Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara. ......The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries.

Abstrak :
Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif. ......The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities.

Abstrak :
Kepemimpinan merupakan unsur yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi dan individu dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengaruh kepemimpinan dalam organisasi militer, kepolisian, politik, pemerintah, bisnis dan perguruan tinggi secara empiris telah mempengaruhi keberhasilan organisasi. Salah satu variabel sumber daya manusia yang diangkat dalam penelitian ini adalah Leader Member Exchange (LMX). Leader-Member Exchange (LMX) adalah hubungan antara atasan dan bawahan yang saling mempengaruhi satu sama lain (Yuki, 1998:144). Penelitian ini secara umum dilakukan untuk menganalisis pengaruh dan moderasi Leader-Member Exchange (LMX) terhadap komitmen organisasi pada Bareskrim Polri Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, penelitian ini mengambil sampel terhadap personel yang berprofesi sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu yang berjumlah 278 sampel responden, yang diwakili oleh personel dari tiap-tiap Direktorat dan Satuan yang ada di Bareskrim Polri. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampel acak proporsional karena karateristik setiap unsur populasi heterogen namun berstrata secara proporsional. Analisis data menggunakan metode SEM (Structural Equation Modeling). Hasil penelitian menunjukan variabel karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap variabel komitmen organisasi sebesar 4,626, LMX berpengaruh terhadap komitmen organisasi sebesar 3,964, dan moderasi leader member exchange terhadap komitmen organisasi sebesar 2,847. Nilai loading factor Komitmen Organisasi setelah mendapat pengaruh moderasi meningkat dari 31,6 % menjadi 36,2%. Kesimpulan penelitian, tidak terdapat perbedaan persepsi responden terhadap karakteristik pekerjaan, komitmen organisasi dan Leader Member Exchange (LMX) di setiap Direktorat atau Satuan pada Bareskrim Polri. Dimensi karakteristik pekerjaan tinggi dan dimensi LMX tinggi maka komitmen organisasi yang dimiliki juga semakin tinggi. Dan kualitas LMX yang tinggi sebagai moderasi akan memperkuat hubungan antara dimensi inti pekerjaan dan komitmen organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan moderasi LMX dapat memperkuat Komitmen Organisasi. ......It goes without saying, leadership is a very important element for the success of an organization and individuals in developing its human resources. The influence of leadership in military, police, political, government, business and university organizations has empirically influenced the success of the organizations. One of the human resource variables examined in this study is the Leader Member Exchange (LMX). Leader-Member Exchange is a relationship between superiors and subordinates that influence each other (Yuki, 1998: 144). The research aims at analyzing the influence and moderation of the LMX on the organizational commitment at Criminal Investigation Department of Indonesian National Police. The research employs the quantitative approach with the survey method. The respondents of the study are 278 investigators and junior investigators, represented by personnel from each directorate and unit at Criminal Investigation Department of Indonesian National Police. The sampling technique used is the proportional random sampling technique because the characteristics of each element of the population are heterogeneous but they are proportionally stratified. The data gathered are then analyzed by using SEM (Structural Equation Modeling) method. The results of the research reveal that job characteristics variable has influenced the organizational commitment variable by 4.626; the LMX has influenced the organizational commitment by 3.964; and the moderation of the LMX has influenced the organizational commitment by 2.847. The loading factor value of Organizational Commitment after getting the moderating effect increased from 31.6% to 36.2%. Therefore, it can be concluded that are no differences in the context of respondents perceptions on job characteristics, organizational commitment and LMX in each directorate or unit at Criminal Investigation Department of Indonesian National Police. This means that high dimensions of job characteristics and LMX will increase the organizational commitment. Moreover, the high quality of LMX as a moderation will strengthen the relationship between the dimensions of the core job and the organizational commitment. So it can be concluded that the existence of LMX moderation can strengthen the Organizational Commitment.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji politik identitas dengan 3 pendekatan, yaitu Primordialisme (karakteristik personal, dan latar belakang politik), Konstruktivisme (citra diri, dan kredibilitas), dan Instrumentalisme (manajemen kampanye) terhadap peluang kemenangan pada pilpres 2019. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrument untuk penghimpunan data dan pengolahan data menggunakan anaisis regresi logistik. Data terdiri dari 300 responden millennials yang memiliki media sosial dan juga menggunakan hak pilihnya pada pilpres 2019. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial citra diri, kredibilitas, dan manajemen kampanye terhadap peluang kemenangan. Sedangkan terdapat pengaruh negative yang signifikan secara parsial latar belakang politik terhadap peluang kemenangan. Tidak ada pengaruh yang signifikan karakteristik personal dengan peluang kemenangan. Terdapat 7 skenario dan 4 strategi yang paling unggul untuk digunakan sebagai rekomendasi strategi pemenangan untuk target pemilih millennials dan memiliki sosial media. Strategi terkuat adalah menggunakan gabungan strategi politik identitas konstruktivisme dan instrumentalisme dengan nilai peluang kemenengan sebesar 0.92.

