Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi komunikasi bermanfaat untuk memproses dan menyampaikan informasi dengan cara yang semakin modern. Salah satu bentuk penyiaran dapat dilakukan melalui siaran televisi. Dalam skripsi ini membahas mengenai putusan pengadilan dalam Perjanjian Penunjukan Pelaksana Siaran Televisi Swasta Umum antara TVRI dan Indosiar. Perjanjian tersebut dimulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2014, dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa TVRI sebagai pihak pertama menunjuk Indosiar untuk menjadi siaran televisi swasta umum, kemudian Indosiar berjanji untuk memberikan 12,5% dari seluruh penghasilannya kepada TVRI selama 20 tahun. Pada tahun 2000, pemerintah mengesahkan peraturan baru yang mengubah status TVRI dari Yayasan ke Perusahaan Jawatan. Hal tersebut membuat pihak Indosiar merasa tidak perlu lagi melaksanakan prestasinya. Kemudian TVRI mengajukan permohonan gugatan kepada Indosiar karena Indosiar tidak melakukan prestasinya sampai dengan tahun 2000. Namun sampai dengan putusan akhir, hakim menolak permohonan dari TVRI tersebut dan menyatakan bahwa Indosiar tidak melakukan wanprestasi.

---

Development of communication technology is useful to process and convey information in a way that the more modern. One form of broadcasting can be done via television broadcasts. This thesis concerning judgment of a court in agreement appointment of execution private television broadcast common between TVRI and Indosiar. The deal is started from 1994 until 2014, in the treaty states that TVRI as the first party constitute Indosiar to become a television broadcast of public, then Indosiar promised to give 12.5% of all income is to TVRI for 20 years. In 2000, the government adopt new rules that change the status TVRI from the foundation into the company jawatan. It makes Indosiar feel no longer have to carry out the performance. Then TVRI submit the application for a lawsuit to Indosiar because Indosiar did not do the performance until the end of year 2000. But until the end of the court, with a verdict the judge refused the request of TVRI and expressed that Indosiar not doing the tort."

"Skripsi ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur pailit. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan umum. Kedua pembahasan mengenai ketepatan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit Lain Lain/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan kasus eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT Bank Mega Tbk., pada saat debitur , yaitu PT Tripanca Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan jaminan umum, melainkan merupakan jaminan khusus selama benda yang merupakan objek jaminan fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan bahwa putusan Mahkamah Agung telah tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukkan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit.

---

This thesis discusses the execution of object of fiduciary guarantee on bankrupted debtor. This thesis focuses mainly on two issues. First, a discussion of the position of fiduciary guarantee as a general guarantee. Second, a discussion upon the accuracy of the Supreme Court to give a verdict contrary to the verdict given by the Commercial Court on Supreme Court Decision No. 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Comercial Court Decision No. 01/Pailit lain lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. The case as used in this thesis is a case concerning the execution of an object of a fiduciary guarantee done by a creditor who received a fiduciary guarantee, which is PT Bank Mega Tbk., after a debtor, which is PT Tripanca Group, which has been declared bankrupt by the Commercial Court. This research is a normative juridical research which focuses its approach on the legislation, comparative approach and case study. This research concludes that a fiduciary guarantee is not a general guarantee, but it is a special guarantee as long as the object of the fiduciary guarantee has been listed in the Fiduciary Registration Office and that the Supreme Court decision had given the appropriate verdict on nullifying the Commercial Court Decision that included the object of the fiduciary guarantee as a bankruptcy asset."

"Daluwarsa adalah upaya hukum untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa diatur dalam Pasal 1946-1993 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai keberlakuan daluwarsa untuk memperoleh sesuatu, daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dan pencegahan daluwarsa dalam kasus yang diputus oleh Putusan Mahkamah Agung No. 587 K/Pdt/2012. Kasus yang dimaksud membahas mengenai perebutan sebidang tanah yang ingin digugurkan gugatan PMH-nya berdasarkan daluwarsa yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan bentuk hasil dari penelitian adalah laporan deskriptif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa daluwarsa membebaskan (extinctif) berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata hanya berlaku bagi tuntutan yang terkait saja, perolehan hak melalui daluwarsa memperoleh (acquisitif) yang diatur Pasal 1963 KUH Perdata hanya dapat terjadi dengan itikad baik, dan tindakan menagih termasuk dalam pencegahan daluwarsa menurut doktrin berdasarkan konsep yang diatur Pasal 1979 KUH Perdata.

