Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti adanya KIK, KUK, KMKP, Canda Kulak ditambah lagi dengan pengarahan 20 persen pinjaman bank kepada usaha kecil, namun upaya tersebut masih banyak mengandung kelemahan. Salah satu kelemahan dari berbagai program pemberdayaan usaha kecil tersebut adalah bersifat parsial, misalnya di bidang permodalan saja, pemasaran saja atau teknis produksi saja. Padahal masalah yang dihadapi usaha kecil sangat kompleks dan seringkali merupakan gabungan dari berbagai persoalan baik di bidang permodalan, bahan baku, pemasaran, manajemen, teknologi dan kompetisi. Salah satu program pemerintah dalam rangka memberdayakan usaha kecil adalah dengan adanya perusahaan modal ventura, karena perusahan modal ventura dalam memberikan bantuan kepada usaha kecil tidak berupa modal semata melainkan juga bantuan berupa manajemen baik manajemen pemasaran, manajemen produksi dan manajemen sumber daya. Perusahaan modal ventura yang dibentuk oleh pemerintah mengemban misi membantu usaha kecil dengan penyertaan modal saham. Disamping penyertaan modal perusahaan modal ventura juga membantu mengembangkan usaha kecil dengan bantuan manajemen. Berdasarkan itu penulis melakukan penelitian tentang peranan perusahaan modal ventura dalam memberdayakan usaha kecil, dengan mengambil lokasi di Sumatera Selatan pada unit organisasi PT. Sarana Sumsel Ventura. Untuk mengetahui permasalahan penelitian penulis mengumpulkan data dari PT, Sarana Sumsel Ventura dan juga dari perusahaan pasangan usaha, dengan menggunakan tipe penelitian deskriftif dengan pendekatan kuartal 4. Dari hasil penelitian ditemukan data sebagai berikut ; sampai dengan November tahun 2000 jumlah perusahaan pasangan usaha dari PT. Sarana Sumsel Ventura sebanyak 471 PPU dengan nilai investasi sebesar lebih dari Rp. 27 milyar, dari seluruh perusahaan pasangan usaha yang termasuk usaha kecil mencapai 72 persen dengan nilai investasi yang ditanamkan pada usaha kecil tersebut dibawah 50 juta rupiah. Berdasarkan hasil analisis dari kinerja PT. Sarana Sumsel Ventura dan dari wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari segi bantuan pembiayaan menggambarkan PT. Sarana Sumsel Ventura cukup berperan dalam memberdayakan usaha kecil, sedangkan pola pembiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan pola pembiayaan perusahaan modal ventura. Adanya anggunan yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha menunjukkan bahwa PT. Sarana Sumsel ventura belum menunjukkan karakteristik perusahaan modal ventura. Namun upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumsel Ventura terhadap perusahaan pasangan usahanya sudah ada yaitu pendampingan berupa monitoring, pelatihan, dan dampingan pemasaran. Mengenai pelatihan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha belum rutin dilaksanakan, dan juga belum keseluruhan perusahaan pasangan usaha mengikuti pelatihan. Saran terhadap kinerja perusahaan modal ventura adalah sebagai berikut: Untuk meningkatkan peranannya dalam memberdayakan usaha kecil hendaknya perusahaan modal ventura melaksanakan dengan sepenuhnya upaya pemberdayaan yang telah diprogramkannya, serta hendaknya kembali kepada misi awalnya yakni pemberdayaan usaha kecil dengan penyertaan modal dan dengan tidak menggunakan anggunan, bukan dengan memberikan pinjaman, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa perusahaan modal ventura tidak berbeda dengan lembaga pembiayaan pada umumnya (perbankan)."

"Program Pembangunan Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PAB-PLP) yang dilaksanakan di Desa Pandam Gadang Timur Kecamatan Gunung Mas Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakal melalui perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Program PAB-PLP dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat (community based management) yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat, melalui institusi pengelola program, agar mereka mampu mengeiola dan memelihara sarana yang telah dibangun sehingga tercapainya kelestarian dan pengembangan program PAB-PLP. Hal ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya upaya pemberdayaan yang intensif dalam mempersiapkan masyarakat untuk menerima dan melestarikan program.Pencrapan model pengembangan masyarakat merupakan salah satu intervensi pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan intsiatif (prakarsa) dan kemampuan (swadaya) masyarakat. Olch karena itu ruang lingkup tesis ini meliputi kebijakan program PAB-PLP yang diterapkan dengan model pengembangan masyarakat, proses penerapan program PAB-PLP, falctor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemeliharaan dan pengembangan program PAB-PLP. Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif terhadap pelaksanaan program PAB-PLP. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara secara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program PAB-PLP.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa upaya pemberdayaan yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan masyarakat untuk menerima program PAB-PLP mulai tahap persiapan sampai pasca proyek, belum mencapai hasil yang menggembirakan. Ketidakpahaman institusi dan warga masyarakat sejak awal mengakibatkan mereka kesulitan memasuki tahap selanjutnya sehingga partisipasi masyarakat hanya sampai tahap bekerja ke arah pcruhahan, belum pada tahap generalisasi dan stabilisasi perubahan serta terminasi relasi perubahan. Hal ini antara lain disebabkan : penjabaran kebijakan dari Pemerintah Kabupaten yang kurang tepat, kurangnya pemahaman petugas terhadap program sehingga penerapan strategi pemberdayaan lebih diarahkan pada masyarakat dari pada institusi pengelola program di tingkat desa, rendahnya kemampuan pengurus UPS untuk melanjutkan peran pemberdayaan kepada masyarakat setelah peran pendampingan petugas berakhir. dan nilai-nilai budaya masyarakat yang kurang mendukung.Walaupun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut sangat berarti dalam merubah pandangan tentang pola pembangunan selama ini. Pembangunan yang dilaksanakan lebih ditekankan pada pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sehingga memandang masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) pembangunan ketimbang hanya sebagai sasaran (obyek) dari pembangunan."

"PEMBERDAYAAN PETANI GAMBIR (Studi Tentang Upaya PeningkatanKeberdayaan Petani Gambir Di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IXKabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat)Ix+5 BAB, 107 Hal, 41 Kepustakaan, 2 LampiranABSTRAKTesis ini meneliti tentang upaya pemberdayaan petani gambir di desa Muaro Paiti Kecamatan kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat. Pemberdayaan petani gambir dirasa penting karena gambir merupakan komoditi ekspor dari propinsi Sumatera Barat khususnya bagi Kabupaten Lima Puluh Kota. Desa.Muaro Paiti mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan tanaman ini karena sebagian besar dari penduduk bermata pencaharian sebagai petani ganibir dan masih banyak lahan yang dapat diolah untuk pengembangan usaha.. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, memahami kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan petani gambir. Kedua, mempelajari penerapan kebijakan peraberdayaan petani gambir. Dan ketiga, mempelajari kendala-kendala yang ditemui di lapangan dan upaya-upaya untuk menanganinya.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan menggunakan wawancara mendalam serta observasi di lapangan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program pemberdayaan ini telah melibatkan warga masyarakat khususnya petani gambir, dengan mengikutsertakan mereka dalam menentukan apa yang dibutuhkan, misalnya dalam menentukan apakah mereka membutuhkan peningkatan kesuburan tanah atau perluasan kebun gambir. Kemudian dalam proses pemberdayaan terlihat bahwa petugas belum memahami kebijakan serta fungsinya sebagai enabler dengan baik. Frekwensi petugas dalam proses pemberdayaan petani gambir terutama dalam kunjungan lapangan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang program peningkatan hasil perkebunan gambir, manfaat dan bagaimana penerapan dana bergulir, mendorong masyarakat untuk memahami dan mengatasi masalah dalam kelompoknya secara bersama, masih kurang. Dia secara berkala hanya mendatangi kebun-kebun gambir yang dekat dengan perkampungan, sedangkan kebun-kebun yang jauh dari perkampungan lepas dari pantauannya, sehingga hanya petani yang mempunyai kebun dekat dengan perkampungan saja yang mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampifan untuk mengelola perkebunan gambir. Pada pelaksanaan program pemberdayaan petani gambir khususnya bantuan dana bergulir kepada petani, untuk rehab.ilitasi kebun gambir melalui Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT)'sub sektor perkebunan, belum dapat terlaksana. Pengguliran dana belum terjadi, sehingga petani yang lain belum menikmati bantuan dana bergulir.Perbaikan yang perlu dilaksanakan untuk program pemberdayaan petani gambir dimasa mendatang adalah dengan meningkatkan iungsi petugas yang diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok petani gambir, memberikan fasilitas yang memadai kepada petugas agar dapat menjangkau wilayah tugasnya dengan frekwensi sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain itu dalam melaksanakan tugas diperlukan supervisi terhadap petugas dan pemantauan penerapan program oleh Dinas Perkebunan. Ke depan perlu dikembangkan teknik-teknik baru yang lebih efektif dalam pemasaran sosial program atau dalam penyampaian informasi dan penguasaan keterampilan kepada kelompok petani gambir."

