Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak Pelita I (1969) pemerintah melaksanakan pembaharuan di sektor pertanian dengan Panca Usaha Tani melalui Bimas dan Inmas. Kabupaten Tingkat II Bangli sebagai salah satu Kabupaten di Bali, juga tidak terlepas dari pelaksanaan program tesebut. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga swasembada pangan tercapai. Sistem Subak merupakan institusi yang bergerak dan mengatur segala aktivitas pertanian sawah dengan cara-cara yang bersifat tradisional dan turun-temurun. Ajaran Tri Hita Karana merupakan landasan filsafat kerja mereka untuk mencapai kemakmuran hidup. Dengan proses modernisasi dalam bidang pertanian, menyebabkan terjadi perubahan pada sektor usaha produksi pertanian. Fenomena ini menarik untuk dikaji. Studi ini akan berusaha mencari jawaban atas masalah pokok: bagaimana keberadaan institusi subak di Kabupaten Tingkat II Bangli dengan ditanamnya pada varietas unggul?. Dari masalah pokok ini dapat dijabarkan menjadi dua sub-masalah yaitu: (1) sejauh manakah pengaruh ditanamnya padi varietas unggul terhadap cara kerja Krama Subak?, dan (2) bagaimanakah pengaruh ditanamnya padi varietas unggul terhadap ekonomi pertanian?.Secara temporal kajian ini dari tahun 1969-1998. Penelitian ini termasuk jenis penelitian sejarah. Karena itu langkah yang dilakukan secara kronologis sesuai dengan tuntutan metode sejarah. Adapun langkah-langkah tersebut adalah; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Data yang tekumpul bersifat deskriptif, dengan sumber data arsip (nasional dan daerah), hasil wawancara, surat kabar, artikel dan buku.Panca Usaha Tani adalah lima langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian. Kelima langkah tersebut adalah; (1) irigasi, (2) pengolahan tanah, (3) pemilihan bibit unggul, (4) pemupukan, dan (5) pemberantasan hama. Ini menjadi pedoman bagi petani dalam aktivitasnya di sawah. Sejak itu juga petani mulai mengenal berbagai macam jenis pada baru seperti PB5, PB6, IR28 dan sebagainya, jenis pupuk seperti KCl, TSP dan berbagai jenis obat-obat pembasmi hama. Kebijakan ini mempunyai kelebihan diantaranya; (1) panen dapat dilakukan lebih dari dua kali setahun, (2) nasi beras bukan lagi menjadi makanan istimewa yang hanya dapat dikonsumsi oleh golongan tertentu, (3) proses penyuburan tanah tidak memerlukan waktu lama, karena menggunakan pupuk anorganik, (4) pemberantasan hama dapat dilakukan secara spontan, (5) lahan dapat dimanfaatkan dalam waktu seefektif mungkin.Melalui peranan PPL, dalam dasa warsa pertama akibat dari semua itu sudah mulai nampak. Para petani mulai merasa tergantung dengan cara-cara mempercepat proses produksi pertanian yang bersifat non-alami dan non-tradisional. Diantaranya, (1) proses penyuburan tanah selalu menggunakan pupuk anorganik, memanfaatkan jerami dan sisa-sisa gulma sebagai bahan penyubur mulai ditinggalkan, (2) tergesernya cara-cara pemberantasan hama yang bersifat niskala, (3) mulai menghilangnya penanaman jenis padi lokal, (4) semakin menipisnya sifat gotong royong dalam aktivitas di sawah.Sistem Subak dengan segala aktivitasnya mulai berubah. Fatelikan sebagai salah satu fungsionaris subak yang sangat sentral, karena bertanggung jawab terhadap pendistribusian air, mulai tidak nampak. Pengaturan air lebih banyak dilakukan oleh setiap petani yang membutuhkan saja. Penggantian tembukuan dari bahan kayu dengan beton tidak akan menjamin lagi proses pembagian air secara merata. Begitu juga dengan sistem religi, tidak berlakunya sistem penanggalan secara absolut dalam aktivitas petani di sawah. Pelaksanaan upacara dilakukan lebih bersifat individu sesuai dengan tingkat aktivitas masing-masing petani.Dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, ekonomi pertanian belum mampu memberikan daya tarik terutama golongan pemuda untuk berprofesi menjadi petani. Bermata pencaharian sebagai petani dimata masyarakat dianggap masih berstatus rendah. Apalagi dengan naiknya harga-harga pupuk, pestisida yang sudah menjadi kebutuhan pokok petani, menyebabkan profesi petani semakin terpuruk sehingga petani tetap hidup subsistem.

