Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memberikan kepastian akan keabsahan kepemilikan hak penguasaan atas tanah maka dilakukan kegiatan pendaftaran tanah secara seksama oleh pemerintah agar data yang disampaikan dapat dipertangungjawabkan kebenarannya. Selalu ada kemungkinan digugat oleh pihak lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik hak penguasaan atas tanah yang sebenarnya. Kasus semacam itu ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 309PK/Pdt/2021. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penentuan pemilik sertipikat hak penguasaan atas tanah yang sebenarnya dengan terbitnya sertipikat ganda Hak Milik di atas bidang tanah yang sama, dan penguatan lembaga rechverwerking melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) yang menolak permohonan pemilik sertipikat yang terbit kemudian sebagai dasar pembatalan sertipikat oleh kantor pertanahan. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa penentuan kepemilikan sertipikat hak penguasaan atas tanah didasarkan pada pertimbangan bahwa nama yang tertera dalam sertipikat yang terbit terdahulu merupakan pemilik hak penguasaan atas tanah yang sebenarnya. Hal tersebut dikuatkan melalui Putusan Peninjauan Kembali yang menolak permohonan pemilik sertipikat yang terbit kemudian melalui lembaga rechtsverwerking atau kehilangan hak untuk menuntut. Selanjutnya, pemilik sertipikat yang terdahulu bisa melanjutkan proses untuk membatalkan sertipikat yang terbit kemudian melalui permohonan pembatalan ke kantor pertanahan setempat.

---

To ensure the validity of land ownership rights, the government conducts land registration carefully so that the data presented can be accounted for truthfully. There is always the possibility of being sued by others who can prove themselves as the actual landowners. Such cases can be found in Supreme Court Decision Number 309PK/Pdt/2021. This research aims to analyze the determination of the true owner of the land ownership certificate in cases of the issuance of duplicate Ownership Certificates for the same land plot, and to strengthen the institution of rechverwerking through a Review that rejects the application of the certificate owner issued later as the basis for the cancellation of the certificate by the land office. This doctrinal legal research is conducted to gather secondary data which is then analyzed qualitatively. The analysis results indicate that the determination of ownership of the land ownership certificate is based on the consideration that the name listed in the certificate issued earlier is the actual landowner. This is reinforced through the Review Decision which rejects the application of the certificate owner issued later through the rechtsverwerking institution or the loss of the right to sue. Subsequently, the owner of the certificate registered earlier can proceed with the process of canceling the certificate issued later through a cancellation request to the local land office."

"Notaris tidak boleh melaksanakan tugas di luar kewenangan jabatan Notaris demi menghindari potensi penyalahgunaan jabatannya, namun ditemukan pada praktiknya tugas Notaris mendapat tuntutan masyarakat lebih daripada apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris Indonesia. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pada pengaturan tentang kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga akibat hukum dari pelanggaran terhadap jabatan Notaris terkait kasus penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.1177/Pid.B/2019/PN.Bdg. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlakuan Notaris dalam menguasai barang milik kliennya tidak diatur secara jelas dan tegas sebagai bagian kewenangan Notaris dalam ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Perbuatan penggelapan barang milik klien yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya mengakibatkan Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana dengan penjara karena telah melanggar Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan, perdata dengan mengganti rugi kerugian yang timbul dan secara administratif yaitu sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf c UUJN dan diberhentikan dari keanggotaan Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris apabila ia dikenakan sanksi pemberhentian karena telah melanggar UUJN.

