Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam penanganan kejahatan penyelundupan manusia dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Penelitian ini berfokus pada dampak pergantian kepemimpinan di Australia terhadap hubungan kerjasama Indonesia-Australia dalam penanganan penyelundupan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Penelitian ini menganalisa perbedaan antara Perdana Menteri Australia 2010-2013 dalam menginterpretasikan kepentingan nasional dan power-nya dalam menjalin hubungan kerjasama kedua negara dalam penanganan penyelundupan manusia. Hasil penelitian menunjukkan pergantian pemerintahan di Australia di tahun 2013 menyebabkan hubungan kerjasama antar kedua negara semakin memburuk.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the cooperation between Indonesia and Australia in handling people smuggling crimes from 2010 to 2013 and focuses on analyzing the impacts of changes in leadership in Australia toward Indonesia-Australia relationship in handling people smuggling crimes. This thesis uses qualitative method with analysis descriptive design. It analyzes the differences among the three Prime Ministers of Australia between 2010 and 2013 in interpreting Australia?s national interests and power in maintaining cooperation between the two countries to stop people smuggling crimes. The results of this study show that the change of government in Australia in 2013 has led to a deteriorating relationship between the two countries.

Abstrak :
Migrasi Tenaga Kerja Wanita-Penata Layan Rumah Tangga (TKW-PLRT) ke Persatuan Emirat Arab (PEA) selama ini cenderung meningkat setiap tahun, seiring dengan meningkatnya isu-isu negatif tentang mereka di masyarakat. Hal ini dapat dipahami ketika analisis ditarik pada konteks ekonomi global rezim akumulasi kapital pasca-Fordis yang memungkinkan baik dimensi internal (analisis gender) maupun eksternal (analisis ekonomi-politik internasional) dalam kisah para TKW-PLRT di PEA untuk saling berinteraksi memelihara aliran migrasi perempuan pekerja domestik Indonesia ke PEA; kontras dengan sekian banyak masalah terkait TKW-PLRT yang ada selama ini. Feminis melihat bagaimana pengalaman yang berbeda antara perempuan di Indonesia dan PEA telah menjadi basis eksploitasi bagi kapitalisme, sehingga migrasi pekerja domestik internasional ini mengalir dengan arah yang demikian: dari negara dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih rendah (pinggiran) ke negara dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih tinggi (pusat)?dan bukan sebaliknya. Aktor-aktornya pun menjadi spesifik, yakni perempuan. Ini memperlihatkan bagaimana kapitalisme telah melanggengkan dan cenderung memanfaatkan relasi kuasa dalam gender laki-laki dan perempuan pada sebuah masyarakat. Organisasi kerja baru yang lebih fleksibel telah membuka kesempatan bagi bisnis-bisnis skala kecil seperti peluang kerja domestik, yang dengan cerdik telah memosisikan perempuan TKW-PLRT ini sebagai jawaban yang tepat, pengisi peluang sektor kerja domestik di PEA dengan segala kerentanannya. Migration flows of Indonesian Women Domestic Workers (TKW-PLRT) to the United Arab Emirates (UAE) tends to increase up till now, along with the increase of issues about them. This is understandable when the analysis is pulled to the global economic context of post-Fordist regime of capital accumulation that allows both internal (gender analysis) and external (international politicaleconomic analysis) dimension in the story of the maids who have worked in the UAE to interact in particular way, maintaining the migration flows of TKWPLRT to UAE; contrast with so many issues of them all this time. Feminist perspective is able to show how the different experiences of women in Indonesia and UAE have been the basis for exploitation of capitalism, so that the international migration of domestic workers is flowing with such direction: from periphery to core countries?not vice versa. The actors are also specific: women. Capitalism has tended to perpetuate and exploit gendered power relations between men and women. The new organizations of work which are more flexible have opened up opportunities for small-scale businesses such as domestic employment, which has been cleverly positioned Indonesian women as the answer filling domestic job opportunities in the UAE with all its vulnerabilities.