---

ABSTRACT

Subak System, The Five Agricultural Effort and Agricultural Developement in the Regent of BangliSince Five Years Plan I (1969) the Indonesia government has carried out new method in the agricultural sector by using Five Agricultural Effort through Bimas (Mass Guidance in Agricultural) an Inmas. Bangli, as one of the regencies in Bali, has also a part of the program. The goal of the program is to increase the agricultural product/agricultural fields for reaching self-fulfillment of food. Subak system is the institution operating conducting all the agricultural activities in the traditional ways that has been going on and continually for hundred of years. The Tri Nita Karana doctrine is the philosophical basic working by which they can live prosperity. This phenomena is very interesting to be studied. This Study is an endeavor to look for an answer to the main problem, that is: how this agricultural institution in Subak in the regency of Bangli have to use cultivate the superior rice seed. From this main problem can be sub-divided into two sub-divisions, those are: (1) how is the effect of cultivating superior rice seed on by using Krama Subak method?, and (2) how is the effect of superior seeds cultivation being used to the farmers economically?.

Temporarily this research has been done in the year of 1969-1998. This research is considered to be a research of history, within the steps taken here are carrying in a chronological ways in order to meet the requirement as a history method. The step mentioned are heuristic, criticism, interpretations and historiography. The datas being collected have descript character, with the sources taken the national archive, personal interview, news paper, articles and books.

The Five Agricultural Plan are those of five steps that has to be done for increasing the agricultural fields. Those five step are: (1) Irrigation, (2) land cultivating, (3) the choice of superior rice seeds, (4) fertilization, and (5) eradiation of pests. These five guidance have become the guidelines for the farmers in their activities in the rice fields. Since the farmers have known of new rice seeds like PB5, PB6, 1828 etc. Beside the kind of fertilizer -like KCl, TSP, and many other plant pests killer. This policy have many advantages, among them are: (1) harvests can be more than twice a year, (2) rice is not the very special food that can be consumed by the upper class in the society, (3) land fertilizing does not take long time, because of using an organic fertilizer, (4) plant pests killing can be done spontaneously, (5) land can be planned effectively in order to reach the most benefit.

In the first decade through the effort of Agricultural Field Tutors (PPL), the promoting result of realization of all those five guidance can be seen. The farmers were getting to feel dependent for quickening the production process by using methods that are no longer natural, using non-traditional techniques. Among them are: (1) the process of fertilizing the land by using an organic or chemical fertilizer, did not use straw and other gulma anymore as land fertilizer, (2) putting away all ancient techniques of getting rid of plan pests that was considered niskala, (3) their did not use the local seeds to cultivate they land, (4) individual mutual cooperation among those people were getting less, especially when they worked in flids.

Subak system with all its activities had changed. Patelikan: a man whose function as a leader in the farmer Subak system, supervised water distribution, is not longer seen. Water distribution has been done by the farmers in the individual way only by those who need it. The modification of tembukuan which was formerly made of wood and replaced by reinforced concrete will no longer guarantee the water distribution as smooth as well. And so with the religious system, the calendar system is no longer used absolutely in the fields by the farmers. Religious ceremony is no carried out individually, according to the farmers personal activities.

With all efforts endeavored by the government, agricultural economy has not been able to give much interests to younger farmers to become farmer. Job's farmer is considered lower in the social status. The higher pesticides price of fertilizer and pesticides which become farmer's basic need, has caused the profession as farmers has gone further down, so, that living as farmers, has made them lower in their status and they lived still sub-systemly."

"Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah "apa sajakah yang berubah pada masyarakat di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tahun 1950-1970?? Dan selanjutnya yang perlu juga dikaji dalam tesis ini adalah "faktor-faktor apa sajakah yang memberikan dampak terhadap terjadinya perubahan masyarakat di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tahun 1950-1970 tersebut."Berdasarkan hasil penelitian ternyata telah terjadi perubahan masyarakat di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tahun 1950-1970, antara lain :(1) Munculnya desa-desa dan kota-kota yang baru di sepanjang tepi jalan dan di persimpangan-persimpangan yang masyarakatnya sudah tidak terikat lagi dengan tanah asalnya. Munculnya desa-desa dan kota-kota yang baru tersebut telah menyebabkan berubahnya fungsi dan makna sistem kekerabatan besar yang dikenal dengan istilah bubuhan. Walaupun istilah bubuhan ini masih tetap dipakai tetapi fungsi dan maknanya sudah mengalami perubahan.(2) Berubahnya minat masyarakat terhadap tanaman karet dan tidak lagi mengabaikan tanaman padi maupun tanaman perkebunan yang lain. Karat sudah tidak lagi menjadi salah satu simbol status seseorang di dalam masyarakat. (3) Berubahnya cara kerja para petani dengan melaksanakan Panca Usaha. (4) Berubahnya pandangan masyarakat dalam memperoleh hasil usaha tidak hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan hidup yang pokok saja. (5) Perubahan pada nilai dan pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.Faktor-faktor yang memberikan dampak terhadap terjadinya perubahan masyarakat di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tahun 1950-1970, antara lain pembangunan perhubungan terutama pembangunan dan perluasan jaringan jalan darat, fluktuasi harga karet alam, pembangunan pertanian, transmigrasi dan pendidikan. Semua faktor yang telah disebutkan itu merupakan faktor eksternal. Faktor internal perubahan masyarakat di Kalimantan Selatan, antara lain : keinginan masyarakat untuk bertempat tinggal di tempat-tempat yang dipandang mudah dalam hal interaksi dan komunikasi dengan orang lain serta kemudahan mobilitasnya, kesadaran untuk tidak tergantung hanya dari hasil tanaman karat, kesadaran masyarakat terhadap keuntungan melaksanakan Panca Usaha, kesadaran untuk merubah cara kerja yang bersifat santai, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan.Berbagai perubahan masyarakat tersebut ada yang terjadinya secara disengaja dan ada pula yang terjadinya secara tidak disengaja. Para petani telah mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan Panca Usaha dalam bidang pertanian dan kesadaran para orang tua terhadap pentingnya pendidikan merupakan perubahan yang terjadinya secara disengaja. Berubahnya fungsi dan makna sistem kekerabatan besar yang dikenal dengan istilah bubuhan, kesadaran masyarakat untuk tidak lagi mengandalkan hidupnya hanya pada hasil tanaman karat dan tidak lagi mengabaikan tanaman padi dan tanaman-tanaman lainnya, setelah datangnya para transmigran penduduk setempat (lokal) merasa terpacu untuk memperoleh hasil usaha tidak hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan hidup yang pokok saja, para orang tua yang mempunyai anak yang bersekolah dihormati dan disegani kemudian dipandang sebagai orang yang berpikiran maju oleh masyarakat serta sebutan pelajar yang menjadi sebutan yang prestisius merupakan perubahan yang terjadinya secara tidak disengaja."

"ABSTRAKPertanian tanaman pangan merupakan mata pencaharian penting bagi umat manusia. Tanaman' pangan yang paling digemari di Indonesia adalah padi atau Oryza Sativa L, yang banyak ditanam di sawah dan di ladang. Penelitian tentang Teknologi Pertanian Padi pada Masyarakat Petani Flores Timur Periode 1967-1994 ini bertujuan menjelaskan proses perubahan yang terjadi pada masyarakat petani Flores Timur dalam budidaya tanaman padi selama periode penelitian. Secara khusus penelitian ini menjelaskan tingkat adopsi teknologi panca usaha tani oleh petani Flores Timur serta menjelaskan tingkat produktivitas lahan yang dicapai sebagai akibat adopsi teknologi tersebut. Data primer penelitian (metode sejarah) diperoleh dari dokumen .(arsip) pada instansi--instansi pemenintah Kabpaten Daerah Tingkat II Flores Timur dan dari wawancara dengan beberapa informan. untuk mencapai tujuannya, digunakan teori inovasi dari Rogers dan Shoemaker dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan tingkat adopsi teknologi panca usaha tani sebagai berikut: 1,23% dari seluruh petani Flores Timur digolongkan sebagai adopter pemula, 9,10% sebagai mayoritas awal, 39,13% sebagai mayoritas akhir, dan 50,54% sebagai kelompok laggard (yang paling terlambat). Meskipun demikian, teknologi inovasi yang masuk kedalam masyarakat petani melalui kontak selektif dan kontak terarah, diadopsi dalam proses yang cepat dan pada tingkat yang tinggi. Kelompok laggard mengalami hambatan pada kondisi fisik geografi dan iklim di Flores Timur. Adopsi teknologi inovasi telah membawa perubahan dalam teknologi pertanian padi, yaitu dari teknologi tradisional kepada teknologi modern. Perubahan tersebut membawa pula perubahan pads tingkat produktivitas lahan pertanian di Flores Timur. Tingkat produktivitas sawah intensifikasi selama periode penelitian mencapai rata-rata 3,07 ton/ha, sedangkan pada sawah nonintensifikasi rata-rata 1,55 ton/ha, serta pada ladang intensifikasi dan ladang nonintensifikasi mencapai.2,61 ton/ha dan 1,29 ton/ha. Meskipun teknologi panca usaha tani menunjukkan adanya peningkatan produktivitas lahan pertanian, tetapi terbatasnya lahan yang memungkinkan petani mengadopsi teknologi inovasi tersebut secara sempurna, menyebabkan produktivitas yang tinggi itu tidak mampu memenuhi kebutuhan beras bagi penduduk Flores Timur. Kekurangan beras tersebut disubstitusi dengan produksi palawija (terutama jagung) dan dengan mendatangkan beras dari daerah lain."

"ABSTRAKProses penurunan kualitas dan kuantitas hutan di Minangkabau Sumatera Barat, sesungguhnya sudah dimulai sejak awa1 abad ke 20, khususnya sejak adanya campur tangan negera (Pemerintah Kolonial Belanda) dalam pengelolaan hutan. Sejak adanya control Pemerintah Kolonial Belanda terhadap hutan di Minangkabau maka dikeluarkanIah berbagai kebijakan yang memungkinkan terjadinya komersialisasi sumber daya hutan dalam skala besar, dan berkonsekwensi pada terjadinya pembukaan hutan dalam skala besar pula. Adanya dominasi Pemerintah Kolonial Belanda terhadap hutan sekaIigus menunjukkan terjadinya perubahan dalam sistem pengelolaan hutan di Minangkabau. Sejak saat itulah mulai diperkenalkan sistem pengelolaan hutan yang dianggap rasional dan modern yang menentukan adanya hak negara (Pemerintah KoloniaI Belanda) untuk mengatur akses berbagai lapisan masyarakat terhadap hutan, demi terjaganya keselamatan dan kelestarian hutan. Namun demikian, dibalik semua itu, juga terselip kepentingan Kolonial Belanda terhadap hutan. Bagaimanapun juga, sistem tersebut jelas bertentangan dengan konsepsi masyarakat Minangkabau tentang pengelolaan hutan yang selama ini penguasaannya dilimpahkan kepada para penghulu yang tergabung dalam Rapat penghulu atau Dewan Nagari. Dari aturan-aturan yang dibuat Pemerintah Kolonial BeIanda terlihat kesan adanya usaha untuk membatasi akses masyarakat Minangkabau terhadap hutan. Padahal hutan, baik areal maupun produknya, merupakan bagian yang integral dari kehidupan eknnominya. Oleh sebab itu tidaklah mudah bagi masyarakat Minangkabau untuk menerima berbagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Artinya, disini juga banyak timbul berbagai bentuk "penentangan" dari masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itu Pemerintah Kolonial mencoba mengambil langkah-langkah yang kompromistis, demi terjaganya berbagai kebutuhan Pemerintah kolonial terhadap sumber daya hutan. Dalam hal ini masyarakat diperkenankan dan dirangsang untuk mengeksploitasi hutan. Untuk hal itu, direspon secara baik oleh masyarkat Minangkabau, mengingat prospektifnya pekerjaaan tersebut. OIeh sebab ltu dapat dikatakan bahwa perambahan atau pembukaan hutan dalum skala besar di Minangkabau Sumatera Barat pada awa1 abad ke 70 dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dengan status yang berbeda-beda. Akan tetapi, dalam hal ini negara sangat berperan bagi terciptanya suatu kawasan hutan yang gunduI atau tidak. "

"Perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal. Studi tentang perubahan masyarakat banyak dilakukan para sarjana pada suatu masyarakat tertentu. Pulau Buru oleh banyak kalangan dianggap sebagai pulau misteri. Selain kaya akan hasil alamnya serta sejarah pemerintahannya juga ada image sebagai pulau pembuangan tahanan politik. Wilayah ini akan berpotensi besar bila dikelola dengan tepat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengatahui faktor apa sajakah yang berubah pads masyarkat Pulau Burudan apa pengaruhnya terhadap perubahan di Pulau Buru."

