Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Thesis ini mendiskusikan tentang implementasi kebijakan pada pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tajur Halang, Bogor.Pendidikan Usia Dini adalah suatu program kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yang didukung oleh Pemerintah Daerah melaui instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam menerapkan kebijakan PAUD agar dapat meningkatkan dan mempermudah akses pendidikan tersebut bagi masyarakatnya serta menggali lebih jauh bagaimana upaya para pengelola sekolah PAUD dalam meningkatkan akses mutu layanannya terhadap masyarakat serta melihat kontribusi para orang tua murid dalam meningkatkan performa layanan bagi kemajuan sekolah PAUD. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa masih terdapatnya kelemahan dalam impementasi kebijakan yang dimulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor hingga ketingkat yang lebih rendah yaitu UPTP Kecamatan Tajur Halang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi dari pelaksana kebijakan, penyelenggara PAUD hingga pada tutornya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the implementation of a policy on early childhood education in the district of Tajur Halang, Bogor. Early Childhood Education (ECE) is a program policies promulgated by the Central Government which is supported by the local government through the related institutions for implementing the policy. The aims of this research is to describe the factors whose had related with efforts of local government to implementing the early childhood policies in order to increase and facilitate the access of early education for wider segment of community, plus to explore the efforts to the early childhood school management in improving the quality of services to the communities. This study also wish to describe the parents contribution in improving the performance of services to the advancement early childhood school. The results of this research are found weakness in the implementation of policy begins from the top of the local government until the lower level that is UPTP District of Tajur Halang. This weakness arises due to lack of competence and capacity from the human resources in local government, school managers and the tutor of early childhood education.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemekaran wilayah nerupakan trend baru yang mengiringi implementasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan sebagai salah satu jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan pelik muncul dalam implementasi kebijakannya karena kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran wilayah seringkali tidak jelas apakah berupa kepentingan jangka panjang yang konstruktif atau kepentingan jangka pendek yang justru destruktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Kemudian, untuk menggambarkan model persamaan struktural hubungan yang sesuai antara' ketiga faktor determinan tersebut dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan desain evaluasi implementasi kebijakan. Unit analisisnya iaiah pegawai yang mewakili organisasi pemerintah daerah otonom baru di Propinsi Gorontalo. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, angket dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul dan dianalis dengan menggunakan SEM {Structural Equation Modeling) dan dengan memakai perangkat lunak LISREL {Linear Structural Relationship). Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru diukur berdasarkan pemenuhan tujuh prakondisi daerah otonom: lembaga perwakilan yang mendukung terciptanya ikiim demokrasi dan pembelajaran politik rakyat berbasis partisipasi masyarakat lokal; manajemen urusan daerah dilakukan secara optimal; kelembagaan pemerintah daerah terbangun berdasarkan kewenangan, kebutuhan^ kemampuan yang dimiliki; supervisi dan monitoring dilakukan sebagai dasar penilaian hasil pembangunan daerah; manajemen pelayanan publik dasar yang terlaksana secara efislen, efektif, ekonomis dan akuntabel; tersedia personalia yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah dan tersedia sumber keuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah. Kebljakan, organisasi dan lingkungan implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom bam. Kebijakan diwakill oleh aspek kesesualan tujuan kebijakan, konsistensi dan kejelasan isi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, efektivitas penyampaian dan perubahan yang ten'adi melalui implementasi kebijakan. Kemudian, organisasi diwakili oleh adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah; kegiatan intra dan antar unit organisasi pemerintah daerah terkoordinasi dan sinkron satu sama lain; adanya struktur organisasi yang mewadahi dan mencirikan dinamika kegiatan yang dilakukan; sistem kepegawaian yang didasarkan pada kecakapan dan keahlian; sistem kompensasi yang berbasis kinerja serta tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas pemerintah. Kemudian, lingkungan diwakili oleh aspek kerjasama antar lembaga secara horizontal dan vertikal; hubungan sosial yang solid; budaya organisasi sebagai perekat yang menyatukan langkah pemerintah daerah; aspek politik lokal yang berciri demokratis berbasis partisipasi masyarakat; potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan daerah; kepemimpinan berdasarkan hati nurani dan partisipasi lembaga mitra untuk memacu akselerasi pembangunan daerah. Selanjutnya, pemodelan persamaan struktural hubungan antara faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan serta pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru menunjukkan nilai probabilitas signifikansi 0,99943 (p > 0.05). Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarian data. Implikasi teoritis penelitian ini menguatkan perpaduan elemen dalam model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, model kesesualan, model linier dan model interaktif. Efek sinergisnya, terdapat dimensi baru bernama "dimensi infrastruktur" implementasi kebijakan yang sekaligus menguatkan konstruksi model deskriptif sistem determinan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Tiga dimensi dalam model sistem determinan implementasi kebijakan melengkapi dimensi model implementasi kebijakan yang ada, khususnya terhadap model proses politik dan administrasi yang hanya meliputi dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks implementasi. Secara metodologis, penelitian ini mendukung kesesualan aplikasi pendekatan analisis pemodelan persamaan struktural dalam menjelaskan pengaruh kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan prakondisi daerah otonom menjadi fondasi untuk menerapkan konsep pemerintahan yang berwirausaha berbasis inovasi kelembagaan. Berdasarkan konstruk teoritis (tesis) dan realitas di lapang (anti tesis) diperoleh hasil analisis faktor konfirmatori (sintesis) pemikiran ilmiah mengenai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang didukung dengan infrastruktur yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan dalam konteks pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan ketujuh prakondisinya yang dipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan antara isi (kebijakan), infrastruktur (organisasi) dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan. Implikasi kebijakannya adalah stakeholders kebijakan perlu mencermati kondisi aktual daerahnya agar sinyalemen bahwa pemekaran sebagai derita bagi sang induk dan nestapa bagi rakyat miskin di daerah otonom baru tidak menjadi pengalaman buruk yang berulang hanya untuk kepentingan politik atau ajang perburuan jabatan bagi pihak tertentu di daerah.

