Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi Indonesia yang diawali tahun 1997 membawa dampak yang sangat kompleks terhadap struktur perekonomian secara keseluruhan dimana seluruh variabel makro baik sektor riil maupun sektor moneter terkena imbas dari krisis tersebut. Salah satu komponen yang mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia adalah bagaimana kinerja perdagangan luar negeri Indonesia khususnya dari sisi ekspor, artinya untuk kedepannya harus terlebih dahulu ditentukan komoditas ekspor mana yang memang memiliki kinerja yang baik sehingga untuk perencanaan ke depart dapat lebih ditingkatkan atau bagi komoditas yang kinerjanya buruk dapat diperbaiki dikemudian hari. Dengan pertimbangan kontribusi ekspor non migas yang sudah melebihi ekspor non migas dan karakteristik dari tenaga kerja Indonesia'yang jumlahnya relatif banyak maka penelitian ini dilakukan untuk mengidentifrkasikan kinerja ekspor manufaktur padat karya Indonesia menjelang dan pada masa krisis ekonomi untuk periode 1993-1998.Penelitian ini menggunakan alat analisis Constant Market Share (CMS), Revealed Competitive Advantage (RCA), Trade Specialization Ratio (TSR) dan Market Concentration (MC) dan komoditas manufaktur padat karya yang dipilih sebanyak 15 jenis komoditas yaitu SITC 54, 55, 664, 665, 666, 695, 696, 697, 81, 82, 83, 84, 85 dan 89.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ekspor manufaktur padat karya Indonesia sangat rentan terhadap perubahan-perubahan atau faktor-faktor yang sifatnya ekternal. Ini disebabkan komponen yang mempengaruhi perubahan ekspor manufaktur padat karya Indonesia adalah efek pertumbuhan dunia dan efek distribusi pasar sedangkan efek komposisi komoditas dan efek daya saing masih bersifat lemah. Analisis untuk setiap jenis komoditas mcnunjukkan bahwa dari 15 komoditas yang diamati hanya komoditas SITC 65,697,82,84 dan 85 yang memiliki kinerja baik dalam anti daya saing (RCA)nya kuat dan poly perdagangannya sudah memasuki tahapan perluasan ekspor dan pematangan. Krisis ekonomi menyebabkan hanya komoditas SITC 65, 85 yang mampu mempertahankan daya saingnya sementara yang lainnya mengalami penurunan daya saing. Jika dilihat dari konsentrasi pasar ternyata seluruh komoditas manufaktur padat karya yang diamati tidak terpusat ke satu negara melainkan menyebar seperti ditunjukkan dengan angka konsentrasi pasar (KP) yang menjauhi angka 1."

"lssu defisit anggaran pemerintah telah mendapat perhatian yang cukup luas dan bahkan telah menjadi the forefront policy of macroeconomic adjustment ataupun muncul sebagai bagian dari program stabilisasi ekonomi negara-negara berkembang maupun industri sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. Di negara-negara berkembang, Easterly dan Schmidt-Hebbel (1991) serta Easterly, Rodriguez dan Schmidt-Hebbel. (1994), misalnya, mencatat bahwa menguatnya issu ini bertalian dengan dekade over-indebtedness yang diikuti oleh fenomena inflasi tinggi serta rendahnya kinerja pertumbuhan ekonomi dan investasi di tahun 1980-an. Sementara itu, di negara-negara Eropa Timur dan USSR lama issu ini mengemuka sejalan dengan adanya pelbagai program reformasi massive bagi perbaikan ekonomi di era 1990-an. Di Amerika Serikat (McKibbin dan Bagnoli, 1993) dan Swedia (Becker dan Paalzow, 1997) issu defisit anggaran telah menjadi topik debat publik tentang kebijakan ekonomi. Sejalan dengan itu, sebagaimana ditunjukkan Cuddington dan Vinals (1986) serta Weiss (1995), the International Monetary Fund (IMF) juga menaruh perhatian khusus terhadap issu ini, bahkan budget balancing dijadikan sebagai standard policy dalam pelbagai program stabilisasi yang diterapkannya di berbagai negara."