"Secara konseptual pendamping masyarakat merupakan suatu kegiatan yang menuntut pekerjaannya untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam suatu waktu dan menjalankan berbagai peranan yang dibutuhkan sehingga dalam prakteknya seorang pendamping masyarakat dapat berpindah peranan ke peranan yang lain secara simultan. Hanya saja dalam pelaksanaan pendampingan, menurut penilaian anggota kelompok sebagian besar dalam pelaksanaan peranan fasilitatif, pendidikan, representatif dan teknis di lokasi penelitian banyak yang tidak lakukan, dikarenakan berbagai sebab, antara lain pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai community worker tidak memadai, dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses dan kurang didukung juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan peranan pendampingan masyarakat yang dilakukan belum memadai sesuai harapan seperti yang dikemukakan Ife (1995) sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan masyarakat pada umumnya. Ternyata banyak peranan yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan, baik yang sering maupun yang jarang, namun akhirnya intensitasnya menurun. Terlihat salah satunya dalam pelaksanaan peranan fasilitatif yang didalamnya ada aspek yang cukup menentukan keberhasilan pendampingan yaitu aspek antusiasme, komitmen dan integritas dimana pendamping masyarakat dituntut konsisten untuk terus bersemangat dalam bekerja untuk masyarakat dengan bekerja tanpa mengenal waktu siap memberikan pelayanan, sehingga diharapkan dapat menularkan semangat kepada masyarakat untuk tetap berusaha dan penuh semangat, serta bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak tergantung pada bantuan orang lain. Karena permasalahan tersebut di atas, pendamping masyarakat tidak bisa berimprovisasi ataupun berinisiatif untuk melakukan peranan yang lebih, sehingga mengakibatkan Kejenuhan, bosan, penurunan semangat, serta kurang percaya, baik dalam menunggu realisasi yang memakan waktu sampal 6 bulan maupun dalam pelaksanaannya. Di sisi lain waktu penugasan 5 bulan untuk FD (Fasilitator Desa) daiam tahap sosialisasi program terlalu pendek, padahal FD sangat diperlukan juga daiam tahap pelaksanaan program dan FK (Fasilitator Kecamatan) sebagai pendamping masyarakat di tingkat kecamatan terlalu luas jangkauan tugasnya. Keadaan tersebut cukup mengganggu pelaksanaan peranan fasilitatif dan peranan lainnya yang sejak Tahap Persiapan atau Tahap Sosialisasi seharusnya dipertahankan ritme kegiatannya, dan akhirnya masalah tersebut menjalar pada tahap pelaksanaan, sehingga tidak ada bedanya pelaksanaan peranan pendamping masyarakat, baik pada tahap sosialisasi maupun pada tahap pelaksanaan kegiatan, malah semakin ada penurun intensitas peranan pendampingan masyarakat karena FK khususnya semakin bertambah jangkauan tugasnya disebabkan bertambahnya, desa yang mendapatkan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2000 ini. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan peranan pendamping masyarakat masih belum memadai dan kurang bermanfaat bagi anggota kelompok. Hal tersebut disebabkan karena kualifikasi pendamping masyarakat yang tidak memadai sehingga perananperanan tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, juga kurang didukung oleh kebijakan atau aturan di lapangan, malah menjadikan kontraproduktif bagi pelaksanaan peranan pendamping masyarakat, misalnya pelaksanaan sosialisasi program yang terlalu lama dan pendeknya masa tugas Fasilitator Desa sehingga pelaksanaan peranan pendamping masyarakat yang dilakukan dengan susah payah menjadi sia-sia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menguji suatu hipotesis. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh mengenal penilalan anggota kelompok terhadap manfaat pendamping, dalam penelitian ini dilaksanakan wawancara mendalam dan pengamatan terhadap informan. Kemudian dianalisis secara kualitatif, ditafsirkan dan diinterprestasikan terhadap data tersebut, serta ditarik implikasi teoritiknya. Data yang terkumpul selain disajikan dalam bentuk narasi, juga disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, kemudian dibuat pembahasannya."

"Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pada proses perencanaan pembangunan rumah BRR, partisipasi warga hanya terlihat pada proses pendataan, verifikasi dan validasi data kebutuhan rumah penduduk. Sedangkan pada proses pelaksanaan dan penilaian pembangunan rumah, warga tidak terlibat sama sekali. Hal ini berbeda dengan proses pembangunan perumahan yang dilaksanakan Uplink-JUB, dimana partisipasi masyarakat terlihat dengan jelas pada setiap tahapan pembangunan rumah. Umumnya respon warga terhadap rumah-rumah yang telah selesai dibangun oleh kedua lembaga tersebut, dapat diterima secara baik oleh warga. Dengan pendekatan project oriented dan target oriented dengan mekanisme kontrak terima jadi, membuat rumah bantuan BRR selesai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Sedangkan dengan pendekatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Uplink-JUB dalam pembangunan rumah warga di Gampong Pie, disamping proses pembangunan rumah membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, juga realisasi penyelesaian rumah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa pilihan desain untuk rumah yang dibangun oleh Uplink-JUB, sementara untuk rumah yang dibangun oleh BRR, tidak ada pilihan atas type dan desain rumah. Untuk kasus-kasus bencana alam yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat, supaya sesegera mungkin terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar rumah bagi warga yang terkena dampak bencana, kiranya penanganan yang dilakukan oleh BRR dalam kasus pembangunan rumah di Gampong Pie dapat diterima dengan catatan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat terhadap kontraktor yang membangun harus disertai beberapa alternatif pilihan type dan desain rumah dengan memperhatikan adat dan kebiasaan setempat. Karena itu untuk kasus-kasus bencana alam dalam kasus yang terjadi di Gampong Pie, terlihat penerapan konsep partisipasi dalam pembangunan rumah warga korban tsunami tidak efisien dan efektif sama sekali. Dengan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan penduduk di Gampong Pie maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk penyempurnaan ke depan. Karena itu sebelum membangun rumah-rumah bantuan pasca bencana, BRR sebelumnya perlu memberikan berbagai alternatif pilihan terhadap type dan desain rumah kepada warga setempat. Diperlukan juga pengawasan yang dilakukan secara ketat dan adanya transparansi selama proses pembangunan di lakukan oleh kontraktor. Sementara untuk Uplink-JUB, perlu memperhatikan penerapan partisipasi masyarakat agar tidak menghambat realisasi pembangunan rumah, mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar, yang segera harus terpenuhi kepada warga, apalagi untuk warga korban bencana alam.