---

Notaries may not carry out tasks outside the authority of the Notary's position in order to avoid potential abuse of his position, but it is found in practice that the duties of a Notary get more demands from the community than what is regulated in Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2014 concerning the Position of a Notary (UUJN) and the Indonesian Notary Code of Ethics. For this reason, the problem raised in this research is the regulation of the authority, obligations and prohibitions of Notaries in carrying out their positions according to legal provisions in Indonesia. In addition, there are also legal consequences of violating the position of a Notary related to the embezzlement case in the Bandung District Court Decision No.1177/Pid.B/2019/PN.Bdg. This normative juridical research uses secondary data which is analyzed qualitatively. From the results of the study it was found that the Notary's treatment in controlling his client's property was not explicitly regulated as part of the Notary's authority in the provisions of the UUJN and the Notary Code of Ethics. The act of embezzling the client's belongings carried out by the Notary in carrying out his position causes the Notary to be held accountable for his actions both criminally and imprisoned for violating Article 374 of the Criminal Code regarding the crime of embezzlement, and administratively, namely the sanction of dishonorable dismissal from his position as stipulated in Article 12 letter c UUJN and dismissed from the membership of the Association as regulated in Article 6 paragraph (1) of the Notary Code of Ethics if he is subject to a sanction of dismissal because he has violated the UUJN."

"Jual beli hak atas tanah seharusnya dilakukan di hadapan PPAT sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun masih banyak terjadi jual beli hak atas tanah yang dilakukan di bawah tangan dalam arti tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait kedudukan jual beli tanah di bawah tangan dalam perspektif pembuktian untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang telah dikuasai pembeli. Selain itu juga mengenai keabsahan jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan di bawah tangan sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 676/Pdt.G/2016/PN.Sby. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun analisis data sekunder dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jual beli tanah di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang belum sempurna sehingga menimbulkan kesulitan pada saat mendaftarkan objek tanah tersebut oleh pembeli. Meski pun demikian perbuatan hukum jual beli itu sendiri adalah sah selama syarat materiil terpenuhi. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah serta bangunan, pembeli dapat mengajukan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan. Selanjutnya pembeli dapat melakukan penandatanganan Akta Jual Beli di mana ia bertindak sekaligus untuk dan atas namanya sendiri selaku pembeli di hadapan PPAT. Dengan demikian perbuatan jual beli hak atas tanah dapat dibuktikan melalui Akta Jual Beli untuk segera didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

---

The sale and purchase of land rights should be conducted in the presence of PPAT as stipulated in Article 37 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. However, there are still many trades of land rights conducted in private in the sense that it is not done based on regulations. The issue raised is related to the position of buying and selling land done in private in the perspective of proof to obtain legal certainty over land and buildings that have been controlled by the buyer in addition to the validity of the sale and purchase of land and buildings conducted in private in The Decision No. 676 / Pdt.G / 2016 / PN. Sby. This normative juridical research uses a statutory approach and case approach and uses secondary data that is qualitatively analysed. From those analysis, it shows that the position of buying and selling land made in private has a rudimentary evidentiary power that causes difficulties at the time of land registration that the buyer owns. However, the validity in legal acts are deemed to be valid according to the law as long as the material requirements are met. Therefore, in order to obtain legal certainty over the land and buildings, the buyer can file a lawsuit to the district court to obtain a verdict. Furthermore, from the decision, the buyer can make efforts in the form of carrying out the signing of the Deed of Sale and Purchase as well as acting for and on his own behalf as the buyer, so that the sale and purchase of land rights can be proven by the Deed of Sale and Purchase to be immediately registered with the local Land Office."