"Penelitian ini mempunyai tiga buah tujuan yang hendak dicapai. Pertama, mengonfirmasi anggapan umum bahwa MNC di Indonesia mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lokal. Kedua, menganalisis pengaruh kehadiran MNC intra-industri dalam kabupaten/kota yang sama di industri manufaktur Indonesia selama periode 2004-2008 dan ketiga, menganalisis pengaruh dari absorptive capacity bagi produktivitas tenaga kerja setiap perusahaan, baik MNC maupun perusahaan lokal. Kebijakan untuk menarik masuk MNC melalui mekanisme Penanaman Modal Asing (PMA) sangat umum dijalankan oleh pemerintah di negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia karena dipercaya MNC membawa teknologi yang superior sehingga diharapkan teknologi ini dapat menciptakan spillover effect berupa kenaikan produktivitas tenaga kerja di perusahaan lokal. Spillover dalam penelitian ini diukur melalui rasio antara jumlah tenaga kerja MNC terhadap total tenaga kerja di setiap industri 5-digit KBLI. Melalui teknik estimasi fixed effect data panel, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa MNC di Indonesia tidak terbukti mempunyai produktivitas tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan perusahaan lokal sehingga tidak terdapat spillover dari kehadiran MNC bagi perusahaan lokal. Selain itu, absorptive capacity terbukti berpengaruh positif bagi produktivitas MNC dan perusahaan lokal.

---

This study has three objectives. First, to confirm common consesus that foreign multinationals in Indonesia have higher labor productivity compared to local firms. Second, to examine impact of intra-industry and intra-regency foreign multinationals presence on local firms? labor productivity in Indonesian manufacturing industries from 2004 to 2008 and third, to examine impact of absorptive capacity on MNC?s and local firms? labor productivity.

Policy to attract Foreign Direct Investment (FDI) is commonly created by government in developing countries, including Indonesia because it is widely believed that foreign multinationals possess superior technology than those of local firms; hence the presence of foreign multinationals is expected to create spillover effect in form of increasing local firms? labor productivity. This research measured spillover using ratio of employment in foreign multinational to total employment in each 5-digit industries sectors.

Using fixed effect panel data estimation method, this study reached several conclusions: Foreign multinationals in Indonesia do not have higher labor productivity than local firms hence we cannot expect spillover effect from foreign multinationals presence to exist. Another conclusion is absorptive capacity has positive impact on MNC?s and local firms? labor productivity."

"Krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997 diperkirakan mempunyai dampak buruk terhadap berbagai bidang, tennasuk diantaranya bidang pendidikan. Dampak adanya krisis ekonomi diperkirakan sebagai berikut :1. Drop out meningkat, sehingga APK turun2. Pelayanan pendidikan turun, sehingga mutu pendidikan turun3. Biaya ]angsung pendidikan meningkat, sehingga kesadaran masyarakat dalam investasi pendidikan turun.Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mencanangkan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan, yang juga disebut Program Aku Anak Sekolah yang berupa Dana Bantuan Operasional dan beasiswa bagi sekolah-sekolah tidak rnampu dan siswasiswa tidak mampu.Program jaring pengaman sosial banyak mengalami kebocoran dan ketidaktepatan sasaran di dalam pelaksanaannya, dan oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengevaluasinya agar pada kemudian hari pelaksanaannya nienjadi lebih baik.Sehubungan dengan hal tersebut, tesis ini melakukan penelitian ketepatan sasaran penerimaan beasiswa. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakar data primer yang didapatkan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan British Council.Sebagai responden dalam penelitian ini adalah orang tua siswa baik yang meneriina beasiswa, maupun yang tidak menerima beasiswa yang berasal dari sekolah-sekolah yang mendapatkan DBO. Daerah penelitian meliputi Kotamadya Surabaya, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Trenggalek.Metode pengambilan sampelnya dilakukan secara bertahap sebagai berikut :1. Pemilihan propinsi2. Pemilihan kabupaten3. Pemilihan sekolah4. Pemilihan siswa5. Pemilihan orang tua siswaData yang didapatkan dipilih yang mencerminkan kemampuan orang tua siswa dalam membiayai anaknya bersekolah, seperti tingkat pendidikan kepala rumah tangga, tingkat pendapatan kepala rumah tangga, proporsi pendapatan untuk konsumsi makanan, kesulitan pembiayaan sekolah dan kekayaan .Untuk keperluan penelitian, data tingkat pendidikan kepala rumah tangga, tingkat pendapatan kepala rumah tangga, proporsi pendapatan untuk konsumsi makanan, kesulitan pembiayaan sekolah dilakukan analisis data deskriptif dengan memisahkan antar daerah penelitian . Sedangkan data tingkat pendapatan dan kekayaan digunakan untuk model regresi logistik dengan variabel dependen responden anaknya mendapatkan beasiswa atau tidak. Model regresi logistik dipisahkan menurut tingkat sekolah, SD, SLTP dan SLTA.Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan semakin tinggi kemampuan (wealth) orang tua siswa semakin rendah kemungkinan anaknya mendapatkan beasiswa . Namun demikian penelitian ini mempunyai kelemahan, yaitu terjadinya "bias seleksi sampel" (Sample Selectivity Bias), karma hanya nmenggunakan data dari orang tua yang berasal dari anak di mana sekolahnya mendapatkan beasiswa"

