Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query

Putri Fitria

Keberlakuan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan Persidangan (Analisis Terhadap Wacana Seragam Khusus untuk Tersangka dan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22492

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Imas Sholihah

Perkara keputusan fiktif positif dan penerapan upaya hukumnya : studi kasus putusan nomor 175 pk/tun/2016 = The case of fictitious positive decisions and the application of remedies : case study decision number 175 pk/tun/2016

" Penelitian ini berangkat dari permasalahan Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Adanya pergeseran paradigma fiktif negatif yang bermakna ditolak menjadi fiktif positif yang bermakna dikabulkan, menimbulkan akibat hukum. Keputusan fiktif positif seharusnya menjadi unsur pendukung tujuan UUAP yang menghendaki percepatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Namun, dalam praktik terdapat Putusan No. 175 PK/TUN/2016 mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap permohonan fiktif positif yang kemudian dijadikan yurisprudensi. Padahal, putusan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52114

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Purba, Laura Astrid H.

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan perjanjian pengalihan (Cessie) oleh BPPN: Studi kasus pembatalan perjanjian pengalihan (cessie) antara PT BB dengan PT EGP

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S24472

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Toni Kurniawan

Pemenuhan hak untuk mengembangkan diri bagi narapidana melalui penempatan pada pos-pos kerja : Studi kasus tentang hak asasi manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung

" Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari rangkaian sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan diupayakan agar sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan narapidana. Hal ini diharapkan agar narapidana dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing agar setelah habis masa pidananya dapat memperoleh bekal berupa keahlian dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan pada saat berintegrasi ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T20829

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fiqi Fatichadiasty

Urgensi contempt of court sebagai upaya eksekutorial putusan peradilan tata usaha negara = Urgency of contempt of court as an executorial effort on state administrative court judgment / Fiqi Fatichadiasty

" ABSTRAK
Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukum administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks putusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan dari para hakim PTUN. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Terhadap faktor-faktor tidak dilaksanakannya putusan TUN disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti belum adanya pengaturan pelaksanaan terkait ... "

2020

T54430

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mala Hayati

Diskresi : penggunaan dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara = Discretion : the uses and the liability in administrative law / Mala Hayati

" ABSTRAK
Dalam negara hukum modern (negara kesejahteraan), diskresi yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara merupakan hal yang tak terhindarkan. Dinamisnya tugas-tugas administrasi negara serta keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam merespon kemajuan masyarakat menjadikan diskresi acapkali dilakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Walaupun diskresi sering diartikan sebagai kewenang bebas atau kebebasan dalam bertindak, namun sejatinya penggunaan disresi dalam administrasi negara tidak benar-benar bebas, tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kedua hal tersebut merupakan acuan ketika menggunakan wewenang diskresi agar tidak ... "

2014

T38720

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imam Heykal Djajadiningrat

Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat

" ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga Presiden menjadi berhak menetapkan Perppu. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan, yaitu: (i) bagaimana pengaturan Perppu dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39317

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Alifian Geraldi Fauzi

Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) = The Competence to Adjudicate State Administrative Court Against Law Claims Government Bodies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad)

" Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara pasca berlakunya UU AP dan bagaimana titik singgung kompetensi mengadili sengketa onrechtmatige ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dania Rizky Nabilla Gumilar

Rekonstruksi Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Kesehatan Terhadap Implementasi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Kepada Perawat Di Daerah Terpencil: Studi Perawat Di Puskesmas Kec. Seko, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan = Reconstruction of State Administrative Law and Health Law Regarding the Implementation of Delegation Medical Authority from Doctors to Nurses in Remote Areas: A Study of Nurses at the Seko Sub-district Health Center, North Luwu Regency, South Sulawesi

" Dalam konteks pemberian layanan kesehatan, kekurangan tenaga medis, terutama dokter, di daerah terpencil dan kurang terlayani telah mengharuskan pendelegasian tanggung jawab medis tertentu kepada perawat. Praktik ini, meskipun penting untuk menyediakan perawatan kesehatan yang tepat waktu dan efektif, menimbulkan pertanyaan hukum yang rumit mengenai ruang lingkup wewenang, kewajiban, dan kerangka hukum keseluruhan perawat yang mengatur tindakan mereka. Penelitian ini membangun kembali konstruksi hukum Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan mengenai pelimpahan wewenang tindakan medis, khususnya ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siti Labiba Fathin

Perizinan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Ditinjau Dari Good Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik = Licensing for the Establishment of Private Universities in The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology in terms of Good Governance Based on Law Number 25 Year 2009 concerning Public Services

" Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki pelayanan publik perizinan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang sudah dilakukan dengan bantuan sistem informasi atau dilakukan secara daring. Penerapan pelayanan publik seharusnya berdasarkan asas penyelenggaraan publik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terlaksananya good governance. Penelitian tesis dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa asas penyelenggaraan publik, belum sepenuhnya dilaksanakan dalam proses pelayanan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian