Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Huis Clos adalah salah satu karya Jean-Paul Sartre yang bertutur tentang hubungan antarmanusia (dalam lakon diwujudkan dengan hubungan antartokoh). Hubungan antar manusia tersebut merupakan bagian dari flsafat. Sartre yang paling banyak dibicarakan sehingga masalah ini menarik untuk diteliti Iobih lanjut.Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan hubungan antartokoh dalam lakon Huis Clos karya Jean-Paul Sartre. Metode yang dipakai adalah metode struktural, sedangkan teori yang digunakan adalah teori drama dalam buku Lire le Theatre karya Anne Ubersfeld mengenai alur, pengaluran, tokoh dengan himpunan ciri pembedanya, tokoh sebagai pengujar, latar ruang dan latar waktu. Sebagai pelengkap, digunakan teori proses komunikasi menurut Schmitt dan Viala dalam buku Savoir Lire.Langkah pertama pembahasan adalah analisis alur yang dilakukan dengan menggunakan skema aktan. Hasil analisis rnenunjukkan bahwa hubungan antartokoh dalam lakon ini adalah hubungan subyek-obyek. Kemudian dari analisis pengaluran yang dilakukan berdasarkan babak dan adegan terlihat bahwa konflik hubungan antartokoh muncul pada adegan kelima dan bahwa konflik tersebut tidak akan pernah berakhir.Langkah selanjutnya adaiah analisis tokoh. Dari analisis tokoh dengan ciri pembedanya terlihat bahwa ciri-ciri mental para tokoh menjadi dasar terbentuknya hubungan antartokoh, sedangkan dari analisis tokoh sebagai pengujar terlihat usaha para tokoh untuk menjadikan tokoh lain sebagai obyek meialui dialog di antara mereka.Langkah terakhir pembahasan adalah analisis latar ruang dan waktu. Hasil analisis memperlihatkan bahwa unsur ruang dan waktu membuat para tokoh terperangkap selama-lamanya dalam hubungan tersebut."

"Perwujudan irama tersebut didukung oleh unsur tokoh, latar ruang, dan waktu. Para tokoh dalam roman ini menjalani kehidupan yang teratur dan monoton. Tindakan-tindakan mereka selalu sama dan berulang. Latar ruang juga disajikan secara berulang dan merupakan latar tempat berlangsungnya suatu aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas masing-masing ruang. Adapun waktu yang ditampilkan di sepanjang cerita selalu sama, yaitu setelah lewat tengah hari. Dengan demikian masing-asing unsur memperlihatkan pengulangan dan keteraturan sebagai faktor yang dominan."

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan kebijakan mengenai aborsi di Prancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Aborsi atau yang dalam Bahasa Prancis disebut dengan LInterruption Volontaire de Grossesse, secara resmi adalah tindakan legal di mata hukum yang ditandai dengan deklarasi Hukum Veil tahun 1975 pada masa pemerintahan Valery Giscard dEstaing. Pelegalan aborsi ini menjadi salah satu momentum bersejarah bagi Republik Kelima di Prancis. Pelegalan aborsi menandai bahwa pemerintah mengakui hak para wanita untuk dapat memilih akan pilihan yang diambil terhadap tubuhnya. Dalam perkembangan dan praktiknya di masyarakat, hukum aborsi mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Perkembangan hukum aborsi ini memiliki karakteristik yang berbeda antara pemerintah yang satu dengan yang lainnya berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada masa kedua pemerintahan.Dengan menggunakan metode penelitian kebijakan dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini memaparkan perkembangan kebijakan aborsi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan Francois Hollande dan kondisi sosial masyarakat pada kedua masa untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan. Kebijakan yang dibuat keduanya akan berdampak pada praktik aborsi di masyarakat. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, hasilnya adalah bahwa ideologi politik dan kondisi sosial budaya mempengaruhi keduanya dalam membuat kebijakan dan kebijakan aborsi. Kebijakan yang diterapkan dalam masa pemerintahan Nicolas Sarkozy lebih mempersulit wanita melakukan aborsi dibandingkan dengan pada masa Francois Hollande."

"Artikel ini membahas kritik yang disampaikan oleh Charles De Gaulle dalam pidatonya di Inggris pada 18 Juni 1940. Pidato yang terkenal dengan sebutan LAppel du 18 Juin disampaikan setelah pendudukan Jerman di Prancis serta kekalahan di Maginot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis wacana kritis. Teori analisis wacana kritis oleh Teun A. Van Dijk digunakan untuk menganalisis tiga aspek yang membentuk wacana yakni dimensi sosial, kognisi sosial dan teks pidatonya itu sendiri. Untuk teks pidatonya digunakan teori isotopi yang merupakan aspek leksikon atau pilihan kata dari analisis teks dari Van Dijk. Hasilnya adalah bahwa ada keterkaitan yang erat antara dimensi sosial, kognisi sosial dan teks yang diproduksi dan bahwa ditemukan adanya lima jenis kritik, yakni : kritik terhadap para pemimpin militer golongan tua, gencatan senjata, tokoh-tokoh politik, taktik dan fasilitas perang Prancis dan Pemerintahan Vichy.

