengan memilih antibiotik profilaksisCefotaxime pada pasien operasi seksio sesarea.

---

Prophylactic antibiotic for patients with caesarean section surgery is highlyrecommended in the clinical guideline. The use of antibiotics is selected by usingcriteria safety and cost effectiveness. This economic evaluation was using alongsideobservational study method, prospective data was collected from April to May 2017covering 60 patients with cesarean section surgery who received prophylaxisantibiotics, comparing cost effectiveness between Cefotaxime and Ceftriaxone. Thestatistical test showed that there was no differences of characteristics in the 60 patients. The analysis based on hospital perspective, carried out in a public hospital in WestJava.

The Systematic Review showed that there were no difference in the efficacy ofthe drugs. This study confirmed that there was no difference in clinical outcome onsurgical wound infections either in patient who received Ceftriaxone prophylaxis orCefotaxime. The greatest component of the cost was the operational cost 84,79 ,followed by the indirect cost 13,68 , investment cost 1,2 , and maintenance cost 0,32 . The analysis suggested the incremental cost was IDR 342.535 in one episodeof treatment. Hospital would save cost of IDR 317.529.945 a year by choosingCefotaxime prophylactic antibiotics for patients with cesarean section surgery."