Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis yang berjudul "Defisit demokrasi Parlemen Eropa" pada awalnya hanya di latar belakangi oleh studi penulis dan keingintahuan bagaimana fungsi dan kedudukan parlemen Eropa. Pada perkembangannya, lebih spesifik melihat defisit demokrasi dalam parlemen Eropa. Lalu terdorong menganalisanya dalam tinjauan hukum dan politik, dimana parlemen biasanya full power malah harus berbagi power, tidak mandiri atau tidak independen. Tesis ini membahas Defisit Demokrasi Parlemen dalam tinjauan hukum yang diukur oleh sejauh mana eksistensi parlemen dalam traktat terutama lisabon, dan dalam tinjauan politik yang diukur oleh relasi kuasa parlemen dengan dewan menteri. Untuk menunjang analisa, tesis ini menggunakan teori yaitu institusionalisme, intergovermentalisme dan pendapat yang mendukung. Asumsi sementara tinjauan hukum parlemen tidak berkorelasi terhadap parlemen secara politis.

---

Tesis that is title "European Parliament Deficit of Democration" on the first only is plane by writer of knowing how to function and position European of parliament. On depelovement more specific look at democration of deficit in European of parliament. Then, analyzing in law and politics perspective, Usual parliament is full power in the other hand is distingsi of power with council of minister, un stand alone in put into operations of function. This tesis is discuss European parliament in law perspective that look at parliament existence dynamics in Treaty especially in Lisbon, in politics perspection that is measured by relation parliament power with council of minister. In analyzing, this tesis of using theory is institusionalism and support advice. Law perspective Temporary assumtion of parliament uncorrelation to parliament in politics.

Abstrak :
Tesis ini membahas skema Single Area Payment Scheme (SAPS) yang diberlakukan kepada sembilan negara anggota Uni Eropa (UE-9) yang merupakan negara eks-sosialis. Skema tersebut memberikan pembayaran langsung secara bertahap kepada UE-9, dan dengan persentase awal yang rendah. UE-9 keberatan akan skema ini dengan anggapan akan memberatkan pertumbuhan dari sektor pertaniannya. Hal ini mengingat pembayaran secara penuh (100 persen) baru akan diberikan pada tahun 2013, untuk kelompok Visegrad dan tiga negara Baltik, sedangkan Bulgaria dan Rumania akan diberikan penuh pada tahun 2016. Dengan analisa dan penghitungan nilai Revealed Comparative Advantage terhadap faktor produksi dan komoditas pertanian UE-9, maka akan terlihat apakah skema ini sebenarnya menghambat atau tidak. ......EU-9, which is the ex-socialist countries, has been applied the Single Area Payment Scheme (SAPS) since 2004. The debate happened to the scheme, especially with the phased-in payment. EU-9 have a minimum starting level of payment with 25 percent in 2004, and will be fully given (100 percent) in 2013. Bulgaria and Rumania have different percentage according to the year their entered UE, with 35 percent in 2009 and will be 100 percent in 2016. They see it as an unfair treatment since they need it full as their agricultural sector still have to be developed. EU-15, as the old member states, applied for the SPS, as the different scheme. The differences between the scheme are the payment percent and the liabilities. Since UE-9 have given the phased-in level of direct payment, it could be hampered the agriculture sector to grow. By counting and analysing the potential of factor production and comparative advantage by using RCA score, the effect of SAPS could be known.