Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konstruksi pemberitaan pada media televisi komersial dapat ditinjau antara lain dari kriminologi budaya yang salah satu teorinya resiprositas. Media sebagai agen kontrol masih ditemukan adanya pemberitaan yang melanggar aturan penyiaran dengan unsur kekerasan, sadisme dll. Sementara itu, latar belakang lembaga penyiaran program kriminalitas yang dikemas oleh jurnalis memiliki peran vital dalam penyajian berita berita kriminalitas. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian adalah berita kriminal khas pada empat stasiun televisi meliputi berita umum dan khusus kriminalitas. Teknik analisis data menggunakan framing dari Gamson & Modigliani (1989). Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiprositas dalam pemberitaan kriminalitas dalam program isi siaran terjadi sesuai dengan target dan visi misi pemilik stasiun televisi yang harus dijalankan oleh jurnalis pemberitaannya. Meskipun tidak ada arahan tertentu namun jurnalis pemberitaan kriminal tetap melihat potensi pasar, dimana berita yang dapat menjaring pemirsanya secara luas dan banyak untuk keberlangsungan program pemberitaan kriminalitas di stasiun televisi. ......News construction on commercial television media can be reviewed among others from cultural criminology and one of which is reciprocity theory. The media as control agents are still found to have news that’s violates broadcasting rules with elemen of violence, sadism, etc. Meanwhile the background of broadcasting institutions of crime programs packaged by journalists has a vital role in presenting crime news. This research approach is descriptive qualitative. The object of research is the typical crime news on four television stations covering general and specific crime news. The data analysis technique usd from Gamson and Modiglani (1989). The results of study indicate the reciprocity in reporting on crime in broadcast conten programs occours in acccordance with the target and vision and mission of the television station owner that must be carried out by reporting journalist. Although there is no specific direction criminal reporting journalist still see the market potential, where news can attract a wide and large audience for the sustainability of crime reporting programs on television stations.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang persekusi doxing yang terjadi pada jurnalis saat ini. Bukan hanya gaya hidup yang mengalami pergeseran di era digital seperti sekarang. Bentuk kekerasan terhadap jurnalis juga mengalami perubahan. Persekusi doxing, istilah yang masih cukup awam dalam kekerasan terhadap jurnalis, yang selama ini lebih banyak diketahui kekerasan hanya terjadi saat jurnalis bertugas di lapangan. Istilah persekusi sendiri selama ini erat dikaitkan dengan bentuk kekerasan yang terjadi secara fisik, merundung orang beramai-ramai. Sementara doxing, diketahui sebagai bentuk membuka identitas seseorang untuk kemudian beramai-ramai dihujat, atau tindakan penyelewengan lainnya. Kasus doxing terbaru terjadi pada jurnalis Liputan 6.com, Cakrayuri Nuralam. Peristiwa ini terjadi ketika ia menulis artikel tentang cek fakta untuk verifikasi adanya isu kalau politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan cucu dari pendiri PKI di Sumatra Barat (sumber: www.detik.com, 24/9/2020) Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya pola baru viktimisasi terhadap jurnalis di Indonesia dalam hal ini adalah persekusi doxing. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber dari kalangan jurnalis ataupun organisasi jurnalis, penelitian berhasil menemukan kesamaan pola terjadinya persekusi doxing. ......This research discusses the doxing persecution that occurs in journalists today. It's not just lifestyles that are experiencing a shift in the digital era like now. The form of violence against journalists has also changed. Persecution that is carried out, a term that is still quite common in violence against journalists, which so far is less known that violence only occurs when journalists are in the field. The term persecution itself has always been the management of disasters with violence that occurs physically, harassing people in large groups. Meanwhile, doxing is known as a form of revealing one's identity and then getting blasphemed or other acts of abuse. The latest doxing case happened to Liputan 6.com journalist, Cakrayuri Nuralam. This incident occurred when he wrote an article about a fact check to bring up the problem if PDI-P politician Arteria Dahlan was the grandson of the PKI founder in West Sumatra (source: www.detik.com, 24/9/2020) This research was conducted to prove new patterns of victimization. Against Indonesian journalists in this case is doxing execution. By using the in-depth interview method with several sources from journalists and journalist organizations, the research was able to find patterns of persecution.

