Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Fenomena tutupnya perusahaan besar, menengah dan kecil di Indonesia akibat ?krismon" hampir sama dengan temuan penelitian Arie de Geus di Amerika Serikat. Hasil temuan De Geus mengenai banyaknya perusahaan yang tutup yaitu karena ketidakmampuan beradaptasi secara cepat dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Lebih jauh De Geus juga menemukan bahwa mayoritas perusahaan tutup sebeium menginjak usia 15 tahun.

Pokok perrnasalahan penelitian ini adalah keberadaan perusahaan Indonesia yang tangguh, yang mampu bertahan lebih dari 30 tahun dan melewati masa krisis moneter. Bagaimanakah dinamika perusahaan yang telah berusia lebih dari tiga puluh tahun. Bagaimanakah tingkah Iaku keterkaitan antar- komponen dinamika organisasi dan BSC, dan komponen mana yang berfungsi menjadi pengungkit.

Atas dasar hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk model dinamika organisasi pembeiajaran; menganaiisis hubungan antar- komponen dinamika organisasi pembelajaran; serta menganalisis komponen yang berfungsi sebagai pengungkit.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori dinamika organisasi dari Grecco dan Rigaby, leaming organization dan balance score card (BSC). Teori dinamika organisasi Grecco dan Rigsby menitikberatkan pada analisis organisasi yang bersifat integrative dan holistic. Menurut Grecoo mengkaji organisasi berarti menganalisis komponen organisasi yaitu strategi, desain dan budaya. Namun teori Grecoo dan Rigsby ditentang-kaum posmo karena masih memasukkan struktur birokrasi. Selain itu juga menurut post modem, teori yang dapat memperkuat kemampuan organisasi bertahan terhadap lingkungannya adalah learning organisasi. Menurut Marquadt kemampuan organisasi beradaptasi dengan Iingkungan clitentukan oleh suprastruktur (SDM) dan infrastruktur (iklim organisasi). Dengan memasukan learning kedalarn setiap komponen dinamika organisasi, maka diharapkan permasalahan struktur menjadi terseiesaikan. Keberhasilan teori leaming dibuktikan oleh Takeuchi dan Nonaka pada kasus parusahaan di Jepang. Untuk mengetahui kinerja suatu organisasi, diperlukan metode sistem pengukuran. Metode yang digunakan di penelitian ini sistem erpadu dengan alat bantu balance score card.

Setelah memahami konsep dasar ketiga teori diatas, maka dengan menggabungkan ketiga teori dalam penelitian ini diharapkan mampu mengkaji masalah bisnis secara integratff dan holistlk. Selain itu juga penggabungan ketiga teori ini merupakan kebaharuan dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah soft system methodology dengan analisa sistem dinamik. Adapun alat yang digunakan adalah behavior over time (BOT), robustness test, dan sensitivity analysis.

Proposisi teoritis yang merupakan hubungan antar-komponen teori dinamika organisasi yang learning dan komponen BSC diuji dalam penelitian dengan menggunakan soft system methodology. Dari hasil uji tersebut didapat komponen environmental change yang sebelumnya tidak terdapat pada proposisi teori. Komponen ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan komponen dinarnika organisasi pembelajaran dan BSC. Environmental change terbukti berpengaruh negatif terhadap struktur organisasi dan keuangan. Namun environmental change mampu memfokuskan strategi perusahaan dan memperkuat kompetensi inti.

Hasil uji robustness test (ketegaran) didapat bahwa, strategi organisasi tegar jika change terjadi di tahun ke 7. Arlinya dibutuhkan waktu tujuh tahun untuk memantapkan strategi baru

Base run dengan menggunakan parameter 0,005 didapat bahwa dalam 5 tahun kedepan, strategi organisasi dan leaming & growth mengalami kenaikan Iamban dan mencapai puncaknya di tahun ke-5. Strategi yang bertambah fokus ini berpengaruh positif (kenaikan) terhadap hampir seluruh komponen kecuali struktur organisasi yang mengalami penurunan.

Hasil uji sensitivitas didapat bahwa pelanggan adalah faktor pengungkit. Dengan intervensi pengurangan pelanggan sebesar 50%, didapat perubahan yang signifikan. Penurunan pelanggan menyebabkan penurunan: proses bisnis internal, leamlng and growth, dan straiegi organisasi. Kesimpulan clari uji sentititas yaitu PT Astra harus memperhatikan komponen pelanggan dalam setiap pengambilan kebijakan perusahaan jika perusahaan ingin tetap bertahan dan berkembang.

