Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada fenomena sistem keyakinan yang mempengaruhi pengetahuan lokal pada komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di dekat ancaman bencana alam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kasus dua desa di sisi barat Gunung Galunggung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat dimensi spiritualitas yang terdapat dalam daur kehidupan masyarakat rawan bencana, yakni dimensi transendensi agama, dimensi adat istiadat, dimensi lingkungan alam dan dimensi akses informasi. Keempat dimensi spiritualitas ini dapat diketahui mana yang lebih dominan dengan menganalisisnya di dalam 6 kombinasi yang terdiri dari 2 dimensi. Dari keenam kombinasi tersebut yang juga didukung oleh data lapangan, dapat diketahui bahwa dimensi lingkungan alam adalah yang paling dominan. Kemudian diikuti dengan dimensi transedensi agama dan dimensi adat-istiadat. Selain itu, keempat dimensi spiritualitas tersebut membentuk apa yang dinamakan pengetahuan-semu yang merupakan bahan baku bagi pengetahuan lokal pada masyarakat rawan bencana. Secara umum, pengetahuan lokal warga masyarakat rawan bencana terwujud dalam arketipe ketidaksadaran kolektif yang bernama Ibu yang Agung.

---

This research focuses on the phenomenon of belief systems that affect local knowledge in the communities living in close proximity to the threat of natural disasters. The research approach used is qualitative research with case study of two villages on the west side of Galunggung Mountain. The results of this study indicate that there are four dimensions of spirituality contained in the life cycle of disaster-prone communities, namely the dimension of religious transcendence, the dimensions of customs, the dimensions of the natural environment and the dimensions of information access. Which one is more dominant of the four dimensions of this spirituality can be known by analyzing it in 6 combinations consisting of 2 dimensions. From the six combinations that are also supported by field data, it can be seen that the dimension of the natural environment is the most dominant. Then followed by the dimension of religious transcendence and the dimension of custom. In addition, these four dimensions of spirituality form what is called pseudo-knowledge which is a raw material for local knowledge in disaster-prone communities. In general, local knowledge of disaster-prone communities manifests in the collective unconscious archetype named Great Mother."

"Subsidi energi dipandang sebagai instrumen kesejahteraan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, investasi pemerintah untuk subsidi energi sangat besar. Namun demikian, subsidi ini justru lebih menguntungkan kelompok mampu, tidak tepat sasaran, bersifat regresif dan menghabiskan anggaran pemerintah yang sangat besar. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan tambahan analisis deskriptif terhadap agregasi data statistik mikro yang bersumber dari DTKS dan Susenas, serta menggunakan kombinasi teori multidisiplin untuk analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan subsidi energi berbasis rumah tangga saat ini belum mampu menjadi instrumen kesejahteraan. Kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam jumlah yang sangat besar tidak menikmati subsidi, bahkan tidak mendapatkan akses terhadap energi sama sekali. Kelompok tersebut termasuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lansia. Dampak negatif lainnya adalah ketergantungan terhadap energi fosil yang diimpor, menciptakan praktik kriminalitas penimbunan dan pengoplosan, serta mengurangi insentif bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Perubahan paradigma kebijakan dari subsidi barang menjadi subsidi energi bersasaran langsung kepada rumah tangga diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Perubahan ini mampu mendorong kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, membantu mengurangi beban perempuan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta mendorong pengembangan energi terbarukan di tingkat lokal. Namun, perubahan ini harus dibarengi dengan kemampuan dalam menentukan kelompok sasaran dan dukungan elit politik pada tingkat tertinggi.