Abstrak :
Skripsi ini berfokus pada fenomena media misogyny yang terjadi pada media berita daring XYZ. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan jurnalis dan editor dari media berita daring XYZ, serta data berita mengenai NA yang diproduksi oleh media berita daring XYZ. Studi ini menggunakan teori feminisme radikal untuk mengetahui penyebab media berita daring XYZ dapat memproduksi berita yang bersifat misogyny. Selain itu, studi ini juga melihat bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh media berita daring XYZ. Studi ini menemukan bahwa setidaknya terdapat 4 Pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang dilanggar oleh media berita daring XYZ, yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 9. Selanjutnya, ditemukan pula bentuk ketidaksetaraan gender, di mana perempuan kerap tidak dilibatkan dalam proses produksi berita, sehingga media berita daring XYZ menghasilkan berita yang bersifat bias gender dan misogyny. ......This thesis focuses on the phenomenon of misogyny media that occur in the online media news XYZ. By using a qualitative approach, this research data was obtained through interviews with journalists and editors from the news media online XYZ, as well as news data about NA produced by the online media news XYZ. This thesis uses radical feminism theory to find out the cause of the online media news XYZ can produce misogyny news. In addition, this thesis also saw forms of violations of the Journalistic Code of Ethics conducted by the online media news XYZ. This thesis found that at least 4 Articles in the Journalistic Code of Ethics violated by the online media news XYZ, specifically Article 1, Article 2, Article 8 and Article 9. Furthermore, there is also a form of gender inequality, where women are often not involved in the production process News, so that the online media news XYZ could produces gender biased and misogyny news.

Abstrak :
ABSTRAK<>br> Iklim jurnalisme investigasi di Indonesia masih bersifat eksklusif. Tuntutan kepatuhan terhadap standar yang tinggi, menjadikan genre jurnalistik ini minim diminati oleh para jurnalis Indonesia. Kemampuan media-media saat ini hanya sekedar memberitakan, mengembangkan dan mendramatisir berbagai kasus yang sedang diproses aparat penegak hukum. Satu abad yang lalu para jurnalis Amerika membawa konsep muckraking journalism. Genre jurnalistik yang menekankan pada kepekaan jurnalis dalam mengangkat masalah-masalah sosial dan kejahatan yang sengaja disembunyikan oleh birokrat dan korporasi. Penulisan ini menggunakan teori kriminologi konstitutif untuk menjelaskan tentang kinerja muckraking journalism. Kehadiran kriminologi konstitutif menjawab tantangan tentang kebiasan dari pendefenisian kejahatan itu sendiri. Kejahatan dan pengendalian harus ditelaah dalam rangka totalitas konteks semua kebudayaan yang ada. Melalui perpaduan antara teori kriminologi konstitutif dan praktek muckraking journalism diharapkan membangun karya jurnalistik yang berkualitas khususnya liputan investigasi. Menggerakkan naluri para jurnalis untuk kembali ke mandatnya, menjadi mata dan telinga bagi masyarakat untuk mendesak perubahan lebih baik.Kata Kunci: muckraking, investigasi, kebebasan informasi, pemikiran kritis

---

ABSTRACT<>br> Abstract The climate of investigative journalism in Indonesia is still exclusive. The demands of adherence to high standards, making the journalistic genre is minimal demand by Indonesian journalists. The ability of the media today is just to preach, develop and dramatize the various cases being processed law enforcement officers. A century ago American journalists brought the concept of muckraking journalism. A journalistic genre that emphasizes on the sensitivity of the journalist in lifting social problems and crimes that are deliberately hidden by bureaucrats and corporate. This writing uses constitutive criminology theory to explain the performance of muckraking journalism. The presence of constitutive criminology answers the challenge of habits of defamation itself. Crime and control must be examined in terms of the totality of the context of all cultures. Through a combination of constitutive criminology theory and practice of muckraking journalism, it is hoped to build quality journalistic work, especially the investigation coverage. Moving the instincts of journalists to return to their mandate, became the eyes and ears of the people to urge for better change. Keywords muckraking, investigative, freedom of information, critical minds

