Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
PT Kepsonic Indonesia dinyatakan pailit pada tanggal 23 Juli 2013, badan usaha tersebut memiliki kewajiban pajak yang belum dilunasi terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan kewajiban pabean terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan mengenai kedudukan piutang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibanding piutang Direktorat Jenderal Pajak dalam proses kepailitan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan terkait, serta mengenai kesesuaian dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 98/K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 652/K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dikaitkan dengan ketentuan hak mendahulu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pasal 39 ayat 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan mengunakan doktrin dan peraturan di bidang kepailitan, perpajakan, dan kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan tagihan Direktorat Jenderal Pajak dan tagihan Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah sama, yaitu selaku kreditor preferen, dan keduanya memiliki hak istimewa hak mendahulu.Kata Kunci : Utang Pajak, Bea Masuk, Pajak Impor, Kepailitan

---

ABSTRACT
AbstractPT Kepsonic Indonesia was declared bankrupt on July 23, 2013, the business entity has unpaid tax liability to the Directorate General of Taxation and customs duty to the Directorate General of Customs and Excise. The main subject assessed in this paper is regarding the standing of the Directorate General of Taxation rsquo s tax debt and the Directorate General of Customs and Excise rsquo s customs and tax debt in a bankruptcy proceeding as stated in the related legal framework, and also regarding the coherence of the legal consideration in Supreme Court Decision Number 98 K Pdt.Sus Bankrupt 2015 jo. Supreme Court Decision Number 652 K Pdt.Sus Bankrupt 2014 is attributed to the provisions of the preference right of the Directorate General of Customs and Excise in Article 39 paragraph 3 of Law Number 10 of 1995 jo. Law No. 17 of 2006 on Customs and other related rules and regulations. The main subject will be analyzed using doctrine and regulations in the areas of bankruptcy, taxation, and customs. The research method used is normative juridical, which research is conducted by referring to the regulations and literatures using secondary data. From this research, it can be concluded that the standing of the tax and custom debts of the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs are the same, that is, as the preferred creditors, and both government institutions have the privilege of preference right.Keywords Tax Debts, Import Duties, Import Taxes, Bankruptcy

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pentingnya pembatasan nominal utang sebagai syarat dalam permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengetahui pentingnya penerapan pembatasan nominal utang dalam permohonan Pailit dan PKPU, maka pentingnya juga dibahas jenis dan metode penerapan pembatasan nominal utang yang diterapkan di beberapa negara. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normative untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa prosedur permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia hanya berdasarkan kepada Pasal 2 ayat (1) sebagai syarat diajukan pailit dan juga terpenuhinya suatu pembuktian sederhana yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 sehingga dengan syarat tersebut tidak dapat dipungkiri jika permohonan pailit lebih mudah untuk dimohonkan. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sutau instrument pembatasan nominal utang sebagai syarat dalam permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia. .....This thesis discusses the importance of limiting nominal debt as a condition in bankruptcy and PKPU applications in Indonesia. For this reason, in order to know the importance of implementing nominal debt restrictions in Bankruptcy and PKPU, it is also important to discuss the types and methods of applying nominal debt restrictions applied in several countries. This thesis is compiled by the method of writing normative laws to produce data that is descriptive analytical. The results of this study imply that the procedure for applying for Bankruptcy and PKPU in Indonesia is only based on Article 2 paragraph (1) as a condition for filing for bankruptcy and also the fulfillment of a simple proof based on the provisions of Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 so that with this condition it cannot be denied that the bankruptcy application is easier to request. Thus, to overcome this problem, it is necessary to limit the nominal debt as a condition.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan technological tying di dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dengan melakukan studi terhadap putusan Leasco Response Inc. 1976 , Foremost Pro Color Inc. 1983 , dan Microsoft Corporation 2001 . Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana technological tying dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak bertetangan dengan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, bagaimana perbedaan dari technological tying dengan tying arrangement berdasarkan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, dan bagaimana penerapan hukum persaingan usaha terkait technological tying di Amerika Serikat. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Technological Tying bukan seperti konsep Tying Arrangement yang memaksa konsumen membeli tied product, sehingga tidak pantas menggunakan pendekatan Per Se Illegal melainkan menggunakan pendekatan Rule of Reason. Dengan demikian, harus ada pertimbangan dan pemeriksaan lebih lanjut dari Hakim Pengadilan untuk membuktikan apakah memang ada pelanggaran antitrust law. ......This thesis discusses the application of technological tying in antitrust law in the United States of America by analyzing the verdict of Leasco Response Inc. 1976 , Foremost Pro Color Inc. 1983 , and Microsoft Corporation 2001 . The formulation of the issues to be discussed is how the concept of technological tying is seen as something that is not against the antitrust law in the United States of America, what is the difference between technological tying and tying arrangement according to the antitrust law in the United States of America, and how is technological tying applied according to the antitrust law in the United States of America. This thesis is prepared by normative legal writing method. The results conclude that technological tying is not the same concept like tying arrangement that forced consumers to also buy tied product either tying product, so it is not appropriate to using Per Se Test but it should to using Rule of Reason Test. Therefore, it must be more consideration and investigation furthermore by Judges to prove if there is a violation in antitrust law.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini berisikan tentang adanya potensi persaingan usaha tidak sehat pada Rancangan Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi 2,1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Pita frekuensi radio merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang menjadi penghubung adanya satu media dengan media lainnya. Suatu pita frekuensi radio terdiri atas spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas. Sebagai sumber daya alam yang terbatas, diadakan lelang untuk penggunaan spektrum frekuensi tersebut. Lelang tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, salah satunya dalam Rancangan Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi 2,1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Namun, dalam Pasal 7 Rancangan Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa adanya pembatasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan antara pengaturan lelang spektrum frekuensi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Dimana dalam perbandingan tersebut, di Indonesia, diperlukan adanya ketentuan hukum yang mengakomodir edukasi kepada Peserta Seleksi terkait mekanisme lelang pada tahap pra lelang agar Peserta Seleksi lebih dapat memahami lebih baik mengenai lelang tersebut. Edukasi ini dapat dilakukan melalui Online Tutorials and Training agar lebih efektif dan efisien secara waktu dan biaya seperti yang sudah diterapkan di Amerika Serikat.