"Pemberhentian tidak hormat terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 telah menyebabkan kerugian terhadap PPAT bersangkutan baik secara materiil maupun immateriil. Semestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Permen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT baru dapat dilakukan apabila telah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dan Pembina Wilayah (MP3W) dan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat. Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021 adalah berkaitan dengan pemberhentian tidak hormat seorang PPAT tanpa melalui proses pemeriksaan MP3W, di mana dalam amar putusan ditegaskan bahwa PPAT harus bisa kembali menjalankan jabatannya seperti sebelum adanya berita acara pengambilan keputusan yang menyatakan pemberhentian tidak hormat, dan harus dilakukan rehabilitasi agar nama PPAT tersebut menjadi baik kembali. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT yang dalam kenyataannya tidak terbukti beirsalah dan peirlinduingan dalam uipaya hukum PPAT menyikapi ketidakpatuhan MP3D yang tidak meinjalankan Putusan a quo. Penelitian doktrinal ini dikerjakan melalui studi dokumen untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Guna memperkuat data tersebut maka dilakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya data sekunder yang didukung oleh wawancara tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa PPAT yang bersangkutan dirugikan karena adanya pemblokiran akses sebagai PPAT yang dilakukan pasca penetapan surat keputusan pemberhentian tidak hormat oleh Menteri ATR/BPN. Hingga saat ini akses sebagai PPAT belum dibuka sedangkan amar Putusan Mahkamah Agung 337K/TUN/2021 telah menegaskan agar PPAT tersebut dikembalikan ke jabatannya. Perlindungan dalam upaya hukum PPAT (RN) menyikapi ketidakpatuhan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 337 K/TUN/2021 adalah bersifat represif. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada RN melalui pemberian Putusan a quo kepada Menteri ATR/BPN dan Presiden oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Riau, untuk selanjutnya dapat dieksekusi.

---

Disrespectful dismissal of the Land Deed Making Official (PPAT) based on the Minutes of Decision Making of the Rokan Hulu District Board of Trustees and Supervisors (MP3D) Number 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 has caused material and immaterial losses to the PPAT in question. Supposedly, based on the provisions of Article 38 of Permen Number 2 of 2018 concerning Guidance and Supervision of Officials for Making Land Deeds, a dismissal of disrespect for a PPAT can only be carried out if it has gone through an inspection process by the Regional Supervisory and Supervisory Board (MP3W) and is declared proven to have committed a serious violation. The case in the Supreme Court Decision Number 337 K/TUN/2021 relates to the dishonorable dismissal of a PPAT without going through the MP3W inspection process, in which the decision affirmed that the PPAT must be able to return to carrying out his position as before there was an official decision-making report stating the dishonorable discharge, and rehabilitation must be carried out so that the PPAT's name will become good again. Therefore the issue raised in this study is regarding the legal consequences of dishonorable dismissal of the PPAT which in reality has not been proven guilty and protection in the PPAT's legal efforts in responding to the non-compliance of the MP3D which does not carry out the a quo decision. This doctrinal research is carried out through document studies to collect legal materials which are secondary data. To strengthen the data, interviews were conducted with sources relevant to the research problem. Furthermore, secondary data supported by interviews were analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the PPAT in question was disadvantaged because of the blocking of access as a PPAT which was carried out after the issuance of a dishonorable dismissal decision by the Minister of ATR/BPN. Until now, access as a PPAT has not been opened, while the Supreme Court Decision 337K/TUN/2021 has confirmed that the PPAT is returned to its position. Protection in PPAT (RN) legal efforts in response to the non-compliance of the Regional Advisory and Supervisory Board (MP3D) which does not implement the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 337 K/TUN/2021 is repressive. This legal protection is given to RN through the awarding of a quo decision to the Minister of ATR/BPN and the President by the State Administrative Court (PTUN) in Riau, for further execution."

"Pewarisan sebagai pemindahan kekayaan (harta warisan) yang ditinggalkan oleh seseorang yang wafat, tidak dapat dilepaskan dari akibat pemindahan kekayaan itu sendiri kepada orang-orang yang memperolehnya (ahli waris) karena terdapat bermacam hak serta kewajiban yang melekat pada kekayaan seseorang sewaktu dia wafat, yang akan beralih kepada mereka. Di dalam pewarisan, terkait bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris, sering memicu terjadinya konflik karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagaimana ditemukan dalam kasus di putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 65/Pdt.g/2021/PN.Jmr. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap ahli waris,  termasuk di dalamnya ahli waris pengganti, sangat diperlukan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti dengan dibatalkannya akta wasiat dan tanggung jawab notaris atas akta wasiat yang dibuat di hadapannya namun dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa agar perlindungan hukum secara represif dapat tercapai, ahli waris pengganti bersama para ahli waris lainnya selaku warga negara yang baik dan taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia harus dengan segera mengikuti dan mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya pembagian harta warisan secara adil dapat diwujudkan, dengan melibatkan jasa penilai publik melalui kesepakatan semua ahli waris. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab notaris, dapat dijelaskan bahwa notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya karena ia tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta wasiat sehingga mengakibatkan dibatalkan melalui Putusan a quo. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara administratif yaitu dapat dijatuhi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat dan secara perdata para ahli waris sebagai pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

