Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea), Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan berbatasan dengan sepuluh negara. Hal tersebut menyebabkan delimitasi batas maritim merupakan hal yang penting bagi Indonesia. Permasalahan delimitasi batas maritim Republik Indonesia dengan Malaysia bersumber dari ketidakjelasan batas-batas negara dan status suatu wilayah yang saling bertumpang tindih menurut versi masing-masing. Situasi inilah yang menjadi sumber konflik khususnya dalam penegakan hukum terhadap IUU Fishing dalam wilayah Overlapping terutama mengenai klaim yurisdiksi batas-batas maritimnya. Implikasi nyata dari belum selesainya batas maritim ini jelas akan menimbulkan permasalahan penegakan hukum di daerah overlapping claim. Permasalahan yang sering timbul ketika proses negosiasi delimitasi batas maritim sedang berlangsung adalah apabila terjadi pelanggaran ketentuan hukum nasional dari kedua negara, sehingga sering menimbulkan ketidak pastian hukum terkait siapa yang memiliki kewenangan untuk menegakkan ketentuan hukum nasional di perairan perbatasan yang belum ditentukan diantara kedua negara. Ketidakpastian tersebut sering berakibat pada penangkapan nelayan kedua negara. Terkait hal tersebut UNCLOS 1982 hanya memberikan kewajiban kepada kedua negara untuk membentuk pengaturan sementara di perairan perbatasan yang belum ditentukan untuk mencegah terjadinya konflik. Tesis ini lebih lanjut akan menganalisa mengenai bagaimana hukum nasional dan internasional serta praktek negara-negara terkait penegakan hukum di perairan perbatasan yang belum ditentukan.. Berdasarkan praktek negara dan hukum internasional penegakan hukum berdasarkan klaim unilateral di perairan perbatasan yang belum ditentukan (overlapping claim) dapat menimbulkan konflik dan memperlambat penyelesaian delimitasi batas maritim antara kedua negara.. Penyelesaian batas maritim tersebut dilakukan secara diplomasi melalui perundingan batas sesuai dengan UNCLOS 1982. Tesis ini akan memberi gambaran, menemukan fakta dan data baru serta meneliti tentang wilayah perairan overlapping dan menjelaskan status terakhir delimitasi batas maritim Indonesia dengan Malaysia dan bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap IUU Fishing di area itu.

---

In accordance with the provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), Indonesia as an archipelagic state has a water area containing the internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone (EEZ), Continental Shelf (CS), and high seas. Indonesia as the largest archipelagic country in the world has a very long coastline and is bordered by ten countries. This makes delimitation of the maritime boundary is genuinely important for Indonesia. The process of maritime boundary delimitation Indonesia between Malaysia often source from undefined borders and overlapping claim according to each countries version. The problem that often arises when the maritime boundary delimitation negotiation process is underway is if there is a violation of the provisions of the national law of both countries, which often leads to legal uncertainty over who has the authority to enforce national law provisions in the unresolved maritime boundary between the two countries. Such uncertainty often results in interception of violations occurring in undefined border waters by the two disputing countries. In this regard, UNCLOS only provides obligations to both countries to establish provisional arrangements in undefined border waters to prevent conflicts. This thesis will further analyze the national and international regulations as well as the practice of law enforcement both countries in overlapping claim waters. The completion of the maritime border diplomacy is conducted through the boundary negotiations in accordance with UNCLOS 1982. This paper will gives overview, to discover new facts and to researches about waters area in overlapping claim and to explain the latest status of Indonesian maritime boundary delimitation with Malaysia and to what extent the implementation of law enforcement in those areas.

Abstrak :
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai cara dan dasar pembatalan putusan arbitrase antar negara. Dalam mekanisme arbitrase, terutama arbitrase antar negara (interstate arbitration) masih terdapat berbagai ketidakjelasan, salah satunya adalah tidak terdapat kepastian mengenai bagaimana prosedur pembatalan putusan arbitrase tersebut, dan dasar apa saja yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut. Penelitian yang dilakukan Penulis ini berujung pada suatu hasil bahwa sejatinya suatu putusan arbitrase antar negara dapat dibatalkan, dimana disaat para pihak memiliki persetujuan untuk menunjuk badan ketiga untuk melakukan proses pembatalan, dan pada prakteknya badan ketiga tersebut adalah International Court of Justice/Mahkamah Internasional, dimana ICJ sendiri pernah menangani dua kasus pembatalan putusan arbitrase internasional, yaitu antara negara Guinea-Bissau dan Senegal, serta antara negara Honduras dan Nicaragua. Dasar yan dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase antar negara pun bervariasi, dimulai dari saat majelis arbitrase melampaui kewenangannya dalam menangani suatu perkara hingga disaat majelis arbitrase tidak memberikan alasan yang lengkap dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan analisa dari penulis, dasar pembatalan tersebut bukanlah merupakan suatu hard law dimana berasal dari suatu konvensi internasional, namun dapat dikatakan sebagai huku kebiasaan internasional, dimana dasar-dasar pembatalan putusan tersebut telah diakui secara umum oleh berbagai negara dalam prakteknya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka ke berbagai literature terkait dan juga putusan-putusan mahkamah internasional serta putusan-putusan badan arbitrase internasional. Saran Penulis terkait dengan isu ini adalah bahwa ada baiknya jika dasar pembatalan putusan arbitrase yang telah marak digunakan ini dicantumkan dalam suatu konvensi internasional, agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai status hukum dari dasar pembatalan tersebut. ......This thesis discusses on how to and what are the grounds to annul an interstate arbitral award. In interstate arbitration, there are still a lot of ambiguity on how to annul an interstate arbitral award, and what grounds that could be used to annul such award.This research leads to the conclusion that it is possible to annul an interstate arbitral award as long as the parties have appointed a third body with such authority, one of which is the International Court of Justice. In fact, ICJ has handled two cases of annulment of interstate arbitral award, between Guinea Bissau and Senegal, and between Honduras and Nicaragua. The grounds in annulling an interstate arbitral award also varies, for example, when the arbitral panel exceeds its power, or when the arbitral panel did not provide sufficient reasoning in relation to the decision. Based on author rsquo s analysis, such grounds could only be referred as a customary international law, and not as a hard law.This research is conducted by reviewing various literature and book as well as International Court of Justice rsquo s decisions and international arbitration rulings. The Authors suggest that it is necessary for an international convention to compile the existing annulment grounds that has been rampantly used by various countries to avoid ambiguity about the legal status of such annulment grounds.