---

From the result of study, it could be concluded that on the BRR resident development plan process, community participation is merely seen on the process of data collection, verification as well as resident development assessment, in other words the community are not involved at all. This matter is different with resident development process so carried out by Uplink-JUB,which the participation of community is seen clearly on each resident development phase. In general, the response of community on the residents which have been completely built by both institutions is acceptable. Through project oriented and target oriented approach under turnkey contract mechanism, the residents so granted by BRR are completed to be built in accordance with targeted period. Meanwhile, on the basis of community participation approach so conducted by Uplink-JUB in developing community?s residents in Gampong Pie, in addition to resident development requiring relative longer period, the realization of resident completeness is not in accordance with the target as stipulated previously. However, there are several design options for the residents so built by Uplink-JUB. Meanwhile, for the residents so built by BRR, there is no option for the type and design of residents. For any natural disaster cases requiring immediate and proper handling, in order to fulfill basic requirement for any community?s residents hit by natural disaster impact, the handling conducted by BRR in the case of resident development in Gampong Pie is acceptable provided that supervision should be carried out firmly for any contractors building the residents. The said contractors should obtain several resident types and designs choices on the basis of local culture and customs. Therefore, for natural disaster cases especially so hit in Gampong Pie area, it is seen that the application of participation concept in developing the tsunami victims? residents is not efficient and effective. Due to obstruction which may impede community participation in community resident development in Gampong Pie, then it is necessary to conduct improvement efforts for the future completion. Therefore, before building post-disaster grant residents, first BRR should provide several choice alternatives for the resident type and design to the local community. It requires firm supervision and transparency whilst development process is conducted by the contractor. Meanwhile, for Uplink-JUB, it is necessary to consider application of community participation in such a way that it may not impede the realization of resident development, in viewing that resident is a basic requirement which should be necessary to be fulfilled for community especially for the community suffered due to natural disaster."

"Warung Informasi Konservasi (WARSI) telah menunjukkan kiprahnya dalam mempersiapkan warga masyarakat untuk melaksanakan Proyek Konservasi dan Pembangunan Wilayah Terpadu di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan cara mengadakan pendampingan melalui apa yang disebut Fasilitasi Konservasi Desa. Salah satu desa yang menjadi sasaran adalah Desa Katenong I. Wilayah dianggap kritis mengancam kelestarian TNKS. Dikatakan kritis karena penduduk yang berjumlah 1048 jiwa dengan 249 KK sebagian besar kehidupan tergantung pada pola sistem pertanian peladang berpindah dan persawahan, serta kegiatan penambangan emas. Oleh karena itu perlu ada tindakan yang sifat persuasif dan edukatif untuk mengalihkan ke arah perilaku yang peduli terhadap konservasi TNKS. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui bagimana LSM WARSI dalam hal ini FKD melaksanakan proses pendampingan dalam mempersiapkan proyek ICDP-TNKS. Metode Penelitian adalah diskriptif dengan sasaran penelitian Fasilitasi Konservasi Desa (FKD) dan para Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Katenong I. Data mengenai pelaksanaan proses pendampingan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan wawancara berstruktur, observasi. Data dianalisis menggunakan penjelasan kualitatif dan kuantitatif. Dari data yang berhasil diinventarisir memperlihatkan, bahwa FKD dalam melaksanakan preimplementasi ICDP, langkah pertama adalah mengadakan sosialisasi, pembentukan kelompok ICDP, perekrutan OML (Organisator Masyarakat Lokal). Selanjutnya dengan menggunakan PRA, FKD membuat sketsa desa, profit desa. Hasil kegiatan ini menyadarkan masyarakat tentang potensi serta masalah yang perlu ditanggulangi. Hal ini terlihat dari adanya bentuk-bentuk kesepakatan serta Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURP) yang telah disusun berdasarkan usulan dari masyarakat. Bentuk Kesepakatan Konservasi desa dituangkan dalam surat keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, LMD, Sekretaris LMD, diketahui oleh Camat dan disyahkan oleh Bupati. DURP ICDP-TNKS intinya berisikan tentang peningkatan ekonomi rumah tangga dan pembangunan sarana dan prasarana kecil. Keputusan ini sesuai dengan apa yang telah diusulkan oleh rapat tim ICDP-TNKS, walaupun tidak semua usulan diterima secara utuh. Adapun yang ditolak usulannya adalah penanaman tanaman aren dan pengadaan mesin penggiling padi. FKD dalam melaksanakan pendampingan di Desa Katenong menerapkan pendekatan yang menempatkan warga masyarakat sebagai subyek pembangunan. Kondisi ini tercermin dari setiap tahapan kegiatan hanya melibatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat. Mulai dari merumuskan kebutuhan, tujuan, serta prosedur bagaimana melaksanakannya senantiasa menyertakan warga masyarakat. Dalam hal ini kelompk elit desa. Namun demikian, hasil yang telah dicapai itu nampaknya akan sia-sia belaka, karena proyek ICDP-TNKS kurang dipahaminya tugas dan fungsi Kelompok Panitia Gugus Kerja pada tingkatan masyarakat bawah (grass root) sebagai pelaku perubahan. Bagaimana mungkin mereka akan dapat mentaati komitmen yang telah dibuat kalau warga masyarakat tidak tahu ada organisasi ICDP yang akan memantau semua aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh warga. Penyebabnya, petugas hanya memberikan sentuhan inovasi pada kelompok elit desa dan sosialisasi yang tidak mendorong pada upaya penguatan. Oleh karena dimasa yang akan datang disain preimplementasi perlu ada perubahan dalam memberikan intervensi, yaitu tidak hanya elit desa, tapi seluruh komponen masyarakat desa."

"Perkawinan dan perceraian di usia muda dipandang sebagai suatu masalah sosial yang perlu dihindari oleh pemuda. Fenomena kehidupan modern lebih mengharapkan pemuda untuk menekuni dunia pendidikan dan menekuni kegiatan lain yang bertujuan untuk pengembangan masa remaja. Kawin muda dan perceraian yang dilakukan oleh pemuda dianggap sebagai suatu hal yang janggal dan perlu dihindari karena akan menimbulkan berbagai macam akibat seperti munculnya masalah sosial keluarga retak, anak terlantar, anak nakal, wanita rawan sosial dan berlajutnya kemiskinan. Dengan melihat dampak negatif kawin muda dan perceraian dimaksud maka wajar saja bila perkawinan usia muda dan perceraian dipandang sebagai masalah sosial. Akan tetapi peristiwa ini selalu terjadi di Indramayu, bahkan Indramayu diidentikan dengan daerah kawin cerai dengan segala eksesnya seperti dikenalnya Indramayu sebagai daerah pemasok pekerja seksual Untuk mengetahui sampai sejauh mana peristiwa kawin muda dan perceraian terjadi di Indramayu serta mengapa daerah Indramayu kerapkali diidentikkan dengan daerah kawin cerai, serta untuk mengetahui apakah perkawinan usia muda dan perceraian menurut masyarakat Indramayu adalah merupakan masalah sosial atau bukan masalah, terlebih dahulu perlu diketahui secara lebih mendalam sikap penduduk Indramayu terhadap peristiwa kawin muda dan perceraian. Untuk itu perlu dipahami penafsiran penduduk terhadap makna kawin muda dan perceraian berdasarkan perspektif/pandangan mereka sendiri. Upaya untuk memahami makna kawin muda dan perceraian dari sudut pandang mereka itu dilakukan dengan serangkaian kegiatan penelitian deskriptif.Penelitian ini lebih ditekankan pada upaya pemahaman makna dengan menggunakan beberapa konsep dari teori Interaksi Simbolis. Penggunaan konsep-konsep dari teori Interaksionsime Simbolik dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui makna kawin muda dan perceraian karena pada dasarnya teori Interaksionisme Simbolis mengandung beberapa konsep seperti konsep sudut pandang (point of view), konsep interpretasi/penafsiran makna dan simbol (meaning and symbols), konsep saling memahami makna (interaksi simbolis) dan konsep lainnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa masalah sosial kawin muda dan perceraian ditafsirkan oleh informan sebagai suatu masalah sosial yang perlu dihindari. Akan tetapi terdapat informan yang menafsirkan makna kawin dan bercerai di usia muda sebagai suatu solusi/alternatif pemecahan masalah. Konsekuensinya di antara mereka ada yang melaksanakan perkawinan dan perceraian di usia muda. Walaupun demikian perkawinan usia muda dan perceraian itu sendiri bukanlah kebiasaan atau bahkan budaya mereka karena peristiwa itu hanyalah hasil kompromi anggauta masyarakat yang menjadi informan dengan masalah yang dihadapi pada saat itu. Oleh karena itu makna kawin muda dan perceraian itu sendiri terus menerus disempurnakan. sesuai dengan dinamika kemampuan berpikir mereka."

