Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang adanya gejala mobilisasi kultural dalam kehidupan politik ai Indonesia. Gejala mi diper -kuat dengan adanya pemanfaatan kultur etnis untuk tujua" politik Di sini kultur Jawa Derperan sebagai kuluur dominan dan menjadi stabilisator Dagi kuluur minoritas lainnya Melalui m£bilisasi kultural, konsoliaasi elit dapat terwujua. karena telahdicapai kesepakatan atas langgan dan ideologi yang berlaku.Dengan sistim politik ^ang turut mendukungnya, tujuan untukmelestarikan kuluur elit akhirnya dapat dicapaiGolongan miliuer sebagai motor penggeraknya oerhasil mencipuaVenformat politik yang tepat untuk mengikuti dinamika S£sial, politik maupun enonomi. lengmgat tekad gol organ miliueruntuk tetap berperan aomman dalam jreniciupan poliuik di Indonesia,maka harus mempersiapkan landasan yang kokon antuk menghadapi proses pengalihan tongkat kekuasaan. ' Konsolidasi yang dilakukan dalam rangka proses membangun negara (state build -ing), menunjukkan bahwa golongan militer berhasil membuktikandirinya sebagai kekuatan pemersatu di tengah masyarakat yangmajemukKohesi kultural berbasil diciptakan melalui proses pendidikandan diteruskan pada masa penugasan Di sinilah sosialisasi kultural dan ideologis diterapkan secara Dertahap dan te -rencana Hal mi membuat para perwira Jawa maupun non Jawa begitumenghayati citra, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaiinsan militer Indonesia. Namun peranannya dalam percaturan kekuasaan,selain ditentukan oleh faktor kemampuan teknis kemiliteran,masih harus ditentukan oleh seberapa jauh hubunganpersonal yang berhasil dibina dengan elit penguasa. Ini disebabkankarena pola integrasi aan konsolidasi elit itu sendinditentukan melalui jalur personal yang aiperkuat secara kultural"

"Media massa memiliki. peran yang sentral dalam setiap pergulatanpoliti dan perubahan masyarakat. Sejak awal, sejarah media massa diIndonesia menunjukkan tiga tahap penting. Pertama, periode prakemerdekaan. Dalam periode ini media massa berperan sebagai alatperjuangan melawan kolonial. Kedua, periode Orde-Lama. Dalam periodeOrde Lama media massa di Indonesia bukan saja dijadikan sebagai alatperjuangan untuk melawan kembalinya kolonialisme Belanda tapi jugakelahiran-kelahiran media massa sudah diwarnai oleh semangatprimordialisme dan ideologi yang beragam sehingga surat kabar dijadikan sebagai corong dan alaf perjuangan 'politik. Ketiga, periode Orde Baru Dalam tahap ini surat kabar tidak saja berfungsi sebagai alat pejuangan politik seperti yang diperlihatkan dalam peristiwa-peristiwa polotik nasionalpenting tahun 1966, tahun 1974, tahun 1978 bahkan sampai tahun 1990-an yang meyebabkan pembreidelan surat kabar secara besar-besaran, tetapi juga sejak tahun 1970-an surat kabar Indonesia telah memasuki era baru yakni era industti bisnis pers. Kebutuhan yang besar akan kapital menyebabkan dunia pers terjun dalam kolaborasi dengan pemilik modal dan pernilik perusahaan.Lebih jauh lagi, dunia pers bahkan terlibat dalam permainan oligopoli triangel, yaitu suatu