---

ABSTRACT
"Regional Pemekaran" (proliferation of the regions) is a new trend that conveyed implementation policy of establishment new regional autonomy and it also answered various problems appeared in administering the local government in Indonesia. Implementation policy mentioned has been directed on ultimate cause, which efforts to improve people welfareness. Nevertheless, often times obstacles set to emerge in implementing the policy due to interests in relevance to the motif of Regional Pemekaran would be intended for constructive long term objectives or merely temporarily yet unpopular. This research aimed to analyze the influence factor of policy, organization, and environment on successful in administering the new regional autonomy. Furthermore, the research also design a model equation on structural relation between said three determined factors and its influence on successful to oversee the new regional government. This study conducted based on quantitative analysis method and design evaluation on implementing policy. The unit analysis was represented by employee in the organization of new local autonomy government in Gorontalo Province. Data gathered was using observation technique, questionnaire, and in-depth interview. Data collected was then analyzed with SEM (Structural Equation Modelling) and availed by LISREL (Linear Structural Relationship) instrument. Successful administering the new regional autonomy government measured by completing seven regional autonomy pre-requisites, namely: representative institution in support to establish democracy climate and lessons learnt society based on civic iocal participatory, optimized regional management for internal affair, institutionalized local government based on authority, need, and capacity, supervision and monitoring as a base tool to assess regional development, management for public service delivery implied effectively, efficiently, economically, and accountable, competent personnel to support the administer local government, and availability funding for regional development. Policy, organization, and environment to implement the policy have been positively influenced and significant on successful overseeing new autonomy of regional government. Policy represented by relevant aspect on objective policy, consistency and clarity of policy, output for beneficiary, effectivity in processing and adjustment that occurred through implementation of the policy. In addition, organization represented by main task and clear function to be implemented by regional government institution; intra activity and inter unit organization of local government coordinated and synchronized between another. Availability of organization structure that coping and characterized their dynamic activity; personnel system based on competencies; compensation system based on performance and availability infrastructure that support the tasks for the government. Moreover, environment embodied by aspect of cooperation between institution in horizontal and vertical; solid social relation, organization culture to reunite into vision of local government. Local political aspect characterized by democratize based on civil participation. Cultivated potential of natural resource for local purpose. Additionally, modeling equation relationship between factor policy, organization, and environment and its influence on successful managing new autonomy local government has shown probability significant value 0.99943 (p > 0.05). This means that there were no significant differences between matrix Covarian theoretical model and Covarian matrix data. Theoretical implication from the research strengthened combination element in model implementation policy as political and administration process, relevance model, linier model, and interactive model. And its synergize effect, accessibility of new dimension with so called " infrastructure dimension" implementation policy that apparently strengthening the descriptive model determined system as a result of implementation policy findings. Three dimension in system model determining policy implementation complemented on current model implementation policy, especially political and administration process model that only covered the dimension of policy content and dimension of policy context. Methodologically, this research supported relevant application on approach to analyze modeling structure in explaining policy influence, organization, and environment for successful administering new autonomy regional government. Successful mentioned above were basically due to fulfillment of prerequisites of new regional autonomy as foundation to imply a concept of entrepreneurial government based on institutional innovation. Based on theoretical construct (thesis) and reality (anti thesis) obtained the result of confirmatory analytical factor (synthesis) research on successful administering regional autonomy government supported by conducive infrastructure for policy implementation in regional government context. Implication of the policy that policy stakeholders need to assess actual local condition in order to detect that pemekaran caused suffer for holding and misery for poor people in new regional autonomy would not duplicate as bad experience only for politic interest or chasing position for certain parties in the region.