"ABSTRAK Kasus gizi salah terbanyak terdapat di kelurahan Banten diantara wilayah lain di kota Serang Penelitian ini membahas tentang  faktor-faktor yang menyebabkan gizi salah pada anak balita di keluarga nelayan, dimana mayoritas mereka adalah buruh nelayan yang hidup dalam kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penenlitiannya menunjukan bahwa mayoritas pendidikan dan pemahaman keluarga nelayan tentang gizi rendah, pendapatan keluarga rendah sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Mayoritas nelayan tidak memiliki alternatif pekerjaan lain disaat tidak bisa melaut karena cuaca ekstrim. faktor budaya dan kebiasaan setempat yang masih sangat kuat terkait pantangan makanan tertentu bagi anak balita terutama ikan dan telur yang akan merdampak buruk pada kesehatan dan kulit balita. Selain itu masih ada pemahaman bahwa ayah harus diutamakan dalam hal apapun termasuk dalam hal makan dibandingkan anggota keluarga lainnya, juga lingkungan tempat tinggal yang cukup kumuh dan kotor dengan sanitasi yang buruk serta sumber air bersih yang cukup sulit. Hambatan yang dihadapi yang paling mencolok adalah faktor ekonomi, aksesibilitas dan pengetahuan yang rendah serta kurangnya kesadaran pribadi dari keluarga dalam mengatasi masalah gizi salah pada anak balita dalam keluarga nelayan.

---

ABSTRACT

The most malnutrition cases were found in Banten villages among other regions in Serang. This study discusses the factors that cause malnutrition in children under five in fishing families, where the majority of them are fishermen who live in poverty. This study uses a qualitative approach with descriptive types. Data collection uses in-depth interviews, observation and documentation studies. The results of his research show that the majority of education and understanding of fishermen families about nutrition is low, family income is low so they are not able to meet nutritional needs properly. The majority of fishermen do not have other alternative jobs when they cannot go to sea due to extreme weather. local cultural and habits factors that are still very strong related to the restrictions on certain foods for toddlers, especially fish and eggs, which will affect the health and skin of toddlers. In addition, there is still an understanding that fathers must be prioritized in any case, including in terms of eating compared to other family members, as well as a fairly shabby and dirty living environment with poor sanitation and difficult water sources. The most striking obstacles faced are economic factors, low accessibility and knowledge, and a lack of personal awareness from the family in overcoming the problem of malnutrition in children under five in the family of fishermen

"