Abstrak :
Aktivitas migrasi tenaga kerja membawa peningkatan penghasilan, pendidikan pun sosial pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya. Bagi negara, migrasi tenaga kerja menyumbang devisa dan menyediakan peluang kerja. Aktivitas ini juga meninggalkan persoalan yang berulang, pada masa pra-penempatan, penempatan maupun purna penempatan. Pemerintah, organisasi non pemerintah dan swasta menyatakan bahwa sumber persoalannya berada pada masa pra-penempatan. Penempatan TKI diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah termasuk desa serta pihak swasta, diantaranya perusahaan jasa penempatan. Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup daerah asal yaitu Kabupaten Indramayu dan Cianjur, Provinsi Jawa Barat, bertujuan menelaah tata kelola pra-penempatan TKI yang berlangsung dan dalam inspirasi good enough governance meneroka tata kelola di kemudian hari. Informan dalam penelitian kualitatif ini meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelompok masyarakat yang peduli pada isu TKI, asosiasi perusahaan jasa penempatan dan Kantor Imigrasi. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan sponsor/calo dan budayawan setempat. Data diperoleh dari wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD) dan sumber sekunder. Pra-penempatan TKI diurus oleh dinas tenaga kerja sebagai bagian tugasnya. Pada aspek peraturan, peraturan yang telah terbit ditingkat kabupaten maupun desa dan prinsip kehati-hatian, belum sepenuhnya dapat melindungi CTKI. Ketegasan yang diberlakukan dapat menyebakan mereka menempuh jalan yang tidak sesuai prosedur. Sponsor/calo yang biasanya amat dikenal oleh CTKI dan keluarganya berperan besar dalam kegiatan rekrutmen dan penyiapan dokumen CTKI. Namun demikian, ada praktik-praktik baik yang telah berlangsung di lingkup desa maupun kabupaten meskipun belum sempurna. Praktik baik tersebut dapat menjadi titik awal memperbaiki tata kelola prapenempatan secara bertahap. Dengan demikian, pilihan prioritas perlu dilakukan yaitu sosialisasi, pengembangan komunitas serta pendidikan dan pelatihan. Perluasan pemangku kepentingan merupakan salah satu jalan agar upaya perbaikan berkesinambungan. Dengan demikian, prapenempatan bukan melulu pada urusan administrasi dokumen melainkan juga sosialisasi migrasi tenaga kerja yang aman hingga tumbuh masyarakat yang melek migrasi di daerah kantong TKI. Good enough governance perlu menegaskan unsur kesinambungan dan daya tahan didalamnya. Worker migration activities increase incomes, education and social status to Indonesian Migrant Workers (TKI) and their families. For the country, worker migration contributes to foreign exchange and provides employment opportunities. This activity also left problems that were repeated, in the pre-placement, placement and after-placement. The government, non-governmental organization and private placement company association state that the source of the problem is in the pre-placement period. The placement of migrant workers is carried out by the central government, regions and private parties. This research was conducted in the area of origin, namely Indramayu and Cianjur Regencies, West Java Province, aimed at examining the pre-placement governance of migrant workers that took place and in inspiring good enough governance to explore governance in the future. Informants in this qualitative study included district governments, village governments, community groups concerned with the issue of migrant workers, associations of placement companies and the Immigration Office. In addition, interviews were also conducted with brokers and local cultural figures. Data obtained from interviews, focus group discussions (FGD) and secondary sources. Pre-placement of migrant workers is managed by the labor department as part of their duties. In terms of regulations, regulations that have been issued at the district and village levels and the precautionary principle, have not been able to fully protect prospective migrant workers. Assertiveness can cause them to take ways that are not in accordance with procedures. Sponsors brokers who are usually well known by prospective migrant workers and their families play a major role in the recruitment and preparation of their documents. However, there are good practices that have taken place in both the village and district spheres, although not yet perfect. These good practices can be a starting point for gradually improving pre-placement governance. Thus, priority choices need to be made, namely socialization, community development and education and training. The expansion of stakeholders is one way for continuous improvement efforts. Thus, pre-placement is not only about the administration of documents but also the socialization of safe worker migration to the growth of people who are literate of migration in migrant worker enclaves. Good enough governance needs to emphasize the element of sustainability and endurance in it.