"Usaha budidaya sistem keramba jaring apung (KJA) merupakan salah satu bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan yang berwawasan lingkungan. Salah satu faktor penentu keberhasilan usaha budidaya ikan kerapu system KJA di perairan sekitar pulau kecil adalah pemilihan lokasi budidaya yang tepat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kesesuaian kondisi oseanografi, kualitas perairan dan morfologi dasar perairan Pulau Pute Angin untuk budidaya ikan kerapu sistem KJA, menentukan luas serta letak lokasi ideal untuk budidaya ikan kerapu sistem KJA di perairan Pulau Pute Angin. Penelitian ini menggunakan metode analisis sistem informasi geografi (GIS) untuk mengoverlay data hasil analisa survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan perairan pulau Pute Angin memiliki kondisi oseanografi, kualitas perairan dan morfologi dasar yang sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai untuk budidaya ikan kerapu sistem KJA. Lokasi yang sesuai untuk budidaya ikan kerapu berada pada perairan bagian Timur laut dan Tenggara Pulau Pute Angin dengan luas perairan 17,1547 ha, kelas kurang sesuai atau sesuai bersyarat dengan luas perairan 18,7769 ha pada bagian timur pulau dan kelas tidak sesuai dengan luas perairan sebesar 0,3111 ha pada bagian utara pulau Pute Angin.

---

Floating net-cages system is a form of marine and coastal resource management and utilization of environmentally sound. One of the success factors of the grouper mariculture with floating net-cages system surrounding small islands is the selection of proper sites. The purpose of research is to analyze the suitability of oceanographic condition, water quality and the seabed morphology of Pute Angin Island for grouper mariculture in floating net-cages system and to determine the location for the grouper mariculture surrounding of the island. Geographic information system is used to analyze and overlay based on field surveys data.

The research outcome showed that based on oceanographic conditions, water quality and seabed morphology, Pute Angin island has suitable areas for grouper floating net-cages. The location at the east and southeast of the island about 17, 1547 hectares, respectively. Areas with less suitable are located at the east of the island about 18, 7769 hectares. While not suitable areas are located north of the island about 0,3111 hectares, respectively."

"Pemberlakuan sistem jaminan kesehatan secara nasional, diprediksi akan meningkatkan lonjakan kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan, baik berupa dokter pribadi, klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Agar lonjakan ini dapat terkendali dan beban layanan setiap fasilitas kesehatan dapat tetap terjaga keseimbangannya, diperlukan sistem rujukan dan regionisasi layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan model rujukan dan regionisasi dengan memperhatikan aspek spasial, meliputi sebaran populasi dan sebaran fasilitas kesehatan serta aksesibilitasnya. Aksesibilitas diwakili oleh waktu tempuh terpendek antara lokasi populasi dengan lokasi fasilitas kesehatan. Penentuan prioritas rujukan menggunakan indeks peluang berbasis Model Huff, dengan waktu tempuh terpendek dan ketersediaan tenaga medis (dokter, perawat, bidan) sebagai parameter ketertarikan. Cakupan wilayah studi meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

---

The implementation of nation-wide health care insurance system in Indonesia, is expected to lead to a surge in access to health facility services, including private doctors, clinics and hospitals. In order to keep the high demand under control, a referral and regionization system for health care acess is required. This study uses a referral and regionization modeling with attention to spatial aspects, including the distribution of the population and health care facilities, and accessibility among them, which is represented by the shortest travel time between population location and health care facility location. Prioritization of referrals utilizing access probability index based on Huff model, with the shortest travel time and the availability of medical personnel (doctors, nurses, midwives) as the parameter of attractiveness. Scope of the study area includes Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung and Kabupaten Bandung Barat."

