Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kecenderungan yang terjadi adalah penguasaan pengangkutan produk oleh armada asing, dimana data menunjukkan bahwa armada nasional hanya menguasai 3,52 persen dari muatan untuk ekspor sedangkan armada asing menguasai 96,48 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat peluang yang besar bagi armada nasional untuk mengangkut muatan barang ekspor, bila pangsa pengangkutan dapat direbut dari armada pelayaran asing. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka segenap potensi nasional, baik pemerintah maupun dunia usaha harus bekerja sama secara sinergi.

Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini akan melihat bagaimana kegiatan pelayaran dalam mempengaruhi kinerja perdagangan secara makro hal lain yang diketengahkan adalah menyangkut kondisi pelayaran nasional dan sarana penunjangnya dewasa ini.

Analisis penelitian dilakukan dengan metoda deskriptif analisis atas dasar teori perdagangan internasional dengan didukung oleh data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui tehnik wawancara mendalam (in-depth interview) sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait berupa data distribusi angkutan ekspor-impor dan statistik perhubungan.

Hasil analisis diperoleh gambaran bahwa perkembangan pelayaran pada dekade tahun 1980-an mengalami perkembangan yang pesat hal ini di sebabkan karena deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah (PAKNOV-21 Tahun 1988). Deregulasi tersebut hanya berdampak kecil pada aspek armada pelayaran (komposisi terbesar armada buatan tahun 1980-1989), sedangkan faktor penunjang seperti sarana dan prasarana pelabuhan belum terpecahkan (Sukarna Wiranta 1998;11) memberikan gambaran tingkat efisiensi pelabuhan Indonesia tahun 1998 sebesar 2 juta TEU's/tahun kontainer sedangkan Singapura 14 juta TEU's/tahun kontainer).

Eksistensi perusahaan pelayaran nasional masa depan sangat tergantung dari daya saing masing-masing perusahaan yang di dukung oleh sumberdaya manusia serta dukungan pemerintah. Kegiatan transportasi taut khususnya bongkar muat sangat mementingkan efisiensi dan efektifitas (turn round time) yang terkait dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana pelabuhan.

Kinerja usaha jasa transportasi laut nasional masa depan diharapkan dapat meningkat, agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah kerjasama dengan pelayaran asing (kemitraanlaliansi), pengembangan sarana dan prasarana yang lebih efisien, penataan aspek hukum dan tidak kalah penting adalah pencarian sumber dana alternatif agar dapat mengembangkan armada nasional.

Abstrak :
Latar Belakang Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa, masalah pemukiman daerah kumuh yang dihadapi di kota-kota besar khususnya Jakarta tidak akan tertuntaskan tanpa memperhatikan pelaksananan program itu sendiri, khususnya aspek administrasi dalam pelaksanaan yang menekankan adanya koordinasi antar instansi untuk mewujudkan keterpaduan. Landasan pemikiran tersebut, mendorong sebuah analisis bahwa koordinasi terjadi ketika masing-masing satuan unit organisasi secara bersama-sama merumuskan gagasan yang sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mewujudkan hal demikian, maka dibutuhkan suatu mekanisme tertentu yang menunjukkan kebersamaannya. Dengan mempergunakan pemikiran Henry Mintzberg sebagai piranti analisis maka penelitian terfokus pada mekanisme koordinasi` yang dilaksanakan. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Sasaran penelitian ini adalah para petugas atau yang terlibat dalam pelaksanaan RSDK serta masyarakat pada lokasi pelaksanaan RSDK. Dari hasil penelitian terungkap bahwa (1) standarisasi mekanisme koordinasi hanya dirumuskan dalam bentuk format kebijaksanaan dari Pusat, sedangkan penjabarannya tidak dirumuskan. Sehingga penampilan kinerja masing-masing instansi tidak memiliki standard baku dalam satuan Tim koordinasi. Dengan tidak adanya standard satuan koordinasi, menyebabkan masing-masing satuan instansional menerapkan standar koordinasi berdasarkan fungsi dan tugas pokok secara berbeda-beda, (2) Koordinasi mengandung pendekatan keterpaduan. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, maka koordinasi yang menempatkan keterpaduan sebagai faktor penting. Dengan Koordinasi yang terpadu akan semakin memperingan beban tanggung jawab masing-masing instansi dalam melakukan kinerja sekaligus mempercepat proses penyelesaian masalah, (3) Mekanisme koordinasi terletak bukan hanya hasil semata melainkan pada proses.