Abstrak :
[Disertasi menguraikan tentang implementasi kebijakan pendidikan agama di Sekolah Katolik Kota Blitar ditinjau dari aspek Content of Policy, Context of Implementation, aspek kegagalan, dan dampak kegagalan implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan paradigma postpositivisme, dengan metode kualitatif dan tipe deskriptif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: Pertama, aspek content of policy menunjukkan bahwa rumusan kebijakan pendidikan agama dinilai tidak mewakili agregasi kepentingan kelompok sasaran, sehingga mengalami kegagalan dalam implementasi. Kedua, aspek context of implementation menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan agama tidak semata proses administrasi, namun dipengaruhi oleh 'interpenetrasi’ faktor politik dan nilai ideologi keagamaan. Ketiga, kegagalan implementasi kebijakan pendidikan agama disebabkan oleh adanya penolakan halus secara sistemik (sistemic subtle rejection), pendiaman pemegang kebijakan terhadap kendala implementasi (government silent on implementation gap), dan tidak adanya evaluasi terhadap kendala implementasi. Keempat, dampak kegagalan implementasi kebijakan pendidikan agama meliputi dampak pembelajaran, dampak psikologis dan dampak substansi nilai keagamaan. Implikasi teoritik penelitian ini adalah bahwa nilai ideologi keagamaan (ideological values) merupakan faktor determinan dalam keseluruhan proses kebijakan publik semenjak formulasi, implementasi dan evaluasi. Konteks Indonesia, pada kasus dalam penelitian, ketaatan kepada agama lebih besar daripada ketaatan terhadap kebijakan negara. Nilai ideologi dalam hal implementasi kebijakan selama ini lebih menekankan pada dimensi ideologi politik. Sehingga ideologi dalam konteks keagamaan menjadi ruang koreksi bagi teori implementasi kebijakan. Berkaitan dengan temuan penelitian, maka sebuah proses implementasi kebijakan memerlukan langkah-langkah. Pertama, optimalisasi sosialisasi isi kebijakan dengan harapan terjadi peningkatan respon masyarakat (citizens partisipation), baik dalam pemahaman rumusan kebijakan maupun partisipasi dalam implementasi sehingga agregasi kepentingan masyarakat maupun nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat terakomodir dalam sebuah proses kebijakan; Kedua, Implementasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan pola hubungan struktural antar instansi (the structure of intergovermental relation) agar tidak terjadi konflik kewenangan. Ketiga, Implementasi kebijakan perlu merumuskan strategi pencapaian tujuan sesuai dengan karakteristik lingkungan implementasi dengan pola sintesis yaitu gabungan pendekatan top-down dan bottom up dan melakukan evaluasi dalam setiap tahapan kebijakan.;The dissertation describes the implementation of religious education policy in Catholic schools Blitar review of aspects: Content of Policy, Context of Implementation, aspect failure, and the impact of the failure of policy implementation. This research using postpositivisme paradigm, the qualitative and descriptive methods. The research produce some finding: First, aspects of the content of the policy indicates that the religious education policy formulation is not considered to represent the interests of the target group aggregation, so that a failure in implementation. Second, aspects of the context of implementation indicate that the implementation of the policy of religious education is not only the administrative process, but were influenced by the 'interpenetration' political factors and the value of religious ideology. Third, religious education policy implementation failure caused by subtle rejection systemically (systemic subtle rejection), the standing of the constraints of implementation of the policy holder (government silent on implementation gap), and the absence of an evaluation of the implementation constraints. Fourth, the impact of policy implementation failure religious education includes learning impact, psychological impact and effects of the substance of religious values. Theoretical implication of this study is that the value of religious ideology (ideological values) is a determinant factor in the whole process of public policy since the formulation, implementation and evaluation. The case study of Indonesian context, adherence to religion is greater than adherence to state policy. Value of ideology in terms of policy implementation has been more emphasis on the dimension of political ideology. So the ideology in religious context become a space correction to the theory of policy implementation. In connection with the research findings, a process of policy implementation requires some steps. First, the optimization of content dissemination policy in the hope of an increase in the response community (citizens partisipation), both in understanding participation in policy formulation and implementation so that the aggregation of the interests of society and the values that flourish in a society accommodated in the policy process; Third, policy implementation need to formulate strategies to achieve goals in accordance with the implementation of the environmental characteristics of the pattern of synthesis of a combined top-down and bottom-up evaluation in all stages of policy., The dissertation describes the implementation of religious education policy in Catholic schools Blitar review of aspects: Content of Policy, Context of Implementation, aspect failure, and the impact of the failure of policy implementation. This research using postpositivisme paradigm, the qualitative and descriptive methods. The research produce some finding: First, aspects of the content of the policy indicates that the religious education policy formulation is not considered to represent the interests of the target group aggregation, so that a failure in implementation. Second, aspects of the context of implementation indicate that the implementation of the policy of religious education is not only the administrative process, but were influenced by the 'interpenetration' political factors and the value of religious ideology. Third, religious education policy implementation failure caused by subtle rejection systemically (systemic subtle rejection), the standing of the constraints of implementation of the policy holder (government silent on implementation gap), and the absence of an evaluation of the implementation constraints. Fourth, the impact of policy implementation failure religious education includes learning impact, psychological impact and effects of the substance of religious values. Theoretical implication of this study is that the value of religious ideology (ideological values) is a determinant factor in the whole process of public policy since the formulation, implementation and evaluation. The case study of Indonesian context, adherence to religion is greater than adherence to state policy. Value of ideology in terms of policy implementation has been more emphasis on the dimension of political ideology. So the ideology in religious context become a space correction to the theory of policy implementation. In connection with the research findings, a process of policy implementation requires some steps. First, the optimization of content dissemination policy in the hope of an increase in the response community (citizens partisipation), both in understanding participation in policy formulation and implementation so that the aggregation of the interests of society and the values that flourish in a society accommodated in the policy process; Third, policy implementation need to formulate strategies to achieve goals in accordance with the implementation of the environmental characteristics of the pattern of synthesis of a combined top-down and bottom-up evaluation in all stages of policy.]