"Jumlah keluarga yang bermasalah di Jakarta cenderung meningkat. Salah satu indikatornya adalah semakin meningkatnya jumlah perceraian. Terjadinya masalah keluarga tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan fungsi keluarga, perubahan pola keluarga dan pekerjaan keluarga, perubahan relasi peran suami-istri. Keadaan ini memerlukan peran serta masyarakat untuk membantu memecahkan masalah tersebut melalui Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Salah satu diantara Lembaga-lembaga tersebut adalah LKBIIuWK Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat menerangkan yang bertujuan untuk melihat efektivitas pelayanan Konsultasi Keluarga yang diberikan oleh LKBHIuWK dalam membantu Klien memecahkan masalahnya. Efektivitas pelayanan diukur dengan cara membandingkan keadaan keluarga klien yang sudah mendapatkan pelayanan dengan keluarga klien yang belum mendapatkan pelayanan dengan menggunakan pendekatan Model Sirkumpleks, yang terdiri dan dimensi kohesi keluarga (family cohesion) dan adaptabilitas keluarga (family adaptability). Menurut Model ini keluarga dihipotesakan fungsional dan tidak bermasalah apabila kohesi dan adaptabilitas keluarganya seimbang, sebaliknya apabila kedua dimensi tersebut ekstrim maka keluarga tersebut cenderung bermasalah dan tidak fungsional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) Kohesi keluarga klien yang sudah mendapatkan pelayanan dengan kohesi keluarga klien yang belum mendapatkan pelayanan perbedaannya signifikan. (b) Adaptabilitas keluarga klien yang sudah mendapatkan pelayanan dengan adaptabilitas keluarga klien yang belum mendapatkan pelayanan perbedaannya signifikan. (c) Kohesi keluarga dan Adaptabilitas keluarga klien yang sudah mendapatkan pelayanan cenderung seimbang, sedangkan kohesi keluarga dan adaptabilitas keluarga klien yang belum mendapatkan pelayanan cenderung ekstrim. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan konsultasi keluarga yang dilakukan oleh LKBHIuWK efektif dalam membantu klien memecahkan masalahnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut kiranya perlu diperbanyak Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Sosial Masyarakat yang berusaha membantu memecahkan masalah keluarga yang cenderung semakin meningkat. Untuk lebih meningkatkatkan hasil pelayanan, lembaga pelayanan perlu mengadakan evaluasi secara rutin baik evaluasi pada tingkat program, evaluasi pada tingkat proses maupun evaluasi pada tingkat hasil pelayanan."

"Penelitian ini memperkenalkan terapi bermain sebagai metode intervensi sosial dalam membantu anak yang mengalami kesulitan dalam emosional dan psikososial. Intervensi dilakukan terhadap tiga studi kasus pada anak yang mengalami stres, kedukaan dan keterlambatan perkembangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan Single-Case Design yang menggabungkan praktek klinis dan penelitian berdasarkan evidence-based practice untuk melihat bagaimana pengaruh intervensi terapi bermain dalam mengatasi permasalahan emosional dan psikososial pada anak-anak dengan menggunakan pendekatan Multidimensional dalam pembangunan manusia. Data-data dikumpulkan melalui pengukuran dengan menggunakan instrumen Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) yang memiliki aspek-aspek emotional, conduct, hyperactivity, peer dan Pro-Social; wawancara mendalam dan observasi. Asesmen dilakukan berdasarkan pengukuran skor SDQ di fase baseline. Pada fase ulasan dan fase akhir dilakukan pengukuran kembali untuk mengetahui perubahan dan pencapaian dari intervensi. Hasil penelitian ini mendeskripsikan pencapaian dan perubahan positif yang diperoleh dari anak-anak yang mendapatkan intervensi terapi bermain. Peneliti merekomendasikan spesialisasi pada pekerja sosial dalam memberikan intervensi sosial menggunakan metode terapi bermain."