Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampai dengan awal tahun 1990, tidak pernah terbayangkan bahwa sebuah negara yang masih menganut ideologi sosialis-komunis seperti Vietnam dapat menjadi anggota ASEAN. Diterimanya Vietnam sebagai anggota ke-7 ASEAN tentunya tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui serangkaian proses yang panjang. Proses ini melibatkan kedua belah pihak, yaitu Vietnam sendiri dan organisasi regional ASEAN. Tesis ini akan berusaha menjawab permasalahan utama yang menjadi dasar penulisan ini, yaitu seberapa jauh perubahan kebijakan luar negeri Vietnam yang ditujukan ke ASEAN dan bagaimana ASEAN sendiri merespon perubahan tersebut sehingga akhirnya Vietnam diterima sebagai anggota ASEAN ke-7. Sebagai alat bantu dalam analisa, digunakan beberapa teori yang pada pokoknya adalah melihat bagaimana melihat perubahan politik luar negeri Vietnam dapat terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap kebijakan politik luar negeri suatu negara,, atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi tersebut akan mempengaruhi setiap perumusan politik luar negeri. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut membawa implikasi pada strategi/gaya suatu negara terhadap negara lainnya. Fenomena politik luar negeri juga dapat dilihat sebagai suatu tingkah laku yang adaptif. Politik Luar Negeri suatu negara dikatakan adaptif, apabila politik luar negeri itu mampu menghadapi/menstimulasi perubahan-perubahan pada lingkungan eksternal dari suatu mayarakat yang memberi kontribusi terhadap upaya-upaya untuk mempertahankan struktur esensial dari suatu society di dalam batas-batas yang dapat diterima. Dari analisa berbagai fakta yang ada, dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa perubahan struktur sistem internasional seiring meredanya Perang Dingin membawa beberapa konsekuensi bagi para pemimpin Vietnam untuk mengkaji ulang kebijakan politik luar negerinya. Secara umum perubahan perilaku Vietnam ini memberikan konsekuensi pada lebih adaptifnya pola hubungan luar negeri Vietnam, terutama dengan negara-negara tetangga terdekat yang tergabung dalam ASEAN. Runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991 semakin memacu Vietnam untuk membuka diri dan adaptif di lingkungan konsentrisnya yang selama ini selalu bercirikan konfrontasi. Format baru kebijakan luar negeri Vietnam yang adaptif terhadap lingkungan terdekatnya ditandai dengan serangkaian tindakan dan kebijakan yang mendorong negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN tidak lagi memandang Vietnam sebagai ancaman. Rangkaian tindakan dan kebijakan tersebut didorong oleh hasrat Vietnam untuk menjadi anggota ASEAN, guna mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dan politik. Vietnam menyadari bahwa ASEAN yang baru adalah mengejar tujuan-tujuan ekonomi, dan pencapaian tujuan tersebut secara tradisional dirujukkan oleh ASEAN dengan terlebih dahulu menciptakan stabilitas, bukan tuntutan semacam demokratisasi atau turut campur dalam aspek-aspek kehidupan negara lainnya. Pertimbangan ASEAN yang utama dalam menerima Vietnam sebagai anggota adalah untuk menghindarkan konflik baru, mengadakan kerjasama ekonomi yang sating menguntungkan, dan mengajak untuk mengembangkan stabilitas kawasan yang selama ini sulit diwujudkan karena penentangan Hanoi. Selain itu, keanggotaan Vietnam di ASEAN juga diacukan sebagai strategi dalam mewujudkan cita-cita ASEAN selama ini untuk membentuk ASEAN-10, yaitu ASEAN yang beranggotakan seluruh negara anggota kawasan Asia Tenggara."