---

ABSTRACT
This thesis contains about the potential of unfair business competition in the Ministerial Regulation Draft on the Procedures of Selection of 2.1 GHz Frequency Band User and 2.3 GHz Radio Frequency Band for the Implementation of Mobile Cellular Network. The radio frequency band is an electromagnetic wave that connects the presence of one medium with other media. A radio frequency band comprises a radio frequency spectrum that has a certain width. The radio frequency spectrum is a limited natural resource. As a limited natural resource, an auction is held for the use of the frequency spectrum. The auction is regulated in the Minister of Communication and Informatics Regulation, one of which is in the Ministerial Regulation Draft of 2.1 GHz Frequency Users Selection Procedure and 2.3 GHz Radio Frequency Band for the Provision of Mobile Cellular Network. However, in Article 7 of the Ministerial Decree, it is explained that there are restrictions on business actors that have the potential to create unfair business competition. In addition, this thesis also discusses the comparison between a frequency spectrum auction arrangement in Indonesia and in the United States. Where in the comparison, in Indonesia, there is a need for legal provisions that accommodate education to the Selection Participants regarding auction mechanism in the pre auction phase so that the Selection Participant can understand better about the auction. This education can be done through Online Tutorials and Training to be more effective and efficient in time and cost as already applied in the United States.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan tentang praktik kartel dalam perdagangan garam industri aneka pangan di Indonesia. Dugaan tersebut diperkuat dengan terjadinya hambatan pasokan yang menyebabkan kelangkaan garam industri pada awal tahun 2015, dengan adanya fakta bahwa persediaan garam pada akhir tahun 2014 masih cukup untuk memenuhi kelangkaan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, pelaku usaha dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 dikarenakan tidak terpenuhinya unsur mempengaruhi harga dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagai bagian dari unsur pasal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU tidak tepat dalam membuktikan unsur mempengaruhi harga, dengan hanya memperhatikan signifikansi kenaikan harga di mana berdasarkan hasil penelitian, para pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, dengan tujuan menganalisis Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-I/2018 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010. Hasil penelitian menyarankan bahwa dibutuhkannya peran pemerintah dan otoritas persaingan usaha untuk membenahi regulasi, disertai adanya peran pelaku usaha untuk selalu memperhatikan rambu-rambu hukum agar dapat mengatasi permasalahan kegiatan usaha importasi garam di Indonesia. ......This thesis analyzes the alleged cartel practices in the food grade salt trade in Indonesia. This allegation is reinforced by supply barrier which led to the scarcity of food grade salt in early 2015, despite the fact that the salt stock  at the end of 2014 was still sufficient for early 2015 demands. Based on KPPU’s examination, Salt Industry Participants was declared not proven to violate Article 11 of UU No. 5 of 1999 due to the fulfillment of  the elements of “affecting prices” and “can lead to monopolistic practices and / or unfair business competition”of Article 11 were not proven.  This thesis shows that the KPPU was not right in proving the element of  “affecting prices,” by only paying attention to the significance of price increases where based on the results of this research, Salt Industry Participants should have been proven to break Article 11 of Law No. 5 of 1999. This research is a library research conducted using normative juridical research typology, with the aim of analyzing the Verdict of KPPU Number 09/KPPU-1/2018 based on Law No. 5 of 1999 and Commission Regulation No. 4 of 2010. The results of the research suggest that the role of government and KPPU is needed to improve regulations, complemented  by  the role of  Salt Industry Participants to always comply with regulatory requirements in order to overcome the problems of salt import business activities in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan modal dasar Perseroan Terbatas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Pembahasan pertama mengenai sejarah pengaturan modal dasar dalam Perseroan Terbatas di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan Good Corporate Governance yang akan berdampak terhadap hubungan dengan organ-organ Perseroan Terbatas. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas akan menimbulkan risiko hukum khususnya terhadap perlindungan pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah Indonesia harus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas untuk menciptakan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACT This thesis focuses on the the Arrangement of Authorized Capital of the Limited Liability Company in Governmental Regulation Number 29 year 2016 on Authorized Capital of Limited Liability Company Amendment associated with the process on the Arrangement of Authorized Capital in Indonesia, then connected with good corporate governance which have an impact to the relations of organs of limited liability company. This type of research uses qualitative normative juridical research methods. This study shows that The Governmental Regulation Number 29 of 2016 on Authorized Capital of Limited Liability Company Amendment can cause legal consequences especially in protecting third parties that related to the limited liability company. This result of this study suggests that are Indonesian Government should repeal The Governmental Regulation Number 29 of 2016 on Authorized Capital of Limited Liability Company Amendment to creat legal certainty for related parties in a limited liability company.