Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam upaya menghindari sanksi berupa denda yang diterbitkan oleh DJP atas Wajib Pajak yang dianggap belum melaporkan SPT bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam sementara waktu, dapat diajukan permohonan penetapan status sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan NPWP Non Efektif di Indonesia beserta dengan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan baik, namun perlu meningkatkan dimensi sumber daya manusia dan sarana prasarana serta dimensi struktur birokrasi khusunya komitmen terhadap SOP. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia DJP serta sanksi internal untuk meningkatkan kepatuhan implementor terhadap SOP.

---

An effort to avoid penalties in the form of fines issued by DGT for taxpayers who are deemed not to have reported Tax Receipt for taxpayers who no longer fulfill subjective and objective requirements temporarily, taxpayers are enable to propose the status of Non-Effective Taxpayers. This study aims to analyze the implementation of the Non-Effective Tax Identification Number policy in Indonesia along with the obstacles faced in its implementation. This research method is qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews. The results of this study indicate that this policy has been going well, but it is necessary to improve the dimensions of human resources and infrastructure and the dimensions of the bureaucratic structure, especially commitment to the SOP. It is necessary to increase the quantity and quality of DGT human resources and also enforce internal sanctions to improve implementers' compliance to the SOP."

"Mewabahnya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak keberbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya kegiatan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberikan kebijakan insentif PPh 21 DTP untuk tujuan mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat khususnya para pegawai dalam memenuhi kebutuhan dimasa pandemi. Tetapi hingga akhir tahun 2020, laporan realisasi pemanfaatan insentitf ini masih terbilang rendah yang hanya mencapai persentase 29,8% dari pagu anggaran. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan insentif pajak Covid-19 PPh 21 DTP dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan Dunn (1991) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, ketepatan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan insentif ini. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik analisis data secara kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam dan kajian literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan insentif PPh 21 DTP pada sektor perdagangan di DKI Jakarta belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan Dunn. Hasil riset ini menunjukan bahwa kebijakan tidak cukup adil, responsif, dan tepat sehingga tidak sesuai dengan tujuan untuk mencapai peningkatan daya beli masyarakat. Dalam rangka mendorong optimalisasi insentif, pemerintah harus memberikan penekanan terkait benefit dari sisi pelaku usaha sebagai pihak yang melaksanakan kewajiban adminstrasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP.

---

The Pandemic of Covid-19 has brings about a lot of impact in human activities, particularly on economic. Therefore, the government has arranged incentives tax policy Article 21 with purpose to maintain and increase power purchase, specifically for employees to fulfill their necessary. However, at the end of 2020, realization of tax incentive Article 21 had showed in low level percentages, with just 29,8% from limit of allocation. Thus, this research have a purpose to conduct evaluation of Incentive tax income article 2 deferral policy with criteria evaluation of public policy by Dunn (1991) such as Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsivity, dan Appropriateness and also analysis the encourage and retaining factor of incentive usage. The research approach was used is post positivist paradigm with qualitative analysist method. The type of data was used are primary and secondary through interviews and literature studies. The result of this research conclude that incentives tax income article 21 deferral policy for commerce in DKI Jakarta doesn’t fill criteria of evaluation policy by Dunn. The results of this research show that the policy is not fair enough, responsive, and appropriate so it is not in accordance with the goal to achieve increased purchasing power of the community. To encourage the optimization of incentives, the government must emphasize the benefits from the business side as a party that carries out administrative obligations on the utilization of incentives tax income article 21 deferral policy"