Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis organisasi kelitbangan yang sesuai dengan kebutuhan bagi Kementerian Hukum dan HAM dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi menggunakan pendekatan reframing, restructuring, revitalization dan renewal. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1. organisasi ketiga litbang di Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai dengan kebutuhan , namun setuju untuk dilakukan restrukturisasi (penggabungan) menjadi Unit Eselon I. Perlu dilakukan kajian yang cermat dan teliti antara internal stakeholders Kementerian Hukum dan HAM. Restrukturisasi (penggabungan) jangan sampai menghilangkan fungsi masing-masing organisasi litbang.

2.Dalam proses transformasi organisasi ketiga litbang melalui proses reframing, restrukturisasi, revitalisasi dan renewal Reframing bahwa dalam tahap awal transformasi organisasi litbang harus mempunyai pimpinan yang dapat memberikan contoh atau teladan yang dapat menjelaskan visi dan misi organisasi litbang yang baru dan dapat memobilisasi para individu untuk mencapai tujuan organisasi

Dalam transformasi organisasi ini restrukturisasi organisasi litbang yang baru yang sesuai harus dapat mengakomodir seluruh kepentingan stakeholders maupun tuntutan zaman. Restrukturisasi organisasi yang mencerminkan reformasi birokrasi yang ramping, tepat ukuran serta organisasi litbang yang kaya akan fungsi bukan struktur. penggabungan beberapa organisasi ke dalam satu organisasi yang mempunyai fungsi yang sama tanpa menghilangkan ruang lingkup.

Revitalisasi mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum dan HAM untuk mendukung fungsi Kementerian; dan mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Kementerian. Organisasi litbang harus lebih adaptif dengan perkembangan yang ada. Organisasi litbang yang baru harus menjadi pengelola pengetahuan (knowledge management) yang merupakan modal penting untuk menuju pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pembelajar.

Renewal atau pembaharuan ini,bukan hanya secara fisik (organisasi) saja yang baru, namun SDM di dalamnya adalah unsur penunjang yang juga harus ditingkatkan. Pimpinan saat ini sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pengembangan SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan, beasiswa baik di dalam maupun diluar negeri. Reward yang ada pun dapat memotivasi para pegawai, berupa tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan fungsional yang semakin membaik.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the research and development organization to suit the needs of the Ministry of Law and Human Rights to analyze the organizational transformation process. using approaches of reframing, restructuring, revitalization and renewal. This research uses quantitative and qualitative approaches.

From the analysis of the results of the questionnaire, it was concluded that: 1. The R & D organization in the Ministry of Law and Human Rights is in conformity with the requirements, but agreed to the restructuring (merger) to Echelon Unit I. Needs to be done carefully and thoroughly study the internal stakeholders the Ministry of Law and Human Rights. Restructuring (merger) not to eliminate the function of each R & D organization.

In the process of transformation of the three R & D organization through the process of reframing, restructuring, revitalization and renewal reframing that in the early stages of transformation of R & D organization must have a leader who can give an example or model that can explain the vision and mission of the new R & D organization and can mobilize individuals to achieve goals organization

In this organizational restructuring of the organizational transformation of the new R & D must be suitable to accommodate all stakeholders' interests and demands of the times. Organizational restructuring that reflects the bureaucratic reform is sleek, precise size and R & D organization that is rich in functionality rather than structure. incorporation of multiple organizations into one organization that has the same functions without removing the scope.

Support the development and revitalization of the substance of law and human development to support the functions of the Ministry; and support the development and ministry policy reforms. R & D organizations should be more adaptive to the changes. The new R & D organization should be managing knowledge (knowledge management) which is an important capital to head the Ministry of Law and Human Rights as a learning organization.

Renewal is not only physically (organization) that is new, but it is the human resources in supporting element must also be increased. Leaders are now providing the widest opportunities in human resource development through education and training, scholarships both at home and abroad. There are rewards that can motivate the employees, a benefit performance and functional benefits are getting better.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis im membahas mengenai implementasi kebijakan pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan. Flak Asasi Manusia yaitu dengan menganalisis implementasi kebijakar pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia ditinjau dan faktor komunikasi sumberdaya disposisi struk ir birokrasi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi internal audit.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan gabungan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif (Mix Method) terkait 5 faktor yang terdm dan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C Edwards III yaitu komunikasi sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi ditambah dengan faktor komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana sebagaimana dikemukakan oleh Damel Mazmaman dan Paul k Sabatier.

Hasil penelitian menujukkan implementasi kebijak_an pengawasan Inspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan HAM RI di tinjau dan faktor komunikasi faktor sumberdaya faktor disposisi/kecenderungan pelaksana faktor struktur birokrasi serta faktor komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana masih belum mencapai kondisi yang ideal khususnya faktor sumberdaya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dalam segi jumlah keahlian pengetahuan dan persyaratan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengawasan serta sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung implementasi kebijakan pengawasan dan konsistensi perintah perintah untuk mengimplementasikan kebijakan pengawasan sehingga perlu diperbaiki dan dievaluasi.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of control policies on the Inspectorate General of the Mimstry of Law and Human Rights is to analyze the implementation of control policies on the Inspectorate General of the Mimstry of Law and Human Rights m tenns of factors of commumcation resources disposition the bureaucratic structure and the leadership quality and commitment of implementmg officials m the perlormance ot duties and mtemal audit runctions.

This study uses a combination of quantitative and qualitative research approach (Mix Method) 5 related factor consistmg of four factors that mfluence the implementation of policies by George C Edwards III namely commumcation resources disposition and bureaucratic structure ccupled with the commitment and the quahty factor of the leadership of executive officers as argued by Damel Mazmaman and Paul A Sabatier.

The results showed that the implementation of control policies of the Inspectorate General of the Mimstry of Law and Human Rights m terms of commumcation factors resource factors factors disposition / mchnation executi /e bureaucratic structure factors and factors of commitment and leadership qualities executive officer has yet to reach the ideal condihons particularly resource factors , availabihty of adequate human resoui ces both m terms of the number expertise knowledge and requirements to support the implementation of control policies anu facilities that are adequate to support the implementation of control policies and consistency of commands to implement conUol policies so lt needs to be improved and evaluated.