"Pergantian Presiden Indonesia di tahun 1998 membawa dampak bagi negosiasi penyelesaian konflik Timor-Timur. Pergantian pucuk pimpinan negara itu, juga berakibat berubahnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam negosiasi penyelesaian konflik Timor-Timur. Kalau pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, integrasi merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat ditawar lagi maka pada zaman pemerintahan Habibie, hal tersebut berubah total. Pada zaman Presiden Soeharto, posisi dasar Indonesia terhadap Portugal tidak pernah berubah, namun dalam hal-hal tertentu seperti akses untuk orang lain atau pihak luar ke Timor-Timur tidak dapat dipungkiri telah mengalami banyak pergeseran. Begitu juga halnya dengan pendekatan diplomasi pemerintah RI dalam perundingan. Yang tetap konstan adalah posisi propinsi Timor-Timur yang menjadi bagian dari Indonesia dan posisi Republik Indonesia terhadap Portugal dalam negosiasi penyelesaian konflik Timor-Timur. Keempat faktor inilah yang menjadi tolak ukur tesis ini. Opsi pertama yaitu memberi status khusus dengan otonomi luas kepada Timor-Timur, yang dilanjutkan dengan opsi kedua yaitu mengusulkan kepada SU MPR agar Timor-Timur dapat berpisah secara baik-baik dan terhormat dari Indonesia, merupakan output pemerintah Habibie dalam menanggapi dan mengolah input yang masuk ke dalam sistem politiknya, serta adalah logis mengingat berubahnya isu-isu di tatanan internasional, tekanan yang berbeda yang diterimanya, serta latar belakang Presiden Habibie sendiri yang jelas berbeda dengan Presiden Soeharto."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh tekanan internasional terhadap kebijakan Indonesia dalam rangka penghormatan Hak Asasi Manusia yang terjadi selama periode Mei 1997-Desember 2000 di tiga wilayah konflik bersenjata, yaitu Timor-Timur, Aceh, dan Irian Jaya. Pada periode ini Indonesia mengalami tiga masa pemerintahan (Soeharto, BJ Habibie, dan Abdurrahman Wahid) yang memiliki kebijakan dan pendekatan yang berbeda terhadap masalah HAM. Kebijakan Indonesia di bidang HAM mengalami perubahan yang signifikan pada tiap pergantian pemerintahan. Perubahan tersebut terjadi akibat tekanan internasional yang begitu besar atas pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Timor-Timur, Aceh, dan Irian Jaya.Dengan munculnya berbagai pelanggaran HAM di Indonesia tersebut, masyarakat internasional tidak tinggai diam. Didorong oleh kepentingan masing-masing, terlepas apakah kepentingan itu murni untuk kemanusiaan atau bersifat politis, berbagai negara dan organisasi internasional dan transnasional menekan Pemerintah RI dengan berbagai cara, baik yang bersifat persuasif maupun koersif, untuk meningkatkan penghormatan di bidang HAM serta menindak pelanggaran HAM yang terjadi.Untuk menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan model lingkungan (environmental model) yang dikemukakan antara lain oleh Papadakis, Starr, dan Sprouts. Model ini mengedepankan konsep negara sebagai suatu entitas dalam sebuah lingkungan. Lingkungan tersebut menentukan pilihan tindakan yang akan diambil oleh negara tersebut, serta bagaimana tindakan nyata yang diambil oleh negara tersebut untuk menanggapi lingkungannya, dengan memperhatikan berbagai faktor. Menurut Papadakis dan Starr, lingkungan terdiri dari beberapa tingkatan, salah satunya adalah International System. Pemikiran ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kegley dan Wittkopf, yang antara lain menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kebijakan suatu negara, yang salah satunya adalah faktor the external (global) source category. Pengaruh faktor international system atau the external (global) source category inilah yang kemudian digunakan oleh penulis untuk menganalisa perubahan kebijakan Indonesia di bidang HAM. Sedangkan untuk menganalisa bentuk-bentuk tekanan internasional terhadap Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat, teori yang dikemukakan oleh Holsti dapat dijadikan sebagai acuan. Dalam hal ini, bentuk-bentuk tekanan yang menonjol yang dapat diidentifikasi adalah tindakan persuasi, ancaman hukuman, dan pelaksanaan hukuman tanpa kekerasan.Hasil dari penulisan adalah bahwa kebijakan Indonesia dalam rangka penghormatan terhadap HAM di Timor-Timur, Aceh, dan Irian Jaya dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat."