---

Inheritance as a transfer the wealth (assets inheritance) that was left by someone who has died, can not be separated from the consequences of the transfer of wealth itself to the people who get it ( heirs ) because there are various rights and obligations attached to a person's wealth when he died, which will be shifted to them. In the inheritance, related to the portion of the inheritance that was received by the heirs, sometimes can lead to conflict because it is considered not as expected. The dispute that occured in the Jember District Court Number 65/Pdt.g/2021/PN.Jmr, was a representation of the conflict that arose due to the losses suffered by the heirs as a result of not receiving justice for the portion of the inheritance as expected. Therefore, the issues that are raised in this research are about the legal protection of the replacement heirs with the cancelation of the testamentary deed and the notary's responsibility for the testamentary deed that made in his presence but being canceled by the court. This doctrinal research using legal materials as secondary data that collected through the literature study. Furthermore, the data is analyzed by qualitative analysis. From the results of the analysis it can be stated that in order for legal protection to be achieved, the replacement heirs together with other heirs as good citizens and obedient to the laws in force in Indonesia must immediately follow and comply with court decisions that have permanent legal force. Furthermore, the fair distribution of inheritance can be realized, by involving the services of a public appraiser through the agreement of all heirs. In relation to the notary's responsibility, it can be explained that the notary can be held responsible because he did not implement the principle of carefulness in the making of the testament deed which resulted in it being canceled through the Decision a quo. The notary can be held accountable administratively, which can be sanctioned in the form of verbal reprimand, written reprimand, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal and in the form of civil liability, the heirs as the party who suffered the loss can claim reimbursement of costs, compensation and interest to the Notary"

"Pada azasnya, tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya agar hasil dari tanah pertanian dapat membawa manfaat bagi pemilik tanah itu sendiri ataupun masyarakat setempat yang tinggal di daerah letak tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kepemilikan tanah absentee sehingga penggarapan tanah menjadi efisien baik dari segi penyelenggaraan, pengawasan, dan pengangkutan hasil dari pengusahaan tanah tersebut. Namun dalam kenyataannya, masih ada kepemilikan hak atas tanah absentee yang pada akhirnya menimbulkan sengketa, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan kepemilikan bekas tanah absentee yang menjadi objek sengketa dalam Putusan a quo dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang sertipikatnya telah dibatalkan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan studi dokumen (kepustakaan) guna mengumpulkan data. Selanjutnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder yang dikumpulkan tersebut. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu jual beli hak atas tanah yang dilakukan antara petani penggarap dengan Pegawai DLN adalah tidak sah karena pihak yang mengalihkan tanah sesungguhnya tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Sebagai akibatnya, pihak yang memperoleh tanah bukanlah pemilik hak atas tanah yang sah. Oleh karena jual beli hak atas tanah tersebut tidak sah maka dalam hal ini pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah dan yang sertipikatnya telah dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dapat dikategorikan sebagai pihak yang memperoleh tanah tidak dengan itikad baik sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum.