Abstrak :
Perguruan tinggi adalah organisasi yang kompleks, beroperasi di lingkungan yang beragam dan selalu berubah. Oleh sebab itu, perguruan tinggi perlu untuk memperhatikan sistem pengelolaan lembaganya, berpikir lebih strategis, mengubah wawasan ke strategi jangka panjang yang efektif, dan memiliki dasar penting dalam penerapan dan pelaksanaan strategi yang dipilih. Pengukuran kinerja sangat dibutuhkan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan sebuah organisasi. Pengembangan sistem pengukuran kinerja harus dimulai dari apa yang dianggap penting untuk mengukur kinerjanya, yang lebih ditentukan oleh logika dominan organisasi, daripada template yang tidak familiar yang ditentukan oleh sumber lain. Balanced Scorecard dapat menjadi representasi penting dari logika dominan organisasi, sehingga dapat dianggap sebagai alat utama pengontrolan dan pembelajaran strategi. Penelitian ini bertujuan mengukur kinerja ITI, guna mengetahui efektifitas kinerja pada periode pengukuran. Penelitian ini juga bertujuan untuk dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (leverage factors) kinerja ITI, dan mengetahui strategi yang memungkinkan ITI memperbaiki kinerjanya lima tahun kedepan. Model Balanced Scorecard berbasis Sistem Dinamis digunakan untuk memahami kompleksitas kedinamisan dalam hubungan sebab akibat diantara indikator kinerja pengukuran. Penelitian ini menemukan bahwa efektifitas kinerja ITI dengan 4 perspektif dan 19 indikator pada periode pengukuran 2010 sampai 2012 sejauh ini efektif karena kekuatan inward looking. Secara umum hal ini disebabkan faktor utamanya yaitu kepuasan kerja. Namun kedepan determinan tersebut tidak cukup. ITI harus memperhatikan unsur outward looking agar memiliki kinerja yang lebih efektif. Pengukuran kinerja ITI pada periode pengukuran memberi penekanan pada unsur reinforcing, sedangkan kinerja ITI pada periode lima tahun kedepan harus memberi penekanan pada unsur balancing. Hal ini disebabkan karena sistem pada periode pengukuran kinerja sudah mulai tunak (stagnan). Hasil simulasi menunjukkan untuk jangka panjang ITI perlu mengurangi unsur yang membatasi pertumbuhan (limit to growth), yang bersumber dari internal. Hasil penelitian ini mengusulkan dua buah strategi guna meningkatkan kinerja ITI untuk lima tahun kedepan. Strategi pertama adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi kedua adalah pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan institusi.