Abstrak :
Usaha industri tradisional telah menjadi perhatian nasional dan internasional dengan perkembangan wacana industri sustainability (berkelanjutan). Akan tetapi, dalam kenyataannya perkembangan usaha ini tidak selalu mengarah pada model usaha berkelanjutan yang lebih baik dari para pelaku yang ada di dalamnya. Riset ini menampilkan gambaran dilema livelihood pada industri tradisional furnitur Jepara – Indonesia. Fenomena khusus yang terjadi di Jepara adalah kemampuannya untuk bertahan dalam kompetisi dunia usaha modern, dan juga secara menakjubkan menggapai pasar furnitur global. Di lain hal, Jepara secara mayoritas tetap bertahan dengan metode produksi tradisional. Dalam perhatian ini, studi kualitatif phenomenology dilaksanakan di kota Jepara, Jawa Tengah – Indonesia. Studi dilakukan pada industri tradisional furnitur rumah tangga, dengan para pelaku usaha dan pekerja didalamnya yang terdiri dari 12 orang partisipan, dan terbagi dalam 4 kategori usaha. Investigasi dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan teknik semi structured interview. Riset ini mendeskripsikan tekanan (pressure) lokal, regional dan internasional yang berakibat implikasi unsustainable yang cukup besar. Implikasi berkisar dari kurangnya campur tangan pemerintah, pendapatan yang tidak memadai, persaingan yang tidak sehat dengan sebagian perusahaan asing yang secara legal dan ilegal berdiri di Jepara, dan yang paling substansial adalah hilangnya karakter keterampilan seni ukir di Jepara sendiri. Industri furnitur ukir tradisional Jepara di satu sisi, memiliki warisan sejarah keterampilan budaya ukir, bersama dengan ribuan orang yang bergantung pada jenis mata pencaharian ini (livelihood), dan harus tetap bertahan baik dalam skala pasar lokal ataupun global. Pada akhirnya, industry furniture tradisional Jepara ini menerapkan model perkembangan industri “Low Road” untuk menahan pengaruh tekanan (pressure) lokal dan internasional, yang kemudian secara bertahap berubah, dan melakukan manuver strategis untuk menyesuaikan prosedur dan peraturan kebijakan yang ada guna mempertahankan mayoritas praktik informal dari para pelaku usaha, dan utamanya untuk mempertahankan mata pencaharian produksi furnitur tradisional yang sudah berlangsung secara turun temurun ......Traditional industry sustainability has been the focus and interest of local and international study. However, current traditional industry developments may not always indicate better progressive sustainable achievements. This research presenting an epic rural traditional industry dilemma of livelihood, focusing at traditional industry Jepara – Indonesia. Distinct significance phenomenon at Indonesian - Jepara traditional rural furniture industry is in its ability to survive current modern business competition while remarkably prosper for global furniture market. Meanwhile, this industry and its people have been largely remains with traditional method of production. In concern to this, a qualitative phenomenology study had been conducted at Jepara city, Central Java- Indonesia, in a range of home-based furniture, adjoining with business owners and workers involved. A total of 12 participants and 4 main categories of business are investigated. This research deployed in-depth interview using a semi-structured interview. The study depicting pressure of local, regional and international which further result major unsustainable implications. Implications span from the absence of government assistance, income insufficiencies, unfair rivalries with partial foreign firms legally and illegally stands at Jepara, and in most substantial is the loss of carving craftmanship skills character within. The pressures at Jepara is related to the main feature of historical carving craftmanship inheritance, which determined to many thousands of livelihood reliance people contained. This rural furniture cluster industry is obviously needed to sustain both domestically and internationally, despite this research reveals many problems and implications. Eventually, Jepara furniture industry people have to undertake "low road" survival to withstand pressures, and at the same time transform and maneuvering current international rules and regulations on timber trade products. Inevitably, Jepara small furniture firms need to operate informally, in order to continue their cultural industry legacy which formerly passed for many generations.