---

In principle, agricultural land must be actively worked or cultivated by the owner himself so that the results of the agricultural land can bring benefits to the landowner himself or the local community living in the land area. This is done to avoid absentee land ownership so that land cultivation becomes efficient both in terms of organizing, supervising, and transporting the results of the land business. However, in fact, there is still ownership of absentee land rights which ultimately leads to disputes, as found in the Depok District Court Decision Number 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk. Related to this, the issue raised in this study is regarding the validity of ownership of former absentee land which is the object of dispute in the Decision a quo and legal protection for holders of land rights certificates whose certificates are cancelled. This normative juridical research uses document studies (literature) to collect data. Furthermore, a qualitative analysis of the collected secondary data was carried out. The result obtained from this study is that the sale and purchase of land rights carried out between the cultivator farmers and DLN employees is invalid because the party who transferred the land is actually not entitled to carry out these legal actions. As a result of this, the party acquiring the land is not the rightful owner of the land rights. Because the sale and purchase of rights to the land is not legal, in this case the party whose name is listed in the certificate of land rights and whose certificate has been canceled by the Depok City Land Office can be categorized as a party who obtained the land not in good faith so as not to obtain legal protection."

"Peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum hibah semestinya memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan hibah dalam Pasal 1666 KUHPerdata, serta dituangkan ke dalam akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Meskipun demikian masih ditemukan hibah yang tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif seperti kasus pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 25/PK/PDT/2018. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT berkenaan dengan hibah untuk mengalihkan hak atas tanah dari seorang isteri kepada suaminya, dan tanggungjawab PPAT dalam pembuatan Akta Hibah semacam itu. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT untuk mengalihkan hak atas tanah dari isteri kepada suaminya adalah tidak sah sehingga batal demi hukum karena tidak dipenuhinya syarat subjektif yaitu larangan pasangan suami isteri dalam melakukan hibah dan tidak dipenuhinya syarat objektif perjanjian yaitu mengenai kausa yang halal, dalam hal ini hibah tidak boleh menyalahi ketentuan perundang-undangan Pasal 1678 KUHPerdata tentang larangan hibah. Namun demikian hibah dari seorang isteri kepada suaminya dapat dilakukan apabila dibuat perjanjian kawin sebelum dilakukannya hibah. Adapun terkait tanggungjawab PPAT dalam pembuatan akta terkait hibah yang semestinya dilarang antara paasangan suami isteri adalah secara adminstrasi/kode etik berupa sanksi teguran dan peringatan tegas berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 112/Kep-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017. Apabila pemberian sanksi tersebut tidak dihiraukan oleh PPAT maka dapat diberikan sanksi berupa pemecatan.

---

The transfer of land rights through a grant legal act must fulfil the subjective and objective requirements in the agreement as outlined in Article 1666 of the Civil Code and the grant provisions in Article 1320 of the Civil Code. In addition, it must be documented in an authentic deed made by a Land Deed Official (‘PPAT’) as mandated in Article 2 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of PPAT. However, there are still several grants that do not fulfil the subjective and objective requirements, such as the case in the Supreme Court Review Decision Number: 25/PK/PDT/2018. Therefore, the issue raised in this research is related to the validity of the Grant Deed made by PPAT regarding a grant to transfer land rights from a wife to her husband, and the responsibility of PPAT in making such a Grant Deed. This doctrinal legal research is conducted through a literature study to collect secondary data, which is then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the Grant Deed made by PPAT to transfer land rights from the wife to her husband is invalid so that it is null and void due to the non-fulfilment of subjective conditions, namely the prohibition of married couples in making grants and the non-fulfilment of the objective conditions of the agreement, namely regarding lawful causes. In this case, the grant must not violate the statutory provisions of Article 1678 of the Civil Code. As for the responsibilities of PPAT in making Grant Deeds, is administrative/code of ethics. The administrative responsibility/code of ethics of the PPAT related to the cancellation of the Grant Deed made by the PPAT is in the form of sanctions of reprimand and firm warning based on Article 6 of the Code of Ethics of the Association of Land Deed Officials Number 112/Kep-4.1/IV/2017 dated 27 April 2017. Moreover, if the sanction is ignored by the PPAT, the sanction can be given in the form of dismissal."