---

This study aims to examine identity politics with 3 approaches, namely Primordialism (personal characteristics, and political background), Constructivism (self-image, and credibility), and Instrumentalism (campaign management) on the chances of victory in the 2019 presidential election. This research method uses the method of Quantitative questionnaire as an instrument for data collection and data processing using logistic regression analysis. The data consisted of 300 millennials respondents who owned social media and also used their right to vote in the 2019 presidential election. The results show that there was a significant positive effect partially on self-image, credibility, and campaign management chances of victory. While there is a significant negative influence partially on political background chances of victory. There is no significant influence of personal characteristics with the chance of victory. There are 7 scenarios and 4 of the most superior strategies to be used as a winning strategy recommendation for millennials and social media voters. by combining constructivism and instrumentalism strategies will be the best strategy with a winning opportunity value of 0.92.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik pada setiap Pemilu, baik Pemilu 2014 maupun 2019 silam. Pada pemilu 2024 yang akan datang, terdapat potensi ancaman gangguan Kamtibmas dalam pelaksanaan Pemilu khususnya di wilayah hukum Polres Bogor. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditujukan untuk membuat strategi Sat Intelkam Polres Bogor dalam mendukung pengamanan pemilu. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui operasional intelijen yang diterapkan Sat Intelkam Polres Bogor di Kecamatan Cibinong, tantangan utama mengimplementasikan operasional intelijen, identifikasi kepentingan dan kekuatan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di KecamatanCibinong, dan Strategi partisipasi Stakeholder dalam menciptakan Pemilu 2024 damai di Kecamatan Cibinong. Teori dan konsep yang digunakan untuk mengkaji persoalan ini adalah Konsep strategi, konsep operasinal intelijen keamanan, konsep deteksi dini, teori intelijen, teori intelijen keamanan, teori stakeholder, dan teori konflik yang dilaksanakan melalui metode penelitian kualitatif dengan analisis stakeholder, dilakukan pengambilan data melaluiwawancara, pengamata dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan metode reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanakan operasional intelijen keamanan mulai dari sinergitas, pengumpulan informasi, pemantauan kelompok , monitoring teroris, monitoring media sosial, pelatihan, pengawasan infrastruktur pemilu dan pengawasan potensi kecurangan pemilu. Tantangan utama dalam pelaksanaan operasional intelijen keamanan disebabkan karena kompleksitas masyarakat Kecamatan Cibinong. Sehingga dilakukan analisis kekuatan dan kepentingan dengan analisis stakeholder, tergambar kelompok Muspicam dan Tokoh Politik harus dilibatkan penuh, kelompok Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat harus dipengaruhi dan diberdayakan dalam strategi intelijen keamanan, dan kelompok Influencer dan Media perlu dilakukan upaya-upaya khusus agar mendukung strategi intelijen keamanan. Selanjutnya terwujud strategi partisipasi stakeholder oleh sat Intelkam Polres Bogor di Kecamatan cibinong mulai dari tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan suara, hingga tahapan penetapan untuk mewujudkan Pemilu 2024 damai di Kecamatan Cibinong. ......This research is based on conflicts in previous elections, either 2014 or 2019. In the upcoming 2024 elections, manypotential threat of disturbances in the implementation of elections, especially in the jurisdiction of the Bogor Police Resort. The purpose of this research is to develop a strategy for the Intelligence Unit of Bogor Police Resort to supportelection security, explore the strategy of Intelligence Unit of Bogor Police Resort in early detection focused on CibinongDistrict, main challenges to implement the operational, identification the threats and the involvement of stakeholders in theimplementation of the 2024 elections focused on Cibinong District, and the efforts of the Intelligence Unit of Bogor PoliceResort in supporting security in the implementation of the 2024 elections focused on Cibinong District. The methods of this research using theories such as security intelligence theory, stakeholder engagement theory,conflict theory, and identity politics theory. The research used a qualitative research method with a case study approach, data was collected by interviews and document studies. analyzed used data reduction, data presentation, and dataverification methods. The results showed the security intelligence strategy to support the 2024 elections in the Cibinong Police District involves information gathering to post-election evaluation, closed monitoring include a group monitoring, terrorist monitoring, and social media monitoring, Observation of the infrastructure and potential election fraud. Main challenges from this operational intelligent caused by the complexity of community. Stakeholder engagement analysis showed the strategies involving political, religion, and community figures in policy-making, planning, and security information. Influencer and media community should be involved to support the strategy. Thus stakeholder participation strategy on Cibinong District realized from a campaign, quiet period, voting, to determination aim to realizing a peaceful election on Cibinong District.