---

College is a complex organization which operates an everchanging environment. Therefore, college have the need of paying good attention to its management system, strategic thinking, converting knowledge to effective long term strategy and creating foundation to implement the strategy being chosen. Performance measurement is urgently needed to find out the effectiveness of an organization. The development of performance measurement system needs to start off from what is considered important for performance measurement which is determined more by organization?s dominant logic than unfamiliar template created by other sources. Balanced Scorecard can be positioned as an important representation of organization?s dominant logic. Therefore, it can be regarded as a main controlling and strategic learning device. This research is aimed to measure the performance of ITI in order to recognize performance effectiveness in the period of measurement. This research is also aimed to find out the leveraging factors that affected the performance of ITI. Dynamic System-based Balanced Scorecard Model is utilized to understand the dynamic complexity in a causal relationship between performance measuring factors. This research finds out that the performance measurement of ITI through four perspectives and 19 indicators from 2010 through 2012 is effective due to the inward looking strength. In general this is caused by work satisfaction as the main factor. Due to the insufficiency of the determinant in the future, ITI has to focus on outward looking elements in order to possess a performance of higher effectiveness. ITI performance measurement during the measurement period stresses on the reinforcing factors, on the other hand ITI performance within the next five year ought to focus on the balancing factors. This is due to the stagnancy of the performance measurement system. The simulation result shows that in the long run ITI needs to reduce internal factors that limit its growth. The result of this research recommended two strategies to improve the performance of ITI in the next five years. The first strategy is increasing customer satisfaction. The second strategy would be the development of human resource according to the need of institution.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini adalah tentang sumber daya manusia peneliti lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah di Indonesia, yang menemui tantangan kondisi keluaran litbang yang minim menyentuh pasar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembangan SDM peneliti masa depan yang tepat. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga litbang memiliki kesadaran yang baik terhadap konsep pengembangan SDM dengan memberikan kesempatan peneliti untuk belajar. Namun, dari hasil penelitian ini, terbukti lembaga litbang tidak di jalur yang tepat dalam melakukaan pengembangan SDM, yang meliputi pelatihan dan pengembangan, pengembangan karir dan pengembangan organisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dibentuk pimpinan (leader) baik sebagai ketua program/ ketua kelompok sebagai tim perubahan serta suatu kerangka pengembangan SDM yang terintegrasi yang mencakup aspek-aspek pengembangan individu, karir, dan organisasi yang dilaksanakan secara teliti menggunakan tahapan mulai dari analisis, desain, implementasi, dan akhirnya evaluasi. Penelitian ini juga berkontribusi secara teoritis dengan menunjukkan adanya perubahan metode pengembangan SDM khas lembaga litbang, perlunya analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan teridentifikasi bahwa sebelum melakukan analisis pelatihan dan pengembangan diperlukan terlebih dahulu rekam jejak masing-masing peneliti, bisnis dengan berbagai database serta adanya aktivitas pengembangan dan evaluasi sebagai masukan kepada tim perubahan dalam teori pengembangan SDM yang telah ada. Studi ini mengusulkan langkah-langkah proses pengembangan SDM yang cocok untuk kebutuhan lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan berdasarkan pendapat yang disampaikan beberapa pakar dan berdasarkan teori pengembangan SDM.

---

ABSTRACT
This study focuses on researcher human resources of government research and development institutions in Indonesia, who are facing the issues of low research and development outputs and minimum impacts to the market. Employing post-positivism paradigm and qualitative data collection method, it aims to examine the ideal development of future researcher HRs. The findings indicate that the research and development institutions had good awareness of the concept of human resource development, giving opportunities for researchers to learn. However, it is also revealed that the institutions were not on the right track in developing human resources, which includes trainings and development, and career and organization development. This research recommends the establishment of leader (management), both as the head of the program/team that acts as a team of change and a framework of integrated human resource development, comprising individual development aspects, career, and organizations accurately implemented using particular stages from analysis, design, implementation and evaluation. Theoretically, this research also indicates the change of method of human resource development which commonly characterizes research and development institutions, the need to conduct needs analysis of training and development. It has been identified that prior to the analysis of training and development, track records of researchers, businesses with their databases, and activities of development and evaluation are needed as feedback for the team of change in the available human resource development theory