"Tesis ini berfokus pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan depo LRT Jabodebek yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perkeretaapian. Berlokasi di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Provinsi Jawa Barat. Fokus tersebut dipilih karena pembangunan depo LRT Jabodebek di bangun di atas tanah seluas 12,22 hektar yang mana tanah tersebut terdapat tanah masyarakat dan tanah pemerintah. Oleh karena itu muncul persoalan mengenai ganti kerugian yaitu persoalan mengenai ganti kerugian di tanah milik masyarakat. Selain itu mengenai ganti kerugian di tanah milik pemerintah, yaitu adanya persengketaan kepemilikan bangunan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga keterlibatan notaris dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk depo LRT Jabodebek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen dikuatkan oleh data yang didapat dari observasi dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu terkait dengan proses ganti kerugian yang diberikan belum sesuai dengan asas keadilan. Dalam konteks ganti kerugian karena persengketaan kepemilikan bangunan, notaris memiliki peran dalam membuat akta perdamaian yang digunakan sebagai syarat untuk pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri setempat (konsinyasi).

---

This thesis focuses on the implementation of land acquisition for the public benefit, namely the construction of jabodebek LRT Depot organized by the Ministry of Transportation Directorate General of Railways. Located in Jatimulya Village, South Tambun District, West Java Province. This is important to research because the construction of jabodebek LRT depot is built on an area of 12.22 hectares where the land is on community land and government land. Discussing the compensation on land owned by the community, namely on the amount of value they get. In addition, about compensation on government-owned land, namely the dispute over ownership of buildings. The issues raised in this study relate to regulations on the implementation of land acquisition for the public benefit according to the provisions of the law in Indonesia. In addition, notary involvement in resolving obstacles occurred in the acquisition of land for development for the Jabodebek LRT Depot. The research method used is normative juridical using the statutory approach and the case approach. Legal materials obtained through document studies are corroborated by data obtained from observations and interviews, analyzed qualitatively.Based on the results of the study, it was concluded that there were still some that were not in accordance with Presidential Regulation No. 71 of 2012 concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest, which is related to the compensation process that is not in accordance with the principle of justice. In the context of indemnification due to disputes over ownership of buildings, Notary has a role in making a peace deed used as a condition for taking compensation that is deposited in the local District Court (consignment)."

"Tesis ini membahas tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah yang di studi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/PDT/2019. Dalam putusan tersebut, sertipikat hak atas tanah dibatalkan karena pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat bukan pemilik yang sah atas obyek tanah yang bersangkutan. Dengan adanya pembatalan maka sertipikat hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi. Hal ini menimbulkan masalah lainnya karena obyek tanah yang bersangkutan sudah dijual kepada pihak lain. Pembeli menjadi dirugikan karena ia menjadi kehilangan haknya atas tanah tersebut. Untuk itu permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam pembatalan sertipikat hak atas tanah serta tanggung jawab PPAT, PPAT Sementara, dan Kantor Pertanahan akibat adanya pembatalan sertipikat hak atas tanah tersebut. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yang diperkuat dengan wawancara. Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini adalah pembeli sebagai pihak yang dirugikan dalam pembatalan sertipikat hak atas tanah dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum kepada penjual. Kemudian terhadap adanya pembatalan sertipikat hak atas tanah, PPAT dan PPAT Sementara tidak dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana apabila ia telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur peraturan jabatan PPAT dan kode etik PPAT dalam membuat akta jual beli. Adapun, tanggung jawab Kantor Pertanahan adalah untuk melaksanakan putusan pengadilan mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah tersebut. Selain itu, Kantor Pertanahan juga dapat dituntut ganti rugi oleh pembeli karena telah menyebabkan kerugian.

