Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jepang, telah mengalami banyak perkembangan seusai Perang Dingin hingga menjadisalah satu militer tercanggih di Asia Timur. Pada 2006, Jepang dan sekutunya yaituAmerika Serikat menandatangani perjanjian relokasi dari Okinawa, dimana 59%biaya relokasi ditanggung oleh Jepang. Intensi mempertahankan kehadiran AmerikaSerikat tersebut memerlukan justifikasi berdasarkan perspektif Jepang terhadapwilayah sekitarnya. Penelitian ini akan menggunakan konsep balancing danbandwagoning yang dikemukakan oleh Stephen Walt dalam menentukankecenderungan strategi pertahanan yang dipraktikkan Jepang, ditambah faktor berupaintensi agresif dari Cina sebagai kompetitor Jepang, perimbangan kekuatan antaraCina dan Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang, serta kondisi lingkunganstrategis Asia Timur.

---

AbstractJapan has experienced many changes since the Cold War until it became one of themost sophisticated military in East Asia. In 2006, Japan and U.S. signed a relocationagreement from Okinawa, in which Japan shared 59% of the cost. This intention ofkeeping U.S. presence needs to be justified from Japanese perspective of itssurroundings. This research will utilize Stephen Walt?s concept of balancing andbandwagoning besides considering several factors such as Chinese aggressive intentas Japan's competitor, balance of force between China and U.S.-Japan, and alsostrategic environment of East Asia."

"Sejak merebaknya "Korean Wave" pada dekade 2010-an, Bahasa Korea dan Aksara Hangeul adalah bagian integral dalam penyebaran soft power Korea Selatan di seluruh dunia. Pemerintah Korea Selatan, misalnya, memberikan dukungan untuk pelestarian bahasa Cia-Cia dari Suku Cia-Cia di Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Indonesia - sebuah program yang awalnya diprakarsai oleh Yayasan Hunminjonggeum Society pada tahun 2008.Studi ini mengukur persepsi siswa dengan latar belakang etnis Cia-Cia terhadap Korea Selatan. Survei kuesioner dan wawancara digunakan untuk melihat lebih jauh persepsi mereka. Studi ini kemudian menemukan bahwa setelah program ini, para siswa memiliki persepsi yang lebih positif tentang Korea Selatan. Selain itu, demonstrasi budaya Korea dan penggunaan Bahasa Korea bahkan menjadi lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga menciptakan realitas sosial baru di komunitas lokal. Temuan seperti itu menunjukkan bahwa bantuan internasional telah secara efektif menjadi bagian dari strategi ekspansi soft power Korea Selatan.

---

Since the beginning of the "Korean Wave" in the decade of 2010, Korean language and the Hangeul character are the integral parts in the dissemination of South Korea's soft power across the world. The South Korean government, for example, provided support for the preservation of Cia-Cia language of Cia-Cia Tribe in Bau-Bau Southeast Sulawesi, Indonesia - a program that was originally initiated by Hunminjonggeum Society Foundation in 2008.

This study examines the perception of students with Cia-Cia ethnic background toward South Korea. Questionnaire surveys and interviews are used to further look into their perceptions. This study then finds following the program, the students have more positive perceptions of South Korea. Besides, the demonstration of Korean culture and the use of Korean language even becomes more apparent in their daily life, creating a new social reality in the local community. Such a finding suggests that international assistance has effectively become a part of South Korea's soft power expansion strategy."

"Tesis ini menganalisis alasan yang melatarbelakangi proyek China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) pada akhirnya disepakati oleh Myanmar. Pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah mengapa Myanmar menandatangani kesepakatan proyek infrastruktur CMEC dengan Tiongkok pada tahun 2018. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian eksplanatif (explanatory research). Dalam menjawab pertanyaan penelitian, tesis ini menggunakan teori model adaptif politik luar negeri oleh James N. Rosenau. Terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi Myanmar menandatangani proyek CMEC. Alasan pertama, Myanmar beradaptasi dengan perubahan di lingkungan eksternal (external change), yaitu faktor great power structure, aliansi, dan situational factors. Alasan kedua, Myanmar beradaptasi pada perubahan di lingkungan internal (internal change), yaitu pembangunan ekonomi dan akuntabilitas politik. Terakhir, kedua variabel tersebut menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah Myanmar dan Aung San Suu Kyi untuk menandatangani proyek CMEC dengan Tiongkok. Berdasarkan dua variabel tersebut, ditemukan bahwa Myanmar menerapkan pola acquiescent adaptation sebagai bentuk adaptasi yang sebagian besar dipengaruhi oleh ketergantungannya pada Tiongkok.

---

This study analyzes the reasons behind Myanmar signed the China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) project with China. The research question of this study is why Myanmar signed the CMEC infrastructure project agreement with China in 2018. This study uses a qualitative methods and explanatory research techniques. In answering research questions, this study uses the theory of the adaptive model in foreign policy by James N. Rosenau. There were three reasons behind Myanmar signing the CMEC project. First of all, Myanmar adapted to changes in the external environment, which is the factors of great power structure, alliances, and situational factors. Secondly, Myanmar also adapted in the internal environment changes, which is economic development and political accountability. Lastly, these two variables were taken into consideration by the government of Myanmar and Aung San Suu Kyi to finally signed the CMEC project with China. Based on these two variables, it was found that Myanmar adopted an acquiescent adaptation pattern that was largely influenced by its dependence from China."

"Kajian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong Korea Utara menangguhkan uji coba persenjataan mereka selama tahun 2018. Pada tahun 2011 hingga 2017 adanya eskalasi uji coba persenjataan yang dilakukan oleh Korea Utara. Hal tersebut kemudian menimbulkan instabilitas kawasan Semenanjung Korea dan potensi ancaman bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara yang terus memantau situasi kawasan Semananjung Korea khususnya sikap provokasi Korea Utara berupaya menerapkan diplomasi koersif melalui kebijakan ‘maximum pressure and engagement’ untuk menangani situasi tersebut. Dengan menggunakan teori efektivitas diplomasi koersif (ideal policy) dan metode penelitian analisis deskriptif, kajian ini menemukan bahwa penangguhan uji coba persenjataan oleh Korea Utara didorong oleh beberapa faktor yaitu ancaman (a threat of force), tenggat waktu (deadline), jaminan (assurance) dan imbalan (offer of carrots).

---

This study analyzes the factors that prompted North Korea to suspend their weapons tests during 2018. From 2011 to 2017 there was an escalation of weapons tests carried out by North Korea. This then causes instability in the Korean Peninsula region and a potential threat to the United States. The United States as a country that continues to monitor the situation in the Korean Peninsula region, especially North Korea's provocation, seeks to implement coercive diplomacy through the policy of 'maximum pressure and engagement' to deal with the situation. Using the theory of the effectiveness of coercive diplomacy (ideal policy) and descriptive analysis research methods, this study found that the suspension of weapons testing by North Korea was driven by several factors, a threat of force, deadlines, assurance and offer of carrots."

"Tulisan ini membahas mengenai upaya resolusi konflik dari ASEAN dan Republik Rakyat Cina (RRC) di dalam penyelesaian isu sengketa Laut Cina Selatan  lewat Code of Conduct in the South China Sea (COC). Declaration of Conduct in the South China Sea yang dicanangkan pada tahun 2002 ternyata masih belum bisa ditingkatkan menjadi sebuah kode etik yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari lambatnya penyetujuan dari COC di Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teori signifikansi rezim sebagai cara untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kedua belah pihak tidak bisa merumuskan  sebuah kode etik di Laut Cina Selatan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini pada akhirnya adalah adanya faktor kepentingan nasional yang bersifat egoistik, perbedaan kekuatan politik, perbedaan normatif serta perbedaan pengetahuan dan kebiasaan dari kedua belah aktor akhirnya memperlambat perumusan COC sebagai sebuah  rezim keamanan di Laut Cina Selatan.

---

This paper discusses the conflict resolution efforts of ASEAN and the People's Republic of China (PRC) in resolving the South China Sea (SCS) dispute with the Code of Conduct in the South China Sea (COC). Declaration of Conduct in the South China Sea, proclaimed in 2002, was followed up with the formulation of further points that did not improve toward a code of conduct  that binds both parties. Therefore, this study aims to determine why the COC in the South China Sea is not approved yet. This study used qualitative research methods, and the data sources used were primary and secondary data. This study uses regime significance theory to see what factors cause both parties not to complete the COC. The conclusion that can be drawn from this research is that the existence of egoistic national interest factors, differences in political power, normative differences, along with differences in knowledge and habits of the two actors ultimately slows down the formulation of the COC as a security regime in the South China Sea."