Abstrak :
Sistem Pendidikan Nasional mempunyai peran penting dan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) adalah satu lembaga pendidikan kedinasan maupun lembaga pendidikan akademik dibawah Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai perguruan tinggi kedinasan Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan mengembangkan ilmu kepolisian di Indonesia, maka peran dan jati diri STIK sebagai Lembaga Pendidikan Kedinasan dan Lembaga Pendidikan Akademik adalah hal yang sangat penting. Perlu dilakukan usaha-usaha maksimal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (akademik) sehingga dapat meluluskan Perwira Polisi yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan keamanan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Namun demikian implementasi SPMI belum dilaksanakan dengan optimal di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Terdapat beberapa kendala terkait sumber daya, kebijakan, dan anggaran yang menghambat implementasi SPMI. Selain itu, STIK selama ini belum menerapkan analisis penjaminan mutu modern dalam pengukuran kinerja terkait penerapan strategi yang telah berjalan, hanya menggunakan analisis serapan atas anggaran. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah membuat standar operasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menggunakan Konsep manajemen Pendidikan tinggi modern Balance Scorecard (BSC) di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Serta melakukan analisis penerapan SPMI dengan menggunakan pendekatan BSC. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi observasi dan wawancara di lingkungan civitas STIK. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi pembobotan kinerja untuk menilai besaran angka/indeks,yang terdiri dari; Indeks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Nilai Sasaran Strategis (NSS), Nilai Kinerja Perspektif (NKP), Nilai Kinerja Unit (NKU). ......The National Education System has an important and strategic role in advancing science and technology and educating the people of the nation and state. SPMI (Internal Quality Assurance System) is one of the efforts to realize quality education. The College of Police Science (STIK) is an official educational institution as well as an academic educational institution under the Republic of Indonesia Police. As an official university for the Republic of Indonesia Police, which aims to develop police science in Indonesia, the role and identity of STIK as service education institutions and academic education institutions are very important. It is necessary to make maximum efforts to improve the quality of the teaching and learning process (academic) so that they can graduate qualified police officers and be able to meet the security needs of society, the nation, and the state. However, the implementation of SPMI has not been carried out optimally in the College of Police Science. There are several obstacles related to resources, policies, and budgets that hinder the implementation of SPMI. In addition, STIK has not yet implemented modern quality assurance analysis in measuring performance related to the implementation of an ongoing strategy, only using budget absorption analysis. Therefore, the purpose of this study is to establish a standard operating policy for the Internal Quality Assurance System (SPMI) using the Management Concept of Modern Higher Education Balance Scorecard (BSC) in the College of Police Science (STIK). as well as analyzing the implementation of SPMI using the BSC approach. The research approach used is a qualitative descriptive approach using observation and interview study methods within the STIK community. The stages of analysis carried out include performance weighting to assess the amount of the number or index, which consists of the Key Performance Indicator Achievement Index (IKU), the Strategic Target Value (NSS), the Perspective Performance Score (NKP), and the Unit Performance Score (NKU)

Abstrak :
Permasalahan yang timbul ketika harapan dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar biasa (extra ordinary measure) pada organisasi Polri. Terutama jika dikaji dari sudut pandang sistem hukum baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum, maka sistem penegakan hukum oleh Polri belum dapat menjamin terwujudnya pemberantasan korupsi yang optimal. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah bahwa kualitas Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri berkaitan dengan pengungkapan Tindak Pidana Korupsi masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas diketahui berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Kondisi proses penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidan Korupsi Bareskrim Polri saat ini masih belum efektif dan optimal. 2) Kondisi Penguasaan Undang-Undang Korupsi yang dikuasai oleh penyidik dan penyidik pembantu Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih sangat lemah sehingga penerapan pasal dan perundang-undangan menjadi kurang tepat. 3) Kondisi Sarana, Prasarana dan Anggaran yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih terbatas dalam rangka menopang kegiatan penyidikan perkara korupsi. Metode penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dalam perspektif presisi studi kasus pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan menggunakan layanan E-Manajemen Penyidikan. ......The problem that arises when the expectations and direction of the anti-corruption policy by Polri investigators are not followed by the construction of a good investigation system or an extra ordinary measure in the Polri organization. Especially if it is studied from the point of view of the legal system both from the aspects of legal substance, legal structure and legal culture, then the law enforcement system by the National Police has not been able to guarantee the realization of optimal eradication of corruption. In this study, the researcher used a qualitative approach. The result of this study is that the quality of investigators from the Directorate of Corruption Crimes of the Civic Police related to the disclosure of Corruption Crimes is still relatively low. The low quality is known based on the following indicators: 1) The condition of the corruption investigation process carried out by the Directorate of Corruption And Corruption of the Police Civic Police is currently still not effective and optimal. 2) The condition of control of the Corruption Law controlled by investigators and auxiliary investigators of the Directorate of Corruption Crimes, Civic Police, is still very weak so that the application of articles and laws is not appropriate. 3) The condition of the facilities, infrastructure and budget owned by the Directorate of Corruption Crimes of the Civic Police is still limited in order to support the investigation of corruption cases. The method of investigating the Directorate of Corruption Crimes of the Police CID in the perspective of precision of case studies at the Directorate of Corruption Crimes of the Police Circumcision using the E-Management Investigation service.

Abstrak :
Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru dalam penegakkan hukum Indonesia. Salah satu contoh kasus pengembalian aset yang diduga mengarah pada tindak pidana korupsi adalah pekerjaan kegiatan pembangunan jalan sisi selatan kali mookervart oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pengembalian aset negara dalam penyelidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, pengaturan mekanisme pengembalian aset di Indonesia sekarang ini masih menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, proses penyelidikan Polda Metro Jaya kaitannya dengan proyek pembangunan jalan yang dilakukan dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota tangerang pada tahun 2019 dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan awal berupa klarifikasi. Kemudian setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan dilanjutkan dengan pengambilan keterangan kepada pejabat pengadaan dan penyedia termasuk melakukan pengecekan ulang fisik di lokasi pekerjaan. Ketiga, kendala terkait upaya pengembalian aset negara secara umum,. 1.Dalam proses pengembalian aset, yaitu: para penegak hukum memiliki kesulitan lain yaitu dalam pemilihan aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Kadangkala, penyidik kebingungan dalam melakukan pemilihan aset yang dimaksud sehingga untuk beberapa penyidik memilih untuk merampas semua aset yang berada di bawah pengelolaan pelaku kemudian dilakukan identifikasi terkait aset tersebut., 2. Aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi seringkali tidak hanya berada dalam satu tangan pelaku tindak pidana,Kendala lain bahwa aset tersebut biasanya disimpan di luar negeri ......Returning state assets resulting from criminal acts of corruption is something new in Indonesian law enforcement. One example of a case of returning assets that is suspected of leading to a criminal act of corruption is the construction of the road on the south side of the Mookervart River by the Department of Public Works and Spatial Planning for the City of Tangerang for the 2016 Fiscal Year which resulted in state losses. This study aims to analyze efforts to recover state assets in the investigation of corruption. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data collection was carried out through interviews, triangulation and document studies. The results of this study explain that First, the regulation of the mechanism for returning assets in Indonesia is currently still using the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the process for returning state assets resulting from criminal acts of corruption has not yet been regulated. Second, the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to a road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location. Third, constraints related to efforts to recover state assets in general. 1. the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to the road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location. Third, constraints related to efforts to recover state assets in general. 1. the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to the road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location.