bentuk kolaborasi antara pers, bisnis dan kekuasaan. Pengaruh kekuasaan dan dunia bisnis yang begitu besar menxebabkan pers menjadi tidak independen dan terpengaruh di dalam menyuarakan aspirasiaspirasinya, khususnya aspirasi politik. mereka.Skripsi ini secara sistematis me coba meneliti kaitan antara kekuasaan (ideologi dorninan) engan dimensi ideologis dan kecendeFungan politikdari kelompok-kelompok surat kabar kususnya Kompas, Merdeka danSuara Karya. Metode yang digunakan adalah "analisis semiotika ." Metode ini membe.dkan langkah-langkah metodologis untuk menelusuri aspek ideologis dari suatti pesan mea ia terutama terletak dalam isi pesan yang non manifest. Dalarh meneliti ideologj dan kecen3erungan politik suatu media, analisis tidak saja diarahkan pada diskursus politik suatu pesan media tetapi juga memperhitungkari. kondisi-kondisi makro yang rnelingkupi asal-usul politik surat kabar dan kebijakim~kebijakan pemerintah dalam masalah kehidupan pers maupun sistem politik nasionaL Sedangkan fokus daripenelitian ini adalah diskursus isi tajuk rencana Kornpas"

"ABSTRAKStudi ini pada dasarnya merupakan langkah awal (preliminary) dalam memahami fenomena oposisi di Indonesia pasca 1966. Bahwa kelompok Petisi 50 dijadikan kasus, tidak lain karena berbagai unsur oposisi yang ada dengan aneka warna (spektrum) opini politik tampak di dalamnya. Oleh sebab itu, studi ini difokuskan pada tiga pertanyaan pokok, yakni: Pertama. mengapa Petisi 50 muncul dan apa relevansinya dimunculkan ? Kedua. mengapa kelima puluh orang yang berlain-lainan latar belakang sosial, politik, ideologi dan agama itu yang memunculkannya ? Dan, ketiga. mengapa Petisi 50 lebih diberi perhatian khusus oleh penguasa dibandingkan dengan petisi-petisi lain ? Sebagai jawaban tentatif terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan beberapa asumsi, yang setelah dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan diketahui bahwa: (1) munculnya Petisi 50, sebagaimana halnya juga dengan pidato tanpa naskah Presiden Suharto di Pekanbaru dan Cijantung, tidak terjadi begitu saja melainkan telah didahului oleh serangkaian perbedaan visi politik lain antara para tokoh penanda-tangan Petisi 50 dengan Suharto. (2) penyebab beragamnya unsur yang menjadi penanda-tangan Petisi 50 adalah karena peran serta Lembaga Kesadaran Berkonstitusi di dalamnya, baik dalam proses perumusannya maupun penyampainnya ke DPR. (3) perhatian khusus penguasa terhadap Petisi 50, tidak saja karena isi dan figur-figur penanda-tangannya; juga karena adanya Dokumen pribadi Jend. (pur) M. Jasin. Akhirnya, dengan melihat para figur penandatangan Petisi 50 dan produk-produk tertulis yang dihasilkan Kelompok Kerja Petisi 50 serta kerja-sama dengan pihak-pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa Petisi 50 berserta kelompok kerjanya memenuhi kriteria oposisi faksional dan sektoral. Sedangkan dilihat dari alternatif perubahan yang mereka tawarkan, maka kelompok ini memenuhi kriteria untuk disebut sebagai kelompok oposisi struktural besar yang bersifat demokratis."

"ABSTRAKTujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan kekuasaan Sekretariat Negara. sebagai salah satu birokrasi nasional, dalam konstelasi politik dan pengaruhnya. dalam bidang perekonomian. Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan kekuasaan Sekretariat Negara dalam perekonomian nasional pada. dekade tampil seperti 198121-1987. Karena. dalam perioda ini untuk mengendalikan beberapa. pos lembaga itu perekonomian, melalui Keppres 14A pengelolaan proyek APBN, Keppres 1121/1980 Tim pengendali pembelanjaan barang peralatan pemerintah baik departemen maupun non departemen dan pemusatan penanganan proyek pemerintah yang bernilai di atas Rp. 5121121 juta, pelembagaan sektor produksi dalam negeri pada UP3DN, Badan Koordinasi Penanaman Modal CBKPM, dan dua Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Pengungkapan skripsi ini tentang besarnya pengaruh Sekneg selama kepemimpinan Sudharmono dimulai dari sejarah berdirinya sejak tahun 1945. Tampilnya sekneg di bawah kepemimpinan Sudharmono sebagai suatu kekuatan politik bukanlah dicapai melalui prestasi dalam waktu yang singkat. Namun kelompok Sudharmono sejak masa Orde Lama telah membangun suatu hubungan dan karir yang panjang. Sudharmono, Ismail Saleh, Ali Said, Moerdiono, Ginanjar Kartasasmita telah meniti kekuasaannya melalui Peperti, Peperpu, G.V, KOTI, PTHM, Sekretariat Presedium Kabinet, hingga kemudian ke Sekneg. Tahap konsolidasi, tahap pengembangan pelayanan administrasi Presiden dilalui dengan suatu prestasi kerja yang penuh loyalitas dan berbagai tantangan. Dengan demikian Sekneg berupaya menyandang sebagai pembantu utama Presiden dan lembaga yang dipercaya Presiden. Dengan memakai pendekatan patrimonial dan 3 hipoteia, penulis mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh Sekneg dalam perekonomian. Setelah menghadapi kelompok Teknokrat, kelompok ABRI/Hankam dan bekerja sama dengan Departemsn PerindLtstrian, BPPT/Habibi, dalam perioda 1983-1987, Sekneg berupaya mengusulkan dan mengembangkan kebijaksanaan ekonomi proteksi dan strategi industri substitusi impor supaya Presiden memberi kepercayaan atau wewenang dalam menguasai sumber-sumber perekonomian."

"Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji interaksi masalah-masalah yang menyangkut kekuatan-kekuatan politik di peranan dan DPR-RI selama perkembangan politik pertengahan dekade 50-an Orde Baru. Pengkajian ini mengfokuskan masalahnya pada peranan dan interaksi kekuatan-kekuatan politik dalam proses pembahasan suatu RUU yang diajukan oleh Pemerintah pada periode kerja DPR 1982-1987. Masa kerja DPR periode ini merupakan selang waktu yang menarik untuk diamati, karena pada saat itu Pemerintah telah mencanangkan suatu tahapan yang penting bagi upaya pembangunan politik di Indonesia. Sebagaimana diketahui pada tahun 1982 Presiden Suharto mengeluarkan suatu kebijaksanaan di bidang Politik, yakni gagasan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya azas (Azas Tunggal Pancasila) bagi semua kekuatan sosial-politik. Kebijaksanaan ini dianggap mendasar bagi maksud dan tujuan pembangunan politik tersebut. Dalam perkembangan politik selanjutnya terlihat bahwa Pemerintah rupanya tidak hanya memberlakukan kebijaksanaan ATP bagi parpol dan Golkar saja. Lebih jauh ternyata kebijaksanaan ini diharuskan pula untuk semua organisasi kemasyarakatan, sebagaimana terbukti dengan pengajuan RUU Keormasan ke DPR. Untuk melihat sejauh mana keterlibatan partai politik pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap kebijaksanaan tersebut, maka penulisan skripsi ini dilakukan. kata lain skripsi ini akan menjawab permasalahan, yaitu bagaimana proses dan mekanisme politik yang diciptakan Pemerintah dapat efektif memberi peluang bagi kekuatankekuatan politik ini dalam pembahasan RUU-K di DPR. Asumsi yang mendasari pembahasan permasalahan ini adalah bahwa pada pernyataannya selama perkembangan sosial-politik Orde Baru peranan Pemerintah melalui kekuatan pendukLlng utamanya 'Golkar dan ABRI- sangatlah dominan, dengan kepentingan yang tetap konsisten pada pemenuhan stabilitas politik yang kondusif bagi Pembangunan Nasional. Pengungkapan permasalahan ini dalam skripsi akan dimulai dari perkembangan politik awal Orde Baru hingga saat pembahasan RUU-K tahun 1985. Pembahasan ini akan memberi penanaman bagaimana akhirnya Pemerintah berhasil memaksakan kepentingan politiknya dalam RUU-K untuk dapat diundang-undangkan di DPR dan diterima oleh masyrarakat luas."