"Hubungan Indonesia - Australia sejak masa kemerdekaan Indonesia sampai saat ini selalu mengalami pasang surut. Ditambah lagi ketika Timor Timur bergabung dengan Indonesia, Australia melihatnya sebagai perwujudan nafsu ekspansionisme dari Indonesia. Pers-pun banyak memberikan liputan berita yang bernada negatif tentang Indonesia. Apalagi ketika lima wartawan Australia tewas pada pertemuan di Balibo Sejak itu liputan pars selalu menyudutkan posisi Indonesia. Peran Pers dalam memberikan input bagi para pengambil kebijakan di Australia sangatlah besar, terutama berkaitan dengan masalah Indonesia. Dalam melihat sejauh mana Faktor Pers Dalam Politik Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia Dalam kasus Timor Timur Pasca Jajak Pendapat, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana liputan pers Australia tentang masalah Timor Timur pasca jajak pendapat ? 2). Bagaimana pengaruh liputan pers tersebut pada kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Indonesia ? Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana pandangan pers Australia terhadap kasus Timor Timur pasca jajak pendapat, dan menjelaskan bahwa pers memiliki pesan dalam Hubungan Intemasional serta memaparkan peranan pers dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah model aktor rasional yang di ajukan oleh Graham Allison, proses pembuatan kebijakan luar negeri Australia dari Mediansky serta pendapat Cohen bahwa pers juga mempengaruhi kebijakan luar negeri dari input-input yang di terima oleh para pengambil kebijakan. Adapun metode yang di pakai dalam tesis ini adalah melalui analisis isi berita dari surat kabar The Australian dan The Canberra Times yang terbit dari tanggal 30 Agustus yaitu Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur sampai dengan tanggal 16 September 1999 sebagai tanda pemutusan kerjasama keamanan Indonesia -- Australia yang menandakan hubungan bilateral yang terendah antara kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah berita yang begitu banyak , letak berita dan isi berita serta tema dan artikel banyak memberikan input bagi para pangambil kebijakan luar negeri Australia khususnya Perdana Menteri (eksekutif). Begitu juga dari analisis jenis imbauan pesan yang diungkapkan oleh Jalaluddin Raahmat, artikel yang terdapat di kedua surat kabar tersebut banyak menggunakan imbauan motivasional dan imbauan emosional yang memberikan input kepada pengambil kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan tentang pengiriman pasukan dan pemberian bantuan kemanusiaan keapada Timor Timur. Dengan demikian apa yang di ungkapkan oleh Perdana Menteri Australia sendiri, kemudian oleh Harold Crouch, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia Wirjono dan Kim Beazley serta Derek Manangka bahwa para ikut memanasi dan mempengaruhi hubungan Indonesia - Australia dapat di tunjukkan melalui penelitian ini."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Korea Selatan terhadap krisis nuklir di semananjung Korea. Krisis nuklir yang terjadi, melibatkan dua negara yang berkonflik Amerika Serikat dan Korea Utara. Kemauan Korea Selatan untuk turut serta dalam penyelesaian konflik antara KoreaUtara dan Amerika Serikat adalah sangat beralasan, karena Korea Selatan sedang dalam upaya menciptakan reunifikasi Korea, sementara Amerika Serikat tetap menjadi sekutu tradisional Seoul. Walaupun Korea Selatan menyadari bahwa sejatinya krisis nuklir tersebut hanya dapat diselesaikan di Washington dan bukannya di Seoul. Dengan tetapmenjaga hubungan diplomatiknya dengan kedua negara yang berkonflik, Korea Selatan merespon konflik yang terjadi ini dengan kebijakan-kebijakan yang dapat dibahas dalam tesis ini.Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negri Korea Selatan yang terkandung dalam kebijakan kebijakan luar negeri yang mencerminkan tujuan negara ini dalam keputusan politik luar negerinya. Jenis penelitian penulisan ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil studi ini diharapkan tersedianya gambaran lengkap tentang kebijakan politik, ekonomi, danpertahanan keamanan Korea Selatan terhadap kedua negara yang berkonflik. "