Abstrak :
ABSTRAK
Jumlah anak autis di Indonesia terus meningkat tahun 2010 1: 300 dan tahun 2015 di setiap 250 kelahiran ada 1 anak yang lahir autis. Anak autis masih dianggap sebagai pihak ketiga (third party) sekaligus stressor bagi keluarga. Kestabilan kondisi keluarga seperti ini sulit untuk dicapai sebab ada sebuah uncertainty (ketidakpastian) kapan kondisi ini akan berakhir dan memang tidak ada jaminan kapan anak autis akan menjadi mandiri. Inilah yang memicu ketegangan hubungan spouse maupun parenting dalam hubungan segitiga (triangle relationship). Sehingga penelitian ini ingin memaparkan pola dialektika hubungan interpersonal dalam keluarga dengan anak autis dan melihat bagaimana mereka menegosiasikan kontradiksi tersebut dalam mencapai suasana yang kondusif (harmonis) di sistem keluarganya. Relational dialectics theory digunakan untuk menjelaskan kontradiksi dan dialektika hubungan interpersonal ini. Metode Interpretative Phenomenologycal Analysis digunakan untuk melihat pola dialektika keluarga autis dari penuturan pengalaman masing-masing anggota keluarga non autis. Hasil penelitian menunjukkan terjadi ketidakseimbangan dalam pola hubungan interpersonal keluarga dengan anak autis yang memiliki sistem tertutup tetapi bukan berarti mengarah ke centrifugal karena tergantung pada autistic child background, personal background, family background dan beliefs background seperti respon cepat ?bangkit? (resilience) dari kesedihan, menerima dengan ikhlas, bersyukur, pasrah ketika usaha sudah maksimal, tidak menyalahkan diri sendiri ataupun pasangan, semua respon tersebut lebih mengarahkan ke keharmonisan (centripetal) antar individu dalam keluarga dengan anak autis. Budaya patriarki masih terlihat di mana bapak berkorban finansial sedangkan ibu berkorban tenaga. Menariknya, walaupun ibu mengeluarkan tenaga yang besar untuk anak autisnya tetapi ketika bapak hanya memberikan sedikit perhatian terhadap ibu dengan mengajak jalan/makan, menonton bioskop berdua ataupun mengucapkan ?tidak usah bangun terlalu pagi untuk memasak? karena bapak tahu lelahnya ibu, hal itu mampu ?meluruhkan? beban berat dan ?menentramkan? perasaan ibu yang seharian mengurus anak autisnya