"Adanya faktor skala ekonomi dalam pemilihan lokasi menyebabkan beberapa perusahaan yang sej erns memilih berada pada lokasi yang berdekatan, sehingga membawa dampak menurunnya biaya produksi perusahaan. Berkumpulnya beberapa perusahaan sejenis dalam suatu Iokasi industri disebut aglomerasi industri. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa suatu kota memiliki perusahaan yang jenisnya sama lebih darn sate, dan adanya kecenderungan bahwa kota akan berkembang di sekitar lokasi industri. Suatu kota industri yang besar terbentuk karena adanya aglomerasi ekonomi dalam produksi. Ada dua jenis aglomerasi ekonomi, yaitu localization economies dan urbanization economies.Menurut Henderson (1988), localization economies terjadi jika biaya produksi perusahaan-perusahaan sebagai bagian darn suatu industri menurun pada saat total output darn industri meningkat. Sedangkan urbanization economies terjadi jika biaya produksi sebuah perusahaan secara individual menurun saat total output clan wilayah urban/ perkotaan meningkat. Terdapat kontroversi darn efek yang ditimbulkan oleh localization economies (dikemukakan oleh Alfred Marshall) dengan urbanization economies (diidentifikasi oleh Jane Jacobs). Mills, Henderson, 0 hllallachain dan Satterthwaite mengatakan bahwa localization economies lebih panting dibanding urbanization economies, karena pertumbuhan tenaga kerja suatu sektor lebih tergantung pada besarnya sektor tersebut daripada besarnya wilayah perkota nl metropolitan sektor tersebut berada.Secara umum, pro duktifitas modal dan tenaga kerja sektor industri di Jakarta cukup bank, dimana modal per tenaga kerja dan upah per tenaga kerja mempengaruhi output per tenaga kerj a. Artinya kenaikan modal dan upah akan mampu mendorong kenaikan output. Aglomerasi ekonomi yang terjadi pada mayoritas sub-sektor industri di Jakarta merupakan aglomerasi jenis localization dan urbanization economies, dimanaperusahaan-perusahaan di sektor industri memilih berlokasi di Jakarta karena pertimbangan biaya produksi yang lebih murah, dan juga karena pertimbangan besarnya jumlah penduduk. Hal inn didukung oleh kenyataan bahwa infrastruktur yang ada di DKI Jakarta lengkap, terutama untuk akses transportasi dankomunikasi, serta posisi Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional.Analisis regresi data panel menunj ukkan bahwa terdapat perbedaan basil yang mendasar antara data industri dengan klasifikasi ISIC 2 digit dengan industri berdasarkan klasifikasi ISIC 3 digit dalam observasi. Sub-sektor industri di DKI Jakarta yang mengalami aglomerasi industri ialah sub-sektor Industri Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit, Industri Kertas dan Barang Barang darn Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Industri Kimia dan Barang-Barang darn Kimia, Petroleum, Batu Bara, Karat, dan Barang darn Plastik, Industri Barang-Barang Ban Logam, Mesin dan Perlengkapannya, Industri Pengolahan Lainnya. Sedangkan sub-sektor Industri Makanan, Minuman Serta Tembakau, Industri Kayu dan Barang-Barang dari Kayu, Termasuk Alat-Alat Rumah Tangga darn Kayu, Industri Barang-Barang Galian Bukan Logam, dan Industri Dasar Logam tidak mengalami aglomerasi. Pada golongan pokok industri teridentifikasi tidak terjadi aglomerasi industri.Perlu ada penyusunan kebijakan industri yang lebih diarahkan hanya pads industri yang memang mengalami aglomerasi. Sebaiknya pemerintah daerah DKI Jakarta lebih mengutamakan sub-sektor industri yang sudah terkonsentrasi kuat, dan mengalami aglomerasi jenis localization economies sekaligus urbanization economies."

