Hasil Pencarian

Ditemukan 93 dokumen yang sesuai dengan query

Taufik Surinegara Natasubrata

Analisis Yuridis Akad Mudharabah sebagai Perjanjian Pembiayaan Syariah serta Peran Notaris dalam Pengembangan dan Sosialisasi dalam Masyarakat

" Perjanjian Pernbiayaan Syariah (Al Mudharabah) adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pernilik modal (shahibul rnaal) rnernperoa yakan sejumlah modal kepada pengelo~ a (mudhrib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Bentuk ini menegaskan ke jasarna dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Perjanjian pembiayaan secara syariah {Al-Mudharabah ) ini dengan melihat dari bentuk-bentuk dan bagian bagian yang terdapat didalam perjanjian ini, bahwa bentuk dari perjanjian ini merupakan e ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T25706

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Raendhi Rahmadi

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta notaril terkait RUPS (studi kasus putusan MPPN Nomor 02/B/MJ.PPN/VI/2014) = Responsibility of notary in making notary deed related notaril agm annual general meeting (case study mppn decision No: 02/B/MJ.PPN/VI/2014)

" Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menjadi subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari orang perorangan dan badan usaha, misalkan perseroan terbatas, yang dalam melakukan perbuatan hukum menggunakan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang disebut Notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Notaril terkait Rapat Umum Pemegang Saham dilihat dari ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44077

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gita Pratiwi

Tanggung jawab notaris dan notaris pengganti terhadap akta yang dibatalkan pengadilan : studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 277K/PDT/1995

" ABSTRAK
Salah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya, Risalah RUPS yang dibuat oleh notaris dianggap memuat keterangan palsu sehingga akta tersebut diragukan kebenaran isinya dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ... "

2007

T17320

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dessy Nofita

Kekuatan pembuktian sertifikat hak guna bangunan dan bukti letter C

" Tesis ini membahas kekuatan pembuktian sertifikat dan bukti Letter C, cara memperoleh kedua bukti tersebut agar menjadi hak milik masing - masing pihak dan putusan hakim masing - masing peradilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, berbentuk preskriptif dan bertujuan explanation atau penjelasan yang berfokus pada masalah dengan ilmu monodisipliner yaitu ilmu hukum. Hasil Penelitian menyarankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan proses pendaftaran hak atas tanah, dan pentingnya melakukan transaksi jual beli tanah harus sesuai dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28018

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Quintana Dewi Andayani

Dampak Hukum atas Akta Otentik yang Bertentangan (Studi Kasus Pada Perseroan Terbatas) / Quintana Dewi Andayani

" ABSTRAK
Perkembangan dunia bisnis di Indonesia berjalan dengan sangat pesat, termasuk bidang usaha, ekonomi, perdagangan dan usaha-usaha lainnya, perkembangan ini juga dibarengi dengan perkembangan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi adanya pelanggaran/wan prestasi, sengketa dan perselisihan dan juga untuk menjaga adanya keharmonisan suatu kerjasama antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengatur hak dan kewajibannya. Bagi Pelaku usaha yang tidak memahami hukum sacara mendalam akan sangat menyulitkan, karena dihadapan hukum siapapun tidak dapat menghindari sanksi hukum dengan berdalih tidak mengetahui dan tidak mengerti hukum. Oleh karena ... "

2007

T36907

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Susilo

Penyelesaian sengketa melalui akta perjanjian perdamaian setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap = Dispute resolution by the peace notary dading after the verdict of judge decision that already have permanent legal force / Susilo

" ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kompetensi notaris di dalam membuat akta perjanjian perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa setelah adanya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kompetensi Notaris dalam pembuatan Akta Perdamaian/dading atas suatu putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan bagian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38770

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maramis, Muriel Cattleya

Tinjauan yuridis atas persetujuan majelis pengawas daerah notaris dalam pemanggilan notaris oleh penyidik penuntut umum atau hakim berkaitan dengan akta pejabat pembuat akta tanah study kasus putusan MPDN Kota Manado no 01 mpdn mdo ii 2012 = Juridical review on the approval of dsc of notary in the summon of notary by the investigators prosecutors or judges relating to the deed of the ldo case study on the decision of the dsc of notary of Manado City nr 01 mpdn mdo ii 2012

" Tesis ini membahas cakupan Pasal 66 ayat (1) b UUJN 2004 sehubungan dengan PPAT dan dasar pertimbangan MPD untuk memberikan/tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam UUJN dimasukkan ketentuan bahwa pemanggilan Notaris mencakup juga Notaris selaku PPAT dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM perlu diatur lebih lanjut bahwa dasar pertimbangan MPD adalah dengan menempatkan Akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yaitu dilakukan pemeriksaan apakah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39392

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vicky Vendy

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya sebagai dasar pengalihan harta warisan berupa tanah di luar negeri (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST) = Notary responsibility for his deed as a foundation to transfer an inheritance which is an overseas estate a case study on the verdict of central Jakarta District court Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)

" [Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya untuk mengalihkan tanah warisan yang terletak di luar negeri. Akta tersebut dibuat berdasarkan permintaan salah satu ahli waris untuk mengalihkan tanah warisan tersebut kepada dirinya tanpa persetujuan ahli waris yang lain dan tanpa sepengetahuan mereka.Terkait dengan topik ini, penulis mengambil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST untuk dianalisis. Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris tersebut, serta kesalahan ... "

Universitas Indonesia, 2015

T44371

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Noviana Tansari

Aspek hukum terhadap pembuatan surat keterangan waris bagi golongan Tionghoa (analisa surat keterangan waris almarhum Tuan Khouw Kie Djin alias Umardani) = Legal aspects of making inheritance affidavit for chinese descendant in indonesia analysis inheritance affidavit of MR Khouw Kie Djin Namely Umardani

" Tesis ini membahas Surat Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa di Indonesia. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta di bawah tangan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dipahami sebagai pihak ketiga terpercaya yang dapat memberikan jaminan atas keautentikan informasi yang tertera dalam Surat Keterangan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43991

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yohana Christin

Aspek perjanjian perkawinan dalam pewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata = Aspect of the prenuptial agreement in inheritance according to indonesian civil code

" [ABSTRAK
Terbukanya suatu pewarisan adalah karena kematian. Sehingga, dengan terbukanya pewarisan maka di dalam KUHPerdata telah ditentukan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris. Namun, adanya perbedaan penafsiran, suatu warisan tidak didapatkan apabila di dalam suatu ikatan perkawinan telah dilaksanakan dengan suatu perjanjian perkawinan. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana pengaruh perjanjian perkawinan pisah harta antara suami dan istrinya terhadap hak mewaris serta bagaimana kedudukan hukum mewaris suami dan adik pewaris terkait sebagai ahli waris yang ditinjau dalam KUHPerdata. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian untuk menemukan ... "

2015

T44052

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian