Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian untuk tesis ini difokuskan pada penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia sebagaimana ditemukan dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 127/Pdt.G/2019/Pn-Jmb. Sengketa di dalam perkara tersebut adalah berkaitan dengan beralihnya utang jaminan fidusia kepada debitur baru. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum yang terjadi apabila debitur dalam perjanjian fidusia meninggal dunia. Selain itu juga peran notaris dalam penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif di mana data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil analisis secara kualitatif menemukan bahwa perjanjian fidusia mengikuti perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokok kredit beralih maka perjanjian fidusianya pun akan ikut berpindah kepada debitur baru. Apabila debitur tersebut meninggal dunia maka jaminan fidusia menjadi jaminan kebendaan yang akan mengikuti kepada siapa yang memilikinya, sehingga dapat beralih kepada ahli waris yang menerima harta dari pewaris selaku debitur. Adapun peran notaris dalam konteks penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia adalah tidak hanya berperan dalam pembuatan akta fidusia, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum tentang pemberian utang jaminan fidusia ke pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

Notaries have a strategic and crucial role in supporting business (business) activities, but in fact, not always the products produced by a notary can provide legal certainty for business transactions that have been carried out. This can lead to a dispute as the case registered in the Central Jakarta District Court under Number 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The dispute is related to bankruptcy, in this case the change of creditor from the old one to the new one through a cessie deed, which must be known or approved by the debtor. As an authentic deed, the cessie deed should have perfect proving power, but in reality the validity of the cessie deed is questionable. Therefore, the problems raised in this study are the position of the cessie deed in fulfilling the requirements for the application for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and the role of the notary as the compiler of the cessie deed in the a quo case. To answer this problem, juridical-normative research is used. Where the secondary data obtained through document studies are then analyzed qualitatively. From the analysis carried out, it can be stated that although the cessie deed is an authentic deed, in the context of the PKPU case, simple proof must be carried out. In addition, it must also consider the position of the debtor, the validity and binding power of the cessie to the debtor. In relation to the role of a notary, it can be explained that as a public official, a notary must ensure that the cessie has been carried out in accordance with the applicable legal provisions, impartially. Therefore, the notary should play an active role in giving notification to the debtor after confirming that the obligatory agreement on the cessie is not a simulated agreement."

"[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jaminan hukum terhadap pengguna media sosial di Indonesia dalam melangsungkan hak kemerdekaan berekspresi yang merupakan Hak Asasi Manusia mengingat peristiwa ujaran kebencian online yang semakin marak. Objek penelitian ini mencakup para pengguna media sosial yang pernah melakukan ujaran kebencian online maupun mereka yang pernah menerima perilaku tersebut melalui media sosial. Data primer didapatkan dengan cara survey awal dan wawancara kepada responden dan informan, sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan jaminan bagi pengguna media sosial untuk melangsungkan hak atas kemerdekaan berekspresi, akan tetapi di lain sisi, hukum juga memberikan kewajiban bagi setiap pengguna media sosial untuk menghargai hak orang lain dengan adanya larangan dan batasan dalam melangsungkan hak atas kemerdekaan berekspresi tersebut.

---

;The objective of this research is to analyze legal guarantees for social media users in Indonesia in fulfilling their freedom of expression which is considered as Human Rights and bearing in mind the phenomenal online hate speech. The object of this research are social media users that have had experience of doing online hate speech as well as those who have experienced of being targeted. Primary data were obtained from preliminary survey and interview, while secondary data were obtained from books, previous researches and related regulations. The results of this research show that Indonesian law has guaranteed that social media users are permitted to exercise their freedom of expression, but on the contrary, the law has also given them the obligation to respect other people’s rights, for the law has provided prohibition and restriction for social media users in exercising their right which is the freedom of expression.

, The objective of this research is to analyze legal guarantees for social media users in Indonesia in fulfilling their freedom of expression which is considered as Human Rights and bearing in mind the phenomenal online hate speech. The object of this research are social media users that have had experience of doing online hate speech as well as those who have experienced of being targeted. Primary data were obtained from preliminary survey and interview, while secondary data were obtained from books, previous researches and related regulations. The results of this research show that Indonesian law has guaranteed that social media users are permitted to exercise their freedom of expression, but on the contrary, the law has also given them the obligation to respect other people’s rights, for the law has provided prohibition and restriction for social media users in exercising their right which is the freedom of expression.

]"

"Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan diberikan sanksi, peran ini dilakukan pertama kali oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah. Permasalahan dalam analisa tesis ini mengenai akibat hukum serta peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah terhadap Akta Jual Beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik hak atas tanah berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris dan data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini adalah pembuatan Akta Jual Beli No 48/2011 berdasarkan keterangan palsu dan tandatangan palsu tidak dapat dijadikan alat bukti terjadinya jual beli dan batal demi hukum karena terlanggarnya syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah dapat memanggil PPAT untuk dimintai pertanggungjawaban dengan diberikan rekomendasi sanksi mengenai akta dengan keterangan palsu, tanda tangan palsu, dan kurangnya dokumen buku nikah karena tanah tersebut merupakan harta bersama.

---

A land sale and purchase agreement made before a land deed official without the consent of the owner of land rights is a legal act that cannot be carried out. The transfer of land ownership must be carried out with the approval of the owner of the Land Right. There is supervision of the Land Deed Making Officials who commit violations and are given sanctions, this role is carried out for the first time by the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board. The problem in the analysis of this thesis concerns the legal consequences and the role of the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board for the Deed of Sale and Purchase made without the consent of the owner of land rights based on the Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019. This legal research uses a form of doctrinal research, with an explanatory typology and the secondary data collected is then analyzed qualitatively. The result of this analysis is that the deed of sale and purchase No. 48/2011 based on false information and fake signatures cannot be used as evidence of the sale and purchase and is null and void by law because the terms of the legal agreement regarding the agreement of the parties are violated. The Regional PPAT Advisory and Supervisory Board can summon the PPAT to be held accountable by giving recommendations for sanctions regarding deed with false statements, fake signatures, and lack of marriage book documents because the land is joint property."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) memiliki tugas dan wewenang untuk membuat sebuah akta autentik yang menjadi dasar dari peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. Sebelum dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuat suatu akta jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan haknya. Tetapi dalam pembuatan akta jual beli masih terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para PPAT. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta yang dibuatnya berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/PDT/2018/PT.Mdn, dan akibat batal demi hukumnya Akta Jual Beli terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagaimana Putusan Banding Nomor 115/PDT/2018/PT.Mdn. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan analisa data secara eksplanatoris. Analisis dilakukan dengan mengkaji tata cara dan prosedur pembuatan akta yang dilakukan oleh PPAT sebagaimana diungkapkan dalam Putusan Banding Nomor 115/PDT/2018/PT.Mdn dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang dicapai adalah PPAT yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dan mengakibatkan akta yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara administratif, pertanggungjawaban secara perdata maupun tanggung jawab secara pidana. PPAT sebagai turut tergugat harus ikut tunduk terhadap putusan pengadilan tersebut dan menyatakan dalam minuta akta jual beli bahwa akta telah batal demi hukum.

---

The Land Deed Maker Official / Pejabat Pembuat Akta Tanah (referred to as PPAT) has the duty and authority to do an authentic deed which is the basis for the transfer of land rights and the imposition of land rights. Before registering the transfer of land rights due to sale and purchase, a deed of sale and purchase must be made as the basis for registering the transfer of rights. However, in making the deed of sale and purchase, there are still mistakes made by PPAT. Therefore, the problem raised in this study is regarding the responsibility of PPAT as a public official authorized to do authentic deeds concerning legal protection for the parties in the deed made based on the Appeal Decision of the Medan High Court Number 115/PDT/2018/PT.Mdn, and as a result of the null and void of the Sale and Purchase Deed against the Land Deed Maker Official as Appeal Decision Number 115/PDT/2018/PT.Mdn. The research was conducted using a normative juridical research method with explanation data analysis. The analysis is carried out by reviewing the procedures for making the deed carried out by PPAT as disclosed in the Appeal Decision Number 115/PDT/2018/PT.Mdn with the applicable laws and regulations. The research results are that PPATs who are negligent in carrying out their duties and result in the deed they make do not have the power of proof as an authentic deed can be held accountable administratively, civilly and criminally responsible. PPAT as a co-defendant must comply with the court's decision and state in the minutes of the deed of sale that the deed has been null and void."

"Setiap manusia memiliki martabat dan otonomi yang diakui secara universal, termasuk orang dengan skizofrenia. Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat yang menghambat seseorang untuk dapat berfungsi secara sosial. Skripsi ini akan memaparkan perlakuan dalam masyarakat dan hukum bagi orang dengan skizofrenia sebagai minoritas. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang mencoba menggambarkan permasalahan dari diskriminasi terhadap orang dengan skizofrenia untuk mendapatkan hak kesehatan dan hak non-diskriminasi. Tindakan diskriminatif itu diakibatkan pandangan dominan bahwa orang dengan skizofrenia memiliki disabilitas psikososial, sehingga menimbulkan stigma yang membatasi kaum ini sebagai pribadi bermartabat. Akibatnya, terdapat perubahan paradigma?entah itu instrumen hukum internasional maupun nasional?yang mencoba mengubah pandangan disabilitas dari yang disfungsional menjadi yang berpatokan pada hak asasi manusia. Akan tetapi, ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat secara langsung menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan pengupayaan kedua hak ini. Akhirnya, tindakan dari masyarakat dan hukum sangat berpengaruh terhadap upaya pemenuhan kedua hak ini sehingga diperlukan ketentuan hukum yang memadai dan sosialisasi atau edukasi yang dapat mengimbanginya.

---

Every human being has dignity and autonomy that is universally acknowledged, including people with schizophrenia. Schizophrenia is a severe mental disorder that inhibits a person to function socially. This research will explain the treatment of society and law towards people with schizophrenia as a minority.

This research is an empiric legal research that seeks to describe problems of discrimination towards this minority group in an effort to obtain health and non-discrimination rights. That discriminative behavior is caused by a dominant gaze that people with schizophrenia has a psychosocial disability so that it became a stigma which limits this group as a person with dignity.

Consequently, there has been a paradigm shift?whether it is in the international or national legal instruments?which seeks to change the view of disability as dysfunctional to a view based on human rights. However, the positive law cannot directly solve every problems related to the exertion of both rights. At last, behaviors of society and law affects greatly on the fulfillment of both of these rights, so an adequate legal provision and socialization or education is needed."

"Kajian ini mencoba membahas peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air yang seringkali dianggap tidak penting karena pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini kemudian mengkaji apakah norma hukum baik secara internasional maupun nasional mampu mengakomodir dan memberikan jaminan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Penulis mencoba membuktikan seberapa besar dampak yang dapat diberikan ketika perempuan dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air dengan melakukan review program dari Srikandi Sungai Indonesia yang dilakukan di Kabupaten Klaten. Penulis menggali pengalaman para perempuan yang menjadi pendiri, pengurus, dan anggota Srikandi Sungai Indonesia melalui wawancara mendalam dengan mereka dan menganalisis mereka menggunakan beberapa teori seperti ekofeminisme, hak atas air berdasarkan perspektif hukum feminis. Penelitian ini menemukan fakta bahwa sudah ada beberapa norma hukum nasional dan internasional yang mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya air, dan berusaha mengakomodirnya meskipun tidak spesifik. Namun fakta di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan dan perempuan masih sering mengalami diskriminasi ketika mencoba berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Pahlawan SungaiIndonesia merupakan salah satu forum yang membuktikan betapa pentingnya peran perempuan dan perspektif perempuan dalam pengelolaan sumber daya air.

---

This study tries to discuss the role of women in water resource management which is often considered unimportant because of the influence of patriarchal culture in people's lives. This research then examines whether legal norms both internationally and nationally are able to accommodate and guarantee women's rights to participate in water resources management. The author tries to prove how much impact can be given when women are involved in water resource management by conducting a program review of Srikandi Sungai Indonesia conducted in Klaten Regency. The author explores the experiences of women who became founders, administrators, and members of Srikandi Sungai Indonesia through in-depth interviews with them and analyzes them using several theories such as ecofeminism, the right to water based on a feminist legal perspective. This study finds that there are already several national and international legal norms that recognize the importance of women's participation in water resources management, and try to accommodate them even though they are not specific. However, the facts on the ground are still far from what is expected and women still often experience discrimination when trying to participate in water resources management. River Hero

Indonesia is one of the forums that proves the importance of women's roles and women's perspectives in water resources management.

"