Abstrak :
Aspek-aspek hukum pemerintahan yang baik (good governance) merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-atura, segala proses dan tingkah laku pemerintah (BPPT) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT selaku Lembaga Pemerintah Non Kabinet yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi. Berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bahwa terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan BPPT sangat tergantung pada kemauan yang kuat dari pimpinan BPPT yang didukung oleh pengawas internal dan eksternal serta bagaimana kedepan mneyempurnakan aturan-aturan terkait, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

---

Legal apects of good governance is the definitions relating to the rules, all the processes and the behaviour of the government (BPPT) in carrying out the main duties and functions of BPPT as non cabinet institution which is engaged in research and technology development. Based on data and facts, the creation of good governance at BPPT is highly dependent on a strong willingness from the head of BPPT, which is supported by internal and external supervisor as well as how future improvements to the related rules, especially those relating to procurment of goods and services.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk mewujudkan pengelolaan hutan herkelanjutan dan transformasi sosial dalam pembangurum perckonmian, diperlukan sistem sosial yang adaptif. Kenyataanyaa, upaya peningkatan kapasitas adaptasi harus berhadapan dengan sejumlah realita sosial yang mempengaruhinya khususnya relasi kekuasaan antar pemangku kepentingan. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini mencoba untuk: (!) Memahami dinamika kekuasaan alas sumberdaya hutan di Aceh Besar, (2) Menemukanali makua di OOlik fenomena illegal dan oksi kuntrn illegal loging yang terjadi di dalam pengelolaan hutan Aceh Besar, (3) memahami implikasi bekerjanya relasi kekuasaan terterhadap kapasitas adaptasi sistem sosial, ? ( 4) Merumuskan alternative langkah peningkatan kepasitas adaptasi Penellitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh pada tahun 2010 mengunakan pendekatan kualitatif engan metode studi kasus. Kesimpulan yang didapatkan adalah: (1} Kekuasaan atas sumberdaya hutan berslfat episodik. Konftgm-asi pcmangku kepentingan saat ini terbentuk dari interaksi antar komponen sistcm sosial dan juga interaksi dengan sistem di luar Aceh Besar, (2) Fenomena illegal logging dan gerakan kontra illegal logging menegaskan bahwa relasi kekuasaan bersifat dinamis. Bagi masyarakat kemukiman~ gerakan tersebut juga menjadi ajang perlawanan terselubung alas bentuk relasi kekuasaan se1ama ini. (3) Relasi kekuasaan yang bekelja di Aceh Besar membawa implikasi logis munculnya humbatan utama peningkatan kapasitas adaptasi berupa erosi rasa percaya (trust) nntara pemangku kepentingan hutnn, (4) Langkah peningkatan kapasitas adaptasi perlu diawali pemulihan rasa percaya antara pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan perubahan pendekatan "satu model yang seragam untuk seluruh Indonesia" di dalam pengelolaan hutan, serta perbaikan aliran informasi, panegakan hukum, dan redefinlsi delegasi kevrenangan dalam pengelolaan hutan sebagai upaya peningkatan rasa percaya.

---

ABSTRACT
To achieve sustainable forest management and social transformation in economic development social system needs to be adaptive. In fact, the adaptive capacity development effort is strongly influenced by the various social reality particularly power relations among stakeholders. Departing from these understanding, the study sought to! (I) Understand the dynamics of power over forest resources in Aceh Besar, (2) Recognize the meaning behind illegal logging and counter illlegal logging phenomenon that occurred in Aceh Besar, (3) Understand the implication of power relations to the adaptive capacity of social system, (3) formulate alternative measures of adaptation capacity. The study was conducted in Aceh Besar district, Aceh province, irr 2010 using e qualitative approach and case study method. Conclusion the study are: (1) Power over forest resources in Aceh Besar seem to be episodic. The current stakeholder configuration formed from integration between component of social systems as well interaction the system outside of Aceh Besar, (2) The illegal logging and counter illegal logging phenomenon asserts that power relations are dynamic. For the Kemuldman community~ the counter illegal logging move also means veiled opposition against current power relations forms. (4) Power relations that work in Aceh Besar have implications to the emergence of the main barriers of adaptive capacity in the form of erosion of trust between forest stakeholders, ( 4) Adaptive capacity development efforts needs to be initiated. by trust building between stakeholders. The study recommends changes in the approach of one uniform model for all of Indonesia" in forest management, as well as improving the flow of information, law enforcement, and the redefinition of the delegation of authority in forest management as an effort to increase the trust among stakeholders.