"Hubungan tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mudah diidentifikasikan. Beragam kesimpulan diperoleh oleh peneliti-peneliti mengenai hubungan kausalitasnya.Tesis ini mencoba menerangkan pengaruh tingkat tabungan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kurun waktu 1976-1996. Kebijakan sektor keuangan tahun 1980-an dan 1990-an dengan kerangka liberalisasi keuangan McKinnon (1973) untuk menghilangkan Financial repression yang terjadi sebelum tahun 1983, ternyata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sampai tahun 1996.Menurut paradigma tersebut, liberalisasi sektor finansial akan menjadikan tingkat suku bunga riil positip, yang selanjutnya akan terjadi financial deepening dan peningka tan rasio investasi terhadap GDP, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Kesimpulan dari tesis ini adalah tingkat tabungan domestik bruto mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tidak berlaku sebaliknya. Kendati tabungan bukan pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi, besar yang cukup dari tabungan penting, terutama dalam membuat kebijakan agar saving-investment gap tidak mengkuatirkan ditinjau dari indikator defisit transaksi berjalan."

"Prioritas pemerintah pada pertengahan tahun 1980-an untuk meningkatkan peranan ekspor industri dalam perekonomian telah menyebabkan terjadinya peningkatan pesat ekspor industri manufaktur. Walaupun pertumbuhan sektor industri manufaktur Indonesia sebelum tahun 1980-an mengalami pertumbuhan yang tinggi, tetapi peitumbuhan industri yang tinggi tersebut bukanlah untuk penibahan struktur industri. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya peranan industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia baik terhadap nilai tambah (value added) maupun ekspor industri manufaktur.Perubahan struktur industri manufaktur pada pertengahan tahun 1980-an telah meningkatkan pcranan ekspor industri manufaktur. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencapai maksud tersebut adalah merubah strategi perdagangan Indonesia dari strategi substilusi impor ke strategi promosi ekspor dengan mcngurangi rentang tarif barang-barang konsumsi impor yang sennula sangat tinggi, merubah kebijakan dalam bidang investasi dan melakukan penyesuaian dalam bidang moneter yaitu melakukan devalusi mata uang pada tahun 1983 dan tahun 1986 untuk meningkatkan daya saing ekspor industri manufaktur di pasar internasional.Perubahan kebijakan tersebut telah mampu meningkatkan ekspor industri manufaktur pada pertengahan tahun 1980-an. Bahkan ekspor industri manufaktur Indonesia pada pertengahan Eakin I980-an tersebut telah mendaminasi ekspor non¬migas Indonesia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dikatakan tidak mempunyai peranan penting terhadap ekspor non-migas Indonesia.Perkembangan ekspor industri dan penguatan stniktur industri selama pertengahan tahun 1980-an telah mengundang minat penulis untuk mengetahui sejauh mana perubahan struktur industri di Indonesia dan keunggulan komparatif ekspor industri manufaktur di pasar internasional. Untuk itu penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut. Apakah perubahan struktur industri yang terjadi di Indonesia telah mampu meningkatkan keunggulan komparatif ekspor industri manufaktur di pasar internasional? Apakah komponen-komponen perubahan struktur yaitu produktivitas modal dan tenaga kcrja signifikan mempengaruhi keunggulan komparatif ekspor industri manufaktur Indonesia? Apakah Real Exchange Rate yang mencerminkan daya saing ekspor industri manufaktur mempunyai hubungan yang erat dengan pembentukan keunggulan komparatif ekspor industri manufaktur Indonesia di pasar intemasional.Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas penulis telah melakukan penelitian terhadap "sektor industri manufaktur berdasarkan kepadatan faktor yang dibagi ke dalam lima subsektor industri manufaktur yaitu subsektor industri manufaktur padat suinberdaya pertanian, padat sumberdaya mineral, padat kaya, padat teknologi dan padat human capital dengan menggunakan Indeks Perubahan Struktur (IPS) untuk mclihat perubahan struktur industri berdasarkan kepadatan faktor dan Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk mengukur ketutggulan komparatif ekspor industri manufaktur berdasarkan kepadatan faktor.dari hasil penelitian diperoleh bahwa secara umum dalam sektor industri manufaktur berdasarkan kepadatan faktor telah tercipla perubahan struktur, tetapi belum tercipta keunggulan komparatif di pasaran internasional. Begitu juga subsektor industri manufaktur padat karya, padat teknologi, dan padat human capital telah menunjukkan terjadinya perubahan struktur. Tetapi subsektor industri manufaktur padat teknologi dan padat human capital belum menunjukkan terciptanya keunggulan komparatif kecuali untuk subsektor industri manufaktur padat karya yang telah menunjukan adanya keunggulan komparatif di pasar intemasional setelah tahun 1985.Sedangkan dalam subsektor industri manufaktur padat sumberdaya pertanian tcrjadi pergeseran nilai indeks perubahan struktur akan tetapi telah menciptakan terjadinya keunggulan komparatif di pasaran internasional. Hal ini diduga karena keunggulan komparatif ekspor industri manufaktur padat sumberdaya pertanian Brat kaitannya dengan sumberdaya yang dimiliki oleh Indonesia.Belum terciptanya keunggulan komparatif ekspor industri manufaktur walaupun telali terjadinya perubahan struktur disebabkan karena perubahan struktur industri manufaktur masih belum terjadi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena nilai indeks perubahan struktur masih sangat kecil dan jauh dari kategori suatu negara yang menunjukan terjadinya perubahan struktur secara penuh.Dari hasil pengujian regresi, belum terciptanya keunggulan komparatif ekspor industri manufaktur di pasar intemasional disebabkan karena tidak terjadinya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam sektor industri manufaktur maupun daiann subsektor industri manufaktur kecuali subsektor industri manufaktur padat human capital yang menunjukan hubungan signifikan produktivitas tenaga kerja terhadap pembentukan keunggulan komparatif. Selma periode analisis keunggulan komparatif hanya digerakkan oleh produktivitas modal dan Real &change Rate. Karena selama analisis produktivitas modal dan Real Exchange Rate sangat signifikan tnempengaruhi nilai RCA ekspor industri manufaktur di Indonesia."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tiga hal yaitu perbandingan pengelolaan surat utang negara di Indonesia, Amerika Serikat dan Italia, pengaturan hukum mengenai sovereign bond default dan signifikansi pengaturan mengenai sovereign bond default. Perbandingan dikhususkan pada proses penerbitan dan ada atau tidaknya sinking fund khusus untuk surat utang Negara. Berdasarkan Undang Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Negara menjamin pembayaran pokok dan bunga surat utang negara dengan menganggarkan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun. Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, Undang Undang Amerika Serikat dan Undang Undang Italia terkait surat utang negaranya tidak memiliki ketentuan mengenai sovereign bond default. Penyelesaian sovereign bond default adalah dengan mengaktifkan satu klausula yang dikenal dengan collective action clause dalam terms and conditions surat utang Negara. Penulisan ini juga membandingkan praktek dan peraturan perundang-undangan Indonesia, Amerika Serikat dan Italia dalam penggunaan collective action clause pada surat utang Negara.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis reviews three matters inter alia the comparative study on the management of sovereign bond under Indonesian Law, United States Law and Italian Law, the regulations to resolve sovereign bond default, and the significance to establish regulations pertaining sovereign bond default. The comparative study is confined to the issuance process and the existence of sinking fund designated for sovereign bond purposes. Pursuant to Indonesian Law No. 24 of 2002 regarding sovereign bond, the state guarantees the payment of principal and interest of sovereign bond by allocating the fund in the state’s annual budget. However, Law No. 24 of 2002, United States and Italian laws do not contain any provisions to resolve sovereign bond default. Sovereign bond default is resolved by activating the collective action clause within the terms and conditions of sovereign bond. This research seeks to review the practice, the laws and regulations of Indonesia, United States and Italy of using the collective action clause in the sovereign bond."