Abstrak :
KPK memiliki pengawasan fungsional dari internal lembaga yakni Dewan Pengawas KPK dan Inspektorat KPK. Pada awal tahun 2021, diketahui terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional dari internal lembaga sekalipun, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti berupa kendala apa dalam pengawasan (secara umum) terhadap penyidik, bagaimana pengawasan dan apa kendala pengawasan, serta pola pengawasan yang optimal dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penyidik terhadap penyidik agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Penelitian ini menggunakan metode explanatori, bertujuan menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap penyidik KPK sehingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK terjadi dan melakukan analisa terhadap pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas Penyidik terhadap penyidik dan kendalanya, sehingga pengawasan yang optimal dapat dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Pengumpulan data dengan proses wawancara terhadap informan kunci dan informan sebagai subjek penelitian, melakukan observasi lingkungan kerja penyidik pada Direktorat Penyidikan, kemudian menganalisis data hasil wawancara dan observasi dengan mengaitkan temuan terhadap konsep teori dan kajian pustaka yang digunakan peneliti. Dari hasil penelitian, diketahui kendala pada pengawasan (secara umum) yakni pengawasan dilakukan berupa pengawasan represif setelah adanya laporan atau informasi penyalahgunaan wewenang yang terjadi, tidak terlaksananya penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang berlaku di KPK dan pengawasan tidak melekat terhadap penyidik. Pengawasan Satuan Tugas Penyidik belum optimal dengan kendala tidak dapat dilakukannya pengawasan melekat 1X24 jam dan masih adanya budaya “ewuh pekewuh”. Atas kendala tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal seperti perumusan aturan yang mendukung pengawasan internal untuk melakukan pengawasan preventif, perlunya sarana dan prasarana komunikasi pelaporan terhadap pengawasan internal, membudayakan budaya egaliter yang benar, pembenahan sistem rekruitmen penyidik yang berintegritas bukan hanya kuantitas, pembekalan dan penyuluhan secara periodik kepada penyidik untuk pemahaman dan penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang berlaku di KPK, serta pemberian contoh tauladan dari senior dan pimpinan KPK. ......KPK has functional oversight from internal institutions, KPK Supervisory Board and KPK Inspectorate. At the beginning of 2021, KPK investigators had abused their authority. This proves that functional oversight from internal institutions, it does not prevent abuse of authority by investigators. The problems raised by the researcher are in the form of what constraints are in supervision (in general) of investigators, how is supervision and what are the constraints, as well as the optimal pattern of supervision carried out by the Investigative Task Force against investigators so as not to abuse their authority. Uses the explanatory method, aims to explain how to supervise KPK investigators so that abuse of authority by KPK investigators occurs and analyze the supervision carried out within the scope of the Investigator Task Force on investigators and the constraints, so it can be concluded on how optimal supervision can be carried out so as not to there was an abuse of authority by KPK investigators. With a qualitative approach and case study design. By interviewing key informants and informants as research subjects, then observing the work environment of investigators at the Directorate of Investigation, then analyzing the data from interviews and observations by linking the findings to theoretical concepts and literature review used by researchers. The results are, there are obstacles to supervision (in general), namely supervisory actions carried out only in the form of repressive supervision after reports or information regarding the abuse of authority that occurred, the implementation of the Basic Values, Code of Ethics, and Code of Conduct that apply at the KPK is not implemented and supervision is not attached to investigators. The supervision of the Investigative Task Force was not optimal with the constraints that it could not carry out 1X24 hour inherent supervision and there was still a culture of "ewuh pekewuh". The suggests are such as the formulation of rules that support internal supervision to carry out preventive supervision, the need for communication facilities and infrastructure for reporting on internal control, cultivating a true egalitarian culture, improving the investigator recruitment system with integrity not just quantity, provision and counseling in a comprehensive manner. periodically to investigators to understand and apply the Basic Values, Code of Ethics, and Code of Conduct that apply at the KPK, provide exemplary examples from KPK seniors and leaders.