---

This thesis is discuses about the annulled of the certificate of land rights based on the Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2148 K/PDT/2019, in accordance to the verdict, the certificate of land rights has been annulled because the party whose name is listed on it is not legally the owner of the land object. Therefor the certificate is no longer valid. This creates another problem because the land object in question has been sold to another party. The buyer is harmed because he loses his right to the land. For this reason, the problems analyzed in this study are legal protection for the aggrieved party in the cancellation of the certificate of land rights and the responsibilities of the PPAT, Temporary PPAT, and the Land Office due to the cancellation of the certificate of land rights. The normative juridical research conducted in this study used a document study that was strengthened by interviews. The results of the analysis obtained from this study are the buyer as the party who is disadvantaged in the cancellation of the certificate of land rights can file a claim for compensation based on unlawful acts to the seller. Then for the cancellation of land rights certificates, PPAT and Temporary PPAT cannot be subject to administrative, civil, or criminal sanctions if they have complied with the provisions of the laws and regulations governing the PPAT position regulations and the PPAT code of ethics in making the deed of sale and purchase. Meanwhile, the responsibility of the Land Office is to implement the court's decision regarding the cancellation of the certificate of land rights. In addition, the Land Office can also be sued for compensation by the buyer for causing a loss."

"Tesis ini membahas kepastian hukum bagi pihak pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang mencantumkan kuasa menjual. Di dalam praktik, pihak pembeli mengalami hambatan karena tidak dapat menunjukkan kembali identitas pihak penjual/pemegang hak lama yang dinyatakan sebagai syarat administratif untuk melakukan proses pendaftaran balik nama di Kantor Pertanahan. Seharusnya dengan dasar PPJB lunas yang dibuat secara autentik dan pembayaran yang telah dilakukan secara lunas, memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat kepada pembeli. Hal ini dikarenakan dengan PPJB lunas yang berupa akta autentik, pembuktian terhadap kebenaran terjadinya kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli berkekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu dengan PPJB lunas, secara hukum peralihan hak atas tanah telah terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas yang dibuat di hadapan Notaris dan perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas yang tidak dapat melakukan pendaftaran balik nama. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa kekuatan akta PPJB lunas yang dibuat oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi pihak pembeli karena PPJB lunas merupakan akta dengan kekuatan pembuktian sempurna. Perlindungan terhadap pihak pembeli dalam proses balik nama juga diperkuat dengan adanya kuasa menjual yang menempatkan pihak pembeli pada saat yang sama berkedudukan sebagai penjual, sehingga identitas pihak penjual/pemegang hak lama dalam proses balik nama tidak diperlukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, proses balik nama di Kantor Pertanahan semestinya cukup mengacu pada AJB yang dibuat berdasarkan PPJB lunas yang mencantumkan kuasa menjual.

---

This thesis analyses the legal certainty for the purchaser within a fully paid Sale and Purchase Agreement that states the seller’s power of attorney to sell. In practice, the purchaser encounters a problem during the registration of land title transfer in which the purchaser fails to show the identity of the seller/the previous owner at the land office, which has been stated to be one of the administrative requirements. Though supposedly, an authentic and fully-paid Sale and Purchase Agreement (PPJB), is ought to give a strong legal certainty and protection for the purchaser, this is based on the following reasons. Firstly, the paid Sale and Purchase Agreement in the form of an authentic deed an authentic and fully-paid Sale and Purchase Agreement (PPJB) has an executorial power. Secondly, based on the law of Sale and Purchase Agreement, the transfer of property rights occurs after the purchaser has paid the agreed price. However, the problems studied in this thesis are the legal certainty of a fully-paid Sale and Purchase Agreement (PPJB) made in front of a notary, and the legal protection for the purchaser in a Sale and Purchase Agreement with lack of administrative requirements. To answer these problems, a normative juridical research was utilized by using the statute approach and case approach. This research found that the power of a fully paid Sale and Purchase Agreement deed made by a Public Notary is an official deed that has a strong and conclusive evidence since it was made by a public official as required by law. Moreover, the seller’s power of attorney to sell stated in PPJB serves as a legitimate source of action. Therefore, the Land Office (BPN) should process the registration of land rights transfer based on the Sale and Purchase Agreement deed and the seller’s power of attorney to sell."