Abstrak :
Perguruan tinggi vokasi di Indonesia merupakan organisasi pendidikan terapan sekaligus sebagai wadah penghasil sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri/bisnis.Sebagai gambaran umum, jumlah pengangguran lulusan pendidikan tinggipada tahun2015 berjumlah 911.000 orang (BPS, 2015). Data ini menunjukkan lulusan perguruan tinggi di Indonesia belum memenuhi syarat kualifikasi tenaga kejra di sektor industri/bisnis. Politeknik Negeri Medan (Polmed) merupakan salah satu dari 6 (enam) politeknik yang berdiri pada tahun 1979 di Indonesia, telah menghasilkan lulusan berkompetensi tinggi yang terserap memenuhi permintaan industri/bisnis. Namun sejak program pelatihan dan pendidikan calon pengajar maupun tenaga pendidikan politeknik di Pusat Pendidikan Politeknik di Bandung dihentikan pada tahun 1995, terlihat adanya penuruan serapan lulusan Polmed. Bahkan sejak tahun 1997, para pengajar yang direkrut di Polmed tidak lagi mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Sehingga program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas tenaga pengajar yang terkonsentrasi dalam bidang keahlian di Polmed tidak ada lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan faktorfaktor pendorong Praktik Organisasi Pembelajar di Politeknik Negeri Medan sesuai visi dan misi serta meningkatkan kapabilitas Politeknik Negeri Medan untuk mencapai keunggulan daya saing. Penelitian ini menggunakan konsep The Fifth Discipline, Learning Organization Senge, yaitu Shared Vision, Mental Model, Systems Thinking, Team Learning dan Personal Mastery dengan indikatornya menjadi variabel penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif (mixed method) dengan 2 jenis populasi yaitu tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. Penelitian ini menggunakan analisis frekuensi dan analisis faktor untuk menganalisis data. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik Praktik Organisasi Pembelajar di Politeknik Negeri Medan adalah a) Keunggulan Kompetensi Keahlian; 2) Filosofi Organisasi ; 3) Kemampuan adaptasi dan inovasi; 4) Komitmen danInisiatif yang tinggi; 5)Kesiapan Sistem Jaringan Organisasi yang baik. Faktor bentukan ditemukan sebagai pendorong Praktik Organisasi Pembelajar untuk meningkatkan kapabilitas Politeknik Negeri Medan adalah faktor Disiplin, Pemahaman Filosofis, Motivasi Pimpinan, Kompetensi Anggota. Faktor Disiplin dan Pemahaman Filosofis merupakan faktor yang kuat sebagai budaya organisasi yang kuat. Namun, peningkatan kapasitas dosen yang ditunjukkan dengan pendidikan lanjut dosen masih sangat rendah menjadi hal yang krusial untuk melaksanakan UU PT No. 12 tahun 2012 dengan segera.

---

Vocational Higher Education in Indonesia is an organisation of applied education organization at once as place to produce high-ability and knowledgeable human resources and in accordance with the needs of the industry and business. As general description, the amount of unemployment higher education graduates in 2015 were 911 000 people (BPS, 2015). This data shows the graduates of higher education have not met the requirement of worker in industrial and business field. Politeknik Negeri Medan (Polmed), is one of the 6 (six) polytechnics which established since 1979 in Indonesia, has delivered highly competent graduates which absorbed and meet the demands of industry and business. But since the education and training programs for prospective teachers and educators in the Polytechnic Education Development Center in Bandung was stopped in 1995, it appears the decreasing of uptake of Polmed graduates. Even since 1997, the teacher which are recruited in Polmed do not get training and education anymore. So that education and training program to improve the capability of education which concentrated in the areas of expertise in Polmed are no longer exist. This research intends to know the supportive characteristics and factors of Learning Organization practice in Politeknik Negeri Medan to improve organizational capability of Politeknik Negeri Medan to achieve the competitive advantage. This research use the concepts of the Fifth Discipline Learning Organization Senge, which are Shared Vision, Mental Models, Systems Thinking, Team Learning and Personal Mastery with indicators become the variables in this research. This research use quantitative and qualitative method (mix method) with 2 (two) population which are lectures and administrative employees. This research use frequency and factor analysis to analyze the data. The result of this research found that characteristics of Learning Organization Practice in Politeknik Negeri Medan is in 1) Competence Skill Excellence 2) High Philosophical Organization, 3) Good adaptability and inovation; 4) High Commitment and Initiative; 5) Readiness network system organization is good. Factor formation found as the supporter of Learning Organization Practice to improve the capability of Vocational Higher Education in Politeknik Negeri Medan are: a) Discipline, b) Philosophical understanding, c) Leadership motivation, and d) Members? Competencies. Discipline and Philosophical understanding are strong factors to be able to create a strong organization culture. But, from the side of lecture's futher education are still low, it becomes a crucial thing to be payed attention by Polmed to improve the capabiltiy of the lecturer to be able to implement UU PT No. 12 in year of 2012 immediately.

Abstrak :
Berfungsinya peran kelompok manajer dalam pengelolaan organisasi dapat meningkatkan produktifitas. Namun, fungsi tersebut juga menghadirkan fenomena hubungan antara prinsipal dan agen, dimana ada perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola organisasi yang kemudian menciptakan agency problem, karena pada dasarnya agen memiliki kepentingan sendiri. Di sinilah peran kontrol sebagai penekan agency problem dibutuhkan. Berangkat dari sini penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme kontrol dan perilaku rasional agen yaitu dalam praktek pemilihan rektor, praktek pelaporan keuangan, dan praktek kompensasi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami mekanisme kontrol dan karakteristik perilaku rasional agen di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta. Peneliti merupakan instrumen utama dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan datanya. Teknik analisis data dilakukan dengan mengikuti kaidah Miles dan Huberman. Penelitian menyimpulkan: 1) norma dan nilai-nilai budaya nampak lebih menonjol daripada nilai ekonomi dalam mekanisme kontrol. Norma dan nilai-nilai organisasi telah membatasi perilaku dan menjastifikasi sanksi perilaku apapun yang tidak sesuai di dalam sistem. Terjadi adanya komitmen dan sosialisasi yang relatif tinggi pada sistem dari anggota-anggota organisasi yang secara terus menerus mengorbankan beberapa atau semua kepentingan pribadi untuk menjadi anggota Muhammadiyah; 2) Rasionalitas yang terbangun dalam organisasi merupakan bentuk dari konstruksi mental agen yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik. Tradisi nilai-nilai Muhammadiyah yang dikembangkan oleh Ahmad Dahlan telah menjadi sumber rasionalisasi tindakan agen terutama dalam mendapatkan legitimasi dari lingkungan. Sekali lagi, norma dan nilai tidak semata digunakan oleh manajemen untuk secara ekslusif mengurangi masalah agensi; tetapi lebih digunakan sebagai alat simbolis, dalam pengertian yaitu menanggapi keinginan organisasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta untuk meniru praktek-praktek perguruan tinggi lain Muhammadiyah. Sekalipun peniruan ini tidak menghasilkan efisiensi yang lebih baik, perusahaan menggunakan alat simbolis ini sebagai bagian untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungan sesuai konteks sosial. Sebagai saran praktis, pengendalian organisasi tidak cukup mendasarkan pada mekanisme kontrol administratif dan akuntansi, namun perlu memperhatikan juga peran kontrol rules dan rasionalitas mimetik sebagai sarana pengendalian tindakan agen. Isomorphisme mimetik dapat menjadi kapital atau aset besar organisasi yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

---

Functioning of the role of group manager in the management of the organization can improve productivity. However, the function is also a phenomena in the relationship between principals and agents, where there is a divergence of interests between owners and managers of organizations who then created the agency problem, because basically the agent has his own interests. This is where the role of control is needed to suppress agency problems. Departure from this idea, the research aim is understanding the mechanisms of control and rational behavior of agents in the practices of elections, financial reporting, and compensation. The qualitative approach is used to understand the control mechanism and the characteristics of rational behavior of agents on Colleges of Muhammadiyah in Jakarta. The researcher is the main instrument with in-depth interviews as data collection techniques. Engineering data analysis follows the rules engineered by Miles and Huberman. The study concludes: 1) the norms and cultural values appear to be more prominent than economic value in the control mechanism. Norms and values restrict the organization's behavior and justify the sanction for any inappropriate behavior in the system. Lack of commitment and socialization occur relatively high on the system of organization members who continually give up some or all personal interests to become a member of Muhammadiyah; 2) The rationality that is developed within the organization is a form of mental construction agent based on social experience, character local and specific. Muhammadiyah values tradition developed by Ahmad Dahlan have become the source of agent, especially in the rationalization measures gain legitimacy from the environment. Once again, the norms and values not only used by management to be exclusively reduce agency problems, but rather used as a symbolic tool, in the sense that the organization wishes to respond to Colleges of Muhammadiyah in Jakarta to imitate the practices of other universities of Muhammadiyah. Although imitation does not produce better efficiencies, organizations are using this as part of a symbolic tool to gain acceptance from the environment to social context. As a practical suggestion, the control of the organization is not enough to rely on administrative controls and accounting mechanisms, but needs to consider also the role of rules and rationality mimetik control as a means of controlling the action of agents. Isomorphisme mimetik can be a great asset to capital owned by the Muhammadiyah organization.