Abstrak :
ABSTRAK
Karya akhir ini membahas konstruksi lima media daring di Indonesia yang memberitakan korban penipuan oleh biro umrah First Travel. Analisis yang digunakan pada karya akhir ini menggunakan konsep media construction of crime oleh Sacco dan teori media-hype oleh Vasterman. Data yang digunakan bersumber dari salah satu lembaga intelijen media di Indonesia, yaitu Indonesia Indicator I2 . Hasil karya akhir ini menyajikan konstruksi yang telah dibangun oleh media daring mengenai korban First Travel. Selain itu, terlihat pula kecendrungan apa yang dihasilkan media dalam memberitakan korban First Travel.

---

ABSTRACT
This final paper aims to explain the construction of online media mass in Indonesia, focusing on fraud victims committed by ldquo First Travel rdquo . For the analysis, I use the concept called ldquo media construction of crime rdquo by Sacco and ldquo media hype rdquo theory by Vasterman. The data on this paper cited from one of the media intelligence agencies, Indonesia Indicator I2 . This final paper presents the construction that has been built by online media about fraud victims committed by First Travel. In addition, there is also a tendency what the media generated when constructing the victims.

Abstrak :
ABSTRAK
Pilkada DKI Jakarta menjadi momentum kemunculan media massa baru. Tulisan ini membahas mengenai pembentukam ujaran kebencian yang dilakukan oleh media massa yang bersifat hyperpartisan. Media hyperpartisan secara masif memproduksi berita dan opini menyangkut calon gubernur DKI Jakarta. Media hyperpartisan tersebut terbagi dalam dua kubu, yaitu kubu pemerintah dan non-pemerintah. Tulisan-tulisan yang diproduksi pada media tersebut memiliki unsur ujaran kebencian yang bertujuan untuk memprovokasi masyarakat. Media hyperpartisan melakukan upaya konstruksi realitas tentang makna subjektif untuk saling membenci satu sama lain dengan menggunakan konten-konten berisi hate speech. Terdapat dua media hyperpartisan yang cukup berpengaruh dalam pembentukan konstruksi realitas media yaitu seword.com dan portal-islam.id. Konten yang diproduksi pada media tersebut akan dilihat melalui analisis framing oleh Robert Entmant. Analisis tersebut untuk membuktikan bahwa konten media tersebut memiliki unsur partisan dan frasa ujaran kebencian. Tulisan ini juga akan membuktikan bahwa proses konstruksi realitas media pada kedua media massa hyperpartisan seword.com dan portal-islam.id menggunakan unsur hate speech. Sehingga, dapat diketahui bahwa media hyperpartisan ini merupakan sebuah instrumen yang memanfaatkan situasi polaris pada Pilkada DKI Jakarta, sebagai realitas objektif lalu didistribusi pada teks yang bersifat subjektif. Hal tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang menjadi tujuan dari media tersebut.