"Tesis ini menjelask:an kebijakan luar negeri Australia terhadap 43 pemohonsuaka politik asal Papua, Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akanmencakup pembahasan mengenai kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia,kebijakan Australia terhadap permohonan suaka politik. Tujuan yang ingin dicapai daripenelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Australia mengabulkan permohonansuaka politik warga Papua, dalam hal ini Australia memberikan visa perlindungansementara selama tiga tahun (Temporary Protection Visa) dan setelah habis masaberlakunya bisa ditinjau kembali.Tesis ini diawali dengan menjelaskan kondisi ekstemal dan internal yangmelatarbelakangi perumusan kebijakan luar negeri Australia, pasang suru1nyahubungan Indonesia-Australia, latar belakang 43 warga Papua mengajukanpermohonan suaka ke Australia serta kebijakan Australia terhadap pennohonan suakapolitik.Dalam menjelaskan kebijakan Australia terhadap 43 pemohon suaka politik asalPapua, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh• Rosenau, Holsti, dan Lentner bagaimana perumusan sebuah kebijakan luar negeri suatu. negara, hak asasi man usia Mansyur Effendi, dimana Australia menganggap adanyai pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan konsep kepentingan nasional dariI Morgenthau, yang menyatakan bahwa kepentingan nasional sangat penting dalamusaha- usaha untuk menggambarkan. meramalkan suatu perilaku internasional. Penulisjuga memakai konsep suaka untuk memberi penjelasan lebih jauh tentang definisisuaka serya hukum permohonan dan pemberian suaka dan diplomasi bilateral danpreventive.Dalam tesis ini penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif dimanamenjawab pertanyaan mengapa Australia menetapkan kebijakan terhadap Indonesiauntuk mengabulkan pennohonan suaka politik 42 warga Papua. Data yang digunakanadalah data sekunder yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis seperti bukumajalah, surat kabar, jurnal, dokumen website dan sebagainya. Teknik pengumpulat~data yang digunakan adalah data deduktif, dimana menganalisa data-data yang bersifatumum, kemudian baru dikategorikan ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alasan Australia menetapkankebijakan untuk mengabulkan permohonan suaka politik warga Papua, Indonesiaadalah faktor ekstemal dan internal yang mendasari perumusan kebijakan luarn~geri~~a, faktor intemalnya adalah des:UCa~ elemen masyarakat Australia Yangdiwakih oleh partai Hijau, faktor kepemtmpman Howard yang kurang bersahabatdengan negara-negara Asia, menjaga popularitas, sementara faktor eksternalnya adalahupaya untuk menegakkan hak asasi manusia, dan adanya d~gan ~on~es AS untukmengabulkan pennohonan suaka warga Papua tersebut. D1sampmg Itu Australimengemukakan alasan mengabulkan pennohonan suaka p~litik tersebut ~dalah sesu~dengan apa yang tertera dalam peraturan-peraturan naswn~l maupun ~ntemasionaimengenai suaka ataupun pengungsi: hukum nasional Au~trah~, Konvens1 PBB tahun1951 t.entang pengungsi dan Protokol 1967, D~klarasi Umve~sal Hak~Hak AsasiManusta. Australia menyatakan dalam rangka menjalankan kepent~gan n~siOnalnyauntuk berperan serta menjadi masyarakat intemasional yang h~k yakm. melindungimasyar~at. yang hak asasinya terabaikan. Hubungan Indonesm-Australra memanaspasca dtbenkannnya suaka untuk 42 warga Papua:Perum~san sebuah kebijakan Iuar negeri suatu ~egara di~asari oleh faktor~k~emal dan mtemal dan dalam rangka memenuhi kepentmgan nasronalnya. Australimgrn bell?eran aktif dalam mewujudkan perdamaian d~n.ia dengan cara bias memban~menga~s1 masalah-masalah intemasional, dalam hal mt upa~~ peneg~an hak asasimanus~a. Australia beranggapan bahwa 42 warga Papua rm terabrukan hak asa .manust~ya. Desakan dari elemen masyarakat Austra1ia dan sikap perdana mente~Austral~a John Howard yang tidak bersahabat dengan negara-negara Asia danpopulantas kepemimpinannya mulai menurun, mendorong Australia untt kmengabulkan permohonan suaka politik 42 warga Papua, Indon