"Kunjungan ke Kuil Yasukuni oleh aktor pemerintah Jepang adalah titik perselisihan yang hingga sekarang mengganggu hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Sejak tahun 1985, Korea Selatan menyuarakan protes diplomatik untuk mengutarakan kekecewaannya. Hal ini karena bagi Korea Selatan, Yasukuni adalah simbol militerisme dan tradisi penghormatan adalah bentuk ketidakjeraan Jepang atas kejahatan masa perangnya. Namun, apabila ditinjau secara rinci, ada variasi yang cukup prominen di sikap protes dari masa ke masa. Ini adalah sebuah anomali karena sejarah kolonisasi oleh Jepang adalah bagian yang sangat penting dari prosesnation-building Korea Selatan. Tidak hanya itu, pemerintahnya juga berulang kali menegaskan prinsip menegakkan sejarah atas upaya-upaya revisionisme oleh Jepang. Peristiwa ini mengindikasikan ada kalkulasi strategis lain yang menyebabkan protes menjadi variatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan Realisme Neoklasik dan menganalisis temuan menggunakan causal-process tracing. Variabel yang digunakan adalah faktor sistemik internasional dan domestik di Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di periode dependensi Korea Selatan terhadap Jepang, faktor sistemik sangat berpengaruh di balik pelemahan protes. Sementara itu, setelah dependensi memudar, faktor domestik yang berperan dominan dalam menyebabkan protes menjadi inkonsisten.

---

Visits by Japanese officials to the Yasukuni Shrine remains contentious and straining bilateral relations with South Korea. Since 1985 onwards, South Korea has voiced diplomatic protests to express its disappointment. To South Korea, Yasukuni symbolises Japan’s past militarism and, thus, the tradition is seen as Japan’s lack of remorse for its wartime crimes. However, upon a closer excogitation, the protests vary over time. This is an anomaly for Japanese colonisation is a crucial part in South Korea’s nation-building process. Furthermore, the South Korean government repeatedly emphasises a firm principle of upholding the correct understanding of history against Japan’s revision moves. These events indicate an underlying strategic calculation behind the varying protest. This research applies the Neoclassical Realism approach and proceeds the analysis using causal-process tracing method. The variables observed are international systemic and domestic factors in South Korea. The results suggest that during the period of South Korea’s heavy dependency on Japan, international systemic factors were the most influential behind the moderated protests. Meanwhile, after the dependency diminished, domestic factors have continued to play a dominant role in causing the inconsistent protests. "

"Kajian ini membahas mengenai citra Indonesia di mata Tiongkok dalam isu sengketa Laut China Selatan (LCS). Dalam sengketa di LCS, Indonesia bukan negara penggugat atau non-claimant state. Namun klaim Tiongkok atas sembilan garis putus atau Nine-dashed Line di LCS beririsan dengan sebagian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kepulauan Natuna. Dalam periode 2010-2016, sejumlah insiden sempat terjadi dan menimbulkan ketegangan. Meski bersikeras bahwa kedua negara memiliki tumpang tindih kepentingan di perairan Natuna, Tiongkok tetap memiliki citra positif tentang Indonesia dan Tiongkok cenderung berhati-hati dalam merespon Indonesia dalam isu tersebut. Terkait hal ini, meski sudah banyak penelitian mengenai kebijakan Tiongkok terhadap Indonesia, namun hanya sedikit kajian yang menulis secara spesifik mengenai persepsi Tiongkok mengenai Indonesia dalam sengketa LCS. Melalui kerangka analisis teori citra atau image theory dan metode penelitian causal process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa citra Indonesia di mata Tiongkok adalah ally image. Dalam ally image, Indonesia dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan, kapabilitas dan dimensi kultural yang relatif sepadan. Hal ini mempengaruhi pilihan strategi yang diambil Tiongkok terhadap Indonesia terkait insiden-insiden yang terjadi di perairan Natuna, di mana Tiongkok lebih mengedepankan hubungan baik dan kemitraan kedua negara. Dalam kaitannya dengan isu sengketa LCS secara umum, Tiongkok memandang Indonesia sebagai teman yang mampu bersikap adil terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

---

This study analyses Indonesia's image from China's perspective on the South China Sea (SCS) dispute. Indonesia is a non-claimant state in SCS dispute. China's claim on Nine-dashed Line, however, overlaps with Indonesia's EEZ in Natuna islands. Tensions following some incidents occured in Natuna waters within 2010-2016. China insisted two countries have overlaping interest claim in those area, while Indonesia persisted on its position as non-claimant state. Nevertheles, China still perceives Indonesia in positive image and tend to be cautious when dealing with Indonesia on this issue. Although there are many studies on the SCS dispute and China's policy towards Indonesia, few if any of them discuss specificaly on China's perception towards Indonesia in this regard. Adopting image theory as an analytical framework and causal-process tracing on research method, this study figures that China captures Indonesia's image as an ally. In ally image, Indonesia is perceived as an actor who has positive goal compatibility with similar capability and cultural dimension as well. This perception affects the strategic options taken by China against Indonesia regarding the Natuna incidents in which China prioritize good relation and partnership between both countries. While on the SCS issue, China perceives Indonesia as a good friend capable of being fair to the parties in the dispute."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaruh dari konsep munculnya konsep String of Pearls,sebuah konsep yang pertama kali muncul pada tahun 2005 dalam laporan Darikonsultan Departemen Pertahanan AS mengenai aktifitas China yang semakinmeningkat di Samudera Hindia, terhadap dinamika keamanan regional. Berangkatdari regional security complex theory (RSCT) yang dikemukakan Barry Buzanmengenai signifikansi dan otonomi dari level keamanan regional, penulismencoba mencari tahu apakah pengaruh dari munculnya titik-titik pengaruhgeopolitik China di sepanjang Samudera Hindia dan Laut China Selatan (bentuknyata dari String of Pearls) terhadap kompleks keamanan Asia Timur dan AsiaSelatan. Dengan menggunakan variabel-variabel dari kompleks keamananregional yang dijelaskan oleh Buzan, penulis melakukan peneltian kuantitatifuntuk menjawab permasalahan tersebut, di mana String of Pearls sebagai variabelpolaritas menjadi variabel independen, variabel batasan geografis, struktur anarki,dan pola amity/enmity menjadi variabel antara (intervening variable) dan akhirnyatransformasi kompleks keamanan sebagai variabel dependen. Dalam penelitianini, ditemukan hasil bahwa String of Pearls menyebabkan transformasi eksternalkompleks keamanan regional Asia Timur dan Asia Selatan dan membentukkompleks keamanan Asia yang solid. Hal ini disebabkan oleh meningkatnyaabsolute power dan kapasitas interaksi India dan di saat yang sama terjadi aktifitaspenguatan dan perluasan jariangan quasi alliance di antara sekutu-sekutu ASsementara di saat yang sama melakukan hedging terhadap China sebagai bentukantisipasi untuk merespon semakin menguatnya kapabilitas kekuatan laut China.India pada akhirnya menjadi bagian dari struktur polaritas dari kawasan AsiaTimur, menyebabkan peleburan batasan geografis antara kompleks Asia Timurdan Asia Selatan dan akhirnya terjadilah transformasi eksternal tersebut.

---

AbstractThis Thesis focus on the impact of String of Pearls concept (originated from a2005 report for US Defense Ministry by Booz allen Hamilton about the increasingChina activity in Indian Ocean) for regional security dynamics. With Buzan?sregional security complex theory (RSCT) as the basis, about the significance andauthonomy of regional securitylevel, the author try to find out the impact of realform of String of Pearls for the composing variables of East Asia and South Asiasecurity complex. With the using of regional security complex variables (asexplained by Buzan), the autor conduct a quantitative research to answer theresearch question, where String of Pearls as polarity variable become independentvariable and measured with Bueno De Mesquita?s systemic polarity measurementmethod. Boundary, anarchic structure, and amity/enmity pattern as interveningvariable and security complex transformation as dependent variable. In thisresearch, the author found that String of Pearls causes external transformation ofEast and South Asia security complex and formed a fully pledges Asia securitycomplex. This happened because the increasing of India?s absolute power andinteraction capacity, while at the same time there were activities of strengtheningand expanding quasi alliance networking between US allies and hedging towardsChina as a respond of the increasing of China sea power capability. Because ofthat, India become the part of East Asia polarity structure, and with that theboundary between East and South Asia melted and the external transformationoccurred."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana media massa membangun hegemoni diskursus tentang penanganan krisis iklim di negara-negara Selatan selama agenda Conference of Parties (COP) 26 di Skotlandia tahun 2021. Penelitian menggunakan frame analysis dengan tujuan meninjau secara kritis kekuatan media massa sebagai pilar keempat demokrasi dan bias kepentingannya dalam hegemoni Utara. Menggunakan sudut pandang Jürgen Habermas tentang dominasi budaya, penelitian ini berargumen narasi media Utara terhadap isu lingkungan di Selatan memiliki gaya mendikte, menyalahkan, serta membangun ketergantungan. Hasil penelitian menemukan media massa menghegemoni narasi yang bias dengan cara membangun rasionalitas publik, komersialisasi ruang publik, dan menciptakan sudut pandang bahwa publik di negara Selatan belum tercerahkan. 

---

The thesis analyzes how Western media and its affiliations construct hegemonic discourses regarding the Global South's response to the climate crisis during the Conference of Parties (COP) 26 agenda in Scotland in 2021. The research utilizes Goffman’s Frame Analysis to critically examine the power of mass media as the fourth pillar of democracy and its narrow interests toward the West. Drawing from Jurgen Habermas' perspective on cultural domination, this study argues that the Global North media's narrative on environmental issues in the Global South adopts a dictating and blaming style while also promoting dependence. The research findings reveal that mass media hegemonizes biased narratives by shaping public rationality, commercialization of public space, and perpetuating the notion that the public in Southern countries is unenlightened."