"Studi ini untuk melihat perkembangan kota Bukittinggi secara fisik dan hubungannya dengan pemilikan tanah antara tahun 1945-1980. Selama ini penulisan sejarah kota di Indonesia sebagai kajian tersendiri masih terasa kurang dan lebih didominasi oleh sejarah yang bersifat politik, sosial, atau ekonomi. Alangkah lebih baik apabila penulisan sejarah tersebut dikembangkan dan diperkaya lagi dengan pendekatan sejarah kota. Sebab kehidupan di perkotaan lebih kompleks, hingga banyak aspek yang dapat diteliti, karena di sini manusia beserta aktivitas dan problem yang dihadapinya lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi lingkungannya. Kota sendiri secara fisik merupakan suatu ruang yang hampir selalu mengalami perubahan dan perkembangan sebagai akibat tekanan dari penghuninya dengan mobilitas yang tinggi. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bukittinggi. Namun dalam pengumpulan data tidak hanya terbatas di Bukittinggi saja, tempat-tempat lain di luar Bukittinggi yang dimungkinkan tersedia data juga dilakukan penelitian, sehingga waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini berlangsung antara pertengahan tahun 1998 sampai awal tahun 2001. Titik berat penelitian ini adalah perkembangan fisik kota dan hubungannya dengan pemilikan tanah. Tanah bagi suatu masyarakat tertentu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu perkembangan fisik kota sangat tergantung dari kemungkinan pembebasan dan konsolidasi tanah dari pemiliknya dan ketersediaan tanah untuk itu. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, dan lisan. Sumber tertulis primer didapatkan melalui bentuk dokumen, memoar, dan Surat kabar. Sumber tertulis sekunder didapatkan dalam bentuk buku dan artikel. Sedangkan sumber lisan didapatkan melalui wawancara dengan orang-orang terpilih yang hidup sezaman dengan periode waktu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan fisik kota tidak bisa lepas dari pengaruh sistem pemilikan tanah. Oleh karena, tanah yang dimiliki oleh penduduk asli secara komunal (kaum/suku) tidaklah begitu sederhana persoalannya, sehingga tidak begitu mudah pula melepaskan tanah tersebut kepada pihak lain. Akibatnya banyak pembangunan fisik yang telah direncanakan terbentur dan beberapa sarana administratif kota terpaksa dipindahkan ke kota atau daerah lain."

"Penelitian ini mengungkapkan masalah sengketa tanah sekaligus posisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan Minangkabau, khususnya di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ini penting karena sejak lama masalah tanah sudah menjadi topik utama bagi masyarakat Minangkabau. Bahkan sejak sekitar tahun 1970-an sengketa tanah sudah menjadi perbincangan tersendiri dalam masyarakat. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan melemahnya keberadaan sistem sosial Minangkabau yang relatif demokratis, dan sebaliknya menguatnya intervensi negara dan pengaruh luar. Permasalahan ini berusaha dilihat dengan pendekatan sejarah yang multi dimensional, artinya penulis meminjam beberapa konsep ilmu sosial lain, terutama sosiologi dan antropologi. Kemudian juga diperhatikan saran dari penganut sejarah strukturis, bahwa permasalahan ini tidaklah bisa dilihat secara struktural semata, tetapi juga memperhatikan sejauh mana tindakan masyarakat telah menanggapi perubahan yang terjadi saat pengaruh luar begitu kuatnya. Apa pula umpamanya yang dilakukan pemimpin-pemimpin masyarakat bila sebuah sengketa terjadi serta penyelesaiannya dilangsungkan di pengadilan. Untuk mendapatkan jawaban ini penulis telah berusaha memadukan sumber-sumber primer dan sekunder baik lisan maupun tulisan. Sumber tertulis berupa laporan resmi pemerintah dan arsip-arsip pengadilan serta beberapa catatan dari Kantor Desa. Sumber lisan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa orang masyarakat desa, serta bincang-bincang lepas dengan masyarakat nagari. Dari penelitian itu disimpulkan bahwa ternyata sengketa tanah memang bukan hanya sekedar akibat dari rumitnya masalah adat sebagaimana yang sering dikemukakan, tetapi sudah berkembang sebagai akibat melemahnya ekonomi masyarakat, dan melemahnya daya sosial-politik. Tetapi itu bukan berarti masalah adat bisa dikesampingkan, melainkan akumulasi antara ekonomi dan sistem adat telah ikut mendorong terjadinya sengketa tanah dalam masyarakat."