---

Energy subsidies are regarded as a welfare instrument aimed at alleviating the financial burden of poor and vulnerable communities. Consequently, the government's investment in energy subsidies is substantial. Nevertheless, these subsidies tend to benefit affluent groups disproportionately, miss their intended targets, display regressive characteristics, and consume a significant portion of the government budget. This research employs qualitative methods in conjunction with descriptive analysis of aggregated micro-level statistical data sourced from DTKS and Susenas. It utilizes a multidisciplinary theoretical framework for analysis. The findings of this study conclude that the current household-based energy subsidy policy falls short of an effective welfare instrument. A considerable number of the poor and vulnerable populations do not benefit from these subsidies and may lack access to energy altogether. These marginalized groups encompass female-headed households, individuals with disabilities, and the elderly. Other adverse consequences encompass a dependence on imported fossil fuels, the fostering of criminal practices such as hoarding and adulteration, and the reduction of incentives for the development of renewable energy in Indonesia. A paradigm shift in policy, transitioning from subsidizing goods to directly targeting household-based energy subsidies, is imperative to rectify this situation. Such a change can promote more effective and inclusive policies, reduce the burden on women, mitigate poverty and inequality, and stimulate the development of local-level renewable energy initiatives. However, this transition must be accompanied by the ability to identify target groups and secure political elite support at the highest level."

"Fokus penelitian ini adalah melihat keseluruhan proses pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), khususnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan, dan menganalisisnya dari sudut pandang democratic governance. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK, dan sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan dan pelayanan data dilakukan secara terpusat, sistem pemutakhiran dilakukan secara berjenjang dan birokratis, minimnya peran pemerintah daerah (dinsos daerah), pelaksanaan vervali oleh pihak ketiga, keterbatasan anggaran, minimnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik, dan rendahnya partisipasi publik. Karenanya diperlukan perbaikan penyelenggaraan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip democratic governance, seperti desentralisasi pelayanan data, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, pelibatan pemerintah daerah dan publik, dan penggunaan teknologi informatika dan internet.

---

The focus of this study is to examine the entire process of updating data on health insurance contribution assistance recipients (PBI-JK), particularly the implementation of data verification and validation, and to analyze it from the perspective of democratic governance. The purpose of the research is to analyze the implementation of updating data on health insurance contribution assistance recipients, and to improve the management system and its implementation. The research method used descriptive qualitative with data collection technique consisted of document studies, interviews, and observations which conducted in Musi Banyuasin Regency and Palembang City. The results showed that the data processing and services are centralized, the updating system is hierarchical and bureaucratic, lack of local government roles, third parties involvement, budget constraints, and lack of transparency, accountability and public participation. Therefore, it is necessary to improve the implementation of PBI-K data updating by implementing democratic governance principles, such as decentralization of data services, transparency, accountability, local government and public participation, and the application of information technology and internet"

"Kebijakan pendistribusian Raskin yang telah ditetapkan pemerintah di tingkat nasional kenyataannya mengalami perubahan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika pendistribusian raskin di tingkat lokal, dampak pendistribusian Raskin di tingkat lokal dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok RTS dan implikasi pendistribusian raskin di tingkat lokal terhadap aspek keadilan distributifnya.Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi dapat dilihat dari munculnya berbagai aturan yang mengatur pendistribusian raskin di tingkat lokal. Selanjutnya, pendistribusian raskin di tingkat lokal berdampak pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok yang belum optimal. Selain itu, pendistribusian raskin di tingkat lokal berimplikasi pada belum terwujudnya keadilan distributif.

---

The distribution policy of the raskin (subsidized rice) program set by the central government changes at the local level. This study aims to explain the dynamics of raskin distribution at the local level, its impact on fulfilling the basic needs for target households (RTS), and its implication on distributive justice. This research employs qualitative approach.The results show that the dynamics can be observed from the various rules in managing the raskin distribution at the local level. Furthermore, the local distribution seems to reduce the program?s potential to fulfill the basic needs of RTS and to improve distributive justice."