---

ABSTRACT
Number of children with autism in Indonesia continues to increase with the trend in 2010. 1:300 and 2015 in every 250 births there was one autistic child born. Children with autism are still regarded as a third party once the stressor for families. The stability of autistic family are difficult to be achieved because there is an uncertainty such as when these conditions will end and there is no guarantee when the autistic child will become independent. These conditions cause tension in spouse or parenting relationships or in the triangular relationship. Thus, this study aims to expose the pattern of interpersonal relationships dialectic in families with an autistic child and see how they negotiate the contradiction in achieving a conducive atmosphere (harmony) in the family system. Relational Dialectics Theory is used to explain the contradictions and their dialectics. Interpretative Phenomenologycal Analysis is used to see a pattern of relational dialectic in autism families from the non-autistic family members? narrative about their experience. The results showed there was imbalance relationships pattern in closed family system with autistic child but it did not mean that it was centrifugal because it depends on autistic child background, personal background, family background and beliefs background such as rapid response to resilience, accept willingly, be grateful, be resigned when efforts have the maximum, do not blame yourself or your partner, all the responses are more directed to harmony (centripetal) among individuals in families with an autistic child. Patriarchal culture is still visible where the father is more sacrifice financially while the mother sacrifices physically. Interestingly, although mothers expend so much time and energy to her autistic child, but when the father paid little attention to the mother by taking the road/dining together, watch the movie or just saying the words "do not have to get up too early to cook" because father knows how exhausted mother is, it has been able to "shed" a heavy burden and to "pacify" the mother feeling taking care of children with autism all day.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini tentang bagaimana spiritualitas dapat meningkatkan kualitas governance dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Kendari. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah induktif kualitatif dan strategi penelitiannya adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan proses implementasi PPM berjalan melalui tahapan-tahapan: sosialisasi, pendataan warga kaya dan miskin, penjualan profil, penandatanganan akte, dan tahap persaudaraan madani. Bentuk pemberdayaan utamanya difokuskan pada aspek pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan bimbingan spiritual sehingga PPM dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup (quality of life) dan kondisi kesejahteraan sosial (social welfare) keluarga miskin. Faktor-faktor pemungkin (enabling factors) keberhasilan PPM di samping disebabkan oleh karena agama dan kepercayaan juga disebabkan oleh nilai-nilai kemanusiaan, kesamaan pekerjaan, sosial kapital, dan budaya tolong menolong. Persaudaraan madani sebagai kekhasan pemerintah merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good spirituality governance) sehingga terbuka kemungkinan PPM direplikasi di daerah/kota lain.

---

ABSTRACT
This research is about how spirituality can improve the quality of governance in the implementation of poverty reduction programs in Kendari city. The research approach used is qualitative-inductive and research strategy is case study. The results showed that the process of implementation program goes through the stages: socialization, data collection rich and poor citizens, the sales profile, the signing certificate, and the stage of Madani Brotherhood. Forms of empowerment mainly focused on aspects of employment, housing, education, and spiritual guidance so that the BMP can contribute to enhancing the quality of life and the condition of social welfare poor family. Enabling factors the success of the BMP beside caused by religion and faith are also caused by the values of humanity, similarity jobs, social capital, and culture of mutual help. Madani brotherhood as typical of the government is a reflection of the ?good spirituality governance? so that brotherhood madani program can be replicated in other town or cities

Abstrak :
Dua puluh tahun sejak transisi politik Indonesia pada tahun 1998, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru belum dapat diselesaikan. Indonesia menghadapi situasi impunitas, sementara agenda keadilan transisi semakin hilang dari diskursus publik. Disertasi ini meneliti dan menganalisa bagaimana pendekatan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terhadap kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial BMP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK , tidak hanya memperbaiki prosedur dan pelaksanaan kebijakan BMP tetapi juga dapat mendorong kelanjutan agenda keadilan transisi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pemulihan dari kebijakan BMP ditentukan oleh koherensi internal dan eksternal dari kebijakan tersebut. Advokasi yang dilakukan oleh LSM dan Komnas HAM terhadap kebijakan BMP telah menyentuh hal-hal yang menjadi masalah di dalam koherensi kebijakan BMP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat komplementer terhadap pendekatan hukum dalam memandang korban dan hak-hak korban, melainkan justru memberikan perspektif baru dalam memandang fungsi kelembagaan LPSK dan Komnas HAM sebagai Lembaga Pelayanan Manusia. ......Twenty year after Indonesia rsquo;s political transition in 1998, gross human rights violations that occurred during the New Order have not yet being settled. Indonesia is facing impunity, meanwhile the transitional justice agendas are disappearing from public discourse. This dissertation studies and analyses how the advocacy approach, which have been used by Non Governmental Organizations NGOs and the National Human Rights Commission of Indonesia Komnas HAM towards the Medical and Psychosocial Assistance rsquo;s policy BMP of the Victims and Witness Protection Agency LPSK , could not only improve the procedures and the implementation of BMP policy, but could also further drive the transitional justice agendas in Indonesia. This research found that the quality of reparation provided by BMP policy was determined by the internal and external coherence of the policy. Advocacy that were conducted by NGOs and Komnas HAM towards BMP policy have addressed the coherences of BMP policy. This research concludes that social welfare approach is not just a complementary to the legal approach in looking at the victims and the rights they are entitled. Instead, it gives new perspective in looking at the institutional role of LPSK and Komnas HAM as Human Service Organizations HSO .