---

Expiration is an effort to get something or to be released from an engagement by the lapse of certain time and upon terms prescribed by the law. Expiration is regulated in Article 1946-1993 of Indonesian Civil Code. In this paper, the authors discuss about the validity of the expiration to get something, to be released from an engagement, and prevention of the expiration itself in the case, which is decided by the Supreme Court Decision No. 587 K/Pdt/2012. The case is about land seizure that the tort-based-suit of which wanted to be disqualified according to the expiration that regulated in Indonesian Civil Code. The form of this research is juridical-normative with descriptive type. The tool of data collection is study of documents and the results form of the research are descriptive statements about the problems studied. The result of this research states that extinctive expiration according to Article 1967 Indonesian Civil Code only occur to the related demands, right acquisition through acquisitive expiration which regulated in Article 1963 Indonesian Civil Code only occur in good faith, and charge action is included in prevention of the expiration according to doctrine based on the concept which is regulated in Article 1979 Indonesia Civil Code."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa putusan hakim yang menyatakan tergugattelah wanprestasi berdasarkan Putusan No. 267 PK/PDT/2011. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan agar hakim dalam putusannya menerapkan asas memuat dasaralasan yang jelas dan rinci; putusan yang dijatuhkan harus berdasarkanpertimbangan yang jelas dan cukup sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 25Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 Ayat(1) HIR.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the analysis of court decision that the defendant hasbeen declared in default by decision No. 267 PK/PDT/2011. The purpose of thisstudy is to understand if judges considerations of court decision No.397/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, court decision No. 24/PDT/2008/PT.DKI, courtdecision No. 56 K/Pdt/2009, and court decision No. 267 PK/PDT/2011 is right.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected byliterature research. The researcher suggest that suggested that the judge in hisdecision to apply the principles contain a clear rationale and detailed; decisionhanded down should be based on clear and sufficient consideration as defined inArticle 25 Paragraph (1) of Act 4 of 2004 on Judicial Power and Article 178Paragraph (1 ) HIR."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan. Perbandingan hukum ini di khususkan untuk membandingkan peraturan Perjanjian Perkawinan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan Belanda yang didasarkan pada Nieuw Burgerlijk Wetboek. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penulis akan membahas teori-teori dasar dari kedua negara, seperti latar belakang pembuatan perjanjian perkawinan, syarat sah, tujuan, larangan-larangan dalam membuat perjanjian perkaiwnan, serta praktek di kedua negara. Penulis juga akan membahas tentang anatomi perjanjian perkawinan dari kedua negara sesuai dengan contoh yang dilampirkan. Kemudian setelah membahas teori-teori dasar dari Indonesia dan Belanda, penulis akan membandingkan keduanya dengan beberapa faktor pembanding yang akan dijelaskan dengan tabel. Perbandingan tersebut akan didasarkan pada hal-hal yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku dari kedua negara, yaitu Indonesia dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Belanda dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek.

---

This undergraduate thesis will emphasize on a comparisson between Indonesian and Dutch law concerning prenuptial agreement. This comparative law will be focused on the comparison between Indonesian law based on Law Number 1 Year 1974 about Marriage and Dutch law based on Nieuw Burgelijk Wetboek. The method used in this thesis is juridist-normative. There will be an explanation about the basic theories from both countries, such as the background of making prenuptial agreement, the legitimate requirements, objectives, restrictions in making prenuptial agreement, as well as the practice in the two countries. There will also be an explanation on the anatomy of the agreement based on the attach example in this thesis. Then, after explaining the basic theories of Indonesia and the Netherlands, the author will compare them with some of the factors that will be explained with a comparison table. The comparison will be based on things that have been set in the regulations of the two countries, namely Indonesia by Law Number 1 Year 1974 about Marriage and the Netherlands with the Nieuw Burgelijk Wetboek."

"Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan akan pemenuhan sarana kegiatan ekonomi masyarakat, maka lahirlah lembaga keagenan di Indonesia. Hubungan keagenan adalah hubungan antara agen yang merupakan perusahaan nasional dengan prinsipal yang merupakan perusahaan yang berasal dari luar negeri, yang diawali dengan dibentuknya suatu kesepakatan atau suatu perjanjian yang mengatur mengenai hal apa yang akan mereka perdagangkan. Perjanjian keagenan muncul apabila prinsipal, menunjuk agen untuk bertindak sebagai wakil perusahaan luar negeri tersebut dalam wilayah Indonesia. Dalam hal membuat suatu perjanjian, didalamnya terdapat suatu asas yang menyatakan, bahwa pihak yang membuat perjanjian dapat menentukan isi perjanjiannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut namun tetap dalam ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian, serta norma kesusilaan dan kepatutan. Dalam melakukan suatu perjanjian haruslah orang yang memiliki kapasitas, kewenangan dan kemampuan untuk melakukan perjanjian tersebut.

---

Along with the business development and the need for community economic activities, it brings out agency relationship in Indonesia. Agency is a relationship between an agent who is a national company with a principal who is a company that comes from abroad, it begins with an agreement that organize what will be traded. Agency agreement existed whereby the agent is authorized by the principal to act as the representative company in Indonesia.

In conducting an agreement, there are one principle that said, that the parties who make the agreement can decide the content of the agreement suitable for their needs, as long as the content is not contradictory to the law, norms, and public policy. In conducting an agreement, that should be someone who has the capacity, authority and ability to perform the agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur pailit. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan umum. Kedua pembahasan mengenai ketepatan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit Lain Lain/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan kasus eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT Bank Mega Tbk., pada saat debitur , yaitu PT Tripanca Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyumpulkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan jaminan umum, melainkan merupakan jaminan khusus selama benda yang merupakan objek jaminan fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan bahwa putusan Mahkamah Agung telah tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukkan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit.

---

This thesis discusses the execution of object of fiduciary guarantee on bankrupted debtor. This thesis focuses mainly on two issues. First, a discussion of the position of fiduciary guarantee as a general guarantee. Second, a discussion upon the accuracy of the Supreme Court to give a verdict contrary to the verdict given by the Commercial Court on Supreme Court Decision No. 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Comercial Court Decision No. 01/Pailit lain lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. The case as used in this thesis is a case concerning the execution of an object of a fiduciary guarantee done by a creditor who received a fiduciary guarantee, which is PT Bank Mega Tbk., after a debtor, which is PT Tripanca Group, which has been declared bankrupt by the Commercial Court. This research is a normative juridical research which focuses its approach on the legislation, comparative approach and case study. This research concludes that a fiduciary guarantee is not a general guarantee, but it is a special guarantee as long as the object of the fiduciary guarantee has been listed in the Fiduciary Registration Office and that the Supreme Court decision had given the appropriate verdict on nullifying the Commercial Court Decision that included the object of the fiduciary guarantee as a bankruptcy asset."

"Penelitian ini membahas mengenai perusahaan modal ventura sebagai salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia yang menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi usaha yang sulit memperoleh pembiayaan konvensional salah satunya berasal dari bank. Salah satu kegiatan usaha perusahaan modal ventura adalah penyertaan saham yang menurut hukum Indonesia diwajibkan untuk dilakukannya divestasi pada jangka waktu tertentu. Dalam hal terdapat perusahaan modal ventura asing yang melakukan pembiayaan secara langsung kepada pihak pasangan usaha di Indonesia, tidak terdapat ketentuan divestasi. Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka perusahaan modal ventura dalam negeri dirugikan dengan adanya kewajiban divestasi, sementara perusahaan modal ventura asing dapat dengan bebas menanamkan modalnya tanpa adanya kewajiban divestasi. Didalam prakteknya, khususnya kegiatan usaha dalam bidang platform e-marketplace, pembiayaan lebih banyak ditemukan oleh perusahaan modal ventura asing dibandingkan perusahaan modal ventura dalam negeri. Penelitian ini mengambil contoh salah satu perusahaan rintisan di Indonesia berbasis Platform E-Marketplace yaitu PT. Tokopedia sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura asing. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.

