Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi politik dan dampak ekonomi yang muncul akibat pengenaan sanksi oleh Uni Eropa kepada Rusia pada kerja sama energi nuklir Uni Eropa-Rusia (2013-2018). Pada tahun 2014 Krimea menyatakan mengintegrasikan diri ke Federasi Rusia, dan menyatakan memisahkan diri dari Ukraina. Rusia menerima Krimea, meskipun Rusia dan Ukraina telah menandatangani Budapest Memorandum tahun 1994 tentang jaminan atas pengakuan wilayah Ukraina. Tindakan politik tersebut mendapat respons dari aliansi negara-negara Barat yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia dan Jepang dengan cara mengenakan sanksi terhadap Rusia. Pemberian sanksi diplomatik dan sanksi ekonomi tersebut tampaknya tidak berlaku untuk sektor-sektor lainnya, diantaranya dalam bidang kerjasama energi nuklir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dukungan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dipertanyakan mengapa sanksi Uni Eropa terhadap Rusia secara politik berimplikasi pada kebijakan kerja sama di bidang energi nuklir pada tahun 2014, serta bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dalam bidang kerja sama energi nuklir di Rusia setelah tindakan pembatasan oleh EU pada tahun 2014. Analisis pembahasan tentang permasalahan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, dan Regional Security Complex Theory. Penelitian ini menemukan bahwa implikasi politik yang ada pada pengenaan tindakan pembatasan atau sanksi Uni Eropa terhadap Rusia ialah karena adanya sifat ketergantungan yang besar terhadap bahan bakar nuklir Rusia oleh Uni Eropa, sedangkan dampak ekonomi yang muncul ialah menurunnya angka neraca perdagangan energi nuklir Rusia terhadap Uni Eropa akibat proyek diversifikasi nuklir Eropa (ESSANUF). ......The objective of this research is to analyzed the political implications and the economic impact that appears as a result of imposed sanctions by the European Union toward Russia on the nuclear energy cooperation between European Union and Russia (2013-2018). In 2014 Crimea stated themselves to integrate with the Russian Federation, and seceded from Ukraine. Russia accept Crimea, even though Russia and Ukraine had signed the Budapest Memorandum in 1994 regarding the assurance of the Ukraine territory recognition. The political action got the respond from the Western Alliance which consist of the United States of America, Canada, European Union, Australia and Japan by imposed sanctions toward Russia. Those diplomatic and economic sanctions are likely not applicable to the other sectors, for instance in the field of nuclear energy cooperation. This research used a qualitative method which supported by primary and secondary data. This research questioned why did the European Union's economic sanctions toward Russia politically implicated with the nuclear energy cooperation policy in 2014, and how did the economic impact which inflicted in the field of nuclear energy cooperation in Russia after the restrictive measures taken by European Union in 2014. The discussion part of this research will be conducted with the Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, and the Regional Security Complex Theory. This research found that the political implications which exist in the European Unions's restrictive measures or sanctions is because of the large dependency nature of the European Union toward the Russian nuclear fuel, at the same time the economic impact which appear is the decline of the Russian nuclear energy trade balance toward European Union as a result of the European Supply of Safe Nuclear Fuel project (ESSANUF).

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini melihat fenomena dan konteks pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama Sukarela (Voluntary Partnership Agreement) dalam FLEGT (Forest Law, Enforcement, Governance and Trade) dibuat Uni Eropa (UE) yang merupakan tanggapan dari UE atas pembalakan liar. FLEGT merupakan perjanjian bilateral antara UE dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Persyaratan FLEGT di nilai terlalu berat untuk negara mitra dagang UE yang merupakan negara berkembang. UE membuat program kesepakatan kerjasama sukarela (VPA) untuk membantu menyelesaikan persyaratan yang ditetapkan UE untuk negara mitra (Studi Kasus: UE-Indonesia). Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan VPA yang dibuat UE terhadap negara mitra dilihat dari aspek hukum dan konsep smart regulation. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Penelitian ini memiliki fokus pada teks tertulis seperti peraturan tertulis, perjanjian, buku, jurnal dan artikel. Temuan penelitian ini berhasil menjelaskan elemen-elemen pembentuk VPA FLEGT kedalam 3 elemen utama dari smart regulation yaitu, VPA FLEGT sebagai pembentuk kontrol sosial, pemenuhan prinsip dasar regulasi dan bentuk intervensi dalam penegakan hukum dalam isu lingkungan.

---

ABSTRACT
This study looks at the phenomenon and context of implementing the Voluntary Partnership Agreement in the EU (EU) FLEGT (Forest Law, Enforcement, Governance and Trade) which is a response from the EU on illegal logging. FLEGT is a bilateral agreement between the EU and timber exporting countries, with a view to improving forestry sector governance and ensuring that timber and wood products imported into the EU are produced in accordance with partner country legislation. The FLEGT requirement at the value is too heavy for the EU's emerging trading partner countries. The EU creates a voluntary cooperation agreement (VPA) program to help finalize EU-set requirements for partner countries (Case Study: UE-Indonesia). This research explains the implementation of EU-made VPAs on partner countries in terms of legal aspects and smart regulation concept. This study uses qualitative research methods with a document study approach. This research focuses on written texts such as written regulations, agreements, books, journals and articles. The result of this study succeeded in explaining the main elements of smart regulation, VPA FLEGT as a form of social control, fulfillment of basic regulatory principles and forms of intervention in law enforcement in environmental issues.