"Disertasi ini bertujuan untuk meninjau kondisi perlindungan sosial pekerja pada industri digital yang menerapkan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy, khususnya transportasi online roda dua. Penelitian ini mengkaji batasan-batasan perlindungan sosial menurut International Labour Organization (ILO) (2017) yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dibuat dalam upaya mengurangi dan mencegah kemiskinan di berbagai kehidupan. Lebih jauh lagi, perlindungan sosial menurut ILO (2017) berlaku untuk seluruh masyarakat dan pekerja baik yang berada pada sektor informal maupun pada sektor formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi masalah dalam perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya transportasi online roda dua yang diakibatkan karena adanya kekosongan hukum dalam status pola kerja kemitraan sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan pengendara transpotasi online. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan adanya model kebijakan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy yang didalamnya ada skema jaminan sosial untuk pekerja informal model baru, sehingga pengaturan hak-hak dan perlindungan sosial pengendara transportasi online roda dua dapat terpenuhi, walaupun secara minimal. Hal ini mengingat bahwa di masa depan, kondisi sektor informal akan lebih mendominasi dunia kerja dengan sistem gig economy.

---

This dissertation aims to review the condition of social protection of workers in the digital industry which apply a partnership working pattern with the sharing economy system, especially for two-wheeled online transportation. This study examines the limits of social protection according to the International Labor Organization (2017) which explain that social protection is a set of policies and programs made in an effort to reduce and prevent poverty in various lives. Furthermore, according to the ILO (2017), social protection applies to all people and workers both in the informal sector and in the formal sector. The results show that there are problems in social protection for informal sector workers, especially for two-wheeled online transportation drivers caused by the legal vacuum in the status of partnership working pattern so that it affects the welfare level of two-wheeled online transportation drivers. Therefore, this research proposes the existence of a partnership working pattern policy model with a sharing economy system in which there is a new model of social security schemes for informal workers, so that the arrangement of rights and social protection of two-wheeled online transportation drivers can be fulfilled, even though those are only minimal. This is considering that in the future, the condition of the informal sector will dominate the world of work with a gig economy system."

"Beras merupakan komoditas strategis politis dan menjadi makanan pokok bagi lebih dari 250 juta orang Indonesia, sehingga kebutuhan beras nasional harus selalu terpenuhi. Kebijakan ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk menjamin kecukupan penyediaan pangan beras dan cadangan beras nasional. Masalah dalam penelitian ini adalah Indonesia masih mengimpor beras bahkan kehidupan petani belum sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pangan di Indonesia terutama beras dengan berbagai polemik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pangan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara Sumber Daya Politik, Sumber Daya Lingkungan, dan Sumber Daya Diplomasi Lingkungan melalui telaah Rezim Pangan (Food Regime) yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kebijakan pangan Indonesia dan menganalisis gap tersebut. Metode yang digunakan dengan pendekatan positivisme dan interpretivisme serta pendekatan penelitian mix-method. Hasil penelitian secara kualitatif yang diperoleh dari serangkaian wawancara mendalam, webinar dan Focus Group Discussion terkait pangan menjelaskan kapasitas ketiga sumber daya tersebut, sedangkan model kebijakan pangan menggunakan teknik pengujian data kuantitatif dengan Structural Equation Modeling yang melibatkan 403 responden. Selanjutnya, hasil penelitian menjelaskan adanya hubungan Sumber Daya Politik, Sumber Daya Lingkungan, Sumber Daya Diplomasi Lingkungan terhadap ketahanan pangan beras di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah model kebijakan pangan harus memasukkan salah satu prinsip lingkungan yaitu keberlanjutan. Penelitian diharapkan dapat merumuskan basis dan model ketahanan pangan Indonesia di masa yang akan datang.