---

This study discusses the venture capital firms as one of the financing institutions in Indonesia which became an alternative source of financing for businesses that are difficult to obtain conventional financing as example one of them came from banks. One of the activities of a venture capital firms is equity participation which, according to Indonesian law, is required for divestment for a certain period of time. In case of a foreign venture capital firm financing directly to business partners in Indonesia, there is no divestment provision. Referring to these provisions, domestic venture capital firms are impaired by divestment obligations, while foreign venture capital firms can freely investing without divestment obligations. In practice, particularly business activities in the e marketplace platform, more financing is found by foreign venture capital firms than in domestic venture capital firms. This research takes the example of one of the e marketplace platform start up companies in Indonesia, PT. Tokopedia as one of the companies that get financing from foreign venture capital firm. This research method using juridical normative research method."

"Tesis ini membahas kesalahkaprahan penerapan hukum akibat masih terjadinya kekosongan hukum dalam praktik pembuatan keterangan waris yang selama ini “terpaksa” dijalankan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan inilah yang selama ini dipersamakan sebagai dasar hukum pembuatan keterangan waris, padahal peraturan ini secara tegas hanya diperuntukkan mengatur hal-hal terkait pendaftaran tanah. Sehingga, tidak seharusnya peraturan ini dijadikan dasar hukum pembuatan keterangan waris yang memiliki banyak peruntukkan diluar pendaftaran tanah. Di samping itu, peraturan ini juga membagi kewenangan pembuatan keterangan waris kepada 3 (tiga) pejabat/lembaga, yaitu: (1) lurah dan camat, (2) notaris, dan (3) Balai Harta Peninggalan, yang berdampak pada beragamnya bentuk dan kekuatan hukum keterangan waris yang dihasilkan dari masing-masing pejabat/lembaga. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat serta menjadi pemicu utama tingginya sengketa kewarisan di Indonesia. Oleh sebab itu, masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan kemajemukan hukum waris dan kewenangan penerbit keterangan waris serta perkembangan hukumnya, dan bagaimana seharusnya keterangan waris dibuat agar tercipta kepastian hukum dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Doktrinal dengan pendekatan analitis, teoretis dan komparatif terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tipologi eksplanatoris. Adapun hasil penelitian yang didapatkan ialah belum adanya ketentuan yang mengatur pembuatan keterangan waris secara umum, sehingga praktik pembuatan keterangan waris masih dibuat berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah, dimana hal ini tidak relevan dan tidak mengakomodasi maksud dan tujuan keterangan waris dengan peruntukkan lain-lain diluar pendaftaran tanah. Kemudian, demi tercipta kepastian hukum dan tercapainya persamaan warga negara di hadapan hukum, perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perihal kewarisan khususnya keterangan waris yang kewenangannya tunggal diberikan kepada 1 (satu) pajabat/lembaga saja yaitu Notaris dengan pertimbangan Notaris dapat membuat keterangan waris dalam bentuk akta autentik berdasarkan keterangan para pihak (akta partij) yang memiliki nilai pembuktian sempurna bagi para pihak maupun pihak ketiga.