Abstrak :
Fenomena irregular migration merupakan fenomena yang terjadi ketika seseorang masuk atau tinggal di suatu negara tanpa memiliki status kewarganegaraan negara tersebut dan telah melanggar hukum imigrasi atau peraturan yang ada. Fenomena ini sesungguhnya tidak memiliki definisi serta batasan konseptual yang pasti sehingga terdapat beragam penggunaan istilah maupun pemahaman ketika menjelaskan fenomena irregular migration dalam literatur. Ketidakpastian definisi tersebut juga mengakibatkan fenomena irregular migration dicanangkan sebagai suatu ancaman bagi negara dan suatu bentuk kejahatan transnasional hingga akhirnya wacana tersebut menjadi wacana dominan yang melekat pada fenomena irregular migration. Tinjauan pustaka ini mengkaji literatur yang menunjukkan wacana dominan mengenai fenomena irregular migration yang kemudian berkembang hingga muncul berbagai literatur yang menantang wacana dominan tersebut. Dengan metode pengorganisasian literatur berupa kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini menunjukkan adanya perkembangan literatur di segi istilah dan konseptualisasi, faktor penyebab, unit analisis dari negara menjadi individu yaitu migran serta fenomena irregular migration yang dianggap sebagai isu kejahatan transnasional. Perkembangan pembahasan mengenai irregular migration serta irregular migrants dalam literatur umumnya dipicu oleh peristiwa serta latar belakang akademisi yang beragam. Berdasarkan berbagai literatur yang sudah dikaji, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa fenomena irregular migration sesungguhnya merupakan suatu konstruksi sosial, politik dan legal yang dicanangkan oleh negara dan berdampak nyata pada kehidupan migran sehingga tidak sepatutnya irregular migrants dikriminalisasi dengan mudah. ...... The phenomenon of irregular migration is a phenomenon which happened when someone entered or lived in a country in which they have no citizenship or in which they have violated the existing immigration laws and regulations. This phenomenon doesn rsquo t have an absolute definition or conceptual limitations, therefore there are many terminology and understanding in explaining the phenomenon of irregular migration in literature. The uncertain definition leads to how irregular migration is constructed as a threat for states and as a form of transnational crime. This discourse has been the dominant discourse of irregular migration. This literature review showcases literature that depict the dominant discourse and literature which contest the dominant discourse of irregular migration. Using chronology and taxonomy method, this literature review shows the development of literature about irregular migration according to the development in terminology and conceptualization, development of causes of irregular migration, development of analytical unit which evolves from state to individual or migrants and the development of literature which consider the phenomenon of irregular migration as a transnational crime issue. In general, the development of phenomenon of irregular migration and irregular migrants in literature is preceded by events and various academic background of the writer of literature. This literature review aims to show that the phenomenon of irregular migration is actually a social, political and legal construction that is constructed by states and affect the lives of migrants, therefore the irregular migrants are not supposed to be criminalised easily.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis strategi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU ini perlu dilakukan perbaikan karena di dalamnya sangat minim aturan yang berperspektif HAM bagi TKI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dan kerangka pemikiran strategi gerakan sosial transnasional (Transnational Social Movement) Sidney Tarrow dan Donate Della Porta sebagai alat analisa, yang berfokus pada proses difusi, domestikasi, dan eksternalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa SBMI merupakan aktor non negara dengan model gerakan sosial bersifat transnasional dalam upaya mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. SBMI menggunakan dua strategi utama gerakan sosial transnasional, yaitu (1) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Jaringan Buruh Migran (JBM) di level domestik, dan (2) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Human Right Working Group (HRWG) dan Migran Forum in Asia (MFA). Setiap tahapan proses (difusi, domestikasi, dan eksternalisasi) mendorong terbentuknya koalisi gerakan sosial transnasional dalam merubah undang-undang nomor 39 tahun 2004. Gerakan sosial SBMI didominasi oleh gerakan-gerakan sosial yang berskala domestik. Meski demikian dalam membangun gagasan dan ide gerakan sosial SBMI dipengaruhi oleh ide dan gagasan yang berkembang di level internasional. Dalam kasus ini mengadopsi esensi Konvensi Migran 1990 dan Konvensi ILO 189 dalam gerakan medorong perubahan undang-undang nomor 39 tahun 2004.

