Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia. menggunakan simulasi kemiskinan dengan metode Modifikasi Garis Kemiskinan dan Modifikasi Pengeluaran dengan memanfaatkan indikator-indikator pendahulu angka kemiskinan/leading indicators. Berdasarkan hasil simulasi, ditemukan bahwa pemberian kompensasi BLT BBM dapat menekan angka kemiskinan dibandingkan tanpa adanya kompensasi. Pada skema tanpa adanya kompensasi, angka kemiskinan yang akan terjadi pada September 2022 diprediksi sebesar 10,36 persen (mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan Maret 2022). Pada skema yang dilakukan oleh pemerintah (kompensasi diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima program Bantuan Langsung Tunai (BPNT), maka kemiskinan diperkirakan sebesar 9,56 persen (mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan Maret 2022). Pemberian kompensasi dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin saat terjadinya shock ekonomi. Akan tetapi, ditemukan bahwa masih tingginya persentase rumah tangga yang berada pada kelompok dengan 10 persen pengeluaran per kapita terendah (desil 1) yang tidak tercakup ke dalam sasaran penerima manfaat (exclusion of error), yaitu sebesar 55,35 persen dan hanya 44,65 persen rumah tangga yang menerima manfaat program. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian program bantuan kepada rumah tangga yang lebih tepat sasaran akan jauh lebih efektif dan efisien dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan dengan melakukan perluasan cakupan bantuan kepada rumah tangga penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ataupun menambah nominal bantuan. Skema pemberian bantuan yang mengarah pada rumah tangga yang lebih tepat tidak hanya menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah, tetapi juga menghasilkan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan gini ratio yang lebih rendah dibandingkan skema lainnya. Exclusion error pada desil 1 dapat dikurangi dengan melakukan perbaikan, pembaruan, dan integrasi basis data terpadu dikombinasikan dengan data pendukung lainnya dengan melihat karakteristik kerawanan sosial yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. Basis data penerima bantuan yang lebih akurat akan berperan sangat penting dalam tahap perencanaan program dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ordinal, kecenderungan rumah tangga yang menerima Kompensasi BLT BBM untuk berada dalam kemiskinan dibandingkan menjadi rentan miskin dan tidak miskin semakin besar seiring dilakukannya minimalisasi exclusion error menjadi 25 persen dan 15 persen. Ini menjadi pembahasan dan temuan yang menarik. Hal ini tidak berarti bahwa pemberian Kompensasi BLT BBM akan membuat rumah tangga menjadi jatuh ke dalam kemiskinan. Akan tetapi justru sebaliknya, kecenderungan yang semakin besar menandakan bahwa kompensasi BLT BBM semakin menjangkau kelompok rumah tangga miskin yang berada pada desil terendah. Adanya pemotongan besaran bantuan sosial juga dapat berdampak buruk bagi pemulihan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang membuat angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. Terakhir namun tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok agar tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak semakin menurun.

---

This study analyzes the impact of fuel price raising and Direct Cash Assistance (BLT BBM) compensation on poverty in Indonesia using poverty simulation with the Poverty Line Modification and Expenditure Modification methods by utilizing leading indicators. Based on the simulation results, it was found that the BLT BBM compensation program can reduce the poverty rate compared to without BBM compensation. In the no compensation scheme, the poverty rate in September 2022 is predicted to be 10.36 percent (an increase of 0.82 percent compared to March 2022). In the scheme implemented by the government (compensation is given to recipients of the Family Hope Program (PKH) or recipients of the Direct Cash Transfer (BPNT) program), poverty is estimated at 9.56 percent (an increase of 0.02 percent compared to March 2022). Compensation programs can be a short-term solution to restore the purchasing power of the poor and the vulnerable poor during an economic shock. However, it was found that a high percentage of households in the lowest 10 percent of per capita expenditure (decile 1) were not included in the target beneficiaries (exclusion of error) at 55.35 percent and only 44.65 percent of households received program benefits. The main finding in this study is that providing assistance programs to more targeted households will be much more effective and efficient in reducing poverty than expanding the coverage of assistance to households receiving the Indonesia Smart Program (PIP) or increasing the amount of assistance. Schemes that target more appropriate households not only result in lower poverty rates, but also lower poverty depth index, poverty severity index, and gini ratio compared to other schemes. Exclusion error in decile 1 can be reduced by improving, updating, and integrating the integrated database combined with other supporting data by looking at the social vulnerability characteristics of poor households. A more accurate database of beneficiaries will play a very important role in the program planning stage and the success of poverty alleviation. Based on the results of the inferential analysis using ordinal logistic regression, the tendency of households receiving BLT BBM Compensation to be in poverty compared to being vulnerable to poverty and not being poor increases as the exclusion error is minimized to 25 percent and 15 percent. This is an interesting discussion and finding. This does not mean that the BLT BBM compensation will make households fall into poverty. On the contrary, the increasing trend indicates that BLT BBM compensation is increasingly reaching poor households in the lowest decile. A cut in the amount of social assistance can also have an adverse impact on the recovery of the purchasing power of the poor and vulnerable poor, which makes the poverty rate higher. Last but not least, it is important to maintain the stability of the prices of goods and services, especially basic needs, so that the purchasing power of the community does not decline further."

"Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah anak terbesar, tingkat kemiskinan tinggi dan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan tinggi, memerlukan pengukuran dan analisa kemiskinan anak yang lebih komprehensif. Ini akan membantu pembuat kebijakan memastikan bahwa anak miskin mendapatkan manfaat dari anggaran yang diberikan.Tujuan penelitian adalah menghitung dan menganalisis indeks kemiskinan multidimensi anak di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dan menguji apakah belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum berpengaruh terhadap penurunan indeks kemiskinan multidimensi anak. Perhitungan kemiskinan multidimensi anak dengan Multidimensional Poverty Indeks (MPI) metode Alkire Foster dengan unit analisis individu anak. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel antara MPI dengan alokasi anggaran belanja pemerintah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPI anak semakin menurun dari 2012 ke 2014, dengan pola semakin tinggi ke Jawa Barat bagian selatan, indeks tertinggi di Kabupaten Tasikmalaya, Garut dan Cianjur. Belanja kesehatan dan pekerjaan umum berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan multidimensi anak.

---

West Java with the largest number of children high poverty rates and high budget allocation for poverty reduction requires more comprehensive measurement and analysis of child poverty This will help policy makers ensure that poor children take a benefit from the given budget.

The research objective is to calculate and analyze the child multidimensional poverty index of the district city of West Java and tested whether local government spending on education health and infrastructure affect the decline of child multidimensional poverty index. Using the Multidimensional Poverty Index MPI Alkire Foster method and child as unit analysis regression panel data between MPI with government budget allocation used as analysis tool.

The results showed that child MPI decreased from 2012 to 2014 with higher index to the south of West Java Tasikmalaya Garut and Cianjur district are the highest Health and infrastructure budgets significantly decrease the child MPI."

"Pada periode 2019 dan 2020 terjadi dua fenomena restrukturisasi PT. Krakatau Steel dan Pandemi Covid-19. Restrukturisasi PT. Krakatau Steel pada tahun 2019 mengakibatkan 2.683 tenaga kerja dirumahkan. Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 terjadi dan mengakibatkan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang juga berimplikasi pada peningkatan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cilegon. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat yang terdampak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa angkatan kerja yang memasuki sektor informal menunjukkan peningkatan pada periode tersebut. Studi empiris yang dilakukan Chen (2002) dan Torres (2020), menunjukkan adanya keterikatan sektor pekerjaan informal dengan kemiskinan, dimana semakin besar tingkat kemiskinan, maka semakin besar sektor informal di negara tersebut. Sesuai dengan studi tersebut, kondisi kemiskinan di Kota Cilegon juga meningkat pada periode 2019-2020. Menghadapi permasalahan terkait kemiskinan dan pengangguran, dibutuhkan suatu intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan. Salah satu intervensi pemerintah yang berkaitan dengan human capital dan memberikan efek jangka panjang adalah dengan melaksanakan kebijakan program pelatihan kerja. Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 34 Tahun 2015, melaksanakan Program Pelatihan Kerja DPWKeL. Berdasarkan hasil analisis Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) diperoleh hasil bahwa pelatihan kerja DPWKeL memiliki pengaruh dalam keputusan bekerja di sektor formal pada rumah tangga sasaran. Namun, variabel kemiskinan tidak signifikan memengaruhi pelatihan kerja secara langsung dan keputusan bekerja di sektor formal secara tidak langsung. Hal ini dapat diperkuat hasil dari tabulasi silang yang menunjukkan bahwa pengaruh positif dari pelatihan kerja DPWKeL ini bermanfaat baik untuk rumah tangga yang mengalami kemiskinan multidimensional maupun tidak. Sementara itu, penilalian partisipasi dan efektifitas kelurahan dalam membantu membuka peluang rumah tangga sasaran untuk mengikuti pelatihan kerja, meningkatkan keterampilan, dan mendapatkan pekerjaan memiliki persentase yang tinggi. Hasil ini juga diperkuat dari analisis PLS-SEM dimana indikator-indikator ini termasuk pada variabel more is better then less yang signifikan di dalam model.

---

In the period 2019 and 2020 there were two restructuring phenomena of PT. Krakatau Steel and the Covid-19 Pandemic. Restructuring of PT. Krakatau Steel in 2019 resulted in 2.683 workers being laid off. In 2020, the Covid-19 Pandemic occurred and resulted in a high number of Terminations of Employment (PHK) which also had implications for an increase in unemployment rate in Cilegon Municipality. To be able to meet the needs of daily life, the affected people are trying to find work again. However, the data shows that the labor force entering the informal sector showed an increase in that period. Empirical studies conducted by Chen (2002) and Torres (2020), show the attachment of the informal employment sector to poverty, where the greater the poverty rate, the larger the informal sector in the country. According to the study, poverty conditions in Cilegon Municipality also increased in the 2019- 2020 period. Facing problems related to poverty and unemployment, a government intervention is needed in the form of policies. One of the government's interventions related to human capital and has a long-term effect is to implement job training program policies. The Cilegon Municipality Government based on Cilegon Mayor Regulation Number 34 of 2015, implements the DPWKeL Job Training Program. Based on the results of the Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis, it was found that the DPWKeL job training had an influence on the decision to work in the formal sector in the target household. However, the poverty variable does not significantly affect job training directly and decisions to work in the formal sector indirectly. This can be reinforced by the results of the cross tabulation which shows that the positive effect of DPWKeL job training is beneficial for both households experiencing multidimensional poverty or not. Meanwhile, the assessment of the participation and effectiveness of the kelurahan in helping to open up opportunities for target households to take part in job training, improve skills, and get a job has a high percentage. This result is also reinforced from the PLS-SEM analysis where these indicators are included in the more is better then less variable which is significant in the model."