---

This thesis discusses the inconsistencies in law application due to the ongoing legal voids in the practice of making inheritance statements, which have been "forced" to adhere to Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration. This regulation has been equated as the legal basis for making inheritance statements, even though it explicitly only regulates matters related to land registration. Therefore, this regulation should not be used as the legal basis for making inheritance statements, which have many purposes beyond land registration. Moreover, this regulation also divides the authority to make inheritance statements among 3 (three) officials/agencies: (1) village heads and sub-district heads, (2) notary, and (3) the Estate Office, resulting in various forms and legal strengths of inheritance statements issued by each official/agency. This has led to legal uncertainties within society and is a major trigger for the high number of inheritance disputes in Indonesia. Hence, the issues raised in this research are concerning the regulation of the diversity of inheritance laws, the authority to issue inheritance statements, their legal development, and how inheritance statements should be made to create legal certainty in achieving legal unification. This research is a Doctrinal legal study with an analytical, theoretical, and comparative approach to secondary data obtained through library research, then analyzed qualitatively with explanatory typology. The research findings indicate the absence of general provisions regulating the making of inheritance statements, thus the practice still relies on Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration, which is irrelevant and does not accommodate the purposes of inheritance statements beyond land registration. Therefore, to ensure legal certainty and achieve equality for citizens before the law, it is necessary to establish legislation specifically regulating inheritance, especially inheritance statements where sole authority is given to 1 (one) official/agency, namely the Notary. This is because Notary can create inheritance statements in the form of authentic deeds based on the parties' statements (akte partij) which have perfect evidentiary value for both the parties and third parties."

"Akta Pengakuan Hutang merupakan suatu akta autentik yang mengikat para pihak dan seharusnya tidak dapat dijadikan dasar dari adanya Akta Jual Beli tanah yang belum dibayar secara lunas. Pembuatan Akta Jual Beli yang diikuti dengan Akta Pengakuan Hutang atas dasar jual beli tanah yang belum lunas masih kerap terjadi di kehidupan masyarakat dikarenakan adanya ketidaktahuan mereka sebagai masyarakat awam yang kurang memahami ketentuan hukum yang berlaku dan adanya PPAT yang lalai dalam menerapkan hukum, sehingga ditemukan adanya satu kasus yang berkaitan dengan hal ini yaitu pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180 K/PDT/2024. Penelitian ini mengangkat tentang kekuatan hukum Akta Jual Beli yang pada kenyataannya dibalut dengan Akta Pengakuan Hutang terhadap pembeli yang tidak beritikad baik dan tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang belum lunas. Penelitian doktrinal yang dilakukan di sini mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa kekuatan hukum Akta Jual Beli yang pada kenyataannya dibalut dengan Akta Pengakuan Hutang terhadap pembeli yang beritikad tidak baik adalah batal demi hukum karena Akta Jual Beli tersebut dibuat dengan pembayaran yang belum lunas, sehingga tidak memenuhi asas terang dan tunai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adapun tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah berupa tanggung jawab administratif dalam bentuk teguran atau pemberhentian sementara.

---

The Debt Acknowledgment Deed is an authentic deed that binds the parties involved and should not serve as the basis for a Land Sale and Purchase Deed that has not been fully paid. However, in practice, the creation of the Sale and Purchase Deed followed by a Debt Acknowledgment Deed based on an unsettled land sale continues to occur in society due to the ignorance of the general public, who lack understanding of the applicable legal provisions, as well as the negligence of the PPAT in enforcing the law. This has led to a case related to this issue, specifically in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision No. 180 K/PDT/2024. This research highlights the legal force of the Sale and Purchase Deed, which is in fact accompanied by a Debt Acknowledgment Deed, concerning buyers who act in bad faith and the legal responsibilities of the Land Deed Official regarding Sale and Purchase Deeds that remain unsettled. The doctrinal research conducted here collects legal materials through library research, which are subsequently analyzed qualitatively. From the analysis, it can be concluded that the legal force of the Sale and Purchase Deed, which is in fact accompanied by a Debt Acknowledgment Deed for buyers acting in bad faith, is null and void because the Sale and Purchase Deed was created with a payment that has not been settled, thus failing to meet the principles of clarity and cash payment according to Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles. The responsibility of the Land Deed Official in this regard is in the form of administrative responsibility, which may include reprimands or temporary suspension."