Abstrak :
Disertasi ini mengkaji evaluasi kebijakan pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga periode tahun 2010-2014. Untuk memandu penelitian ini, peneliti mengangkat tiga permasalahan utama yaitu: (i) Bagaimana konten kebijakan pemberdayaan pemuda, (ii) Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda, dan (iii) Bagaimana dampak kebijakan pemberdayaan pemuda dalam merespons masalah kepemudaan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, teori Fischer et al., Grindle, dan Royse digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivism di mana data primer dikutip melalui kaidah indepth interview dengan para narasumber otoritatif serta melalui focus group discussions (FGD); data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mendapati beberapa temuan penting. Pertama, konten kebijakan pemberdayaan pemuda tidak sepenuhnya mengarah kepada sasaran pembangunan kepemudaan, miskin kreasi, inovasi dan improvisasi disebabkan lemahnya kontrol pimpinan dalam perumusan program, kebiasaan menjiplak program tahun sebelumnya serta tidak dikomunikasikan dengan stakeholders kepemudaan. Kedua, dalam implementasi kebijakan terdapat kelemahan koordinasi, tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang rendah, sistem rekrutmen tidak memadai, kompetensi sdm yang kurang tepat, meskipun realisasi pelaksanaan tiap program cukup tinggi namun tidak berbanding lurus dengan derajat perubahan yang hendak dicapai. Ketiga, dampak yang dirasakan hanya pada tingkat individu, sedikit pada tingkat kelompok dan kecil sekali pada tingkat masyarakat, mengakibatkan lemahnya tingkat perubahan dan penerimaan sehingga belum mampu menjawab permasalahan kepemudaan secara lebih luas. Ironisnya proses evaluasi tidak pernah di lakukan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan konten kebijakan pemberdayaan pemuda. Rekomendasi yang diajukan peneliti, Kemenpora harus merubah orientasi dalam memformulasi dan melaksanakan kebijakan agar berdampak luas pada pembangunan kepemudaan di Indonesia. ...... This dissertation examines an evaluation of a policy on youth empowerment at The Youth and Sports Ministry of The Republik Indonesia from year 2010 to 2014. To guide this study, this research raises 3 (three) main questions, namely (i) What the content of youth empowerment policy is, (ii) How does the implementation youth empowerment policy, and (iii) How does the impact of youth empowerment policy respond the youth issues. In order to answer such questions, theories of Fischer et al, Grindle, and Royse are used. The Research method adopted is post-positivism approach where primary data is collected through an in-depth interview system with several authoritative resource persons and through focus group discussion (FGD); secondary data is obtained through books, journals and prior research results. This research discovers some important findings. First, the content of youth empowerment is not totally directed towards youth development target, it lacks creativity, innovation and improvisation due to poor leaders control over program formulation, a practice of plagiarizing the program of previous years and it is not communicated with youth stakeholders. Second, in carrying out a policy there are weakness in coordination, lower levels of obedience and responsiveness, inadequate recruitment system, in-appropriate human resources competences, although the realization of each program is high, but it doesn?t reach the change to be intended. Third, the impact being felt is only at the level of individual, little at a group level and very little at a community one, causing the weaknesses of change and acceptance levels, so that it is unable to resolve youth problems comprehensively. Ironically, an evaluation process is never made as feedback for improvement to the content of youth empowerment policies. A recommendation put forward in this research is that Youth and Sports Ministry has to change orientation in formulating and implementing a policy so as to have a wide impact on youth development in Indonesia.