---

The research analyses Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) strategies in encouraging the Indonesia Law number 39/2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers Overseas. This movement happen is because of the Indonesian Law have minimum of human right essence for Indonesian migrant workers. This research used qualitative method with study case research, and used Sidney Tarrow and Donate Della Porta theoretical frame work about transnational social movement, with process of diffusion, domestication, and externalization. The research found that SBMI is non state actor with transnational movement model in encouraging the Indonesian Law. SBMI use two main strategies are Jaringan Buruh Migran (JBM) or Migrant Workers Network is SBMI`s coalition on domestic level, and Migrant Forum in Asia (MFA) and Human Right Working Group (HRWG) is SBMI`s coalition in international level. All process (diffusion, domestication, and externalization) encouraging to transnational social movement in revising the Indonesian Law. SBMI`s social movement is dominated by action of movement in domestic level. But it was influenced by idea and social movement that located in international level. In this case, the movement encourages to adopt the Migrant Convention 1990 and ILO Convention number 189 in SBMI social movement.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai koalisi NGO yang membahas mengenai pekerja anak di Afrika Barat yang bekerja di sektor kakao dan turut bekerja untuk perusahaan perusahaan cokelat di dunia termasuk Hershey. Adanya situasi pekerja anak tersebut sebuah koalisi NGO di Amerika Serikat membentuk kampanye ?Raise the Bar, Hershey!?. Kampanye ini melakukan jejaring yang menarik simpati para pendukung dari berbagai kalangan untuk memperjuangkan fair trade. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai jejaring, teknik dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kampanye ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memperoleh hasil dari sebuah perjuangan maka diperlukan sebuah jejaring yang kuat serta kegiatan-kegiatan yang kreatif. ...... The focus of this thesis is about NGO coalition which concerns in the child labor phenomenon in West Africa that works in cocoa industry for chocolate companies, including Hershey Company. Concerned with this problem, an NGO Coalition in the United States created ?Raise the Bar, Hershey!? Campaign. This campaign started a network that has successfully attracted supporters from various backgrounds to fight for fair trade. This thesis will elaborate about networking, techniques and activities undertaken in this campaign. The type of research analysis chosen for this thesis is a qualitative research descriptive analysis. The research results obtained suggest that the achievement from a struggle requires a strong network and creative activities.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis peran ILO dalam advokasi konvensi ILO 189 di Indonesia. Penulis menggunakan metode studi kasus untuk mengaplikasikan konsepsi mengenai kebijakan internasional dalam melihat bagaimana penolakan terhadap pemerintah Indonesia terhadap isu pekerja rumah tangga khususnya Pekerja Rumah Tangga termasuk berdasarkan teori Norma International oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998) di mana terdapat 3 tahapan dalsam proses pembentukan norma atau life cycle 1) norm emergence , 2) norm cascade, dan 3) Internalization untuk menganalisis proses dari tahapan advokasi norma yang dituju sehingga melatarbelakangi diterima atau tidaknya suatu kebijakan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menolak dalam ratifikasi karena penolakan terhadap beberapa pasal konvensi ILO 189 dan RUU PRT yang dirasa akan merugikan Indonesia terutama di dalam bidang ekonomi dan devisa negara. Contohnya, perubahan undang-undang batas usia minimum pekerja rumah tangga, jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga, dan agen ketenagakerjaan swasta. ...... This study analyzes the role of the ILO in advocating ILO Convention 189 in Indonesia. The method uses in this study is a study case to apply the conception of international policy in seeing how the Indonesian government rejects the issue of domestic worker, and refuse to ratify the convention ILO 189 which become the first global standart for domestic worker rights. Based on the theory of International Norms by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink (1998), There are 3 stages in the process of forming norms there life cycle 1) norm emergence, 2) norm cascade, and 3) Internalization to analyze the process from the stages of advocacy of the intended norm so that can be answered whether the norm is accepted to becomes a policy or rejected. The results of the discussion show that the Government of Indonesia refuses to ratify because of the rejection of several articles of the ILO Convention 189 and the Domestic worker bill which are felt to be detrimental to Indonesia, especially in the fields of economy and foreign exchange. For example, changes to the law on the minimum age limit for domestic workers, social security for domestic workers, and private employment agencies

Abstrak :
Selama UNHCR beroperasi di Timor Barat untuk menangani pengungsi yang eksodus dari Timor Timur pada tahun 1999, idealnya UNHCR menjalankan mandat utamanya, yaitu melindungi hak-hak dasar pengungsi dan menggalakkan solusi tahan lama bagi pengungsi. Akan tetapi, mandat tersebut tidak mampu UNHCR penuhi sehingga berakibat pada termarjinalisasinya pengungsi dalam kehidupan tanpa kepastian solusi. Melalui kacamata situasi pengungsi berlarut-larut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakmampuan UNHCR memenuhi mandatnya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor yang menghambat UNHCR memenuhi mandatnya di Timor Barat, yaitu: 1) kemampuan pendekatan terhadap pengungsi, 2) kepentingan politik negara host, 3) kapasitas organisasi dan 4) kompleksitas relasi antar aktor terkait.

---

During UNHCR operation in West Timor to deal with the exodus of refugees from East Timor in 1999, ideally UNHCR ran its primary mandate, which is to protect the basic rights of refugees and promote durable solutions for refugees. However, the mandate has not been able to be accomplished resulting in the marginalization of refugee's life without any certainty of solution. Through the lens of protracted refugee situations, this study aims to analyze the factors that cause the inability of UNHCR to fulfill its mandate. The results show four factors that hinder UNHCR to fulfill its mandate in West Timor, namely: 1) the ability of approach to the refugees, 2) the political interests of host country, 3) the organizational capacity and 4) the complexity of relationships among the relevant actors.

Abstrak :
ABSTRAK
Persoalan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang tidak kunjung berakhir merupakan salah satu isu global yang tengah marak dibahas. Ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya merupakan hal kompleks yang mencakup permasalahan mengenai perbedaan interpretasi historis, permasalahan identitas agama, kepentingan politik, serta diskriminasi dan pelanggaran HAM. Permasalahan ini kemudian menyebabkan arus perpindahan etnis Rohingya ke negara-negara di sekitar Myanmar. Dengan menggabungkan metode organisasi literatur secara kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini melihat perkembangan literatur berdasarkan fenomena yang terjadi kepada etnis Rohingya, baik di Myanmar maupun di luar Myanmar, dalam rentang waktu sekitar tahun diterbitkannya literatur. Tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa perkembangan literatur mengenai ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya telah berkembang cukup pesat, khususnya setelah proses demokratisasi Myanmar. Hal ini terlihat melalui frekuensi kemunculan literatur yang berkembang pesat setelah kerusuhan tahun 2012 di Myanmar. Tinjauan literatur ini juga memperlihatkan perkembangan permasalahan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang sebelumnya merupakan isu domestik menjadi isu regional. Pendekatan keamanan yang banyak digunakan dalam literatur yang dikaji memperlihatkan bagaimana sebelumnya Rohingya merupakan ancaman domestik bagi masyarakat Myanmar, namun telah berkembang menjadi ancaman bagi regional. Dengan menggunakan banyaknya literatur yang ditulis oleh berbagai penulis dari berbagai kalangan, tinjauan literatur ini memperlihatkan adanya bias kewarganegaraan penulis dalam membahas permasalahan Rohingya. Hal ini menunjukkan pembahasan yang bervariasi sesuai dengan nilai serta kepentingan dari negara asal kewarganegaraan penulis. Studi ini kemudian berkontribusi untuk menunjukkan pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-hak fundamentalnya sebagai manusia.

---

ABSTRACT
The unresolved case of statelessness in Rohingya remains one of the most complex global issues. The complexity of this case stems from multiple interpretation of history, religious identity, political interests, discrimination and human rights violations. It has also created the influx of Rohingya refugees to Myanmar rsquo s neighboring countries. Using chronological and taxonomy method, this literature review sees the development of issue based on the situation that happened to inside and outside of Myanmar. This liteature review found that the literature about the statelessness of Rohingya has developed rapidly, especially after Myanmar rsquo s democratization process. This is seen through the frequency of literature publication which developed after 2012 riots in Myanmar. This literature review also shows that the development of statelessness of Rohingya which was previously a domestic issue has become a regional issue. Security approach which is used in the literature shows how Rohingya used to be the domestic threat only for Myanmar, but now has developed into a regional threat. Using literatures written by various authors, this literature review shows that every author has their own bias based on where they come from. This indicates that the discussion varies according to the value and interest of the country of origin of the author. This study then contributes to show the importance of citizenship status for each individual to claim their fundamental human rights.

Abstrak :
Gagasan kewarganegaraan global lahir dari kritik terhadap ketidakadilan dan eksklusi yang ditimbulkan oleh kewarganegaraan nasional. Tinjauan pustaka ini berusaha mengkaji bagaimana kewarganegaraan global dipahami, diformulasikan, dan diaplikasikan di dalam berbagai literatur. Terdapat enam tema utama yang muncul. Tiga tema pertama diadaptasi dari Cabrera 2008 , yaitu kewarganegaraan global dan pembentukan institusi global, kewarganegaraan global sebagai orientasi moral, dan kewarganegaraan internasional. Tiga tema selanjutnya merupakan hasil temuan penulis, yaitu kewarganegaraan internasional bagi migran dan pengungsi, kewarganegaraan sebagai aksi, dan kewarganegaraan global sebagai gugatan terhadap demokrasi liberal. Di samping perkembangan akademisnya, literatur-literatur kewarganegaraan global tidak menghasilkan kritik yang efektif. Penulis berargumen bahwa hal ini disebabkan oleh marginalnya topik kewarganegaraan global dalam HI. Selain itu, dominasi teori kritis pada literatur membawa konsekuensi tersendiri. Teori kritis mengarah pada solusi yang ambigu, utopis dan tidak aktual. Teori kritis juga saling mengkritik alih-alih membangun satu sama lainnnya.

---

The idea of global citizenship emerges as the criticism of injustices and exclusions resulted from national citizenship. This paper reviews six themes about how global citizenship is conceived, formulated, and applied in literatures. The first three themes are adopted from Cabrera (2008). They are 'global citizenship and global institution building', 'global citizenship as moral orientation', and 'international citizenship'. The other three themes are critically developed. They are 'international citizenship for migrants and refuges', 'global citizenship as action', and 'global citizenship as criticism of liberal democracy'. Aside from this academic development, the literatures of global citizenship fail to generate effective critics. This paper argues that the failure is caused by the marginality of citizenship studies in International Relations. While critical theory, as the most dominant paradigm in literatures, leads to utopian and unrealistic alternatives of global citizenship, and never ending debates among literatures.