---

ABSTRACT
Jakarta rsquo s Government Election became the momentum of the emergence of new mass media. This paper discusses hate speech forming by hyper partisan mass media. Hyper partisan media massively produce news and opinion around the governor candidates of DKI Jakarta. These hyper partisan media are divided into two sides, the government side and the anti government side. The articles that are produced on those media have elements of hate speech that aims to provoke society. Hyper partisan media try to construct the reality of subjective meaning on hating each other by using hate speech content. There are two hyper partisan media that is quite influential in the forming of media reality construction seword.com and portal islam.id. Contents that are produced by those media were analyzed with Robert Entmant rsquo s framing. This analysis aims to prove that the content does have partisan elements and hate speech phrases. This paper will also prove that the construction of reality in these hyper partisan media, seword.com and portal islam.id, using hate speech. Therefore, it can be seen that these hyper partisan media are instrument that utilizes the polarized situation on DKI Jakarta election, as an objective reality that is distributed as a subjective text. The purpose is to instill values meant by the media.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pikiran tanpa ada tekanan dari siapapun. Hak ini termasuk pula pendapat yang disampaikan pengguna internet di media social. Akan tetapi, hak mengeluarkan pendapat tersebut justru dilanggar dengan adanya berita yang menyampaikan bahwa, terdapat pengguna internet yang dipidana dikarenakan mereka menyampaikan pendapat di media social, dan pendapat tersebut, menurut pihak tertentu mengandung unsur pencemaran nama baik. Jurnal ini membahas mengenai adanya kriminalisasi terhadap pengguna internet yang menyampaikan pendapatnya di media sosial dengan menggunakan undang-undang ITE untuk kepentingan pihak tertentu. Dalam artikel ini, fokus utamanya adalah undang-undang yang mengkriminalisasi yang diberlakukan oleh negara Indonesia dan bagaimana undang-undang tersebut terkait dengan hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi dan pendapat. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi di seluruh dunia dan memiliki sebuah konstitusi yang bertujuan melindungi warganya. Namun, berlakunya undang-undang ITE nampaknya menentang pengakuan tertinggi atas hak asasi manusia dan kebebasan. Undang-undang ITE membatasi kebebasan tersebut karena telah mengkriminalisasi sebagian besar platform di mana warga negara dapat dengan bebas dan secara damai mengungkapkan pendapat mereka.

---

ABSTRACT
Freedom of expression is the right of every citizen to issue his mind without any pressure from anyone. These rights include opinions submitted by Internet users in social media. However, the right to issue such opinion is actually violated by the news that there are Internet users who are convicted because they express their opinion in social media, and that opinion, according to certain parties contain elements of defamation. This journal discusses the criminalization of internet users who express their opinions in social media using ITE legislation for the benefit of certain parties. In this paper, the main focus is the criminalizing law imposed by the Indonesian state and how it relates to human rights of freedom of expression and opinion. Indonesia is one of the world 39 s leading democracies and has a constitution aimed at protecting its citizens. However, the enactment of the ITE legislation appears to be opposed to the highest recognition of human rights and freedoms. The ITE Act limits that freedom because it has criminalized most platforms where citizens can freely and peacefully express their opinions.

Abstrak :
Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia masih banyak terjadi meskipun sudah 25 tahun berlalu sejak reformasi. Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia muncul sebagai akibat kegagalan negara dalam melindungi jurnalis dan pers. Tugas karya akhir ini mencoba mendeskripsikan permasalahan tersebut dengan melihat unsur dari kejahatan negara dan viktimologi kritis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber data yang diambil dari data sekunder lembaga terpercaya jurnalistik Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Melalui teori viktimologi kritis dan konsep kejahatan negara, tindak kekerasan terhadap jurnalis dapat dilihat terjadi atas negara yang tidak memenuhi peranannya dalam melindungi jurnalis dan pers, mengakibatkan munculnya pelanggaran kemerdekaan pers. ......There are still many cases of violence against journalists in Indonesia, even though it has been 25 years since the reform era. Cases of violence against journalists in Indonesia arose as a result of the state's failure to protect journalists and the press. This final project tries to describe the problem by looking at the elements of state crime and critical victimology. This writing uses qualitative research methods, with data sources taken from secondary data from a trusted Indonesian journalistic institution, namely the Alliance of Independent Journalists (AJI). Through the theory of critical victimology and the concept of state crime, acts of violence against journalists can be seen as occurring against the state which does not fulfill its role in protecting journalists and the press, resulting in violations of press freedom.