---

This research describes Australia's foreign policy over 43 asylum seekers from

Papua, Indonesia. It covers Australia's foreign policy over Indonesia and over asylum

seekers. It aims to know Australia's reasons in granting their political asylum request,

in this case Australia decided to grant the temporary protection visa valid for 3 years

and after 3 years it can be reviewed.

This research starts describing the external and internal condition serving as the

background of Australia' foreign policy, the up and down of the relationship between

Indonesia and Australia, 43 Papuan's reason in proposing the asylum, and Australia's

foreign policy over it.

In describing the Australia's policy over 43 Papuans, the writer uses Rosenau,

Holsti and Lentner's theories of foreign policy , Mansyur Effendi's human rights.

Australia suspects that Indonesia ignored the Papuans' human rights. It is also used

Morgenthau' concept of national interest, it is very important in predicting, describing

the international action. Australia wants to be a good international citizen, take part in

solving international problems such as human rights ignorance. It also used the concept

of asylum to explain further about the definition of asylum and the law or requesting

and granting such asylum. Also it is used the theories of Watson and Roy's Diplomacy.

The writer uses the explanative research method to answer why or what reason

Australia granted Papuans' asylum. The writer uses the secondary data from books,

magazines, newspapers, journals, documents, and websites. The technique of collecting

data is deductive data, analyzing general data, then categorized them into special ones.

The result of the research shows Australia's reasons in granting the 42 Papuan's

asylum are the internal and external factors as the background of its policy. The

internal factors are the press from the Australia society, the prime minister John

Howard's leadership that are not friendly to Asia, lack of popularity, meanwhile the

external ones are human rights protection, press from USA congress. Australia

assumed that it decided to grant the asylum request based on its national law, international law, 1951 convention, and 1967 protocol about the refugee, human right

universal declaration. In fulfilling its national interest Australia wants to be a good

international citizen in protecting people from human rights abuse. Australia's foreign

policy of granting the Papuans' asylum spoiled its relation with Indonesia.

The formulation of foreign policy is based upon the internal and external factor

in meeting the national interest. Australia wants to take part in making peacefulness in

the world by solving the international issues, such as human rights abuse. Australia

considered that 42 Papuan had their human rights abused. Besides that there was press

from the Australians and the prime minister, John Howard's unfriendly with Asia, Jack

of popularity. These caused Australia grant the Papuans'asylum."