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh Kode Etik dan Kode Perilaku Insan KPK yang mencakup 5 (lima) nilai dasar, yaitu: integritas, sinergi, keadilan, kepemimpinan, dan profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK. Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing nilai dasar yaitu integritas, sinergi, keadilan dan kepemimpinan terhadap profesionalisme dan juga menguji serta menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK serta pengaruh masing-masing nilai dasar yaitu integritas, sinergi, keadilan dan kepemimpinan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada Pegawai KPK melalui profesionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran dengan jenis seguential explanatory design yaitu pada tahap pertama menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis SEM (Structural Equotion Model) dan dilanjutkan pada tahap kedua dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara. Populasi penelitian adalah pegawai KPK dengan jumlah sampel sebanyak 321 orang yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dan pengambilannya menggunakan teknik proportionate random sampling. Operasionalisasi variabel menggunakan indikator yang telah dirumuskan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai KPK sebagaimana tertuang dalam Perdewas KPK Nomor 2 Tahun 2021 dan dari berbagai teori. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala Likert dalam pengukuran kuesioner menggunakan skala 1-6. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian terkait pengaruh variabel integritas, sinergi dan kepemimpinan terhadap profesionalisme dapat diterima sedangkan pengaruh variabel keadilan ditolak. Demikian juga hipotesis terkait pengaruh variabel profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif dan pengaruh variabel integritas, sinergi dan kepemimpinan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK melalui profesionalisme dapat diterima sedangkan pengaruh variabel keadilan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK melalui profesionalisme ditolak. Hal ini memiliki makna jika integritas, sinergi dan kepemimpinan ditingkatkan kualitasnya maka akan diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan pencegahan perilaku koruptif. Unsur keadilan dirasakan sudah melandasi kegiatan di KPK sehingga tidak berpengaruh pada profesionalisme dan pencegahan perilkau koruptif akan tetapi perlu tetap dipertahankan. ......This research examines the influence of the Code of Ethics and Code of Conduct for KPK Employees which includes 5 (five) basic values, namely: integrity, synergy, fairness, leadership, and professionalism on preventing corrupt behavior among KPK employees. The purpose of this research is to examine and analyze the influence of each basic value, namely integrity, synergy, fairness and leadership on professionalism and also examine and analyze the influence of professionalism on the prevention of corrupt behavior in KPK employees and the influence of each basic value, namely integrity, synergy, fairness. and leadership in preventing corrupt behavior among KPK employees through professionalism. The method of the research is mixed, with sequential explanatory design which is in the first stage using a quantitative approach through SEM (Structural Equation Model) analysis and continued in the second stage with a qualitative approach through interviews. The survey use 321 respondents of total population of KPK employees. The variable operationalization uses indicators that have been formulated in the Code of Ethics and Code of Conduct for KPK Employees as stated in Perdewas KPK Number 2 of 2021 and from various theories. Data collection techniques using questionnaires distributed to respondents. The Likert scale in measuring the questionnaire uses a scale of 1-6. The results of the study concluded that the research hypothesis related to the influence of integrity, synergy and leadership variables on professionalism can be accepted while the influence of justice variables is rejected. Likewise, the hypothesis related to the effect of professionalism on preventing corrupt behavior and the influence of integrity, synergy and leadership on preventing corrupt behavior in KPK employees through professionalism is acceptable, while the influence of justice variables on preventing corrupt behavior in KPK employees through professionalism is rejected. This means that if the quality of integrity, synergy and leadership is improved, it will be followed by increased professionalism and prevention of corrupt behavior. The element of fairness is felt to have underpinned activities at the KPK so that it does not affect professionalism and prevention of corrupt behavior among KPK employess but needs to be maintained.