Abstrak :
Pada pengesahan Omnibus Law pada tahun 2020, sikap masyarakat Indonesia terpecah menjadi 2 kubu, yaitu kubu pendukung dan kubu penolak. Namun lambat laun sikap kubu pendukung berubah menjadi sikap yang harmful, berupa bentuk kejahatan siber pengusikan, doxing, dan peretasan, yang ditujukan kepada kubu penolak. Menurut data yang tersedia, pemerintah melalui lembaga pemerintah yaitu polisi, sudah bertahun-tahun jarang menindak bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Padahal, pemerintah memiliki undang-undang yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Penulisan ini menggunakan landasan teori Kriminologi Konstitutif dan metode analisis isi kualitatif. Pelaku diposisikan sebagai excessive investor karena adanya relasi struktual dengan korban akibat jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber ini juga, memposisikan korban menjadi rentan mengalami viktimisasi crime of repression dan crime of reduction oleh pelaku. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya melindungi masyarakat ditunjukkan melalui jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber pengusikan, doxing, dan peretasan. Ketidakmampuan pemerintah ini disebut sebagai crime by omission. ......At the ratification of the Omnibus Law in 2020, the people were divide into 2 sides, namely the supporters and the rejecters. Gradually the attitude of the supporters turned harmful in these forms of cybercrime; harassment, doxing, and hacking, which were aimed at the rejecters. According to available data, the government, through its government agency that is the police, has rarely taken action against these forms of cybercrime. Even so, the government has laws that regulate these forms of cybercrime. This paper performs a qualitative content analysis, based on the Constitutive Criminology frame. The perpetrator is positioned as an excessive investor because of the structural relationship with the victim that occurs because of the lack of action against these forms of cyber crime. The lack of action against these forms of cyber crime also places the victims at risk of facing victimization through crime of repression and crime of reduction by the perpetrators. The government shows its inability to carry out its responsibilities to protect its public through the lack of action against these forms of cybercrime; harassment, doxing, and hacking. The government’s inability to do its duty to its people, is considered as a crime by omission.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini berpandangan bahwa produk jurnalistik berupa reality show terkait pemolisian selalu membangun citra yang positif terhadap kepolisian itu sendiri. Program reality show yang diteliti dalam tulisan ini cenderung lebih menonjolkan fungsi jurnalisme sebagai media hiburan saja. Padahal, jurnalisme memiliki fungsi lain seperti informasi, pendidikan, dan kontrol sosial, yang dapat ditunjukkan melalui penjelasan mengenai penyebab dan proses penyelesaian dari sebuah kasus kejahatan. Dengan menggunakan teknik analisis naratif, penulis menganalisis episode terpilih yang diperoleh dari masing-masing akun resmi YouTube program tersebut. Tulisan ini menggunakan konsep Media and The Social Construction of Crime dan mengaitkannya dengan perspektif infotainment criminology dalam mengkaji konstruksi yang dibangun oleh media massa pada program reality show terkait pemolisian. Hasil dari kajian pada tulisan ini menunjukkan bahwa aktor utama pada setiap episodenya selalu dari otoritas penegak hukum, yaitu polisi yang digambarkan sebagai pihak berwenang. Sedangkan masyarakat hanya dijadikan sebagai objek liputan. Selain itu, kajian ini membuktikan bahwa program reality show tersebut cenderung lebih menekankan pada tujuan menghibur daripada memberikan informasi berupa edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu, media massa mampu mengkonstruksi bahwa polisi sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Maka, program reality show ini dapat menjadi wadah pencitraan bagi kepolisian untuk menunjukkan produktivitasnya sehingga memperoleh citra positif. ......This thesis discuses that journalistic products in the form of policing-themed reality show program always build a positive image of the police themselves. The reality show program studied in this paper tends to emphasize the function of journalism as an entertainment medium only. In fact, journalism has other functions such as information, education, and social control, which can be demonstrated through an explanation of the causes and the process of solving a crime case. By using narrative analysis technique, the writer analyses selected episodes obtained from each of the program's official YouTube accounts. This paper uses the concept of Media and The Social Construction of Crime and relates it to the perspective of infotainment criminology in examining the constructions built by the mass media on policing-themed reality show program. The results of the study in this paper show that the main actor in each episode is always from the law enforcement authorities, namely the police who are described as the authorities. While the citizen is only used as the object of coverage. In addition, this study proves that the reality show program tends to emphasize more on entertaining purposes than providing information in the form of education to the public. In this way, the mass media are able to construct that the police have carried out their duties properly. So, this reality show program can be an public relations platform for the police to show their productivity so as to obtain a positive image.