---

This article discusses the criticism made by Charles De Gaulle in his English address on June 18, 1940. The famous speech LAppel du 18 Juin was delivered after the German occupation of France and the defeat at Maginot. This research uses a qualitative approach and critical discourse analysis method. The theory of critical discourse analysis by Teun A. Van Dijk is used to analyze three aspects that make up the discourse namely the social dimension, social cognition and the text of the speech itself. For his speech text isotopi theory which is a lexicon or word choice aspect of the text analysis from Van Dijk. The result is that there is a close relationship between social dimensions, social cognition and the text produced and that five types of criticism have been found, namely: criticism of old-fashioned military leaders, truce, political figures, tactics and facilities of the French war and the Vichy Government."

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"Artikel ini bertujuan menjelaskan alasan penolakan Charles de Gaulle terhadap Inggris dalam Masyarakat Ekonomi Eropa. Prancis adalah salah satu anggota pendiri Masyarakat Ekonomi Eropa bersama dengan lima negara lainnya. Ide pembentukan Eropa Bersatu (Uni Eropa) berawal sejak 1945, dengan tujuan untuk mengikat negara-negara Eropa secara erat sehingga tidak akan lagi menimbulkan kerusakan seperti pada masa Perang Dunia II. Winston Churchill sepenuhnya mendukung gagasan ini, dan mengusulkan untuk menjadikan Eropa sebuah struktur di mana masyarakat Eropa dapat tinggal dalam kedamaian, keamanan dan kebebasan. Setelah pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa pada 1957, Inggris mengajukan diri untuk bergabung dalam organisasi tersebut sebanyak dua kali pada 1963 dan 1967. Pengajuan keanggotaan tersebut ditolak oleh de Gaulle, sebab Inggris dinilai belum siap untuk menjadi anggota organisasi supranasional itu. Faktor lain penyebab penolakan ini adalah hubungan yang terjalin antara Inggris dan Amerika Serikat. Artikel ini juga bertujuan menjelaskan berbagai faktor yang melatarbelakangi masuknya Inggris dalam MEE serta hambatan-hambatan yang dialami Inggris, terutama penolakan dari presiden Prancis Charles de Gaulle. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan politikologis."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memaprkan diplomasi Prancis dalam menghadapi Jerman mulai tahun 1875-1914. Mengingat bahwa Jerman telah mempermalukan Prncis akibat dari perang Sedan tahun 1870, sehingga Prancis memiliki keinginan untuk balas dendam terhadap Jerman."

"Dewasa ini, di Prancis, berpasangan secara homoseksual telah menjadi salah satu alternatif kehidupan bersama di luar pernikahan. Namun, kaum homoseksual di Prancis kerap merasakan adanya diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual mereka. Untuk itu, mereka melakukan upaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah Prancis, yang diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat yang cenderung negatif terhadap kaum homoseksual. Pemerintah Prancis menunjukkan tanggapannya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan kaum homoseksual.Skripsi ini menunjukkan perkembangan kebijakan pemerintah Prancis terhadap keberadaan pasangan homoseksual di Prancis pada dasawarsa 1970-1990. Kebijakan pemerintah Prancis, dalam bentuk undang undang yang dikeluarkannya, terlihat mengalami perubahan dan penyesuaian dari waktu ke waktu, yang bertujuan untuk menjawab tuntutan kaum homoseksual di Prancis. Hingga akhirnya, kini berlaku undang-undang PACS (Pacte Civil de Soiidarite), yang merupakan undang-undang yang mengatur kehidupan berpasangan di luar pernikahan, baik pasangan homoseksual maupun heteroseksual."

"Skripsi ini mengungkapkan permasalahan tentang pemikiran_pemikiran dasar feminisme di tahun 70-an, serta dampaknya dalam sinema di Perancis di masa itu. Analisis dibuat berdasarkan teori Dominique Noguez, yang diilhami oleh pemikiran Karl Marx mengenai materialism dialektik. Setiap kelompok masyarakat mempunyai ideologi yang dihayati secara tak sadar oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Ideologi tersebut terungkap dalam karya-karya seni yang dihasilkan oleh para seniman. Teori Noguez menyebutkan bahwa ideologi dan sinema tidak dapat dipisahkan. Film merupakan ungkapan ideologi dari sutradara yang membuatnya dan merupakan media yang efektif untuk menanamkan ideologi tertentu kepada penontonnya.Dalam bab II diuraikan perkembangan konsep-konsep baru menyangkut kedudukan perempuan dalam masyarakat Perancis. Konsep-konsep yang kemudian disebut feminisme ini, pertama kali diutarakan oleh Poullain de la Barre pada abad XVII. Pada dasarnya, konsep-konsep terebut melihat bahwa kedudukan perempuan sebenarnya secara alamiah sama dengan pria, sehingga kaum perempuan berhak memperoleh pendidikan dan mendapat kedudukan yang sama dengan pria dalam masyarakat, dalam pekerjaan maupun perkawinan."