"Consultative Group for Indonesia (CGI) merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor untuk Indonesia yang dibentuk pada tahun 1992 sebagai pengganti konsorsium yang sama yaitu IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia). CGI terdiri dari sekitar 30 kreditor bilateral dan multilateral diantaranya World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), CGI telah memberikan kucuran dana atau pledge bagi pemerintah Indonesia untuk menutup Financing budget, Seperti halnya dengan International Monetery Fund (IMF), selama ini Indonesia memerlukan CGI untuk memperoleh utang yang akan dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran (APBN). CGI dalam kebijakan pemberian utang luar negeri (ULN), selalu menyertai dengan kondisionalitas penerapan agenda konsensus Washington. Penerapan kebijakan ini, yakni pemberian resep berupa persyaratan dan penkondisian tersebut tercantum dalam paket Structural Adjusment Program (SAP).Dalam SAP sangat memiliki kepentingan terhadap pelaksanan Konsensus Washington sebagai bentuk perluasan kapitalisme, baik melaui Lembaga Keuangan Internasional, maupun konsorsium pemberi utang para negara kreditor seperti CGI, yang memberikan persyaratan sebagai bagian dari persetujuan pinjaman kepada Indonesi. Utang diberikan asal Indonesia mau memenuhi syarat-syrat yang diajukan konstituen CGI. Hal ini membuat CGI menjadi suatu komunitas berkekuatan ?utang? untuk secara bersamasama membuat tekanan ekonomi dan politik. Privatisasi, liberalisasi, dan disiplin fiskal merupakan pilar utama untuk mendukung terlaksananya fungsi konsensus Washington. Penelitian dilakukan dengan mengunakan pendekatan kualitatif.Penelitian ini mencermati dinamika hubungan CGI dan Pemerintahan RI, baik secara struktural dan instrumen-instrumen yang terkait dalam keberlangsungan CGI di Indonesia secara ekplanatif. Penelitian ini mengindentifikasi dan mengelaborasi mengenai adanya kepentingan ideologis yang diterapkan melaui forum CGI melaui kondisionalitas nya, ketergantungan Indonesia dengan utang luar negeri serta keterkaitan aktor-aktor eksternal maupun internal yang melatari penerapan kebijakan konsensus Washington di Indonesia pada periode pasca reformasi, pada periode tahun 2000-2007.Berdasar penelitian yang dihasilkan, menunjukkan keberadaan:Pertama; Keberadaan CGI sebagai aid coordinator, yang didominasi lembaga keuangan intrnasional yakni Bank Dunia, ADB dan IMF serta negara kreditor seperi Jepang, Amerika dan Jerman, lebih cenderung digunakan sebagai wadah pertemuan yang mengakomodir kepentingan para kreditor yang tergabung dalam CGI. Kedua ULN yang sangat sarat dengan kondisionalitas berupa SAP, merupkan penetrasi dan pintu masuk bagi angota CGI terhadap Indonesia melakasanakan paket kebijakan neoliberal, yakni Washington Consensus, yang tiada lain penguasaan dan bentuk hegemoni negara kreditor terhadap Indonesia. Ketiga, Ketergantungan Indonesia terhadap ULN, bukanlah sesuatu yang alamiah, tapi diciptakan dan dikondisikan secara eksternal dan internal. Ketergantungan ini melahirkan hegemoni dan sebuah konstruksi sinergis antara para kolaborator penganut pemikiran liberal di Indonesia bersama kekuatan konsorsium kreditor internasional yang tergabung dalam CGI.

---

Consultative Group for Indonesia (CGI) is a consortiums of countries and bilateral and multilateral creditors established in 1992 as replace the IGGI (Inter- Governmental Group on Indonesia). CGI membership is made up of 30 bilateral and multilateral creditors, including the World Bank, the Asian Development Bank, the International Monetary Fund. The CGI providing loans and/or pledge for the Indonesian government to cover its financing budget. The same as International Monetary Fund (IMF), Indonesia needed CGI to obtain debt that used to cover state budget deficits. CGI on their debt foreign policies make Washington Consensus give prescriptions in form of requirements and conditionalities that covered in the package Structural Adjustment Program (SAP).The SAP have a vested interest toward the implementation of Washington Consensus as form of extending of capitalism, both by international financial institutions and consortium of creditors such as CGI, that gives conditionalities as part of loan agreement to Indonesia. The Debt will be given whereas Indonesia want to fulfill all requirements proposed by CGI members. This make CGI become powerful community that can make economic-political pressure. Privatization, liberalization, and fiscal discipline are main pillars to sustain the implementing function of Washington Consensus. The research used qualitative approach. This research focus on dynamics relation between CGI and Indonesian government, boths structuraly and linked instruments in existing CGI in Indonesia. The research is to identify and elaborate about there is ideological interest through CGI forum in its conditionalities, the dependent of Indonesia to the foreign debt, and also linkage external and internal actors that be based of implementing of Washington Consensus policies in Indonesia after reformation movement period, mainly in 2000-2007, this research more explanative.Based on research result, shown that, first, the existing of CGI as aid coordinator, that dominated by international finansial institutions, such s World Bank, ADB, and IMF and creditor countires like Japan, US, and Germany, tend to make the forum as meeting forum that accomodate the interest of the creditors joined in CGI. Second, external debt that full of conditionalities in form of SAP, actually is penetration and open door for CGI members to force Indonesia implementing neoliberal policy package or Washington Consensus. Third, the dependet of Indonesia to foreign debts is not natural actually, but it is created or conditioning externally and internally. This dependent born hegemonic and a synergic constructive among collaborators liberals thinker supporters in indonesi and international creditors joined in CGI."