---

Rice is a political-strategic commodity and a staple food for more than 250 million Indonesians, therefore, national rice demands must always be met. Food security policies are crucial to ensure the adequacy of rice supply and national rice reserves. Although Indonesia has allocated millions of hectares of rice fields, Indonesia still imports rice. This study analyzes food policy in Indonesia, especially rice with various polemics involving various stakeholders in the food sector. This study analyzes the relationship between Political, Environmental, and Environmental Diplomacy Resources by studying the Food Regime, which explains the development of Indonesian food policy. In addition, it analyzes the gap through positivism and interpretivism approaches and a mixed-method research approach. The results of the qualitative analysis by depth-interview, webinar-series, range of Focus Group Discussions explain the capacity of the three resources, while the food policy model uses quantitative data testing techniques with Structural Equation Modeling involving 403 respondents. The results of the research explain the relationship between Political, Environmental, and Environmental Diplomacy Resources on rice food security in Indonesia. The food policy model must include one of the environmental principles, namely sustainability. The research is expected to formulate the basis and model of Indonesian food security in the future."

"Pengambilan sumber daya alam tanpa henti memerlukan kontrol dan pengawasan oleh pemerintah dan penegak hukum. Kontrol penambangan tersebut diperkuat kebijakan aturan kepala daerah. Masalah dalam penelitian ini adalah maraknya penyalahgunaan administrasi perizinan tambang dan minimnya penindakan kepada pengusaha tambang ilegal. Berdasarkan fakta tesebut, reformasi tata kelola tambang harus segera dilaksanakan sebagai upaya perbaikan lingkungan dan mengganti kerugian keuangan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis persepsi pemerintah dengan politik ekologi, serta pemahaman level birokrasi perizinan tambang dari aktor-aktor yang terlibat sebagai narasumber penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penyusunan model berbasis kerangka kerja model Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R). Hasil dari penelitian ini berupa konsep kerangka perbaikan peraturan tambang mineral bukan logam dan batuan, baik secara substansi maupun regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya penindakan kepada mafia tambang oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, guna mencegah kerugian negara dari sektor sumber daya alam.

---

The relentless extraction of natural resources requires control and supervision by the government and law enforcement. These restrictive controls are strengthened by regional head regulations. The problem in this research is the widespread supervision of mining licensing administration and minimal action against illegal mining entrepreneurs. Based on these facts, mining governance reform must be implemented immediately as an effort to improve the environment and compensate for state financial losses. The aim of the research is to analyze the government's perception of ecological politics, as well as the level of understanding of the mining licensing bureaucracy from the actors involved as research sources. The method used is a qualitative method with in-depth interview techniques and model preparation based on the Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R) model framework. The results of this research are a concept for a framework for improving non-metallic mineral and rock mining regulations, both in substance and in applicable regulations. The conclusion of this research is that it is necessary to take action against the mining mafia by law enforcement officials and local governments, in order to prevent state losses from the mining natural resources sector."

"Disertasi ini membahas tentang Pilot Proyek Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan Sumber Daya Alam, yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pemberdayaan masyarakat di Kampung Usku Distrik Senggi Kabupaten Keerom Papua, melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan bercocok tanam secara budidaya di lahan pekarangan, dengan harapan masyarakat mau menjadi petani menetap, tidak lagi berburu ke hutan, sehingga pemberian akses kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi bisa lebih mudah diberikan. Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan, kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pilot proyek Pemberdayaan Masyarakat Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA, serta pengaruh Insensitivitas Budaya terhadap ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pilot proyek di Kampung Usku tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kasus, dan pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview terhadap sejumlah informan yang berasal dari tokoh dan masyarakat Kampung Usku, beberapa pejabat dari Disktrik Senggi, Pemda Kabupaten Keerom, dan Kementerian Desa, PDTT. Analisis dilakukan secara induksi untuk menemukan suatu konsep tentang model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada lokasi yang menjadi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tahapan-tahapan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA kurang memperhatikan aspek budaya masyarakat Kampung Usku. Kendala-kendala muncul baik dari masyarakat setempat ataupun dari pemerintah dan pelaku pemberdayaan, yang hampir semuanya terkait dengan budaya masyarakar setempat. Pada akhirnya, insensitivitas terhadap budaya masyarakat lokal (Kampung Usku) ternyata menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pilot proyek tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, perlunya menyempurnakan Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA sebagai model pemberdayaan masyarakat, dengan memasukkan sensitivitas budaya sebagai unsur penting dalam menyusun desain, implementasi, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, serta menjadikannya sebagai unsur penting yang harus dimiliki dan menyertai pelaku pemberdayaan (community worker) ketika bekerja pada masyarakat.