"Pembentukan suatu currency union adalah tahap terakhir dari langkah kebijakan menuju integrasi regional. Currency union biasa didefinisikan sebagai suatu area di mana mata uang tunggal beredar. Perdebatan mengenai adopsi dari common currency oleh negara-negara anggota ASEAN mulai bermunculan terutama sejak terjadinya krisis Asia 1997 dan setelah Euro menjadi kenyataan pada awal tahun 1999 dan tetap bertahan dengan baik sampai sekarang. Keinginan untuk membentuk currency union di Asia Timur dan ASEAN juga dipicu oleh semakin meningkatnya integrasi dalam perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA).Hal-hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian mengenai kemungkinan pembentukan currency union di ASEAN. Penelitian mengenai currency union pada umumnya dibagi menjaji tiga bagian besar, yaitu kemungkinan pembentukan dilihat dari beberapa prasyarat pembentukan currency union (properti dari Optimum Currency Area), penghitungan Indeks Optimum Currency Area (OCA Index), dan endogeneitas dari indikator OCA. Disertasi ini merupakan studi komprehensif dari ketiga bagian besar penelitian pembentukan currency union di ASEAN tersebut.Hasil studi mengenai prasyarat pembentukan currency union (indikator OCA) menunjukkan bahwa negara yang optimal membentuk currency union adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Baik dengan menggunakan metode pairwise maupun dengan menggunakan metode clustering didapatkan kesimpulan yang sama bahwa tidak semua negara anggota ASEAN-5 optimal dalam membentuk currency union. Hanya tiga negara anggota ASEAN-5 yang optimal membentuk currency union, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perhitungan indeks OCA juga menunjukkan hasil yang konsisten bahwa Singapura, Malaysia, dan Thailand layak untuk membentuk currency union karcna mcmiliki indeks OCA yang terendah.Dua prasyarat OCA yang penling adalah korelasi shocks yang positif dan upah yang fleksibel. Dua prasyarat tersebut dibutuhkan sebagai konsekuensi dari currency union di mana nilai tukar antar negara anggota bersifat fixed. Dalam studi mengenai andogeneitas shocks dan upah menjadi variabel endogen. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan evidence bahwa terdapat endogeneitas dari czsynnnetric shocks sebagai prasyarat pembentukan currency union. Peningkatan dalam infra-industry trade dapat menurunkan asymmetric shocks di antara negara anggota. Sedangkan untuk upah ditemukan weak evidence bahwa terdapat endogeneitas dari upah sebagai prasyarat pembentukan currency union. Upah menjadi lebih prosiklus pada rezim nilai tukar yang lebih fixed.Dengan ditemukannya evidence mengenai adanya endogeneitas dari asymmerric shocks maka terdapat harapan bagi pembentukan currency union untuk negara ASEAN-5. Negara ASEAN-5 perlu melakukan koordinasi dalam kebijakan ekonomi untuk lebih meningkatkan konvergensi dari perekonomiannya agar tercipta siklus bisnis yang lebih sinkron dan menurunkan asymmetric shocks. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah mendorong peningkatan intra-industry trade antar negara anggota ASEAN-5. Peningkatan trade intensity yang disertai peningkatan intra-industry trade-lah yang akan menurunkan asymmetric shocks.Negara Singapura, Malaysia, dan Thailand bisa segera mempersiapkan diri dengan lebih serius ke arah pembentukan currency union di antara mereka karena mereka relatif lebih siap secara ekonomi dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. Sedangkan untuk negara Indonesia dan Filipina, jika ingin bergabung dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand harus melakukan usaha yang lebih keras dalam rangka mencapai harmonisasi perekonomian dengan ketiga negara tersebut. Dengan memperbaiki kinerja ekonominya, diharapkan kedua negara dapat menurunkan OCA Index-nya dan meningkatkan benefit dari optimum currency area."