"Perkembangan ilmu hubungan internasional semakin mengetengahkan isu-isu yang dianggap baru dan non-konvensional (low politics) untuk dijadikan sorotan. Tesis ini membahas mengenai diplomasi yang dilakukan Korea Utara sebagai upaya untuk mengatasi krisis pangannya; dengan fokus pembatasan waktu dari tahun 1995 yang dianggap sebagai awal terjadinya krisis, pangan, hingga tahun 2006. Pada pertengahan dekade 1990an akibat runtuhnya Uni Soviet dan sistem perdagangan sosialis, serangkaian kebijakan pemerintahan yang buruk, serta bencana alam, Korea Utara ditimpa krisis pangan dan kelaparan yang diestimasikan telah memakan korban jiwa hingga 1,5 juta dari penduduknya. Penelitian dilakukan secara kuantitatif, dengan menggunakan desain penulisan secara deskriptif-analitis. Adapun data yang diproses diperoleh melalui riset kepustakaan, maupun interaksi (melalui wawancara langsung ataupun korespondensi melalui email) dengan sejumlah narasumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi yang dipraktekkan secara multi-jalur merupakan suatu strategi yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis pangan dan kelaparan di Korea Utara. Adapun jalur-jalur diplomasi yang ditempuh oleh Korea Utara dalam pengatasan krisis tersebut yakni jalur-satu (pemerintahan), jalur-tiga (bisnis), dan jalur-sembilan (media massa). Masing-masing jalur memiliki keunggulannya dalam penanganan dan pengatasan krisis pangan dan kelaparan. Meskipun pengatasan secara tuntas belum tercapai hingga tahun 2006, telah terbukti bahwa diplomasi multi-jalur menjadi suatu langkah yang telah diterapkan secara de facto oleh Korea Utara untuk menangani masalah krisis pangan dan kelaparannya; hingga semakin mencapai tujuan pengatasannya pula secara tuntas.

---

The growth of international relations studies has surfaced such issues which has been considered new and non-conventional issues (low politics). The focus of this thesis is to discuss the diplomacy that has been carried out by North Korea as an effort to solve its food crisis, with a time flame focus from the year 1995, where the crisis supposedly began, until 2006. In the mid-1990s initiated by the fail of the Soviet Union and the socialist trade route, a series of bad government policy, and natural disasters, North Korea suffered a food crisis and famine which has resulted in the death of an estimated 1,5 million of its people. The research is carried out through a quantitative approach, with a research report designed in a descriptive-analytical marmer Data’s processed are acquired through library research, as well as interaction (through direct interview and email correspondents) with a number of sourccs.

Result of the study has shown that diplomacy canied out in a multi-track manner is a strategy that is needed to solve the food crisis and famine in North Korea. The different tracks of diplomacy carried out by North Korea, in its effort to solve its crisis, includes track-one (government), track-three (business), and track-nine (mass media). Each track has shown its ability in dealing and solving the problems of food crisis and famine. Although the goal of long term solution has yet to be reached by the end of the year of analysis of 2006, it has been proven that a multi-track diplomacy has been a de facto strategy and policy carried out by North Korea in order to handle its current food crisis and famine problem; until it reaches its final goal of long term solution to food crisis and famine."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, IMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan IMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai latar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor.Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF. Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown.Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi internasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun.Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk melihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar internasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan.

---

This thesis explains about the implication of reformation in forestry policy that implemented by Indonesian government under the conditions set by IMF to liberalize forestry sector in Indonesia, especially in log trading. Analysis in this study include the IMF's policy in formulating the Structural Adjustment Program (SAP) in forestry sector. The purpose of this thesis is to describe the implications from that policy reformation.The thesis beginning from the history of Indonesian forestry management policy since colonial government period until Orde Baru government. This thesis also explains the historical background of IMF concern on global environmental issues to formulate policies that related to environmental issues as conditions of loan disbursement to debtor countries. This study examines the forestry sector of Indonesia under the SAP during 1998-2001.Analysis in this study uses Sustainable Development concept that has been initiated by Bruntland Commission since 1983 and the concept of international organizations as actors developed by Gareth Porter and Janet Welsh Brown. Both concepts show that there is disagreement in defining the economic development in the country. Sustainable Development concept puts economic development equally environmental reservation, meanwhile in the second concept, the international organizations has power to encourage state to implement their economic development policy, even though their policy has negative impact to the environment.The study uses descriptive research method to describe the implications of IMF?s SAP to the deforestation in Indonesia. Analysis in this study based on published secondary data such as books, journals, documents, articles, news paper, and statistics data collected from previous study or official reports. This thesis uses quantitative data analysis approach in collecting, processing and interpreting the data.The result of this study shows that the IMF?s SAP in forestry sector, especially the liberalization of log trading in Indonesia, has increased deforestation level in this country. The objectives of that policy initially were to increase the price competitiveness of Indonesian log in international market and to reduce the uses of log. in fact, both objective were not achieved and on the contrary has caused the level of deforestation in Indonesia getting worse."

"Penelitian tesis ini menganalisa tentang kegagalan kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam menghadapi permasalahan illegal fishing di perbatasan wilayah maritim Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan ini dibahas sebab kawasan maritim ASEAN merupakan salah satu jalur perdagangan strategis internasional yang dilewati sekitar 70% kapal perdagangan yang melalui wilayah maritim ASEAN. Begitu pentingnya wilayah maritim ASEAN sehingga negara-negara anggota ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk melindungi wilayah maritim dari berbagai ancaman keamanan laut, seperti pencurian ikan atau illegal fishing. Pencurian ikan atau illegal fishing di kawasan Asia Tenggara paling banyak terjadi berada di laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN, Indonesia merasa dirugikan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal memperlihatkan adanya pelanggaran batas kedaulatan laut yang dilakukan oleh negara-negara lain khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina. Di samping itu, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tersebut di perairan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama-kerjasama keamanan maritim ASEAN mengalami kegagalan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya kerjasama keamanan maritim ASEAN, diantaranya adalah ketidaktegasan peraturan dalam kerjasama tersebut, perbedaan pandangan negara-negara ASEAN mengenai permasalahan pencurian ikan, ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga wilayah laut regional ASEAN dan faktor ekonomi. Disamping itu, kegagalan kerjasama maritim ASEAN disebabkan pula oleh kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan.

---

This thesis analyzes the failure of the ASEAN maritime security cooperation in addressing illegal fishing in Indonesian maritime border with other Southeast Asian countries. This issue is discussed because ASEAN maritime region is one of the international strategic paths, which is passed by 70% of international trade by sea. Therefore the ASEAN maritime border is crucial. ASEAN countries have a responsibility to protect maritime security and to overcome threats, such like illegal fishing.

Illegal fishing in Southeast Asian maritime region is one of the most popular problems that happen in the Indonesian seas. As the largest maritime country in ASEAN, Indonesia has suffered illegal fishing in terms of the political, economic, social, and national security. Illegal fishing is an infrigement of the sovereignty. In Indonesian case, the illegal fishing has been done by ships with flags from Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines. The fact that the illegal fishing has been done by ASEAN countries shows that the ASEAN maritime security cooperation has failed.

There are several factors that lead to the failure of the cooperation, such as the inconsistence of regulation in the ASEAN maritime cooperation, the difference of thoughts among ASEAN countries on illegal fishing, ASEAN inability to protect ASEAN region border, and economic factor. In addition, the failure of ASEAN maritime cooperation happens due to the inability of the Indonesian Government to tackle illegal fishing."