---

This Dissertation discusses the Village Cluster Model Pilot Project Based on Customs and Natural Resources, which was initiated by The Ministry of Village, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration for community empowerment at the Usku Village, Senggi District, Keerom Regency, Papua, through providing knowledge and skills to cultivate cultivation in home garden, with the hope that the community will become permanent farmers, no longer hunting in the forest, so that providing access to health, education, and information technology can be more easily provided. This Dissertation research aims to analyze the implementation strategy, the constraints faced in the implementation of the Community Empowerment of Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources Pilot Project, as well as to analyze the effect of cultural insensitivity on the failure of community empowerment through the pilot project in Usku Village.

The study was conducted with a qualitative approach, through case study. Data collection is carried out through indepth interviews with a number of informants from leaders and communities of Usku Village, several officials from the Senggi District, Keerom Regency Government, and The Ministry of Village, Disadvantage Areas and Transmigration. The analysis was carried out by induction to find a concept about the community empowerment model that is according to a case study.

The results showed that the stages used in community empowerment of Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources did not attention to the cultural aspects of the people of Usku Village. Contrains arise both from the local community or from the government and empowerment actors, almost all of which are related to local community culture. In the end, insensitivity to culture of the local community (Usku Village) turned out to be a factor affecting the failure of community empowerment through the pilot project to achieve the stated objectives.

The conclusion of this study is, an improvement is needed for The Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources as a model for community empowerment, by including cultural sensitivity as an important element in design, implementations and evaluations of communitu empowerment, and making it as an important element that must be owned and supported by the empowerment actors (community worker) when working in the community."

"Studi resiliensi komunitas menjadi kajian strategis dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di berbagai level khususnya di negara dengan sistem sosial yang beragam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membangun model penanganan bencana melalui pendekatan pembelajaran sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus pada komunitas di Bali dan Jakarta. Temuan kunci studi ini menunjukan bahwa kerentanan komunitas akibat Pandemi COVID-19 diakibatkan oleh kerentanan internal seperti kondisi kognitif dan kerentanan eksternal akibat sistem ekonomi dan kemampuan institusi negara menangani bencana. Model pembelajaran sosial dibangun dengan memperkuat aspek kognitif dan interaksional komunitas dalam penanganan bencana. Pembelajaran sosial dapat mendorong adanya aksi kolektif di dalam komunitas untuk menuju transformasi sosial yang berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan bahwa model pembelajaran sosial perlu dimasukkan dalam aspek kelembagaan di dalam sistem penanggulangan bencana nasional dan dapat menjadi alternatif konsep upaya pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh faktor kultural khususnya pada negara dengan keberagaman sistem sosial.

---

Community resilience studies have become a strategic area of research for strengthening disaster management systems at various levels, particularly in countries with diverse social systems. This study aims to analyze and develop a disaster management model through social learning. The research adopts a qualitative methodology, using case studies in grassroots communities in Bali and Jakarta. The key findings of this study reveal that community vulnerability during the COVID-19 pandemic was caused by internal vulnerabilities, such as cognitive conditions, and external vulnerabilities, such as economic systems and the institutional capacity of the state to handle disasters. A social learning model focuses on strengthening communities' cognitive and interactional aspects of disaster management. Social learning can promote collective action within communities, paving the way for sustainable social transformation. This study recommends that the social learning model should be integrated into the institutional framework of the national disaster management system and can serve as an alternative concept for culturally driven disaster risk reduction efforts, particularly in countries with diverse social systems."